PANDUAN PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI JASA KONSULTASI TA 2016

KEBIJAKAN PELAKSANAAN
LELANG/SELEKSI JASA
KONSULTANSI
TA. 2016
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 7 2
OUTLINE
1. PERATURAN MENTERI NOMOR 31/PRT/M/2015
2. PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK JASA
KONSULTANSI
3. SE MENTERI PUPR NO. 63/SE/M/2015 TENTANG KEABSAHAN
SBU, SKA, SKTK YANG BERLAKU DALAM PBJ TA 2016
4. INMEN PUPR NO 05/IN/M/2015
5. KESALAHAN UMUM PADA PROSES PEMILIHAN
6. LAMPIRAN PERMEN 31/2015
7. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
8. PELAKSANAAN SELEKSI

1 PERATURAN MENTERI NOMOR 31/PRT/M/2015
TENT
ANG PERUBAHAN KETIGA PERMEN PU NOMOR 07/PRT/M/2011 TENT
ANG ST
ANDAR DAN
PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

KUALIFIKASI
PENDAFTARAN DAN KUALIFIKASI PESERTA
Dengan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),
maka:
1. Dengan mendaftar sebagai peserta melalui SPSE maka peserta
telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas dan
formulir isian kualifikasi.
(TIDAK DITANDATANGANI MAKA TIDAK MENGGUGURKAN)
1. Pakta integritas untuk Badan Usaha berbentuk Kemitraan/KSO
HARUS diupload dan ditandatangani oleh yang berwenang.
2. Surat penawaran memenuhi ketentuan: jangka waktu
pelaksanaan, masa berlakunya surat penawaran dan bertanggal.
(TIDAK DITANDATANGANI MAKA TIDAK MENGGUGURKAN)

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 7
KUALIFIKASI BADAN USAHA
PEMAKETAN PEKERJAAN
< Rp. 750 Juta BADAN USAHA KECIL
Diatas 750 Juta BADAN USAHA NON KECIL
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
5

Dasar Hukum
1. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 04 tahun 2015 pasal 19, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
– memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan/usaha;
– memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan
yang sesuai untuk usaha non-kecil.
2. Permen PU No. 08/PRT/M/2011 jo Permen PUPR No. 19/PRT/M/2014 tentang
Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
3. Permen PU No. 07/PRT/M/2011 yang terakhir kali diubah dengan Permen PUPR No.
31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi, telah mengatur mengenai batasan nilai paket pekerjaan
konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha kualifikasi usaha kecil,
menengah dan besar.
6
TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN
KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSULTANSI
7
Nilai Paket
(Rupiah)
Klasifikasi Sub
Klasifikasi
Kualifikasi Sub
Kualifik
asi
(1) (2) (3) (4) (5)
0 s/d 750
juta
Pengawasan
Rekayasa
(contoh)
- Kecil -
Diatas 750
juta
Pengawasan
Rekayasa
(contoh)
RE 201 Non Kecil M1
M2
B

1. Penetapan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi badan
usaha untuk nilai paket pekerjaan Rp. 0 s/d 2,5 miliar:
Tetapkan syarat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha
2. Penetapan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi badan
usaha untuk nilai paket pekerjaan diatas Rp. 2,5 miliar:
Tetapkan syarat klasifikasi dan subklasifikasi serta
kualifikasi dan subkualifikasi badan usaha.
3. Persyaratan kualifikasi dan subkualifikasi yang sama,
wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan dalam hal
Penyedia Jasa yang bermitra/KSO.
4. Seluruh ketentuan tersebut di atas harus dituangkan
dalam dokumen pemilihan/dokumen kualifikasi.
8
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSULTANSI

• Jaminan Uang Muka
ADMINISTRASI
JAMINAN PADA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
Rekomendasi OJK:
1. Konsorsium Surety Bond Indonesia (KSBI), Rekomendasi OJK. Ijin Produk: S-
4355/NB.111/2015
2. Konsorsium Penjaminan Proyek, Rekomendasi OJK. Ijin Produk Nomor : S –
3380/NB.111/2015
3. Konsorsium Penjamin Indonesia (KPI), Rekomendasi OJK. Ijin Produk
Nomor: S-3873/NB.111/2016
Sampai dengan Rp750.000.000 Di atas Rp750.000.000
dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium
perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga
penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan
yang mempunyai program asuransi kerugian
(suretyship) yg direkomendasikan OJK
diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi
umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium
perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK
9

PERSYARATAN TEKNIS
KESAMAAN PERSONIL
Permasalahan umum: Persyaratan personil yang berlebihan
Ketentuan
• Jika menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket pekerjaan, maka hanya dapat
ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan
klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket
pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.
Pengecualian
• untuk Jasa Konsultansi)menggunakan kontrak lump sum (paling banyak tiga paket) atau
bagian lump sum pada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan atau untuk kontrak
harga satuan dengan personil yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih
(overlap).

1. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain
sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan
pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih
sesuai dengan kriteria desain awal.
2. Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak
dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun
kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan perencana
yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk
dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Konsultan perencana wajib menghitung Engineering Estimate (EE),
umur rencana bangunan dan identifikasi risiko K3, serta metode
pelaksanaan pekerjaan.
TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA
PERSYARATAN TEKNIS
11

• Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas
produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan
sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada
kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi/kajian/
telaah, pedoman, petunjukpelaksanaan, petunjuk teknis, produk
hukum, sertifikasi, dan lainnya.
• Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input
(tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan
dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR.
Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan
pekerjaan konstruksi, monitoring, manajemen konstruksi, survey,
dan lainnya.
JENIS KONTRAK JASA KONSULTANSI
12

2 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
untuk Jasa Konsultansi

PEDOMAN STANDAR MINIMAL 2017
BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA
LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN
JASA KONSULTANSI (INKINDO)
14
• Sebagai pedoman standar minimum.
• Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan, pengalaman, kualifikasi
dan klasifikasi/subklasifikasi tenaga ahli dan dituangkan dalam KAK
• Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional berlaku untuk
Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
• Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli Nasional dan Tenaga
SubProfessional) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (Basic
Salary) termasuk PPh 21, Beban Biaya Sosial (Social Cost), Beban
Biaya Umum (Overhead Cost) dan Keuntungan (Profit).
• Untuk perorangan maksimal …..%

3 SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015 tentang
Keabsahan SBU, SKA, SKTK yang Berlaku dalam
PBJ TA 2016

1. Semua SBU, SKA yang telah tercantum dalam database SIKI LPJKN (www.lpjk.net) berhak
untuk mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi;
2. LPJKN akan melengkapi dbase SIKI dengan penyedia jasa pemegang SBU/SKA yang klasifikasi
usahanya telah mengacu pada PP No. 04/2010 dan diterbitkan sebelum tanggal 27 Agustus
2015;
3. Bagi penyedia jasa pemegang SBU, SKA yang sudah tercantum dalam SIKI LPJKN tetapi
penerbitannya belum sesuai dengan ketentuan LPJKN agar melalukan konversi ke LPJK
sebelum dilakukan penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 31 Desember 2015;
4. Setelah 31 Desember 2015, seluruh permohonan pembuatan SBU, SKA akan diproses sesuai
dengan ketentuan LPJKN;
5. Masa berlaku SBU/SKA hasil konversi paling lama sampai dengan Desember 2016 dan
selanjutnya pengajuan SBU/SKA akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan;
6. LPJKN menetapkan Pejabat yang berhak menandatangani SBU, SKA dan
menginformasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan terkait SBU/SKA.
SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015
TENTANG KEABSAHAN SBU, SKA, SKTK YANG BERLAKU
DALAM PBJ TA 2016

Sertifikat Badan Usaha ( SBU)
• Pasal 8, PP 4/2010: Badan usaha jasa konstruksi yang memberikanl
ayanan Jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi
Dan kualifikasi usaha.
• Pasal 9 Permen PU 08/2011: Usaha orang perseorangan dan/atau
badan usaha jasa Konsultansi perencanaan dan/atau jasa
konsultansi Pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan
Layanan jasa perencanaan dan layanan jasa Pengawasan pekerjaan
konstruksi sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki.
• Persyaratan SBU sesuai dengan pekerjaan yang akan dilelangkan.
Di DJBK:
PerencanaanRekayasasubklasifikasiJasaNasehatdanKonsultansiRek
ayasaTeknik (RE 101), Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa
Konstruksi (RE 107), Jasa Desain Rekayasa Lainnya (RE 108), atau
klasifikasi dan subklasifikasi lain yang terkait.
17

4 INMEN PUPR NO 05/IN/M/2015
Tentang Proses Dan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan
Jasa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

INMEN PUPR (1/2)
PROSES DAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) membentuk Tim Peneliti Pengadaan
Barang/Jasa (TPPBJ) yang bertugas:
a) Melakukan penelitian terkait usulan penetapan pemenang seleksi
berdasarkan data yang disampaikan Pokja ULP dengan cara meneliti Hasil
Evaluasi, Kelengkapan, Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Usulan
Penetapan Seleksi.
b) Menyusun konsep rekomendasi penetapan pemenang kepada Menteri
dan Surat Penetapan Pemenang yang diparaf bersama oleh Direktur
Jenderal Bina Konstruksi, Inspektur Jenderal dan Sekretaris
Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang mengajukan usulan
penetapan pemenang, untuk diajukan oleh Direktur Jenderal Bina
Konstruksi kepada Menteri.
CATATAN: SURAT USULAN PENETAPAN KEPADA MENTERI HARUS DISERTAI
DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN KEPADA TPPBJ
19

3. Dalam hal diperlukan persyaratan seleksi selain yang disyaratkan
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
31/PRT/M/2015, harus dengan persetujuan Sekretaris
Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang mengajukan usulan
penetapan pemenang.
4. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengeluarkan
daftar tenaga teknis/ahli yang dapat dipilih dan digunakan oleh ULP.
INMEN PUPR (2/2)
TENTANG PROSES DAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
20

KESALAHAN UMUM PADA PROSES
PEMILIHAN
5

1. Prinsip – prinsip pengadaan: efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.
2. Pada beberapa kasus pelaksanaan pelelangan terdapat
kesalahan umum sering terjadi sehingga memperlambat
proses penetapan pemenang lelang.
22
PENGANTAR

1. SIUJK/SBU/Sertifikat OHSAS/Sertifikat ISO 9001 tidak sesuai
ketentuan, karena hal berikut:
a. Habis masa berlaku pada saat proses evaluasi
b. Persyaratan SBU tidak sesuai dengan kualifikasi BU yang tertuang
dalam Permen PU No. 8/2011, dan SKA tidak sesuai dengan Permen
PU No. 9/2013
c. Dalam proses perpanjangan
d. Belum dikonversi
23
TAHAPAN KUALIFIKASI

2. Persyaratan Personil berlebihan
Contoh :
• Mempersyaratkan 2 SKA Ahli Utama (Ahli Sipil Utama dan Ahli MK
Utama, pengalaman 10 tahun. Seharusnya dengan persyaratan 2
ahli utama minimal memiliki pengalaman 20 tahun)
• Persyaratan tidak sesuai dengan kebutuhan
Penetapan kebutuhan lama pengalaman kerja dan pengalaman sejenis
agar mengacu kepada Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung
Personil yang diterbitkan oleh Asosiasi.
24
TAHAPAN KUALIFIKASI

3. Perubahan Dokumen saat aanwijzing tidak dituangkan dalam
addendum.
Contoh :
Perubahan penting yang diperlukan untuk evaluasi tidak
dimasukkan dalam Addendum dan tidak diupload dalam e-proc,
hanya dalam bentuk Berita Acara Penjelasan.
25
EVALUASI TEKNIS – ADM – BIAYA

PROBLEMS?
• Yang lulus pq misalnya 10, Pokja hanya menetapkan 3 perusahaan dalam
shortlist dan diundang memasukan penawaran (seharusnya pokja
mengundang 5)
• Tenaga ahli SKA berlebihan
• Biling rate tidak sesuai ketentuan
• SBU “salah jurusan”
• Permasalahan konsultan pengawas dan perencana (%dalam permen 45 agar
direview)
• Kontraktor terlambat, konsultan pengawas tidak ada penambahan OB
• Kontraktor wanprestasi, konsultan pengawas dibayar sesuai dengan % fisik.
• Pembayaran invoice dan daftar hadir konsultan pengawas sesuai kehadiran,
mekanisme pembayaran bagaimana? Kalau tidak dibayar maka kontrak tidak
dapat progres 100%.
26

LAMPIRAN PERMEN 31/2015
6

Buku JK
Standar
dan
Pedoman
Pengadaan
Jasa
Konsultansi
Tunggal,
meliputi:
Buku Pedoman Jasa Konsultansi (JK)
Buku Standar JK 04 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum-Kualitas)
Buku Standar JK 04 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Kualitas)
Buku Standar JK 05 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Kualitas & Biaya)
Buku Standar JK 05 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Kualitas & Biaya)
Buku Standar JK 06 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Pagu Anggaran)
Buku Standar JK 06 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Pagu Anggaran)
Buku Standar JK 07 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Biaya Terendah)
Buku Standar JK 07 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Biaya Terendah)
Buku Standar JK 08 HS – Pascakualifikasi (Seleksi Sederhana – Biaya Terendah)
Buku Standar JK 09 Perseorangan – Pascakualifikasi (Seleksi Umum/Seleksi Sederhana -Kualitas)
Buku Standar JK 10 Dokumen Kualifikasi
28

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
7

TUJUAN PELATIHAN
PENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN
PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN
PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN

•SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG HARUS
DILAKUKAN MELIPUTI:
•Memahami penetapan metode penilaian kualifikasi
•Memahami penetapan metode pemilihan
•Memahami metode penyampaian dokumen
•Memahami metode evaluasi penawaran
•Memahami tata cara penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan
•Memahami tata cara penyusunan dokumen pengadaan

•Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi
dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia

kompetensi,kemampuan usaha & pemenuhan persyaratan
Calon Penyedia
CARA MENILAI
Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah
pemasukan penawaran
Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum
pemasukan penawaran
PRAKUALIFIKASI
PASCAKUALIFIKASI
 Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat
 Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian
 Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana
 tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu
 Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan
pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya

Pekerjaan Jasa Konsultansi
Pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya
S I S T E M G U G U R
S I S T E M N I L A I

METODE PASCA KUALIFIKASI
Pelelangan Umum
• Pelelangan Sederhana untuk Penyedia
Barang/Jasa Lainnya
• Pemilihan Langsung untuk penyedia
pekerjaan konstruksi
Penunjukan Langsung untuk penanganan
darurat
• Seleksi Sederhana JK Badan Usaha
• Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Perorangan
METODE PRA KUALIFIKASI
Pekerjaan yang bersifat kompleks
melalui Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas untuk penyedia
barang dan pekerjaan konstruksi
Pekerjaan yang menggunakan
Penunjukan Langsung, kecuali untuk
penanganan darurat
Seleksi Umum/Terbatas Penyedia
Jasa Konsultansi Badan Usaha

Jasa Konsultasi
Bernilai paling tinggi
Rp 200.000.000 dan
bersifat sederhana
Seleksi
Sederhana
Pada prinsipnya
semua pengadaan
harus dengan Seleksi
Umum
Seleksi Umum
Penanganan darurat
Pek. yang menyangkut
pertahanan/keamanan dan
ketertiban masyarakat
Penyedia jasa tunggal atau
hanya bisa dilakukan
pemegang hak paten
Konsultansi di bidang hukum
(konsultan hukum/advokat
atau pengadaan arbiter) yang
tidak direncanakan untuk
menghadapi gugatan
dan/atau tuntutan hukum
kepada Pemerintah, harus
segera
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
• Untuk pekerjaan Konsultasi dengan
nilai maksimum Rp 50 Juta
• Kebutuhan operasional K/L/D/I
Sayembara
Pemilihan
Penyedia Jasa
Konsultasi
• Proses dan hasil dari
gagasan, kreatifitas, inovasi
dan metode pelaksanaan
tertentu
• Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan

METODE 1 (SATU) SAMPUL
Penyampaian dokumen penawaran
(administrasi, teknis, dan harga)
dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul
tertutup kepada ULP/Pejabat
Pengadaan
• Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan
pemerintah
• Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana
• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
spesifikasi/volume jelas
• Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan metode
pemilihan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/
Kontes/Sayembara
Pengadaan barang/jasa yang
evaluasi teknisnya tidak
dipengaruhi oleh harga

