1. HAM dan Pelaksanaana di
Indonesia
Created By Dadan Ahdiat

2. Pengertian HAM
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakekat dan keberadaan manusia
sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum
dan pemerintahan dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU Nomor 39
Tahun 1999).

3. PELAKSANAAN HAM DI
INDONESIA
Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di
Indonesia baru pada tahap kebijakan belum
menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan
berbangsa untuk menjadi faktor integrasi atau
persatuan.
Problem dasar
HAM yaitu penghargaan terhadap martabat dan
privasi warga negara sebagai pribadi juga belum
ditempatkan sebagaimana mestinya.

4. Hubungan HAM dengan UUD 1945
(a). Kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan
hokum, dengan perlakuan serta hak dan kewajiban yang sama bagi
siapapun, perorangan atau kelompok yang berada di dalam batas wilayah
NKRI.
(b). Kebijaksanaan Ekonomi dan Kesejahteraan, dengan kesempatan
serta beban tanggungjawab yang sama, bagi siapapun yang ingin
berusaha atas dasar persaiangan yang sehat.
(c). Kebijaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kebebasan serta
batasan – batasan yang perlu menjaga ketahanan dan pertahanan mental
terhadap anasir dan eksploitasi dari dalam dan luar negeri.
(d). Kebijaksanaan luar negeri, meningkatkan kehormatan bangsa yang
merdeka yang bias mengatur diri sendiri, serta mampu menyumbang pada
hubungan baik antara bangsa – bangsa di dunia.

5. HAM DALAM UUD 1945
1. Pasal 27
Hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi.
2. Pasal 28
Pasal ini memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk
mengadakan persyerikatan, berkumpul dan menyatakan pendapat baik lisan
maupun tulisan
3. Pasal 29
Pasal ini mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai
kepercayaan masing-masing.
4. Pasal 31
Pasal ini mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran.
5. Pasal 32
Pasal ini mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya.
6. Pasal 33
Pasal ini mengandung pengakuan hak-hak ekonomi berupa hak memiliki dan
menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.
7. Pasal 34
Pasal ini mengatur hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial. Negara
berkewaj iban menjamin dan melindungi fakir miskin, anak-anak yatim,
orang terlantar dan jompo untuk dapat hidup secara manusiawi.

6. Faktor penghambat pelaksanaan
HAM :
Kebudayaan
Diskriminasi
Sistem Politik suatu Negara
Perang atau Konflik yang terjadi
Hukum dan Kebijakan yang diambil suatu Negara

7. Kebudayaan
Faktor kebudyaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu
Bangsa dan Negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana sistem kebudyaan yang dianut oleh
masyarakat adalah sistem kekeluargaan. Meskipun masih banyak budaya (adat dan istiadat) dari
berbagai suku bangsa di Indonesia yang secara jelas mencerminkan praktek pelanggaran HAM,
seperti yang terjadi di suku Minang Kabau tempo dulu yang mengharuskan anak perempuannya
untuk menuruti kehendak para ninik mamak yang ingin menjodohkannya dengan pasangan yang
disetujui, tetapi secara keseluruhan nilai-nilai adat dan istiadat setiap suku bangsa di Indonesia
memiliki nilai-nilai kekeluargaan. Pada awal kemerdekaan, atau pada masyarakat pedesaan,
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tidak banyak terjadi karena kesadaran akan nilai-nilai
sosial budaya yang masih tinggi. Dalam masyarakat yang penuh dengan kekeluargaan, di mana
rasa tenggang rasa dan kebersamaan masih tinggi, social control masih berjalan dengan baik, dan
agama yang menjadi pegangan hidup, pelanggaran HAM tidak akan terjadi

8. Diskriminasi
Praktek diskriminasi juga memberikan dampak terhadap pelanggaran HAM. Pelaksanaan
hukum tentang Hak Asasi Manusia menjadi sangat bias di negara yang menerapkan praktek
diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Misalnya saja praktek politik apartheid di
Afrika Selatan yang mendiskriminasi kehidupan antara kaum kulit hiatam dengan kelompok kulit
putih. Hal yang serupa juga masih terjadi di negara-negara saat ini, baik itu di negara maju atau
negara berkembang, seperti di Amerika, permasalahan kulit hitam dan kulit putih masih terjadi di
beberapa daerah dalam wilayah negaranya. Praktek diskriminasi, membedakan antara kulit putih
dan kulit hitam ini menyebabkan kelompok yang terdiskriminasi (kulit hitam) tidak mendapat
perlakuan dan hak yang sama sehingga mereka tidak dapat menjalankan hidup seperti manusia
lainnya. Praktek seperti ini jelas menyalahi ketentuan dalam penegakan Hak Asasi Manusia yang
telah dibuat.

9. Sistem Politik Suatu Negara
Pelaksanaan HAM juga dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut suatu Negara. Dalam hal
ini, sistem politik yang demokratis dianggap sebagai sistem yang menjamin terlaksananya suatu
perlindungan terhadan hak asasi manusia terutama hak-hak sipil dan politik. Kebebasan setiap
warga negara untuk menyalurkan dan mengemukakan pendapat adalah salah satu bentuk dari hak
asasi. Dalam Negara yang menganut sistem politik demokrasi, tidak terdapat intervensi atau
tekanan terhadap warga negaranya agar mau melakukan suatu hal yang dikehendaki oleh Negara.
Pelanggaran hak-hak sipil dan politik sering terjadi di negara-negara otoriter. Indoneisa pernah
menerapkan sistem politik seperti ini, yang sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia, baik hak
sipil dan politik, yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Contoh konkritnya adalah
pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno tahun 1960, penolakan permohonan
untuk mendirikan partai politik, pembekuan partai politik, serta pembrendelan majalah dan koran
pada masa Orde Baru.

