ok

1. @pdppi_kemenkeu Direktorat PDPPI
Kemenkeu
www.kpbu.kemenkeu.go.id
Pembiayaan Penyediaan
Infrastruktur Publik
Disampaikan oleh:
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Dalam :
Perkumpulan Ahli Profesional Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Indonesia
Pelatihan Tingkat Dasar
Pejabat dan Karyawan PT Nindya Karya (Persero)
1 Maret 2022

2. www.kpbu.kemenkeu.go.id
Pegawai Direktorat PDPPI tidak menerima imbalan apapun atas layanan yang diberikan.
Apabila Anda menemukan adanya gratifikasi, segera laporkan ke wise.kemenkeu.go.id.
Kerahasiaan identitas Anda terjaga.
Direktorat PDPPI
Kemenkeu
@pdppi_kemenkeu

3. Tantangan dan Peluang
Pembiayaan Infrastruktur
ke Depan
Daftar Isi
3
01
02
sebagai bagian utama Public
Investment Management
03
Arah Kebijakan
Pembiayaan
Infrastruktur
04
APBN sebagai
Backbone Pembiayaan
Infrastruktur dalam
Tantangan Pandemi
Pembiayaan
Infrastruktur Publik

4. 4
Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur Publik
dalam Public Investment Management
Identifikasi major
project
Penentuan sumber
pembiayaan
(publik/non publik)
Pembiayaan publik
Pembiayaan non
publik
Seleksi sumber
pembiayaan publik
Insentif fiskal dan
non fiskal
a. Investasi publik adalah pengeluaran Pemerintah pada infrastruktur publik (infrastruktur
ekonomi dan infrastruktur sosial yang menjadi aset publik ketika kegiatan telah selesai)
b. Ruang lingkup investasi publik meliputi investasi dengan sumber pembiayaan APBN dan
KPBU
Pendanaan = potensi pendapatan proyek
Pembiayaan = perolehan modal proyek
Sumber: The World Bank, Public Investment Management

5. 5
Investasi publik melalui penyediaan infrastruktur harus diarahkan pada
upaya pemerolehan manfaat yang sebesar-besarnya….
Penyediaan infrastruktur harus mampu menyediakan
kesempatan lapangan kerja yang cukup kepada masyarakat
1
2
Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
memperoleh akses/kesempatan ekonomi
Harus dapat meningkatkan kualitas layanan dan kualitas
hidup masyarakat
Kualitas pelayanan infrastruktur berperan dalam meningkatkan
kesejahteraan (terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar)
Penyediaan
Infrastruktur
3 Mendukung efisiensi dan peningkatan kualitas
pengeluaran (belanja) pemerintah
Penyediaan infrastruktur harus mendatangkan manfaat pertumbuhan dan mendukung
pencapaian tujuan pembangunan di tengah keterbatasan opsi pembiayaan

6. 6
…….sehingga keputusan penyediaan infrastruktur harus
mendasarkan:
Keunggulan manfaat ekonomi atas biaya ekonomi yang
ditimbulkan
→ Pentingnya kebutuhan analisis biaya manfaat
ekonomi (Cost Benefit Analysis)
Kemampuan skema terpilih untuk
memberikan manfaat/nilai lebih (atas skema
yang lain) untuk setiap rupiah pengeluaran
negara
→ Pentingnya analisis Value for Money
01
02
Studi
Pendahuluan

7. Mendefinisikan Kebutuhan (1/2)
dimulai dari rumusan tujuan dan/atau mandat yang harus dicapai
7
Smart
Specific
Measurable
Achievable
Realistic
Time
Bound
Penyediaan Infrastruktur perlu diarahkan pada upaya
pencapaian satu atau lebih hal-hal berikut:
1. Pengurangan biaya
2. Efficiency: meningkatkan cakupan pelayanan (pelayanan
yang menjangkau semakin banyak pengguna)
3. Effectiveness: Peningkatan kualitas pelayanan
4. Compliance: memenuhi ketentuan dan mandat yang
diberikan
5. Replacement: mengganti infrastruktur (dan layanannya)
yang usang
6. Advancement: mempertimbangkan upaya mendukung
pencapaian sustainable environment, dan tujuan-tujuan lain
SDG
Perumusan tujuan harus dapat mengakomodir persepsi dan
harapan masyarakat mengenai rencana penyediaan
infrastruktur dan layanan umum yang diberikan (pentingnya
Konsultasi Publik)