Administrasi dan Teknis (Sampul I)
dan Harga (Sampul II) dimasukkan ke
dalam sampul penutup dan
disampaikan kepada ULP pada suatu
waktu
• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang
menggunakan sistem nilai atau sistem biaya selama
umur ekonomis
• Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah dari
penilaian harga atau bersifat kompleks
Pengadaan Barang/Jasa dimana
evaluasi teknis menghasilkan nilai
yang bervariasi yang
mempengaruhi penawaran harga
METODE 2 (DUA) SAMPUL

Penyampaian dokumen penawaran sampul
1 (administrasi dan teknis) pada tahap 1,
kemudian sampul 2 yang berisi
penawaran harga disampaikan setelah
lulus administrasi dan teknis
• B/PK/JL yg kompleks
• B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk
pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi
pemeliharaan peralatan
• B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain,
dan teknologi
• Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau
• Membutuhkan penyetaraan teknis
Pengadaan barang jasa dimana
harga yang akan ditawarkan
dipengaruhi oleh waktu atau teknis
evaluasi
METODE 2 (DUA) TAHAP

Evaluasi berdasarkan
kualitas penawaran teknis
terbaik, dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi
teknis serta biaya
• Mengutamakan kualitas teknis
sebagai faktor yang menentukan
terhadap hasil/manfaat (outcome)
secara keseluruhan; dan/atau
• Lingkup pekerjaan yang sulit
ditetapkan dalam KAK
Metode
evaluasi
Kualitas
 Jasa Konsultansi:
Contoh:
• Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap)
• Penasihatan (advisory),
• Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain
pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah
laut dan desain pembangunan bandar udara internasional

Evaluasi berdasarkan nilai
kombinasi terbaik penawaran
teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya
terkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkan
dengan klarifikasi dan negosiasi
teknis serta biaya
• lingkup, keluaran (output), waktu
penugasan dan hal-hal lain dapat
diperkirakan dengan baik dalam KAK;
dan/atau
• besarnya biaya dapat ditentukan
dengan mudah, jelas dan tepat
Contoh:
• Desain jaringan irigasi primer, desain jalan,
• Studi kelayakan,
• Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung
PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN
Metoda
evaluasi
kualitas dan
biaya

Evaluasi penawaran teknis
terbaik dengan penawaran
biaya terkoreksinya lebih kecil
atau sama dengan Pagu
Anggaran, dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis
serta biaya
• Ada aturan yang mengatur (standar);
• Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat
(waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau
• Anggarannya tidak melampaui pagu
tertentu
Contoh:
• Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung
• Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil
Metoda
evaluasi pagu
anggaran

Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah yang nilai
penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis ,
dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya
• Pekerjaan yang bersifat sederhana
dan standar
Contoh:
• Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana
• Pengukuran skala kecil
Metoda
evaluasi
biaya
terendah

PENYUSUNAN TAHAPAN DAN
JADWAL PENGADAAN
• Hal-hal yang perlu diperhatikan
 Dalam membuat jadwal pengadaan:
 Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa
 Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa
 Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa
 Saat tersedianya anggaran pembiayaan.
 Batas akhir efektif anggaran
 Dalam membuat jadwal proses pemilihan:
 Penayangan pengumuman
 Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen
(kualifikasi dan pemilihan)
 Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan
dokumen penawaran
 Pemasukan dokumen penawaran

PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL
PENGADAAN
Mengenali karakteristik barang/jasa yang
diadakan
Sistem pengadaan sudah ditetapkan
(termasuk metode penilaian kualifikasi)
Penyusunan tahapan berdasarkan sistem
pengadaan
Penyusunan jadwal

JADWAL PENGADAAN
Alokasi Waktu Jadwal Prakualifikasi
Proses Pemilihan
Proses Kualifikasi
No Tahapan
Waktu (Hari Kerja)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Pengumuman = >7 hari
2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Kualifikasi 1 hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen
3 Pemasukan Dok. Kualifikasi = > 3 hari setelah hari akhir
pengumuman)
4 Pembukaan dokumen Kualifikasi
5 Evaluasi Kualifikasi ( disesuaikan dng jenis pekerjaan)
6 Penetapan daftar pendek penyedia
7 Undangan
8 Pengambilan dok. Pemilihan 1 hari sebelum batas akhir
pemasukan dok. Penawaran
9 Penjelasan (paling cepat 3 hari setelah undangan)
10 Pemasukan Dok. Penawaran => 7 hari setelah penjelasan
11 Evaluasi Penawaran ( disesuaikan dng jenis
pekerjaan)
12 Penetapan dan pengumuman pemenang
13 Masa sanggah 5 hari
14 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah)
15 Penandatangan Kontrak (jika tidak ada sanggah)
17 Penerbitan SPPBJ ?
18 Penandatangan Kontrak ?
catatan:
-waktu menjawab sanggah oleh Pokja ULP adalah 5 hari sejak sanggah diterima

JADWAL PENGADAAN
Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi
No Tahapan
Waktu (Hari Kerja)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Pengumuman = >7 hari
2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Pengadaan 1 hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen
3 Penjelasan ( paling cepat 4 hari kerja sejak tanggal pengumuman)
4 Pemasukan Dok. Pengadaan (paling kurang 2 hari sejak tanggal penjelasan)
5 Pembukaan Dokumen Pengadaan
6 Evaluasi Dok. Pengadaan ( disesuaikan dng jenis
pekerjaan)
12 Penerbitan SPPBJ
13 Penandatangan Kontrak

