[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang sinergitas data dan pemanfaatan dana desa guna mendukung sistem informasi desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: 1. Pentingnya pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi meliputi hardware, software, jaringan komputer, dan basis data. 2. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi data demografi, pembangunan, dan informasi terkait pembangunan desa. 3. Pemanfaatan dana

1. SINERGITAS DATA DAN PEMANFAATAN
DANA DESA GUNA MENDUKUNG
SISTEM INFORMASI DESA
Disampaikan pada acara Kegiatan
Orientasi Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Rumah Data Kependudukan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Menteri Supeno No. 17 Semarang
Semarang, 15 November 2022

2. RIWAYAT PEKERJAAN
2003 Kasubbag Hukum KPU Prov. Jateng
2008 Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Prov. Jateng
2015 Kabag Program Data Organisasi SDM KPU Prov. Jateng
2016 Kabid Perlindungan Masyarakat Kesbangpolinmas Prov. Jateng
2017 Kabid Pengembangan dan Kerjasama Desa Dispermadesdukcapil Prov. Jateng
2019
2022
Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Prov Jateng
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DISPERMADESDUKCAPIL PROV. JATENG
Nama : DIDI HARYADI, SH, MH
Tempat, tgl lahir : Semarang, 27 Desember 1968
No. HP : 08122927926
Alamat Kantor : Jl. Menteri Supeno No. 17 Semarang (50243) Telp. (024) 8311621
Pendidikan : Fakultas Hukum UNTAG Tahun 1994
Pasca Sarjana UNTAG Tahun 2007

3. 3
PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN DESA DIGITAL
HUMAN
HARDWARE
SOFTWARE
PROCEDURE
DATABASE
COMPUTER NETWORK &
LINK DATA
KOMPONEN
SISTEM
INFORMASI
Pemerintah
Desa
• Pemerintah Pusat & Daerah wajib mengembangkan SID.
• SID sbgaimna dimksd meliputi fasilitas Hdware/Sfware, Network,
SDM.
• SID meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan
Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan
Pembangunan Desa & pembangunan Kawasan Perdesaan.
UU 6/2014 pasal 86

4. 4
PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN DESA DIGITAL
Pemerintah
Desa
Perpres 39/2019 pasal 25 – SATU DATA INDONESIA
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas:
• Perencanaan Data.
• Pengumpulan Data.
• Pemeriksaan Data.
• Penyebarluasan Data.
Pengelolaan data dan informasi desa yaitu:
• Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
• Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Permendes 10/2016 pasal 3 ayat (1)
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA & INFORMASI DESA

5. 5
PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN DESA DIGITAL
Permendes 10/2016 pasal 3 ayat (2)
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA & INFORMASI DESA
Data informasi pembangunan & masyarakat desa yaitu:
• Status Perkembangan Desa.
• Perencanaan Pembangunan Desa & Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
• SPM Sosial Dasar Desa.
• SPM Prasarana & Sarana Desa.
• Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
• Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Permendes 10/2016 pasal 3 ayat (3)
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA & INFORMASI DESA
Data informasi pembangunan kawasan desa yaitu:
• Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
• Prasarana & Sarana Dasar Kawasan Perdesaan.
• Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).
• SDM Desa yg Kompeten di Kawasan Perdesaan.
• Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan.
Pemerintah
Desa

6. 6
PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN DESA DIGITAL
Pemerintah
Desa
Pergub Jateng 47/2016 pasal 2 – Maksud Tujuan SID
• Peningkatan kualitas perencanaan & Perumusan
Kebijakakan pembangunan.
• Efektivitas pelaksanan kebijakan, program/kegiatan
pembangunan.
Pergub Jateng 47/2016 pasal 7
Fungsi SID
• Alat untuk mengelola data desa.
• media informasi dan
komunikasi Pemerintahan Desa,
Kabupaten & Provinsi.
Pergub Jateng 47/2016 pasal 8
Manfaat SID
• Peningkatan kelola data desa yg akurat &
terbarukan.
• Peningkatan akuntabilitas & transparansi.
• Peningkatan kualitas perencanaan &
perumusan kebijakan pembangunan dari
pusat – desa.
• Efektivitas pelaks kebijakan, program /
kegiatan pembangunan desa oleh Provinsi
& Kabupaten.