10. Perang atau Konflik yang terjadi
Perang atau konflik juga berpengaruh terhadap munculnya kemiskinan di berbagai bangsa dan
negara. Negara-negara yang sedang atau telah selesai bertikai biasanya jatuh miskin karena
kehabisan sumber daya yang dialokasikan untuk perang atau konflik. Atau dengan kata lain,
bangsa atau negara, atau pihak yang sedang berada dalam konflik, terutama pihak yang
didominasi oleh pihak yang memegang kendali terhadap konflik (kelompok terjajah didominasi
oleh penajajah) mengalami kemiskinan yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi tersebut.
Kelaparan dan penyakit menjadi masalah utama. Dengan munculnya kemiskinan ini memberikan
pengaruh yang besar pula terhadap terlaksananya Hak Asasi Manusia. Contohnya adalah bagi
anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, paling mudah diingkari hak-haknya atas pelayanan
dasar, termasuk pendidikan dan kekerasan. Praktek seperti ini terjadi pada masa perjuangan
melawan penjajah Belanda, di mana kaum pribumi yang hidup miskin tidak mendapatkan hak
yang sama dengan kaum ningrat, yaitu hak untuk sekolah.

11. Hukum dan Kebijakan suatu
negara
Hukum dan kebijakan suatu negara memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap
pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap HAM yang sering terjadi disebabkan oleh
kurangnya peraturan dan perundang-undangan yang memeberikan jaminan dan petunjuk dalam
penyelesaian masalah yang sehubungan dengan HAM. Sejak era reformasi, telah dibentuk
peraturan perundang-undangan tentang HAM, diantaranya adalah Undang-undang No. 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia; dan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum. Namun demikian, terkadang kebijakan atau peraturan yang ditetapkan
oleh Pemerintah bertentangan dengan HAM. Contoh kasus yang nyata adalah pelanggaran hak
asasi manusia yang terjadi akibat diberlakukannya ketentuan tentang privatisasi dan
komersialisasi air dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Berlakunya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah ini menyebabkan hilangnya perlindungan
terhadap hak masyarkat dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya air.

12. Dampak Positif Perkembangan Hak Asasi
Manusia di Indonesia Terhadap Ketahanan
Nasional
•
Masyarakat Indonesia bebas untuk beraspirasi, sehingga tidak ada
pengekangan lagi dalam diri masyarakat Indonesia dalam
mereka mengeluarkan pendapat.
•
Masyarakat Indonesia bisa dan berhak untuk menilai kinerja pemerintahan
yang sedang berjalan secara langsung, sehingga memungkinkan kejadian
pada masa orde baru tidak terulang
•
Kebebasan pers untuk meliput segala macam berita termasuk jalannya
pemerintahan, dimana pemerintahan merupakan sector yang sangat fatal
dan paling berpengaruh dalam ketahanan nasional.
•
Masyarakat Indonesia bebas untuk mendapatkan segala macam informasi
ataupun berita dari manapun dari berbagai sumber,hal ini membuat
masyarakat Indonesia semakin peka dalam membedakan mana yang baik
dan kurang baik.

13. Dampak Negatif Perkembangan Hak Asasi
Manusia di Indonesia Terhadap Ketahanan
Nasional
• Terkadang dalam mengaspirasikan pendapatnya, masyarakat
sering berlebihan dan lepas kontrol serta keluar dari jalur
yang benar, hal itu terwujud seperti pada saat demonstrasi yang
berujung dengan aksi anarki.
• Dalam menjalankan kebebasan persnya, para pencari berita
terkadang juga terlalu berlebihan bahkan kadang ada yang
rela melanggar kode etik demi mendapatkan sebuah berita. Hal
tersebut sangatlah tidak pantas dan dapat menganggu ketahanan
nasional.
• Terkadang informasi dan berita yang berasal dari berbagai
macam sumber belum tentu baik dan benar untuk dikonsumsi
oleh masyarakat. Salah penerimaan informasipun dapat membuat
berbagai macam kekacauan yang dapat pula mengganggu
satabilitas dan ketahanan nasional.

14. Klasifikasi Kasus Pelanggaran HAM
a. Kasus pelanggaran HAM yang
bersifat berat, meliputi :
b. Kasus pelanggaran HAM yang
biasa, meliputi :
• Pembunuhan masal (genisida) • Pemukulan
• Pembunuhan sewenangwenang atau di luar putusan
pengadilan
• Penganiayaan
• Pencemaran nama baik
• Penyiksaan
• Menghalangi orang untuk
mengekspresikan pendapatnya
• Penghilangan orang secara
paksa
• Menghilangkan nyawa orang
lain
• Perbudakan atau diskriminasi
yang dilakukan secara
sistematis

15. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di
Indonesia
1.
Kasus Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal
dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran
HAM dimana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan
penembakan.
2.
Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya
Porong, Jatim (1994).
Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT
Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan
diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan
pembunuhan.
3.
Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)
Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian
Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan
sudah tewas.