JADWAL PENGADAAN
Alokasi Waktu Jadwal Pelelangan
Sederhana/Pemilihan Langsung
No Tahapan
Waktu (Hari Kerja)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pengumuman = > 4 hari
2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Pengadaan 1 hari sebelum batas
akhir pemasukan
dokumen
3 Penjelasan ( paling cepat 3 hari kerja sejak tanggal pengumuman)
4 Pemasukan Dok. Pengadaan (paling kurang 2 hari sejak tanggal
penjelasan)
5 Pembukaan Dokumen Pengadaan
6 Evaluasi Dok. Pengadaan ( disesuaikan dng jenis
pekerjaan)
12 Penerbitan SPPBJ
13 Penandatangan Kontrak

JENIS DOKUMEN PENGADAAN
DUA JENIS DOKUMEN
PENGADAAN
1. Dokumen Kualifikasi
2. Dokumen Pemilihan
Penyedia barang/jasa
Menyusun dokumen pengadaan
Diberikan kepada
Spesifikasi, HPS, dan Rancangan Kontrak
Dasar untuk evaluasi dokumen penawaran
Dasar dan acuan
menyusun, menyampul
dan menyampaikan
dokumen penawaran
ULP/Pejabat
Pengadaan
Pejabat Pembuat Komitmen

DOKUMEN KUALIFIKASI
Dokumen kualifikasi untuk jasa konsultansi, tidak perlu
mencantumkan data peralatan yang dimiliki dalam formulir isian
kualifikasi
Lihat !!!!!
Standar Dokumen Pengadaan
Contoh Formulir isian
 Pengumuman
 Petunjuk pengisian dokumen kualifikasi:
 lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia, waktu dan tempat pengambilan dan
pemasukan dokumen prakualifikasi, serta penanggung jawab prakualifikasi
 Formulir isian kualifikasi
 Instruksi kepada peserta kualifikasi termasuk tatacara penyampain dokumen
kualifikasi
 Lembar Data Kualifikasi
 Pakta Integritas
 Tata cara evaluasi kualifikasi
 aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dsb

DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSULTANSI
Bila pascakualifikasi ditambah
Formulir Isian Kualifikasi
Isi Dokumen Pemilihan:
1. Pengumuman dan Undangan
Pada dasarnya sama dengan dokumen pemilihan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
2. Instruksi kepada peserta (IKP)
3. Lembar Data Pemilihan (LDP)
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
5. Dokumen Penawaran
6. Rancangan Kontrak
7. Dokumen Lainnya
Lihat !!!!!
Standar Dokumen Pengadaan
Contoh Dokumen Pemilihan

PELAKSANAAN SELEKSI
8

PENJELASAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
Ketentuan tentang Penjelasan Dokumen Prakualifikasi :
Apabila diperlukan dapat dilakukan penjelasan dokumen
kualifikasi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi dan disampaikan
kepada seluruh peserta
53

EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN DAN
PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 EVALUASI PRA/PASCA KUALIFIKASI
Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Data Isian Kualifikasi,
yang terdiri dari:
a) Evaluasi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilakukan dengan
Sistem Gugur;
b) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan Sistem
Nilai;
c) Pada pelaksanaan Prakualifikasi, hasil evaluasi Persyaratan Teknis
sebagai dasar untuk menyusun Calon Daftar Pendek.
Apabila mengupload data pada fasilitas unggahan maka saling
melengkapi. Jika berbeda: yang berlaku maka dilakukan klarifikasi. Jika
bertentangan: yang berlaku yang diupload
54

 Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi:
a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak  E-
TENDERING Tidak Wajib
b. Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan,
kecuali bagi konsultan perorangan
c. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut;
d. Tidak masuk dalam daftar hitam;
e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan;
f. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia
barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kecuali
baru berdiri < 3 tahun; 55

56
 Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi:
g. Memiliki kemampuan sesuai dengan sub bidang pekerjaan
untuk usaha non kecil, atau sesuai dengan bidang pekerjaan
untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil;
h. Dalam hal melakukan Kemitraan:
• Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan
• Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan
kemitraan
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1
56

 Pada pengadaan Jasa Konsultansi, penilaian kualifikasi juga dilakukan terhadap
hal-hal berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
b. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
c. Untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan memiliki sertifikat manajemen
mutu (ISO) atau persyaratan lain.
 Terhadap hal-hal yang dievaluasi dilakukan pembuktian kualifikasi dengan:
• Memeriksa keaslian dokumen
• Klarifikasi kepada Penerbit Dokumen
 Bagi Penyedia Asing dikecualikan persyaratan kualifikasi berikut:
~ Penyedia yang berdiri < 3 tahun, tidak wajib memiliki pengalaman
~ Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
~ NPWP dan kewajiban perpajakan lainnya
57

 PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI
• Ketentuan tentang Penetapan Hasil Prakualifikasi :
1. Jumlah minimum peserta yang lulus Prakualifikasi dan jumlah maximum
peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah sebagai berikut:
2. Bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan proses ulang
dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan
3. Bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang ditetapkan masuk
dalam daftar pendek adalah sesuai urutan peringkat penilaian kualifikasi.
Metode Pemilihan Minimum Maximum
Pelelangan Umum 3 ~
Pelelangan Terbatas 3 ~
Seleksi Umum 3 5
Seleksi Sederhana 3 5
58

 PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI
• Hal-hal yang harus disampaikan pada Pengumuman Hasil Prakualifikasi:
1. Nama peserta Prakualifikasi
2. Nilai hasil evaluasi termasuk yang tidak lulus
3. Keterangan hal yang menjadikan gugur
4. Masa sanggah hasil Prakualifikasi: tidak ada
59

UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
 UNDANGAN/PENGUMUMAN
• Undangan merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia barang/jasa
pada Pelelangan/Seleksi dengan Prakualifikasi.
• Pengumuman merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia
barang/jasa pada Pelelangan/Seleksi dengan Pascakualifikasi.
• Ketentuan tentang undangan pengambilan dokumen:
1. Ditujukan hanya kepada peserta yang masuk dalam Daftar Pendek.
2. Merupakan pemberitahuan pengambilan Dokumen Pemilihan
3. Disampaikan melalui SPSE
60

 TUJUAN DIADAKAN RAPAT PENJELASAN
Terjadinya kesamaan pengertian antara Pokja ULP dan Calon Penyedia
Barang/Jasa
 HAL-HAL YANG HARUS DIJELASKAN DALAM RAPAT :
1. Sistem Pengadaan
• Metode penyampaian penawaran
• Dokumen yang harus dilampirkan
• Acara pembukaan dokumen penawaran
• Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
• Jenis kontrak
2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk
koperasi kecil
61

 HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN RAPAT:
1. Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya
jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.
2. Membuat perubahan dokumen pemilihan yang dituangkan dalam
adendum dokumen pemilihan.
3. Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
adendum dan mengunggah (upload) di website.
4. Pada pelelangan/seleksi internasional, pertanyaan dapat disampaikan
sebelum rapat pemberian penjelasan melalui surat elektronik.
 Perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup, dan HPS
harus mendapat persetujuan dari PPK sebelum
dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan.
 Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan
haknya untuk mengikuti proses selanjutnya
62

 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
Ketentuan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran:
1. Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan.
2. Cara Penyampaian: melalui SPSE
3. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali
dalam keadaan kahar.
4. Penawaran terlambat: ditolak oleh SPSE
63

A. Hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen
Penawaran:
1. Jumlah dokumen penawaran yang masuk, yang lengkap, dan
tidak lengkap.
2. Kelainan-kelainan yang dijumpai.
3. Keterangan lain yang dianggap perlu.
4. Tanggal Berita Acara.
B. Dalam pelaksanaan E-Tendering
Apabila Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,
pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi
teknis/harga.
64

DOKUMEN PENAWARAN
Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai ada dan tidaknya
Dokumen Penawaran yang meliputi:
• Surat penawaran
• Harga penawaran*)
• Masa berlaku
penawaran
• Jaminan penawaran
asli*)
• Surat Kuasa (bila perlu)
• Surat Perjanjian
kemitraan (yg ber KSO)
• Metode / Metodologi
• Jadwal Pelaksanaan
• Sertifikat Garansi
• Sumber Daya / Personil
• Spesifikasi teknis
• Volume pekerjaan
• Formulir rekapitulasi TKDN
• Pengalaman Perusahaan
• Surat penawaran biaya
(sama dengan surat
penawaran)
• Rincian harga
penawaran (daftar
kuantitas dan harga)
Data Administrasi Data Teknis **) Data Harga
Penawaran
Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
*) Untuk Satu Sampul
**) Sesuai jenis pekerjaan
Sampul I Sampul II
Satu Sampul
65

 EVALUASI PENGADAAN JASA KONSULTASI
EVALUASI KUALITAS
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
EVALUASI
KUALITAS
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmetik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
2
3
4
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)
Harga penawaran
ditambahkan dengan nilai
uang dari perhitungan
teknis, untuk mendapatkan
nilai yang terbaik
1
Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pendekatan dan
Metodologi
• Kualifikasi Tenaga Ahli
66

EVALUASI KUALITAS & BIAYA
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
EVALUASI
KUALITAS
Sebelum evaluasi
koreksi aritmetik
Penyedia yang tidak
2
3
4
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)
Peserta yang diundang
untuk pembukaan
penawaran harga (sampul
II) adalah peserta yang
lulus ambang batas nilai
teknis. Nilai akhir
merupakan kombinasi
nilai teknis dan nilai biaya
1
• Pendekatan dan
Metodologi
67

Tata cara pelaksanaan evaluasi kualitas dan biaya:
1. Menilai kewajaran-kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang dilakukan
dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas.
2. Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan: nilai
penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan nilai
penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional. Rumusnya:
• NBt = PBt/PBt x 100
• NBn = PBt/Pbn x 100
Dimana
• NBt : Nilai Penawaran Terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran biaya
diatasnya.
• PBt : Harga Penawaran Biaya Terendah; PBn : Harga Penawaran biaya
diatasnya.
68

3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis dengan
Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai
berikut:
Ketentuan:
Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80.
Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40.
Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X Bobot Teknis) +
(Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya)
69

EVALUASI BIAYA TERENDAH
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
EVALUASI
BIAYA
TERENDAH
Sebelum evaluasi
koreksi aritmetik
Penyedia yang tidak
2
3
4
Penawaran yang dilakukan
evaluasi harga hanya
dilakukan pada penawaran
yang lulus ambang batas nilai
teknis
1
• Pendekatan dan
Metodologi
Penawaran yang dilakukan
evaluasi teknis hanya dilakukan
pada penawaran yang memenuhi
persyaratan administrasi
70

EVALUASI PAGU ANGGARAN
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
EVALUASI
PAGU
ANGGARAN
Sebelum evaluasi
koreksi aritmetik
Penyedia yang tidak
2
3
4
Peserta yang lulus evaluasi harga
adalah yang mempunyai harga
penawaran dibawah pagu
anggaran
1
Pemenangnya adalah yang
mempunyai peringkat teknis
terbaik
• Pendekatan dan
Metodologi
71

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi harga:
*) untuk Seleksi Internasional, kewajaran harga dapat mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di luar
negeri dan didukung surat pernyataan kewajaran harga sebagai dasar audit.
Kewajaran Biaya
Langsung Personil*)
Kewajaran Penugasan
Tenaga Ahli dan
Pendukung
Kewajaran Biaya
Langsung Non
Personil
• Maksimum 4 kali gaji
dasar bagi tenaga
ahli tetap dan 2,5
kali penghasilan bagi
tenaga ahli tidak
tetap
• Didukung dengan
audit payroll dan
bukti pajak
Perhitungan biaya
berdasarkan:
• 1 bulan dihitung
minimal 22 hari kerja
• 1 hari dihitung
minimal 8 jam kerja
Dasar penilaian
kewajaran adalah
HARGA PASAR
yang berlaku
72

HASIL PEMILIHAN
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan:
1. Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk:
 Pengadaan Barang dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar
 Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar
 Jasa lainnya dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar
 Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 10 milyar
2. Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan pemenang hasil
pemilihan dilakukan oleh Pengguna Anggaran setelah mendapat usulan dari
Pokja ULP.
3. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP).
4. Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu penyedia
barang/jasa bila diperlukan.
73

HASIL PEMILIHAN
Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan, dengan
data:
1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2. Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Data pendukung yang wajib diupload pada SPSE.
74

 SANGGAHAN
 Waktu sanggahan paling lambat:
~ Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
~ Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
 Ditujukan kepada ULP
 Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari Perpres 54 / 2010 dan dokumen pemilihan;
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.
Jika benar , ULP
menyatakan
Pelelangan Gagal
Peserta Puas, PPK
membuat SPPBJ
Peserta tidak Puas ,
Ajukan Pengaduan
kepada APIP
Pokja ULP wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan paling lambat:
√ Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
√ Tiga hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
Jika Salah
75

• 1. Peserta prakualifikasi dapat menyampaikan sanggahan
setelah penetapan pemenang;
2. Sanggahan disampaikan melalui SPSE;
3. Sanggahan secara offline tetap harus dijawab melalui SPSE
(terkait sistem bersurat pada LPSE)
4. Sanggahan yang ditandatangani kuasa hukum atau pihak lain
ditindaklanjuti sebagai pengaduan dan tidak menghentikan
proses pelelangan/seleksi;
76

Sanggahan terbukti benar
Tidak ada penawaran yang lulus
Ada bukti persaingan tidak sehat
Harga Penawaran terkoreksi > HPS/Pagu (setelah nego)
Seluruh calon Pemenang mengundurkan diri
PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur, sehingga
PPK menolak SPPB/J
Dugaan KKN Pokja ULP dan atau PPK benar
Sanggahan kesalahan prosedur diterima
Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54 2010
Pelaksanaan menyimpang dari dok. pengadaan
Seluruh calon Pemenang Mengundurkan diri
Pengaduan Peserta Lelang benar
Pengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benar
 PELELANGAN GAGAL
Dinyatakan oleh
POKJA ULP
Dinyatakan oleh
PA/KPA
Menteri/ Kepala
Lembaga/ Pimpinan
Institusi/ Kepala Daerah
Tindak Lanjut
•Evaluasi
Ulang
•Perubahan
HPS,
Spesifikasi
Teknis, dan
Lingkup
Pekerjaan
•Penyampaian
ulang
Dokumen
Penawaran
•Pelelangan
Ulang
•Penghentian
Proses
Pelelangan
•Penunjukan
Langsung
77

 TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
Tindak lanjut yang dilakukan setelah pemilihan dinyatakan gagal:
1. Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pemilihan
dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalannya.
2. PA/KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya
kegagalan, antara lain :
a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan;
b. Adanya persyaratan yang diskriminatif;
c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi;
d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku
cadang;
e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
g. Kecurangan dalam pengumuman.
3. .........................
78

3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pemilihan gagal,
mengharuskan adanya perubahan dokumen pengadaan, maka pemilihan
diproses seperti pemilihan baru.
4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
menindaklanjutinya, yaitu melakukan :
a) Evaluasi ulang;
b) Penyampaian ulang dokumen penawaran;
c) Pemilihan ulang; atau
d) Penghentian proses pemilihan.
5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta
pemilihan apabila penawarannya ditolak atau pemilihan dinyatakan gagal.
79

PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
3. Pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultasi:
Pejabat Pengadaan
membandingkan harga
dan kualitas, minimal
dari 2(dua) sumber
Informasi
Pejabat Pengadaan
mencari informasi
terkait Pekerjaan
Konsultasi yang
dibutuhkan
Pejabat
Pengadaan
membuat
BAHPL dan
menyampaikan
ke PPK
Pejabat Pengadaan
membuka, mengevaluasi,
dan melakukan klarifikasi
dan Negosiasi teknis serta
mendapatkan harga yang
wajar
PPK
melakukan
Ikatan
Perjanjian
Pejabat Pengadaan
Mengundang satu
calon Penyedia
Melampirkan KAK
dan dokumen lain
Penyedia
menyampaikan
penawaran
Negosiasi
menggunakan
HPS
Jika tidak
sepakat/gagal, PL
Ulang
HPS disusun
oleh PPK
Melampirkan
Usulan
Teknis
80