9. 9
KONDISI MUATAN SIDesa JATENG

10. 10
DATA KEPENDUDUKAN
1. Jumlah Penduduk Desa
Berdasarkan Jenis Kelamin
2. Jumlah Penduduk Desa
Berdasarkan Kepemilikan KK
3. Jumlah Penduduk Desa
Berdasarkan Usia
4. Jumlah Penduduk Desa
Berdasarkan Pendidikan
5. Jumlah Penduduk Desa
Berdasarkan Agama
6. Jumlah Penduduk Desa
Berdasarkan Perkerjaan
KEPENDUDUKAN
 Memuat di 7.809 Desa (29
kabupaten) di Jawa Tengah
 Periodik data tiap semester
 Link data pengolahan import data
 Data Agregat

11. 11
DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
1. Kategori Desa
Membangun
IDM
 Memuat di 7.809
Desa (29 kabupaten)
di Jawa Tengah
 Periodik data tiap
tahunan
 Pengolahan dan
import data
 Data Agregat

12. 12
DATA REALISASI DANA DESA
1. Realisasi Transfer Dana
Desa RKUN – RKUD
2. Realisasi Transfer Dana
Desa RKUD - RKD
DANA DESA
 Memuat di 7.809 Desa
(29 kabupaten) di Jawa
Tengah
 Periodik data tiap
mingguan
 Tidak terintegrasi
 Data Agregat
 Ada permasalahan
penyajian data dan
informasi, kondisi saat
ini sudah tidak relevan

13. 13
FITUR LAYANAN ELEKTRONIK PADA SIDesa JATENG
1. Layanan
fasilitasi proses
verifikasi
bantuan
keuangan
pemdes.
2. Layanan
informasi
progres tahapan
pencairan
bankeu pemdes.
3. Informasi
persentase
pencairan
bankeu pemdes
jateng.
Aplikasi SIBAD
1. Layanan
fasilitasi proses
verifikasi tukar
menukar tanah
kas desa.
2. Layanan
informasi
progres
pengajuan tukar
menukar tanah
kas desa.
3. Informasi
pengajuan yang
telah disetujui.
Aplikasi SITKD
1. Layanan data
informasi
geospasial desa.
2. Memudahkan
dalam
melakukan
analisis berbasis
kewilayahan
sebagai data
pendukung.
GEODesa

14. 14
FITUR LAYANAN ELEKTRONIK GEODesa
Data Geospasial
2021:
Kesejahteraan Sosial.
BUMDes.
Disabilitas.

15. 15
FITUR LAYANAN ELEKTRONIK SIBAD
JUMLAH TOTAL
DPA
JUMLAH NILAI
BANTUAN
JUMLAH TOTAL
PEKERJA PRIA
TOTAL
BANTUAN
JUMLAH TOTAL
PEKERJA PADAT
KARYA
JUMLAH DPA YANG
TELAH DISETUJUI
JUMLAH TOTAL DPA
YG MASUK SK
JUMLAH TOTAL
TUKANG
JUMLAH TOTAL
PEKERJA WANITA
DIAGRAM
PROSENTASE PADAT
KARYA BERDASAR
JENIS KELAMIN
DIAGRAM
PROSENTASE
MENU KEGIATAN
BANKEU

