Dokumen tersebut membahas definisi dan peraturan perundangan HAM di Indonesia serta jenis-jenis pelanggaran HAM seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Proses pengadilan HAM di Indonesia membutuhkan rekomendasi dari Komnas HAM, dapat menggunakan jaksa dan hakim ad hoc, berlaku surut atas persetujuan DPR, dan sanksi pidananya minimal 5 tahun penjara untuk pelanggaran HAM berat.
2. DEFINISI HAM
Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara
hukum, pemerintahan, dan setiap
orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat
manusia (Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia).
3. Peraturan perundangan HAM di Indonesia.
UUD 1945 dan Amandemennya :
BAB X A Pasal 28 A-J Kepres No. 50
Th. 1993 Komnas HAM.
UU No. 5 Th. 1998 tentang
Pengesahan Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan Tidak
Manusiawi atau Merendahkan
Martabat Manusia.
UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM
UU No. 26 Th. 2000 tentang
4. PELANGGARAN HAM
Pelanggaran HAM dikelompokan
dalam 2 bentuk yaitu
• Pelanggaran HAM berat UU No.26 th
2000 pasal 7 meliputi kejahatan
genosida dan kemanusiaan
• Pelanggaran HAM
5. KEJAHATAN GENOSIDA
Yaitu setiap perbuatan yang
dilakukan untuk menghancurkan
atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras,
etnis, dan agama
6. KEJAHATAN KEMANUSIAAN
Yaitu setiap perbuatan sistematis
dan luas yang ditujukan terhadap
penduduk sipil berupa pembunuhan,
pemusnahan, perbudakan,
pengusiran penduduk, dan
perampasan kebebasan fisik yang
melanggar ketentuan pokok hukum
internasional
7. Proses pengadilan HAM.
Untuk diajukan ke pengadilan HAM harus ada
rekomendasi dari Komisi Nasional HAM berat.
Jaksa yang menuntut dan hakim yang mengadili
dapat merupakan jaksa dan hakim ad hoc yang
di tetapkan oleh Presiden.
Perkaranya berlaku surut asalkan ada
rekomendasi dari DPR.
Jika terbukti melakukan pelanggaran HAM berat
sanksi pedananya minimal 5 tahun dan maksimal
pidana mati.