Cara Mengatasi Masalah Tidur yang Sulit

PPh Pasal 21 dan Pasal 26
Dwi Martani
Slide by: Jayu Pramudya
Departemen Akuntansi FEUI

Sistematika
2
PPh Pasal 211.
PPh Pasal 262.

3
Landasan Hukum:
Pasal 21 UU PPh
PMK No. 252/ PMK.03/ 2008
Peraturan Dirjen Pajak No. PER.57/ PJ./ 2009

Definisi
4
Pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi dalam
negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan.
Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah,
honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain
dengan nama apapun.
Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya
pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.
Saat Terutang

Subjek Pajak
Pegawai.
Penerima uang pesangon, pensiun/
uang manfaat pensiun, THT/ JHT,
berikut ahli waris.
Bukan pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan atas
pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Peserta kegiatan.
5

Subjek Pajak
(Bukan Pegawai yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan)
6
 Tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas.
 Seniman.
 Olahragawan.
 Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,
penyuluh, moderator.
 Pengarang, peneliti, penerjemah.
 Pemberi jasa dalam segala bidang.
 Agen iklan.
 Pengawas/ pengelola proyek.
 Pembawa pesanan.
 Penjaja barang dagangan.
 Petugas dinas luar asuransi.
 Distributor MLM, direct selling atau sejenisnya.

Pengecualian Subjek
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat lain dari negara asing, berikut orang yang
diperbantukan terhadapnya, dengan syarat:
Bukan WNI.
Di Indonesia tidak menerima/ memperoleh
penghasilan di luar jabatannya.
Berasal dari negara yang memberikan perlakuan
timbal balik.
Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan
syarat:
Bukan WNI.
Di Indonesia tidak menjalankan usaha/ kegiatan/
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan.
7

Objek Pajak
8
Penghasilan pegawai
tetap.
Penghasilan
penerima
pensiun
secara
teratur.
Penghasilan
terkait PHK
dan pensiun
yang
diterima
secara
sekaligus.
Penghasilan pegawai
tidak tetap atau
tenaga kerja lepas.
Imbalan
kepada
bukan
pegawai.
Imbalan
kepada
peserta
kegiatan.

Pengecualian Objek
9
Pembayaran
manfaat atau
santunan
asuransi.
Natura dan/
kenikmatan lain
yang diberikan
oleh WP atau
pemerintah.
Iuran yang diterima
oleh dana pensiun
yang disahkan
Menkeu.
Penerimaan atas zakat
atau sumbangan
keagamaan lain yang
bersifat wajib.
Penerimaan
atas beasiswa.

Natura dan/ atau Kenikmatan Lain
10
Natura dan/ atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai
penghasilan, jika dan hanya jika, diberikan oleh: bukan WP, WP yang
dikenai PPh final, atau WP yang menggunakan norma penghitungan
khusus.
Natura dan/ atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga
pasar atau nilai wajar.
Natura yang diberikan dalam mata uang asing dikonversikan berdasar
kurs KMK pada saat pembayaran atau saat dibebankannya.

Objek PPh 21 Final
11
Penghasilan tidak tetap atau
tidak teratur yang menjadi
beban APBN atau APBD.
(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)
Dana pensiun yang
dialihkan dengan membeli
anuitas seumur hidup.
(Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)
Uang tebusan
pensiun.
(PP No. 68 Tahun
2009)
Uang pesangon.
(PP No. 68 Tahun
2009)

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor
12
Pemberi kerja.
Bendaharawan
pemerintah.
Dana pensiun.
Orang pribadi
yang
menjalankan
kegiatan usaha.
Badan.
Penyelenggara
kegiatan.

Pengecualian Pemotong
Kantor perwakilan negara asing.
Organisasi internasional yang ditetapkan
oleh Menkeu.
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas.
13

Alur Perpajakan WP Orang Pribadi
Beban Pajak
Terutang Sesuai
SPT
(Tidak termasuk
pajak final)
Dikurangi
• Kredit PPh 21
Dikurangi
• Kredit Pajak Lain
(PPh 22, 23, 24)
Dikurangi
• Pajak yang
Dibayar Sendiri
(Angsuran PPh
25)
Akhir Tahun
• Pajak Kurang
(Lebih) Bayar
14

PPh 21 Lebih Bayar
15
Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT
disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun
pajak bersangkutan.
Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah
berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara
tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT
PPh.

Lapisan Tarif
16
No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
1 0 s/d Rp 50.000.00,00 5%
2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15%
3 Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 25%
4 Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Kepemilikan NPWP
17
Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif
dikenakan persentase 20% lebih tinggi.
Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek
PPh 21 yang bersifat final.
Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka
perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan
tidak berlaku surut.
Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di
tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk meyesuaikan
(mengurangi) pajak di periode setelahnya.

Dasar Pengenaan (1)
• Berlaku PKP = Penghasilan netto - PTKP
• Pegawai tetap.
• Penerima pensiun berkala
• Berlaku PKP = Penghasilan bruto - PTKP
• Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan
bulanan.
• Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif
sebulan melebihi Rp 1.320.000,00.
• Berlaku PKP = 50% dari penghasilan bruto – PTKP per
bulan
• Bukan pegawai yang menerima penghasilan
berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
18

Dasar Pengenaan (2)
• Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah
harian, mingguan, satuan, atau borongan.
• Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak
melebihi Rp 1.320.000,00.
Penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 sehari
• Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak
berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).
50% dari Penghasilan bruto
• Merupakan seluruh jumlah penghasilan yg diterima atau
diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan.
• Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain
yang telah diatur berdasar ketiga DPP sebelumnya.
Penghasilan bruto
19

Elemen PTKP
20
No. Elemen PTKP
1 WP Sendiri Rp 15.840.000,00
2 Status Kawin Rp 1.320.000,00
3 Tanggungan, per orang, dengan jumlah
maksimal tiga orang tanggungan.
Rp 1.320.000,00
4 PTKP bagi istri yang penghasilannnya
digabung.
Rp 15.840.000,00

Tata Cara Penghitungan
Penerima
Penghasilan
Pegawai
Tetap
Penghasila
n di Akhir
Masa Kerja
Pegawai Tidak
Tetap dan
Tenaga Kerja
Lepas
Bukan
Pegawai
Peserta
Kegiatan
Penerima
Lain
Penerima Atas
Beban APBN/
APBD
21

Tata Cara Penghitungan (1)
Penghasilan Bruto
• Dikurangi Biaya Jabatan
• Dikurangi
Iuran Dana Pensiun,
JHT, THT Dibayar
Sendiri
• Diperoleh Penghasilan Netto
22
Senilai 5% dari penghasilan bruto.
Maksimal senilai Rp 500.000,00
per bulan atau Rp 6.000.000,00
per tahun.

Tata Cara Penghitungan (2)
Penghasilan
Netto
• Dikurangi PTKP
• Diperoleh
Penghasilan
Kena Pajak
• Dikalikan
Tarif
Pajak
Terutang
23

Bentuk Penghasilan
Gaji Pokok
Tunjangan
Berkesinambungan
Uang Rapel
Imbalan Tahunan Natura
24

Perspektif Pemberi Kerja
Pemotongan
PPh 21 oleh
pemberi kerja
Diakui sebagai
“Beban Gaji” di
Laporan Laba
Rugi
Memunculkan
“Utang PPh
21” di Laporan
Posisi
Keuangan
25

Penghitungan Teknis
26
Gaji pokok XXX
Tunjangan,bonus,imbalanbulananlain XXX
IuranJKK,JKM,JPKyangdibayarperusahaan XXX
Penghasilanbrutoperbulan XXX
(Biayajabatan) (YYY)
(Iurandanapensiun,JHT,THTyangdibayarkaryawan) (YYY)
Penghasilannettoperbulan{x12} XXX
Penghasilannettosetahun XXX
(PTKP) (YYY)
PenghasilanKenaPajak{xTarif} XXX
Pajakterutangsetahun{/12} ZZZ
Pajakterutangperbulan ZZZ

Ilustrasi
(Gaji Bulanan)
27
Kertarajasa pada tahun 2012 bekerja pada sebuah
perusahaan manufaktur alutsista dengan memperoleh gaji
sebulan Rp 2.750.000,00 dan membayar iuran pensiun
sebesar Rp 125.000,00. Kertarajasa telah menikah dan
memiliki tiga orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh
21 atas Kertarajasa? Bagaimana jurnal yang dibuat oleh
pemberi kerja saat membayar gaji?