16. 16
FITUR LAYANAN ELEKTRONIK SITKD

17. KEBIJAKAN
DANA DESA 2022
- PASAL 72 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
- PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH 60 TAHUN 2014 TENTANG
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
- PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
- PERMENDES PDTT 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2022
01
02 - PASAL 5 AYAT (4) PERPRES 104 TAHUN 2021 TENTANG
RINCIN APBN T.A 2022
- PASAL 9 AYAT (8) UNDANG-UNDANG 6 TAHUN 2021
TENTANG APBN T.A 2022
- PERMENKEU 190/PMK.07/2021 TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA
- PMK 128/PMK.07/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PMK 190/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA
DESA

18. PENGELOLAAN
DANA DESA
KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN
Kementerian Keuangan,
fokus pada pembinaan
Pengelolaan Dana Desa dan
penetapan rincian Dana
Desa, sebagai salah satu
sumber pendapatan Desa
yang berasal dari APBN
yang ditindaklanjuti dengan
Permenkeu
190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana
Desa.
Untuk pelaksanaan kegiatan
yang didanai dari Dana Desa
berpedoman pada
Petunjuk Teknis yang
ditetapkan oleh Bupati/Wali
Kota  Pasal 37 ayat (1).
Kemendes, PDT dan
Transmigrasi, fokus
pada kebijakan
Prioritas Penggunaaan
Dana Desa yang
ditindaklanjuti
penetapkan
Permendesa, PDTT
setiap tahunnya.
Untuk pelaksanaan
Penggunaan Dana
Desa tahun 2022
telah diterbitkan
Permendes PDTT
Nomor 7 Tahun
2021 tentang
Prioritas Dana Desa
Tahun 2022.
Kemendagri, fokus pada Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang
pelaksanaannya berdasarkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
Secara singkat, kebijakan ini mengatur
Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap
Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan
Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat
dilaksanakan secara partisipatif, transparan,
akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran
dengan berbasis akuntansi kas yang dapat
menggunakan aplikasi SISKEUDES.
Selain itu melalui Permendagri Nomor 73
Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa yang dapat menggunakan
aplikasi SISWASKEUDES.

19. PAGU DANA DESA 2015 S/D 2022
TAHUN PAGU (Rp)
2015 2.228.889.296.000
2016 5.002.426.341.000
2017 6.384.442.058.000
2018 6.735.002.226.000
2019 7.889.431.604.000
2020 8.116.216.737.000
2021 8.157.169.762.000
2022 8.116.178.993.000

20. 1. Paling sedikit 40% untuk BLT Desa
2. Paling sedikit 20% untuk Ketahanan Pangan dan Hewani
3. Paling sedikit 8% untuk Penanganan COVID-19
4. 32 % untuk membiayai Program sektor prioritas lainnya
(kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa 2022 sesuai
ketentuan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021)
Kebijakan Dana Desa 2022
ditentukan untuk:

21. MONITORING PENYALURAN DANA DESA PER TANGGAL 14 NOVEMBER 2022
No. Nama Pemda Jml Desa DIPA Total Penyaluran %
1 KAB. SEMARANG 208 190.973.161.000 190.973.161.000 100
2 KAB. GROBOGAN 273 307.655.877.000 307.655.877.000 100
3 KAB. REMBANG 287 252.064.026.000 252.064.026.000 100
4 KAB. SUKOHARJO 150 148.559.522.000 148.559.522.000 100
5 KAB. KLATEN 391 379.432.533.000 379.338.801.000 99,98
6 KAB. WONOGIRI 251 213.561.759.000 213.257.937.400 99,86
7 KAB. SRAGEN 196 182.671.645.000 181.447.146.000 99,33
8 KAB. TEGAL 281 359.781.317.000 346.145.019.800 96,21
9 KAB. KARANGANYAR 162 169.874.596.000 162.719.607.400 95,79
10 KAB. JEPARA 184 245.689.231.000 232.795.922.680 94,75
11 KAB. PATI 401 427.096.131.000 403.270.924.400 94,42
12 KAB. WONOSOBO 236 221.885.021.000 208.160.024.200 93,81
13 KAB. KENDAL 266 255.193.805.000 239.066.329.800 93,68
14 KAB. BANYUMAS 301 383.196.882.000 357.833.248.120 93,38
15 KAB. BATANG 239 200.193.418.000 186.692.911.000 93,26
16 KAB. KUDUS 123 146.122.990.000 135.390.351.600 92,66
17 KAB. BOYOLALI 261 223.033.286.000 205.188.433.080 92
18 KAB. BLORA 271 265.277.093.000 243.600.163.490 91,83
19 KAB. PURBALINGGA 224 247.368.204.000 224.551.573.400 90,78
20 KAB. BREBES 292 453.819.700.000 404.218.263.360 89,07
21 KAB. MAGELANG 367 393.231.309.000 349.443.865.760 88,86
22 KAB. PURWOREJO 469 346.454.872.000 305.554.049.055 88,19
23 KAB. CILACAP 269 309.114.066.000 272.484.440.704 88,15
24 KAB. PEMALANG 211 320.431.408.000 282.097.177.860 88,04
25 KAB. PEKALONGAN 272 263.868.873.000 229.558.007.550 87
26 KAB. BANJARNEGARA 266 266.535.723.000 228.805.462.800 85,84
27 KAB. KEBUMEN 449 416.756.373.000 354.549.416.560 85,07
28 KAB. DEMAK 243 280.456.401.000 232.937.078.600 83,06
29 KAB. TEMANGGUNG 266 245.879.771.000 193.329.704.520 78,63
TOTAL 7.809 8.116.178.993.000 7.471.688.446.139 92,06

22. PRIORITASPENGGUNAANDANADESAT
AHUN2022
SESUAIPERMENDESPDTTNOMOR7TAHUN2021TENTANGPRIORITAS
PENGGUNAANDANADESATAHUN2022
Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian
aksi SDGs Desa melalui:
Pemulihan
Ekonomi
Nasional Sesuai
Kewenang Desa
Program Prioritas
Nasional Sesuai
Kewenangan Desa
Mitigasi dan
Penanganan
Bencana Alam dan
Nonalam
Sesuai
Kewenangan Desa
22

23. PenggunaanDanaDesauntuk
PemulihanEkonomiNasional
Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan
Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi
produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan
konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik
Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata
b
c
a
23

24. PenggunaanDanaDesauntuk
ProgramPrioritasNasional
a
Pendataan Desa
pemetaan potensi dan
sumber daya,dan
pengelolaan teknologi
informasi dan
komunikasi sebagai
upaya memperluas
kemitraan untuk
pembangunan Desa
Pengembangan
Desa wisata untuk
pertumbuhan
ekonomi Desa
merata
Penguatan ketahanan
pangan nabati dan hewani
untuk mewujudkan Desa
tanpa kelaparan
Pencegahan
stunting untuk
mewujudkan
Desa sehat dan
sejahtera
Pengembangan Desa
inklusif untuk
meningkatkan
keterlibatan masyarakat
secara menyeluruh dalam
pembangunan Desa
b
c
d
e
24

25. PenggunaanDanaDesauntuk
MitigasiBencanaAlamdanNonalam
Mitigasi dan
penanganan bencana
alam
Mitigasi dan
penanganan bencana
Non alam
Mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan
melalui Bantuan
Langsung T
unai Dana
Desa
25

26. a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial
dasar
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan
dalam Musyawarah Desa.
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
Dana Desa digunakan untuk
membiayai pembangunan
Desa yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa,
peningkatan kualitas hidup
manusia serta
penanggulangan kemiskinan

27. Dana Desa digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa dengan
mendayagunakan potensi dan sumberdayanya
sendiri sehingga Desa dapat menghidupi
dirinya secara mandiri.
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

28. 1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran,
pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh
BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
dan
11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan
analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
12. Pengembangan kapasitas di Desa dan diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama
antar-Desa.
13. Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain:

29. Beberapa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai
kewenangan Desa (dalam Permendes PDTT No 7 Tahun 2021):
1. Pendataan Desa
• pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
• pendataan pada tingkat rukun tetangga;
• pendataan pada tingkat keluarga;
• pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
• pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
• penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
• pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
• pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
• pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
• penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
• pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: tower
untuk jaringan internet; pengadaan komputer; smartphone; dan langganan internet.
• pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

30. PERMENDES PDTT 8 TAHUN 2022
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2023
5
R
p
PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2023

31. 6
b.
Pengemba
ngan Desa
wisata
a.
Pendirian,
pengembangan, dan
peningkatan
kapasitas
pengelolaanbadan
usaha milik
Desa/badanusaha
milik Desa bersama
c.
Pengembangan
usaha ekonomi
produktif yang
diutamakan
dikelola oleh
badanusahamilik
Desa/badanusaha
milik Desa
bersama
PENGGUNAAN DANA
DESA UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL
PERMENDES PDTT 8 TAHUN 2022
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2023

32. 7
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
a
.
Perbaikandan
konsolidasi data
SDGs Desa dan
pendataan
perkembangan
desa melaluiindeks
desa membangun b
.
Ketahanan
pangan
nabati dan
hewani
c
.
Pencegahan
dan
penurunan
stunting
d
.
Peningkatan
kualitas
sumber daya
manusia warga
desa
e
.
Peningkatkan
keterlibatan
masyarakat secara
menyeluruh dalam
pembangunandan
pemberdayaan
masyarakat desa f
.
Perluasanakses
layanan
kesehatansesuai
kewenangandesa
g
.
Danaoperasional
pemerintah desa
palingbanyak3 %
(tiga persen) dari
pagudanadesa
setiapdesa
h
.
Penanggulangan
kemiskinan
terutama kemiskinan
ekstrem i
.
BantuanLangsung
Tunai DanaDesa
untukmendukung
percepatan
penghapusan
kemiskinan ekstrem
PERMENDES PDTT 8 TAHUN 2022
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2023

33. 8
a.
mitigasi dan
penanganan
bencanaalam
b.
mitigasi dan
penanganan
bencananonalam
PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK MITIGASI BENCANAALAM
DAN NONALAM
PERMENDES PDTT 8 TAHUN 2022
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2023

34. 9
PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

35. 2
0
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Perbaikan dan Konsolidasi Data SDGs
Desa dan Pendataan Perkembangan Desa
Melalui Indeks Desa Membangun

36. 2
2
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting
pelatihan kesehatan ibu
dan anak
penyuluhan dan konseling gizi, air
susu ibu eksklusif, dan makanan
pendamping air susu ibu
pendidikan tentang
pengasuhan anak
peningkatan kapasitas bagi kader
pembangunan manusia, kader posyandu dan
pendidik pendidikan anak usia dini
penyediaan air bersih
dan sanitasi
kegiatan pencegahan dan penurunan
stunting lainnya sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa

37. 2
6
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya

38. 1. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai
kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan,
anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui
Musyawarah Desa.
3. Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagai acuan bagi penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
4. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi
tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa diatur dengan Peraturan Desa.
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

39. PAYUNG REGULASI
KEWENANGAN
DESA
KEWENANGAN
LOKAL BESKALA
DESA
RPJMDES
DIATUR DAN DIURUS DESA
• Musdes
• Musrenbangdes
PENYUSUNAN APBDES
• Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
• Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021
• PMK Nomor 190 Tahun 2021
• Perbup setempat
RKPDES
(Juni s/d
September)
APBDES (Penyusunan
Oktober s/d
Desember, ditetapkan
tanggal 31 Desember)

40. T E R I M A K A S I H
“Indonesia tidak akan bercahaya
karena obor besar di Jakarta.
Tapi Indonesia baru bercahaya
karena lilin-lilin kecil di Desa.”
- Bung Hatta-
40