 PENUNJUKAN LANGSUNG
1. Penanganan Darurat:
 Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang
dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
 ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
 Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
 Proses secara simultan.
Opname
pekerjaan
PPK, ULP/PP, dan
Penyedia membahas
jenis, spek, volume,
dan waktu
PPK Susun
HPS
Disampaikan
ke Penyedia
Penyedia
menyampaikan
Dokumen
Penawaran
dalam 1 sampul
ke ULP/PP
ULP/PP
membuka dan
mengevaluasi
adm, teknis,
dan harga
Dapat melakukan
klarifikasi dan
Negosiasi harga
ULP/PP
menyusun
Berita Acara
Evaluasi
ULP/PP
menetapkan
penyedia dan
mengumumkan
Masyarakat dapat
menyampaikan
pengaduan
PPK
menerbitkan
SPPB/J dan
mempersiapkan
ikatan
perjanjian
ULP/PP Menetapkan
Dokumen Pengadan
81

ULP/PP mengundang dan
menyampaikan Dok.
Pengadaan kepada penyedia
yang dinilai mampu dan
memenuhi kualifikasi
ULP/PP melakukan
evaluasi kualifikasi
seperti pada
Pelelangan Umum
HPS di susun
oleh PPK
Penyedia
menyampaikan
Dokumen Penawaran
dalam 1 sampul ke
ULP/PP
ULP/PP
membuka dan
mengevaluasi
adm, teknis,
dan harga
Dapat melakukan
klarifikasi dan Negosiasi
harga
ULP/PP
menyusun
Berita
Acara
Evaluasi
ULP/PP
menetapkan
penyedia dan
mengumumkan
Masyarakat dapat
menyampaikan
pengaduan
PPK
menerbitkan
SPPB/J dan
mempersiapka
n ikatan
perjanjian
ULP/PP
memberikan
Penjelasan
Tidak memenuhi syarat,
tunjuk Penyedia Lain
Penyedia
menyampaikan
Dokumen
Kualifikasi
Tidak memenuhi syarat,
tunjuk Penyedia Lain
82

 KONTES
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN DAN
PENGAMBILAN
DOKUMEN
PEMBERIAN
PENJELASAN
PENYAMPAIAN
BARANG KONTES
PEMBUKAAN
BARANG
DAN
DOKUMEN KONTES
PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI DAN
TEKNIS
BERITA ACARA
HASIL KONTES
PENETAPAN
PEMENANG
KONTES
PENGUMUMAN
PEMENANG
KONTES
PENUNJUKAN
PEMENANG
KONTES
SURAT PERJANJIAN
83

 SAYEMBARA
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN
DAN
PENGAMBILAN
DOKUMEN
PEMBERIAN
PENJELASAN
PEMASUKAN
PROPOSAL
PEMBUKAAN
PROPOSAL
PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI
DAN TEKNIS
BERITA ACARA
HASIL
SAYEMBARA
PENETAPAN
PEMENANG
SAYEMBARA
PENGUMUMAN
PEMENANG
SAYEMBARA
PENUNJUKAN
PEMENANG
SAYEMBARA
SURAT
PERJANJIAN
84

 PENYUSUNAN KONTRAK
Hal-hal yang terdapat dalam kontrak:
1) Surat perjanjian;
2) Syarat umum kontrak;
3) Syarat khusus kontrak;
4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak:
 Surat penunjukan;
 Surat penawaran;
 Spesifikasi umum;
 Spesifikasi khusus;
 Gambar-gambar;
 Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-
masing substansinya;
 Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
 Dokumen lainnya
85

 PELAKSANAAN KONTRAK
 Perubahan Kontrak
Perubahan kontrak dapat dilakukan pada:
1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan
2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak gabungan
lumpsum dan harga satuan
Ketentuan perubahan kontrak:
1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal
2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak
86

 Uang Muka
Ketentuan pemberian uang muka:
1. Maksimal 20% untuk usaha non-kecil; Maksimal 30% untuk usaha kecil
2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20%
3. Uang muka kontrak tahun jamak:
i. Maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama atau
ii. Maksimal 15% nilai total kontrak
4. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan uang
muka yang telah disetujui PPK
87

 Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:
i. Bulanan
ii. Termin
iii. Sekaligus setelah pekerjaan selesai
2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi, untuk pekerjaan yang
memerlukan masa pemeliharaan
 Penyesuaian harga
1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih
dari 12 bulan dan merupakan kontrak harga satuan
2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan
3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang
88

 Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila:
1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda;
2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu
50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari
setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan;
5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan prosedur,
pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh instansi
berwenang.
89

SANKSI TERHADAP KONSULTAN PERENCANA
•Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil
desain tidak dapat dilaksanakan yang mengakibatkan
kerugian negara, dikenakan sanksi berupa:
1. keharusan menyusun kembali perencanaan dengan
beban biaya dari konsultan yang bersangkutan,
2. tuntutan ganti rugi atau
3. dikenakan daftar hitam.
90

 PELAPORAN
Laporan Pelaksanaan Pengadaan
yang harus dibuat:
Laporan
Rencana
Pengadaan
Laporan
Evaluasi
Pemilihan
Laporan
Hasil
Pekerjaan
Laporan
Akhir dan
Sanggahan
(bila ada)
91

TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 5
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
92

PANDUAN PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI JASA KONSULTASI TA 2016

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a PANDUAN PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI JASA KONSULTASI TA 2016

Semelhante a PANDUAN PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI JASA KONSULTASI TA 2016 (20)

Último

Último (12)

PANDUAN PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI JASA KONSULTASI TA 2016