SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
Baixar para ler offline
# •




                                        RINGKASAN
                      KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010,
                                NOMOR 420/KMK.01/UP.11/201 0,
                                NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010.



                                                  TENTANG
                                        MUTASI PARA PEJABAT ESELON II
                                   DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



                                           MENTERIKEUANGAN



      Menimbang

      Mengingat

      Memperhatikan     }            dst
                                               MEMUTUSKAN

      Menetapkan

      PERTAMA                1dst
                             ..J
      KEDUA                 Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
                            lampiran Keputusan ini.

      KETIGA                ) dst.

      KEEMPAT            Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan       ini akan diadakan
                         perbaikan sebagaimana mestinya.

      KELIMA                Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal pelantikan.

                         SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
                         1 s.d. 11 dst.

                         PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan             untuk
                         diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                           Ditetapkan di Jakarta
                                                           Pada tanggal 7 Oktober 2010

                                                           MENTERIKEUANGAN


                                                          AGUS D.W. MARTOWARDOJO
RINGKASAN
              LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/2010,
                  NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010, TANGGAL 7 OKTOBER 2010



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI :

1.    Drs. Achmad Riyadi                           diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea
                                                   dan Cukai;

2.    Drs. Kamil Sjoeib, M.A.                      diangkat       sebagai        Direktur           Kepabeanan
                                                   Internasional;

3.    Ir. Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, M.A.   diangkat  sebagai  Tenaga     Pengkaji    Bidang
                                                   Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi;

4.    Maimun, S.E., M.B.A.                         diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara,
                                                   Medan;

5.    Drs. Nasir Adenan, M.M.                      diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan,
                                                   Palembang;

6.    Drs. Muhammad Chariri                        diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya;

7.    Ir. Azhar Rasyidi, M.A.                      diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Sea dan Cukai Kalimantan
                                                   Bagian Timur , Balikpapan;

8.    Drs. Supraptono                              diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua
                                                   dan Papua Barat, Ambon;

9.    Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc.          diangkat   sebagai Tenaga             Pengkaji Bidang
                                                   Pengawasan dan Penegakan            Hukum Kepabeanan
                                                   dan Cukai;

10    Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M.     diangkat   sebagai       Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal      Bea dan Cukai Jawa Timur II,
                                                   Malang;

11.   Drs. Nofrial, M.A.                           diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, Makassar;



BADAN KEBIJAKAN FISKAL :

Drs. Djoko Sutojo Riyadi                           diangkat  sebagai          Kepala        Pusat     Kebijakan
                                                   Pendapatan Negara;
SEKRETARIAT JENDERAL:

 1.   Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc.      diangkat    sebagai    Kepala     Biro       Hubungan
                                             Masyarakat;

2.    Drs. Bambang Isnaeni Gunarto, M.A.     diangkat sebagai Kepala Biro Umum;

3.    Harry 7.. Soeratin                     diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber
                                             Daya Aparatur;


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN:

1.    Drs. Abdul Rahman Ritonga, M.A.        diangkat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan;

2     Drs. Harry Basar Hutapea, M.Soc.Sc.    diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau;

3.    Drs. R. Moch. Atlap Noor Syamsoe       diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan  / Provinsi  Sumatera
                                             Selatan;

4.    S. Bambang Suroso, S.H., M. Soc. Sc.   diangkat sebagai Kepala !<antor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal PerbendaharaaniProvinsi Banten;
5.    Drs. Seto Utarko, M. Si.               diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat;

6.    Drs. Sugianto                          diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;

7.    Drs. Teddy Rukmantara, M.Soc.Sc        diangkat sebagai Kepala Kantor VViiayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan   Provinsi   Kalimantan
                                             Barat;

8.    Drs. Agah Sugana                       diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara
                                             Barat;
9.    Drs. Alfiah                            diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan     Provinsi Sulawesi
                                             Tenggara;
10.   Drs. Hendro Baskoro, M.M.              diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku;


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN:

Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, M. Si.       diangkat sebagai Pj. Direktur Anggaran II.




                                                       MENTERIKEUANGAN


                                                       AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Surat penundaan di unit baru
Surat penundaan di unit baruSurat penundaan di unit baru
Surat penundaan di unit baru
cahyadi_aja
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
suiggetsu
 
Keputusan sirkuler para_pemegang_saham_pengalihan saham
Keputusan sirkuler para_pemegang_saham_pengalihan sahamKeputusan sirkuler para_pemegang_saham_pengalihan saham
Keputusan sirkuler para_pemegang_saham_pengalihan saham
Aris Dwi Suryadi
 
Contoh surat keterangan pindah
Contoh surat keterangan pindahContoh surat keterangan pindah
Contoh surat keterangan pindah
Apri Linda
 
Surat tugas prajabatan
Surat tugas prajabatanSurat tugas prajabatan
Surat tugas prajabatan
sukarianto
 
Usul bend. dan kep. sek
Usul bend. dan kep. sekUsul bend. dan kep. sek
Usul bend. dan kep. sek
Ratri P
 
Contoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaContoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerja
Bawi Nabawi
 
Surat Keterangan Kerja - PT. Multidecon Internal
Surat Keterangan Kerja - PT. Multidecon InternalSurat Keterangan Kerja - PT. Multidecon Internal
Surat Keterangan Kerja - PT. Multidecon Internal
Irawan Kharie
 

Mais procurados (20)

