3. 1. HAM berasal dari martabat manusia yang melekat dalam diri setiap orang
2. HAM merupakan standar dasar yang melekat pada diri setiap manusia karena
terlahir sebagai manusia dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kesetaraan
semua orang tanpa kecuali.
3. Manusia memiliki HAM bukan karena pemberian negara, belas kasihan negara
atau warisan dari orang tua kita.
4. Manusia memiliki HAM sederhana saja karena dia adalah manusia.
5. Setiap orang berhak atas HAM dan kebebasan dasar serta berkewajiban untuk
menghargai HAM orang lain tanpa kecuali.
4. 1. Pasal 3: Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan
individu.
2. Pasal 5: Tak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam,
memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan
martabatnya.
3. Pasal 7: Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan
hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang
sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan
Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi
semacam itu.
4. Pasal 9: Tak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau diasingkan dengan
sewenang-wenang.
5. 4. Pasal 12 : Tak seorang pun dapat diganggu dengan cara sewenang-wenang
dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumahtangganya atau hubungan surat
menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama
baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap
gangguan atau pelanggaran seperti itu.
4. Pasal 20 :
1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berorganisasi secara damai.
2) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk menjadi bagian dari suatu
organisasi.
6.
7. 1. Untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain
2. Untuk menjaga moral publik
3. Untuk memelihara ketertiban umum
4. Untuk melindungi kesehatan publik
8. VPSHR adalah suatu inisiatif dari pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat dan
perusahaan untuk memberikan panduan kepada industri ekstraktif untuk
mempertahankan keselamatan dan keamanan operasional dengan tetap
menghormati hak asasi dan kebebasan dasar manusia.
Industri ekstraktif ?
9. 1. VPSHR dibentuk pada tahun 2000 melalui dialog dari lintas pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah Inggris dan Amerika Serikat, perusahaan
tambang dan energi, serta LSM-LSM terkemuka.
2. Anggota saat ini: 10 negara, 13 LSM, 31 perusahaan, and 7 pengamat
3. Negara yang berpartisipasi: Australia, Argentina, Canada, Colombia, Ghana,
Netherlands, Norway, Switzerland, UK, USA,
4. Ketua sebelumnya: Swiss (2013-2014 / 2019-2020)
5. Ketua saat ini: Inggris
10. 1. Negara harus menjaga dan menjamin hak asasi manusia
2. Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia
3. Perusahaan membutuhkan keamanan untuk dapat beroperasi
4. Perusahaan mempunyai pengaruh besar terhadap di tempat mereka beroperasi
dari sisi pemerintahan, ekonomi, komunitas dan social masyarakat
11. 1. Menanggapi kritik dari dunia internasional: pengamanan perusahaan
cenderung menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia terhadap
masyarakat sekitar.
2. Memberikan panduan kepada perusahaan: menghormati hak asasi manusia
dalam upaya pengamanan perusahaan.
3. Sebagai wadah komunikasi bagi para pemangku kepentingan, antara lain:
dialog, pemecahan masalah bersama , mengembangkan ide dan penerapan
praktik-praktik positif untuk pengamanan dan hak asasi manusia
4. Menitikberatkan pada penghormatan hak-hak sipil dan politik antara lain: hak
hidup, bebas dari penahanan tanpa proses peradilan, kekerasan, penyiksaan
serta perlakuan tidak manusiawi lainnya
12. 1. Memenuhi tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia
2. Penegakan terkait hak asasi manusia (a.l. kepastian hukum, stabilitas untuk
investasi)
3. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia oleh petugas pengamanan dan
mencegah pelanggaran
4. Meningkatkan Kerjasama dan upaya pemecahan masalah di tingkat local
maupun nasional
5. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penilaian dan mitigasi risiko,
hubungan dengan komunitas dan penanganan konflik social.
6. Mencegah potensi pelanggaran yang dapat merusak reputasi perusahaan
13. 1. Keterikatan antar pemangku kepentingan
2. Penilaian risiko (risk assessment)
3. Interaksi Perusahaan dengan instansi pengamanan negara
4. Interaksi perusahaan dengan instansi pengamanan swasta
15. Kemampuan mengidentifikasi dan menilai secara akurat risiko-risiko yang ada
dalam lingkungan operasi Perusahaan
Hal yang sangat penting bagi keamanan petugas pengamanan, masyarakat
setempat, asset dan operasional Perusahaan
16. 1. Identifikasi risiko keamanan
2. Identifikasi potensi kekerasan
3. Catatan-catatan terkait hak asasi manusia
4. Aturan hukum yang berlaku
5. Analisa konflik
6. Penyerahan dan perpindahan peralatan
17. 1. Pengaturan keamanan
2. Pengerahan dan koordinasi
3. Konsultasi dan saran
4. Penanganan terhadap kekerasan HAM
18. 1. Kesesuaian terhadap hukum dan aturan perusahaan
2. Keahlian dan professionalisme (BUJP dan personel)
3. Prosedur operasi (SOP dan LOP)
4. Standard perilaku dan cara bertindak
5. Catatan pelanggaran dan dugaan pelanggaran
6. Tindakan pencegahan dan pembelaan diri
7. Latar belakang personel pengamanan
8. Investigasi
9. Kerahasiaan informasi