8. Mendefinisikan Kebutuhan (2/2)
merumuskan Gap Analysis sebagai justifikasi perlu/tidaknya investasi publik
8
Tujuan Pelaksanaan
Proyek
Kondisi Existing
Gap Analysis
Gap analisis harus menunjukkan apakah
kondisi existing:
1. Kualitas layanannya kurang baik
2. Kurang dari sisi jumlah
3. Infrastrukturnya sudah usang
4. Belum memberi manfaat yang merata
ke semua masyarakat
5. Perubahan permintaan
6. Perlu menyesuaikan standar terkini

9. Tantangan dan Peluang
Pembiayaan Infrastruktur
ke Depan
Daftar Isi
9
01
02
sebagai bagian utama Public
Investment Management
03
Arah Kebijakan
Pembiayaan
Infrastruktur
04
APBN sebagai
Backbone Pembiayaan
Infrastruktur dalam
Tantangan Pandemi
Pembiayaan
Infrastruktur Publik

10. Kontribusi APBN dalam Pengembangan
Instrumen Pembangunan Infrastruktur

11. 11 11
Fokus untuk penyelamatan, pemulihan, serta reformasi penguatan fondasi ekonomi
IMMEDIATE RESPONSE:
AKSELERASI RECOVERY &
REFORMASI
• UU No. 2/2020;
• Defisit APBN sebesar 3 %
PDB untuk sementara
dilonggarkan
• Dukungan BI melalui
pembelian SBN
• Stimulus penanganan Covid-
19 melalui Program PEN
• Penanganan Pandemi dan Program
Vaksinasi
• Mengakselerasi recovery melalui
keberlanjutan PEN
• Reformasi struktural melalui UU
Cipta Kerja
2020 2021-2022
EXTRAORDINARY
POLICY
Dampak Covid-19 yang
extraordinary, harus
direspon dengan
extraordinary policy
REOPENING
POLICY
Keseimbangan
antara
penanganan Covid
19 dan Pemulihan
Ekonomi
PEMBERIAN STIMULUS:
MENDUKUNG REOPENING
• Dukungan sektor kesehatan
• Jaring Pengamana Sosial
• Dukungan untuk sektor
usaha terutama UMKM
RECOVERY & REFORM
POLICY
Mendukung reformasi struktural
dengan tetap menjaga focus
pada penanganan pandemi
FISCAL
CONSOLIDATION
Konsolidasi fiskal bertahap
yang disertai reformasi
PENDISIPLINAN FISKAL UNTUK
KEBERLANJUTAN JANGKA
PANJANG
• Defisit kembali maksimal 3%
PDB di tahun 2023;
• Risiko utang yang terkendali
2023
Respon Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi

12. Tantangan dan Peluang
Pembiayaan Infrastruktur
ke Depan
Daftar Isi
12
01
02
sebagai bagian utama Public
Investment Management
03
Arah Kebijakan
Pembiayaan
Infrastruktur
04
APBN sebagai
Backbone Pembiayaan
Infrastruktur dalam
Tantangan Pandemi
Pembiayaan
Infrastruktur Publik

13. Kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi swasta
dalam pembiayaan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang
Misi
● Menarik lebih banyak investasi
swasta termasuk dari mitra
internasional
● Menerapkan Prinsip Quality
Infrastructure Investment (QII)
● Mengatasi isu terkait sustainability
dan resilience untuk penyediaan
layanan yang lebih baik
Pembiayaan Kreatif;
Blended Finance; KPBU
Tujuan Utama
● Mendukung pemulihan
ekonomi dari pandemi
● Menghindari Middle Income
Trap (MIT) melalui
pembangunan infrastruktur
● Mencapai target Nationally
Determined Contribution
(NDC) pada tahun 2030
Peningkatan
Pembiayaan
Infrastruktur
Anggaran Pemerintah
saja tidak akan mampu
memenuhi kebutuhan
pembiayaan
infrastruktur
Instrumen pembiayaan
yang inovatif
Menarik Investasi Sektor
Swasta
Meningkatkan akses ke
pembiayaan global
Kebijakan fiskal dan insentif
KEBUTUHAN INVESTASI
INFRASTRUKTUR 2020-2024
*Sumber :RPJMN 2020-2024
Swasta
(Rp 2.707 T )
(42%)
Kebutuhan
Infrastruktur
2020-2024:
Rp 6.445 T
BUMN
(Rp 1.353 T )
(21%)
Pemerintah
(Rp 2.385 T )
(37%)
Implementasi ESG

14. Skema KPBU
SDG
Indonesia One
SDG Indonesia One adalah platform
blended finance yang dikelola oleh PT.
Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk
membiayai SDGs dari berbagai sumber:
filantropis, donor internasional, lembaga
pembiayaan iklim, green investor, bank
komersial, Bank Pembangunan Multilateral
(MDB), dll.
Skema KPBU dapat dijadikan
sebagai tulang punggung
Blended Finance
1
3
Skema blended finance dilaksanakan untuk menemukan
struktur pembiayaan yang optimal melalui kombinasi
pendanaan/pembiayaan dalam satu proyek, yaitu dari
Anggaran Pemerintah (APBN/APBD),Sektor Swasta,
Lembaga Donor dan Filantropis.
Blended
Finance
2
Pengaturan antara pendanaan
publik dan pembiayaan swasta
untuk proyek infrastruktur.
KPBU sebagai Backbone Pembiayaan Kreatif

15. Pembiayaan Kreatif: Skema KPBU
15
PRIORITISASI
PEMBIAYAAN
Sumber: KPPIP
(2021)
❖ KPBU dilaksanakan berdasarkan alokasi risiko antara pemerintah dan
badan usaha
❖ Alokasi risiko kepada pihak swasta merupakan salah satu sumber value
for money (VfM)
❖ Alokasi risiko berwujud pengaturan hak dan kewajiban masing-masing
pihak dalam perjanjian KPBU
Aspek lingkungan; Mendukung
tujuan berkelanjutan,
mempertimbangkan potensi
dampak lingkungan
Aspek Sosial: gender equality,
mempertimbangkan kepentingan
vulnerables groups
Mempertimbangan aspek
ketahanan: bencana dan risiko
lainnya
Pemanfaatan teknologi dan
digitalisasi
Elemen Kualitas
Air dan
sanitasi
Transportasi
perkotaan
Jaringan
gas
Perumahan
Kesehatan/
RS
Pengelolaan
Sampah
Sektor Prioritas

16. Kerangka Skema KPBU Indonesia
▪ Pembentukan PPP Unit di bawah Kemenkeu
▪ Pembentukan Kantor Bersama KPBU bersama kementerian
lain sebagai platform koordinasi dan hub dengan sektor
privat
▪ Pembentukan Special Mission Vehicles (SMVs):
- PT. PII (IIGF): mengelola penjaminan pemerintah
-PT. SMI: penyediaan asistensi proyek dan pembiayaan
-PT. IIF: pembiayaan proyek
-LMAN: dukungan pembebasan lahan
• Kebijakan KPBU telah diinisiasi sejak tahun 2005. Memerlukan proses yang cukup memakan waktu untuk merumuskan kerangka
KPBU yang solid
• Saat ini skema KPBU telah berhasil mencapai penandatanganan 28 perjanjian kerjasama dengan total nilai investasi Rp241,75 T
KELEMBAGAAN
4
Pilar
Pembangunan
KPBU
▪ Penerbitan Perpres no. 38/2015 sebagai
payung hukum
▪ Regulasi teknis, seperti Permen Bappenas
no. 2/2020
▪ Paket PMK dukungan pemerintah yang
dialokasikan dari APBN
▪ Regulasi pendukung lainnya (PerLKPP, dll)
KERANGKA REGULASI
DUKUNGAN FISKAL PEMERINTAH
▪ Project Development Facility (PDF):
Fasilitas penyiapan dan pendampingan
transaksi
▪ Viability Gap Fund (VGF):
Subsidi tunai kepada Badan Usaha Pelaksana
(SPV)
▪ Penjaminan Pemerintah
Menjamin risiko yang dialokasikan pada PJPK
▪ Dukungan Availability Payment (AP) Scheme
Dukungan dari APBN/D untuk penyediaan
layanan KPBU
▪ Dukungan pemerintah lainnya
FOKUS SEKTOR
▪ Kebutuhan dasar
▪ Penyediaan Air Minum
▪ Isu Perkotaan
▪ Transportasi Perkotaan
▪ Pengelolaan Sampah
▪ Perumahan
▪ Jaringan Gas
▪ Prioritas pemerintah lainnya
16