Sporadik
SporadikSporadik
Sporadik
 
Surat penundaan di unit baru
Surat penundaan di unit baruSurat penundaan di unit baru
Surat penundaan di unit baru
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
Keputusan sirkuler para_pemegang_saham_pengalihan saham
Keputusan sirkuler para_pemegang_saham_pengalihan sahamKeputusan sirkuler para_pemegang_saham_pengalihan saham
Keputusan sirkuler para_pemegang_saham_pengalihan saham
 
Surat perjanjian sewa mobil
Surat perjanjian sewa mobilSurat perjanjian sewa mobil
Surat perjanjian sewa mobil
 
Siaran Pers Kementerian Investasi
Siaran Pers Kementerian InvestasiSiaran Pers Kementerian Investasi
Siaran Pers Kementerian Investasi
 
Contoh surat keterangan pindah
Contoh surat keterangan pindahContoh surat keterangan pindah
Contoh surat keterangan pindah
 
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
 
Surat tugas prajabatan
Surat tugas prajabatanSurat tugas prajabatan
Surat tugas prajabatan
 
Usul bend. dan kep. sek
Usul bend. dan kep. sekUsul bend. dan kep. sek
Usul bend. dan kep. sek
 
SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN CURI.docx
SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN CURI.docxSURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN CURI.docx
SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN CURI.docx
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerja
 
Gugatan linkungan (class action)
Gugatan linkungan (class action)Gugatan linkungan (class action)
Gugatan linkungan (class action)
 
Surat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihanSurat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihan
 
contoh surat rental mobil
contoh surat rental mobilcontoh surat rental mobil
contoh surat rental mobil
 
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisian
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisianSurat peryataan pencabutan laporan kepolisian
Surat peryataan pencabutan laporan kepolisian
 
Contoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaContoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerja
 
Surat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihanSurat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihan
 
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
 
Surat Keterangan Kerja - PT. Multidecon Internal
Surat Keterangan Kerja - PT. Multidecon InternalSurat Keterangan Kerja - PT. Multidecon Internal
Surat Keterangan Kerja - PT. Multidecon Internal
 

Semelhante a Pelantikan Eselon II (9)

Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulselSk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
 
Surat tugas luar - fispra 2014
Surat  tugas luar  - fispra 2014Surat  tugas luar  - fispra 2014
Surat tugas luar - fispra 2014
 
Sk penempatan
Sk penempatanSk penempatan
Sk penempatan
 
Buku pprg keuangan
Buku pprg keuanganBuku pprg keuangan
Buku pprg keuangan
 
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Sk ka prodi
Sk ka prodiSk ka prodi
Sk ka prodi
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
 

Mais de Badan Kebijakan Fiskal

Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 

Mais de Badan Kebijakan Fiskal (20)

Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
 
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
 
Communique
CommuniqueCommunique
Communique
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
 
PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
 

Último

Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
jaanualu31
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
HALIABUTRA1
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
GustiAdityaR
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
armanamo012
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
ChairaniManasye1
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
galuhmutiara
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 

Último (20)

BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausahaCara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 

Pelantikan Eselon II

  • 1. # • RINGKASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/201 0, NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010. TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON II DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERIKEUANGAN Menimbang Mengingat Memperhatikan } dst MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA 1dst ..J KEDUA Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini. KETIGA ) dst. KEEMPAT Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal pelantikan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1 s.d. 11 dst. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 2010 MENTERIKEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO
  • 2. RINGKASAN LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010, TANGGAL 7 OKTOBER 2010 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI : 1. Drs. Achmad Riyadi diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Drs. Kamil Sjoeib, M.A. diangkat sebagai Direktur Kepabeanan Internasional; 3. Ir. Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, M.A. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi; 4. Maimun, S.E., M.B.A. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Medan; 5. Drs. Nasir Adenan, M.M. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan, Palembang; 6. Drs. Muhammad Chariri diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya; 7. Ir. Azhar Rasyidi, M.A. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur , Balikpapan; 8. Drs. Supraptono diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat, Ambon; 9. Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; 10 Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang; 11. Drs. Nofrial, M.A. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, Makassar; BADAN KEBIJAKAN FISKAL : Drs. Djoko Sutojo Riyadi diangkat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
  • 3. SEKRETARIAT JENDERAL: 1. Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc. diangkat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat; 2. Drs. Bambang Isnaeni Gunarto, M.A. diangkat sebagai Kepala Biro Umum; 3. Harry 7.. Soeratin diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur; DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN: 1. Drs. Abdul Rahman Ritonga, M.A. diangkat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan; 2 Drs. Harry Basar Hutapea, M.Soc.Sc. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau; 3. Drs. R. Moch. Atlap Noor Syamsoe diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Provinsi Sumatera Selatan; 4. S. Bambang Suroso, S.H., M. Soc. Sc. diangkat sebagai Kepala !<antor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaaniProvinsi Banten; 5. Drs. Seto Utarko, M. Si. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat; 6. Drs. Sugianto diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur; 7. Drs. Teddy Rukmantara, M.Soc.Sc diangkat sebagai Kepala Kantor VViiayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat; 8. Drs. Agah Sugana diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 9. Drs. Alfiah diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara; 10. Drs. Hendro Baskoro, M.M. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku; DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN: Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, M. Si. diangkat sebagai Pj. Direktur Anggaran II. MENTERIKEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO