[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,

1. REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2011
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Disampaikan dalam Konferensi Pers
Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Jakarta,
Agustus 2010

2. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
POKOK BAHASAN
1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
• Reformasi 1998 - Mendatang
• Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014
• Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah
2 Prioritas RKP 2011
• Perekonomian Nasional
• Tantangan Pembangunan
• Tema RKP 2011
• Alokasi pada Prioritas 2011
• Alokasi 16 Besar K/L 2011
• Sasaran Pembangunan Infrastruktur 2011
• Sasaran Energi 2011
3 Percepatan Penyerapan Anggaran
• Latar Belakang Percepatan Penyerapan Anggaran
• Langkah Percepatan Anggaran
4 Lampiran
• Highlights Prioritas RKP 2011
• Langkah Percepatan Anggaran 2

3. ARAH KEBIJAKAN
1 PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH

4. REFORMASI: MENUJU MASA DEPAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
YANG LEBIH BAIK
• REFORMASI GELOMBANG PERTAMA (1998-2008)
– TRANSISI DEMOKRASI, dengan sistem check and balance
antara legislatif, yudikatif, dan judikatif.
– DESENTRALISASI yang sangat ekspansif (demokrasi
langsung, desentralisasi fiskal)
– PENYELESAIAN KONFLIK di Aceh, reformasi politik di
Papua, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di
daerah-daerah pasca-konflik.
• REFORMASI GELOMBANG KEDUA
– Mempertegas haluan, memacu laju perubahan.
– Jangka pendek: de-bottlenecking.
– Jangka Menengah: Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014. 4 4

5. KEMENTERIAN PPN/
PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014
BAPPENAS
RPJMN 2010-2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
2 Pendidikan 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &
3 Kesehatan Pasca-konflik
4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
5 Ketahanan Pangan
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6 Infrastruktur
13 Bidang Perekonomian
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
8 Energi
RKP 2010 RKP 2011 RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014
DITENTUKAN
PEMULIHAN PENEKANAN DITENTUKAN DITENTUKAN
DALAM
PEREKONOMIAN SESUAI TEMA DALAM DALAM
PROSES
NASIONAL DAN “PERCEPATAN PROSES PROSES
PENYUSUNAN
PEMELIHARAAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN
PERTUMBUHAN RKP 2013
KESEJAHTERAAN RKP 2012 RKP 2014
EKONOMI YANG
RAKYAT
BERKEADILAN
DIDUKUNG Sudah jelas dan konkrit sasaran
• Inpres 1/2010 tentang
PEMANTAPAN dan K/L Pelaksana :
Percepatan Pelaksanaan TATA KELOLA
Prioritas Pembangunan Nasional  Program
DAN SINERGI  Kegiatan
• Inpres 3/2010 tentang Program PUSAT DAERAH”  Outcome
Pembangunan yang Berkeadilan  Output
5
 Pendanaan Indikatif

6. TATA KELOLA DAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS SINERGI PUSAT-DAERAH
Tata Kelola Sinergi Pusat Sasaran
(Governance) dan Daerah Pembangunan
Nasional
Kualitas Birokrasi Pengelolaan
dan SDM Aparatur Kebijakan dan
(Responsif, Sumber
transparan dan Pendanaan
akuntabel) ( APBN/APBD)
6

7. PRIORITAS RKP
2 TAHUN 2011

8. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PEREKONOMIAN NASIONAL
Pertumbuhan Ekonomi 1999-2009 (%)
Tertinggi setelah
PDB per Kapita
7 krisis tahun 1998 (Harga Berlaku, USD)
3000
6.3
6 6.0
5.7 2500 2270 2590
5.5
5 4.9 5 2000
4.8 1663
4.5 4.5 1938
4 1500 1186
1166
3.6 Menurun karena krisis 922
1000 807 1318
3 global, tidak banyak
1093 1098
negara yang mengalami 478
500 772
pertumbuhan positif 689
2
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1
0.8
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,5% per tahun, dengan pendapatan
per kapita yang terus meningkat . . .
8

9. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TANTANGAN PEMBANGUNAN
Pengangguran 1996-2010 Kemiskinan 1998-2010
12 12 60 30
11.2
49.5
10.3 47.9
10 10 50 25
9.7 9.9
9.1 9.1 24.2 23.4
8.4 38.7 37.9 38.4 39.3
8 8.1 7.9 8 40 37.3 36.1 37.2 20
35.1 35
7.4 32.5
19.1 31.0
6.4 18.4 18.2
6 6.1 11.9 6 30 17.4 17.7 15
5.5 16.7 16.6
10.9 16 15.4
4.9 4.7 9.9 10.3 10.0 14.1
9.1 9.4 9.0 13.3
4 8.6 4 20 10
8.0
6.0 5.8
5.1
2 4.4 4.3 2 10 5
0 0 0 0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) Persentase (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
. . . angka pengangguran menurun ke 7,4% dan angka kemiskinan menjadi 13,3%.
Ke depan tingkat kemiskinan dan pengangguran akan terus diupayakan menurun 9

10. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TEMA RKP 2011
“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT
DAERAH”
RKP 2010 RKP 2011
PEMULIHAN PEREKONOMIAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKEADILAN DIDUKUNG
NASIONAL DAN PEMELIHARAAN PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI
KESEJAHTERAAN RAKYAT PUSAT DAERAH
TINGKAT PERTUMBUHAN
TINGKAT PERTUMBUHAN
Pertumb. Ek. (%) : 6,3
Pertumb. Ek. (%) : 5,8
KUALITAS PERTUMBUHAN
KUALITAS PERTUMBUHAN
INKLUSIF DAN BERKEADILAN
Tk. Pengangguran (%) : 7,6
Tk. Pengangguran (%) : 7,0
Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5
Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5
10

11. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ALOKASI PADA PRIORITAS 2011
(Rp Miliar)
PRIORITAS/SUBSTANSI INTI ALOKASI K/L SUBSIDI/PSO PEMBIAYAAN TOTAL
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA 1.377,4 0,0 0,0 1.377,4 *)
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 52.532,3 0,0 0,0 52.532,3
PRIORITAS 3 : KESEHATAN 11.484,2 50,0 0,0 11.534,2
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN 31.321,1 16.011,9 2.000,0 49.333,0
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN 18.657,4 19.434,8 0,0 38.092,2
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR 43.446,5 2.752,6 17.377,9 63.577,0
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 1.801,2 104,0 0,0 1.905,2
PRIORITAS 8 : ENERGI 10.927,0 0,0 0,0 10.927,0
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 4.712,5 0,0 0,0 4.712,5
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN
11.849,5 0,0 0,0 11.849,5
PASCA-KONFLIK
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI 484,7 0,0 0,0 484,7
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMANAN,
5.857,1 0,0 0,0 5.857,1
BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS 194.450,9 38.353,3 19.377,9 252.182,1
*) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi 11

12. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ALOKASI 16 BESAR K/L 2011
• Sesuai dengan tema RKP 2011 (mempercepat KEMENTERIAN/LEMBAGA
SHARE
2011 (%)
%
KENAIKAN
pertumbuhan ekonomi), kelompok infrastruktur, pertanian,
16 K/L TERBESAR 84,8 20,2
kelautan dan kehutanan mengalami kenaikan paling besar SUMBER DAYA MANUSIA 26,2 3,7
(56,4%) dari tahun 2010 Kem. Pendidikan Nasional **) 12,3 -8,8
• Upaya pro-enviroment ditunjukkan dengan kenaikan Kem. Agama 7,6 13,9
alokasi Kem. Kehutanan sebesar 77,2% Kem. Kesehatan 6,4 22,7
ALOKASI 16 BESAR K/L 2011 PERTAHANAN DAN KEAMANAN 17,9 5,7
Kem. Pertahanan 11,0 6,8
SUMBER DAYA MANUSIA
103.8 Kepolisian RI 6,9 4,1
107.6
INFRASTRUKTUR, PERTANIAN,
32,6 56,4
KELAUTAN DAN KEHUTANAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
69.5
73.5 Kem. PU 13,8 62,4
Kem. Perhubungan 5,2 35,0
INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, KELAUTAN DAN 85.5
KEHUTANAN 133.8 Kem. ESDM 3,7 94,2
Kem. Pertanian 4,1 109,0
PEMERINTAHAN UMUM
30.7 Kem. Dalam Negeri 3,2 5,8
33.0 2010
Kem. Kelautan dan Perikanan 1,2 49,3
2011
*)
61 K/L LAINNYA
50.6 Kem. Kehutanan 1,4 77,2
62.5
PEMERINTAHAN UMUM 8,0 7,6
0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 Kem. Keuangan 4,0 7,7
Mahkamah Agung 1,5 16,0
Pro-Growth; Pro-Job; Pro-Poor; Pro-Environment Kem. Luar Negeri 1,4 1,3
Kem. Hukum dan HAM 1,2 5,3
*) Termasuk kenaikan Rp 3,1 T untuk Kemenpera (Rp 1,9 T) dan 61 K/L LAINNYA 15,2 23,5
BKKBN (Rp 1,2 T) TOTAL 100,0 20,7 12
**) Terdapat pemindahan alokasi untuk BOS sebesar Rp 16,8 T

13. SASARAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS INFRASTRUKTUR 2011
ARAH KEBIJAKAN SASARAN
MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN Meningkat dan
PRASARANA SESUAI SPM 1. Mendukung ketahanan optimalnya layanan
pangan nasional. irigasi dan rawa seluas
Penyediaan infrastruktur dasar untuk 3,34 juta hektar
mendukung peningkatan kesejahteraan.
2. Meningkatkan • Kapasitas jalan meningkat
keterhubungan 2.830 Km
antarwilayah (domestic • Pem. Pelabuhan Tg.Priok,
MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING Belawan dan 7 pel. lainnya
connectivity)
SEKTOR RIIL
•Jasa akses telekomunikasi di
Penyediaan sarana dan prasarana yang 3. Memperkuat virtual 33.259 desa, internet di 5.748
mampu menjamin kelancaran distribusi domestic kecamatan dg tingkat
pencapaian 20%, Regional
barang, jasa, dan informasi untuk interconnectivity Internet Exchange di 10 kota,
(Indonesia connected) Community Access Point di 222
meningkatkan daya saing produk nasional. kec;
• Pembangunan rusunawa 170 TB;
4. Meningkatkan akses RT subsidi perumahan sebanyak
MENINGKATKAN KERJASAMA PEMERINTAH 92.927 unit
terhadap hunian yang • Penyediaan air minum (187 L/detik
DAN SWASTA (KPS) untuk 63 juta jiwa penduduk)
didukung prasarana dan • Pembangunan sarpras air limbah
Pengembangan infrastruktur yang dapat sarana dasar permukiman sistem off-site dan on-site bagi 1,11
juta jiwa penduduk
memenuhi pemulihan biaya melalui
struktur tarif yang mempertimbangkan Meningkatnya, prasarana
6. Ketersediaan Air Baku
aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya air baku kapasitas 5,89
dan Pengendalian Banjir
m3/det
beli masyarakat. 13

14. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
SASARAN ENERGI 2011
ENERGI 2011
Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 5.279 MW
70,4%
Meningkatnya rasio elektrifikasi
(dari 67,2% di 2010)
Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi PLTP 158 MW
STRATEGI PENGEMBANGAN ENERGI GEOTHERMAL
1998- s/d sekarang 5 tahun ke depan
Kapasitas terpasang PLTP
1.000 MW
Tuntutan dunia
internasional
Penambahan kapasitas
& masyarakat terpasang PLTP sebesar
akan energi bersih 5.000 MW
Potensi PLTP
27.000 MW
14

15. LANGKAH PERCEPATAN
3 PENYERAPAN ANGGARAN

16. LATAR BELAKANG PERCEPATAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS PENYERAPAN ANGGARAN
• Penyerapan belanja berjalan lambat
Penyerapan belanja
Actual vs Revised Budget (APBN-P) (%)
(utamanya belanja modal) dan masih pemerintah pusat
menumpuk di akhir tahun sehingga 50
2007
mengakibatkan : 2008
– Dampak ke perekonomian kurang optimal 40 2009
– Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan
30
Penyerapan belanja modal K/L
100% 100%
90% 90%
20
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50% 10
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10% 0
0% 0% Q1 Q2 Q3 Q4
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bulanan 2007
Monthly 2007 Bulanan 2008
Monthly 2008
Monthly 2009 Monthly 2010 16
Bulanan 2009

17. KEMENTERIAN PPN/
LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN
BAPPENAS
Penerbitan Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003 (Perpres No. 54
Tahun 2010)
Perbaikan Peraturan/Ketentuan/SOP Penganggaran
Meningkatkan Insentif bagi pejabat perbendaharaan K/L
Peningkatan Pelatihan SDM K/L untuk meningkatkan
kemampuan perencanaan, penganggaran dan pengadaan
Peningkatan sosialisasi berbagai peraturan, ketentuan dan
SOP perencanaan, penganggaran dan pengadaan.
17

18. TERIMA KASIH

19. 4 LAMPIRAN

20. HIGHLIGHTS PRIORITAS
RKP 2011

21. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENDANAAN K/L RAPBN 2011
(Triliun Rupiah)
SUMBER 2010 RAPBN
PENDANAAN APBN APBN-P 2011
RUPIAH MURNI 294,3 320,4 353,4
PHLN 24,3 24,3 28,7
PDN 1,0 1,0 1,0
PNBP/BLU 20,5 20,5 27,3
TOTAL 340,1 366,2 410,4
21

22. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
HIGHLIGHTS RKP 2011
KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI
Penyusunan dan pelaksanaan 100% K/L yang melaksanakan Menyusun Grand Design
kebijakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan reformasi birokrasi di daerah
nasional
Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji (9.000 Pengendalian penyusunan
perda) perda
Pengembangan Sistem Informasi Jumlah penduduk yang menerima e- Penguatan unit Pemda
Administrasi Kependudukan KTP (24,8 juta jiwa di 75 kab/kota) untuk administrasi
(SIAK) kependudukan di kab/kota
sampai kecamatan
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
Penyediaan subsidi Pendidikan Jumlah siswa (44,5juta siswa) • Penyediaan data siswa
dasar dan menengah (BOS) penerima BOS;
• Pengawasan pelaksanaan.
22

23. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
HIGHLIGHTS RKP 2011
KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN PERANAN DAERAH
PRIORITAS 3 : KESEHATAN
Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah puskesmas • Penyediaan data puskesmas
(BOK) (8.608 puskesmas) penerima BOK;
• Pengawasan pelaksanaan
Pengembangan kebijakan dan Jumlah klinik KB Pemerintah dan Memperkuat unit Pemda untuk
pembinaan kesertaan ber-KB swasta (23.500 klinik KB) pelayanan KB di kab/kota
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPMdan Sinkronisasi kegiatan daerah
Penguatan PNPM (1.500 desa, 10.948 dengan PNPM
kelurahan; 5.453 kec dan 75 kab
tertinggal)
Bantuan Tunai Bersyarat 1,1 juta RTSM yang mendapatkan • Memastikan fasilitas kesehatan
Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) dan pendidikan siap untuk
mendukung pelaksanaan PKH
• Melakukan koordinasi
pelaksanaan semua pihak
terkait
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
Perluasan areal pertanian Luasan perluasan (519.570 ha) Menyusun perda-perda untuk
implementasi UU 41/2001
tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pengembangan pelabuhan perikanan Jumlah pelabuhan perikanan (973 Pemilihan dan penetapan lokasi
23
pelabuhan) pelabuhan

24. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
HIGHLIGHTS RKP 2011
KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
Pelaksanaan Preservasi dan Pembangunan jalan lintas Sumetera, Peningkatan jalan provinsi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT kab/kota yang terintegrasi dengan
Jembatan Nasional dan Papua (2.830 km) jalan nasional/lintas serta
dukungan penyediaan lahan
Pembangunan pelabuhan Pelabuhan Tg.Priok, Belawan dan 7 Penyediaan lahan dan
pel. Lainnya (Dumai, Balikpapan/ pembangunan prasarana sisi darat
Kariangau, Manado, Bitung, Ambon,
Jayapura dan Sorong)
Perencanaan tata Ruang Wilayah Jumlah rencana tata ruang yang telah Penyelesaian RTRW propinsi dan
Nasional disinkronkan (33 RTRW) RTRW kab/kota
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Koordinasi Pengembangan Penataan Persentase peraturan pelaksanan UU Menyusun Perda yang mendukung
Ruang dan Pengembangan Wilayah KEK yang terselesaikan (70%) pelaksanaan KEK
PRIORITAS 8 : ENERGI
Peningkatan rasio elektrifikasi 70,4% Ijin prinsip lokasi, dukungan
penyediaan lahan, persetujuan
Peningkatan pemanfaatan energi PLTP 158 MW AMDAL, persetujuan penggunaan
panas bumi (geothermal) kawasan hutan, RTRW, dan lelang
wilayah kerja panas bumi 24
pertambangan

25. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
HIGHLIGHTS RKP 2011
KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi • Mengoptimalkan rehabilitasi
hutan, magrove, gambut ,rawa, lahan kawasan hutan kritis dan DAS;
kritis dan hutan kota (642.000 ha) • Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK
Pengembangan kebijakan, Meningkatnya kondisi perekonomian • Menyiapkan rencana
koordinasi, dan fasilitasi daerah kawasan perbatasan (khususnya di 27 pengembangan ekonomi
tertinggal di kawasan perbatasan kab/kota yang tergolong daerah • Menyiapkan kelembagaan
tertinggal) pengelolaan perbatasan
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI
Pengembangan Pengelolaan Penetapan dan pembentukan • Penyediaan data cagar budaya
Peninggalan Kepurbakalaan dan pengelolaan terpadu 3 cagar budaya dan museum
permuseuman dan 30 museum yang direvitalisasi • Pengawasan pelaksanaan
pengelolaan cagar budaya dan
revitalisasi museum
25

26. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
HIGHLIGHTS RKP 2011
KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH
PRIORITAS LAINNYA
Produksi Alutsista Industri dalam Kapasitas jumlah produksi Alutsista
negeri industri dalam negeri yang ---
direalisasikan (24 persen)
Penanganan terorisme melalui Jumlah forum sosialisasi Ikut mendukung dan mengawasi
deradikalisasi pengembangan nilai kebangsaan dan pembinaan kelompok radikal
beroperasinya BNPT
Pembinaan, penempatan, dan 100% calon TKI terlayani Rekrutmen, fasilitasi pengurusan
perlindungan TKI Luar Negeri dokumen dan pelayanan
penempatan
Peningkatan PNPM Mandiri Bidang 450 desa wisata •Menentukan lokasi sasaran
Pariwisata •Mensinergikan PNPM Mandiri
Pariwisata dengan PNPM Mandiri
lainnya
•Pembinaan lembaga keswadayaan
masyarakat
26

27. LANGKAH PERCEPATAN
PENYERAPAN ANGGARAN

28. PENYEBAB KETERLAMBATAN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS PENYERAPAN
Masalah perencanaan anggaran dan
persiapan pelaksanaan
Masalah pada eksekusi anggaran
sepanjang tahun anggaran
Masalah pada eksekusi anggaran pada
akhir tahun anggaran
28

29. KEMENTERIAN PPN/
LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN
BAPPENAS
1. Penerbitan Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003
(Perpres No. 54 Tahun 2010)
• Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN
• Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Keharusan melaksanakan E-Procurement
• Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA
• Memperkuat keberpihakan pada usaha kecil:
• Adanya ketentuan untuk pengadaan barang/jasa hasil kreatifitas,
gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya
• Lebih fleksibel dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat:
• Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus:
• Pengadaan di luar negeri
• Kontrak Tahun Jamak :
• Preferensi Harga dan Tingkat Komponen Dalam Negeri
• Sanggah dan Sanggahan Banding:
• Konsep Ramah Lingkungan 29

30. KEMENTERIAN PPN/
LANJUTAN . . .
BAPPENAS
2. Perbaikan Peraturan/Ketentuan/SOP
Penganggaran
• Amandemen Keppres No. 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan APBN untuk
aturan multiyears contract dan penunjukan
pejabat perbendaharaan K/L yang tidak
perlu setiap tahun.
• Menetapkan RPMK tentang norma waktu penyelesaian
SPP dan SPM oleh K/L yang diarahkan selesai dalam 12
hari  Percepatan pencairan anggaran
• Mengintegrasikan proses administrasi SAPSK dan DIPA
mulai TA 2011  Memperpendek proses administrasi 30

31. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN . . .
3. Meningkatkan Insentif bagi pejabat
perbendaharaan K/L  meningkatkan
kapasitas dan profesionalisme pejabat
perbendaharaan (PPK, Bendahara, Panitia
Pengadaan, Pejabat Verifikasi, dan
Pejabat Penerbit SPM)
• Meningkatkan Standar Biaya Umum (SBU) bagi pejabat
perbendaharaan
• Mempertimbangkan jabatan fungsional bagi pejabat
perbendaharaan
31

32. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN . . .
4. Peningkatan Pelatihan SDM K/L untuk meningkatkan
kemampuan perencanaan, penganggaran dan
pengadaan (termasuk penyusunan Procurement Plan
dan Disbursement Plan, penyusunan TOR dan FS)
5. Peningkatan sosialisasi berbagai
peraturan, ketentuan dan SOP
perencanaan, penganggaran dan
pengadaan.
• Sosialisasi Revisi Keppres No. 80 tahun 2003
• Sosialisasi pemerosesan SP2D oleh Ditjen
Perbendaharaan sudah distandarkan yaitu
dalam satu jam selesai
• Sosialisasi PMK tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan RKAKL yang
komprehensif. 32