17. Instrumen Fiskal dan Dukungan De-Risking Skema KPBU
Produk Dukungan Pemerintah
Project Development
Facility (PDF)
Fasilitas untuk mendukung
Kementerian/ Lembaga/ Pemda
yang bertindak sebagai PJPK
dalam penyiapan dan transaksi
proyek
Viability Gap Fund (VGF)
Dukungan fiskal atas
sebagian biaya konstruksi
proyek
Perencanaan
dan
Penyiapan
Proyek
Project
Structuring
Konstruksi
dan
Operasional
Availability Payment (AP)
Asistensi untuk penerapan AP yaitu
pembayaran berkala dari Pemerintah
kepada Badan Usaha
Penjaminan
Pemberian Penjaminan
untuk proyek KPBU melalui
PT PII maupun penjaminan
bersama Menteri Keuangan
Dukungan Fiskal Lainnya
• Peraturan Penggunaan Barang
Milik Negara
• Insentif Perpajakan
• Koordinasi terkait Keuangan
Daerah
Monitoring dan Penjaminan
Pendanaan Pengadaan Tanah
Fasilitas ini diberikan untuk
Proyek Strategis Nasional yang
dikelola oleh Lembaga
Manajemen Aset Negara
(LMAN)
LEMBAGA
MANAJEMEN
ASET NEGARA
(LMAN)
PT PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR
INDONESIA (IIGF)
PT SARANA MULTI
INFRASTRUKTUR
(SMI)
PT INDONESIA
INFRASTRUCTURE
FINANCE (IIF)
Penyiapan, Katalisator Pembiayaan
Penyiapan, Katalisator Pembiayaan
Pendanaan/Pembiayaan
Pengadaan Tanah dalam
skema PSN
Penjaminan, Penyiapan
17

18. Tantangan dan Peluang
Pembiayaan Infrastruktur
ke Depan
Daftar Isi
18
01
02
sebagai bagian utama Public
Investment Management
03
Arah Kebijakan
Pembiayaan
Infrastruktur
04
APBN sebagai
Backbone Pembiayaan
Infrastruktur dalam
Tantangan Pandemi
Pembiayaan
Infrastruktur Publik

19. Tantangan Pembiayaan Infrastruktur
Vulnerable world: Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung pemulihan
ekonomi dan Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan
● ASEAN termasuk Indonesia sebagai vulnerable region (atas bencana)
bahkan sejak sebelum pandemi, infrastruktur perlu merespon kondisi
yang ada
● Indonesia berkomitmen untuk mengatasi isu climate change
● Target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia tahun
2030: pengurangan emisi karbon sebesar 29% (business as usual
scenario), target meningkat menjadi 41% dengan bantuan internasional
Pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk semakin
memperhatikan isu climate change dan mendorong Sustainable
(Green-resilient-inclusive-gender) Financing
● Komitmen investor untuk turut mewujudkan target Paris
Agreement menggeser keputusan investasi pada instrumen yang
mendukung pembangunan berkelanjutan
● Telah banyak investor yang menerapkan prinsip Environment,
Social, Governance (ESG) dalam berinvestasi
19

20. Ruang Pengembangan Pembiayaan Kreatif di daerah
• RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)
membuka kesempatan pengembangan creative financing yang lebih besar bagi daerah
(sedang dibahas dengan legislatif)
• Dalam RUU HKPD diatur bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik dikaitkan secara
langsung dengan percepatan pembangunan dan pemeliharan fasilitas pelayanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah
• Upaya percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik melalui:
1. Ketentuan minimal alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dari total belanja
APBD sebesar 40% di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke Daerah atau Desa
2. Optimalisasi penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Daerah
3. Sinergi pendanaan dengan bekerja sama dengan pihak swasta, salah satunya dengan
skema KPBU
20

21. Optimalisasi penggunaan SiLPA Daerah
Berdasarkan ketentuan RUU HKPD
SiLPA
Daerah
Tinggi
Kinerja layanan
rendah
Kinerja layanan
tinggi
Penggunaan SiLPA untuk belanja
infrastruktur pelayanan publik
daerah
yang berorientasi pada
pembangunan ekonomi daerah
Pembentukan Dana Abadi Daerah
dengan memperhatikan kebutuhan
yang menjadi prioritas daerah yang
harus dipenuhi
21

22. Inisiatif Perbaikan Berkelanjutan
Kerjasama dengan Bank Indonesia dalam pengembangan
pasar keuangan termasuk melalui kerjasama dengan U.S.
Treasury
Penguatan Pengelolaan Kewajiban Pemerintah
▪ Mengadopsi Model Penilaian Risiko Fiskal PPP (PFRAM)
untuk konteks Indonesia
▪ Telah dilaksanakan diskusi pendahuluan dengan IMF dan
World Bank
▪ Termasuk inisiatif untuk mengelola kewajiban PII
▪ Keterlibatan Indonesia G20 diharapkan dapat mendorong
penerapan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,
berketahanan, dan berorientasi untuk mengatasi isu
perubahan iklim
▪ Sebagai Presidensi 2022, Indonesia akan mendorong agar
negara berkembang memiliki akses yang lebih mudah
kepada pembiayaan untuk mendukug pembangunan hijau
dan penurunan emisi gas rumah kaca
▪ Diharapkan terdapat indikator yang dapat diimplementasikan
oleh negara berkembang dalam Pembangunan Infrastruktur
yang Berkualitas
Presidensi G20
Implementasi Environment, Social, and
Governance (ESG)
▪ Saat ini, pembiayaan swasta lebih memperhatikan aspek-
aspek kualitas seperti lingkungan dan sosial
▪ Penerapan ESG diarahkan untuk proyek infrastruktur yang
mendapatkan dukungan pemerintah
▪ PDF akan menjadi platform untuk mempersiapkan dokumen
dan studi dalam rangka penerapan ESG pada tahap
persiapan
Kerjasama dengan Bank Indonesia dalam pengembangan pasar
keuangan termasuk melalui kerjasama dengan U.S. Treasury
Pengembangan Pasar Keuangan
Pengelolaan Dukungan Pemerintah
▪ Kajian Penggunaan Viability Gap Fund (VGF) dan
Availability Payment (AP)
▪ Perbaikan pengaturan penyediaan dukungan pemerintah
22

23. terima
kasih
@pdppi_kemenkeu Direktorat PDPPI Kemenkeu
www.kpbu.kemenkeu.go.id

24. Tidak ada natural insentif untuk kualitas
infrastruktur khususnya selepas masa
konstruksi infrastruktur
Komparasi: Pembiayaan Infrastruktur melalui Pengadaan
Barang/Jasa dan KPBU
Pengadaan Tradisional Pengadaan KPBU
Bertujuan untuk mengadakan fisik
infrastruktur
Bertujuan untuk mengadakan layanan publik
melalui penyediaan infrastruktur sesuai tingkat
layanan yang diperjanjikan
Design Build Finance Operate
Mainte-
nance
Potensi sumber efektivitas dan efisiensi jangka
panjang
a. Cost management
b. Life cycle cost management
c. Risk transfer
d. Innovation
e. Reliability and effectiveness
f. Utilization
Design Build Finance
24