Ilustrasi
(Gaji Bulanan)
28
Jawaban :
Jurnal Pemberi Kerja
Beban Gaji 2.750.000
Utang Dana Pensiun 125.000
Utang PPh 21 36.375
Kas 2.588.625
Jika Kertarajasa tidak memiliki NPWP, maka pajak terutang per bulan
= 120% x 36.375 = Rp 43.650,00
Gajipokok 2,750,000
Penghasilanbrutoperbulan 2,750,000
(Biayajabatan) (137,500)
(Iurandanapensiunyangdibayarkaryawan) (125,000) (262,500)
Penghasilannettoperbulan 2,487,500
Penghasilannettosetahun 29,850,000
(PTKP)
WPsendiri (15,840,000)
Statuskawin (1,320,000)
Tanggungantigaanak (3,960,000) (21,120,000)
PenghasilanKenaPajak 8,730,000
Pajakterutangsetahun
5%x8,730,000 436,500 Rp436,500.00
Pajakterutangperbulan Rp36,375.00

Ilustrasi
(Gaji Bulanan)
29
Kudungga adalah pegawai suatu perusahaan otomotif, menikah
dengan dua anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 4.000.000.
Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan
Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan
jumlah masing-masing 0.5% dan 0.3% dari gaji. Perusahan menanggung
iuran JHT setiap bulan yakni 3.7% dari gaji, sedangkan Kudungga
membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu,
perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan
membayar iuran pensiun untuk Kudungga ke dana pensiun yang
pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp
110.000,00. Kudungga sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp
85.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kudungga?
Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi
(Gaji Bulanan)
30
Jawaban :
Beban JKK 20.000
Beban JKM 12.000
Beban JHT 148.000
Beban Dapen 110.000
Utang JKK 20.000
Utang JKM 12.000
Utang JHT 228.000
Utang PPh 21 100.767
Kas 3.734.233
Gajipokok 4,000,000
IuranJKKyangdibayarperusahaan 20,000
IuranJKMyangdibayarperusahaan 12,000
(IuranJHTyangdibayarkaryawan) (80,000)
(PTKP)
Tanggunganduaanak (2,640,000) (19,800,000)
PembulatanPKP 24,184,000
5%x24,184,000 1,209,200 Rp1,209,200.00

Ilustrasi
(Gaji Harian)
31
Hayam Wuruk adalah seorang pegawai tetap perusahaan
dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 88.500. Dia
berstatus kawin dan memiliki seorang anak. Perusahaan mengikuti
program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi
Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-
masing setiap bulan 1% dan 0.3% dari gaji. Perusahaan membayar iuran
JHT setiap bulan sebesar 3.7% dari gaji, sedangkan Hayam Wuruk
membayar iuran pensiun Rp 37.500 dan JHT sebesar 2% dari gaji.
Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Hayam Wuruk? Bagaimana
penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi
(Gaji Harian)
32
Jawaban:
Beban JKK 23.010
Beban JKM 6.903
Beban JHT 131.157
Utang JKK 23.010
Utang JKM 6.903
Utang JHT 177.177
Utang PPh 21 29.542
Kas 2.187.938
Gajipokoksebulan(26x88.500) 2,301,000
(PTKP)
Tanggungansatuanak (1,320,000) (18,480,000)
5%x7,090,000 354,500 Rp354,500.00
Pajakterutangsebulan Rp29,541.67
Pajakterutangperhari Rp1,136.22

Penghasilan Karyawati
33
Atas suami yang berstatus memiliki penghasilan,
karyawati tidak berhak atas pengurangan elemen
PTKP “Status Kawin” sebesar Rp 1.320.000,00.
Atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan,
karyawati berhak atas pengurangan elemen
PTKP “Status Kawin” sebesar Rp 1.320.000,00.
Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan
surat keterangan dari pemerintah daerah
setempat, minimal di tingkat kecamatan.

Ilustrasi
(Karyawati)
34
Tribhuwanatunggadewi adalah seorang karyawati dengan status
menikah dan memiliki anak tunggal. Dia bekerja di suatu perusahaan
retail dengan gaji sebulan Rp 2.350.000,00 dan membayar iuran pensiun
sebesar Rp 65.000,00. Berdasarkan surat keterangan dari kecamatan
tempatnya berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui
bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan apapun. Bagaimanakah
penghitungan PPh 21 atas Tribhuwanatunggadewi? Bagaimana

Ilustrasi
(Karyawati)
35
Jawaban :
Utang PPh 21 36.875
Kas 2.248.125
Jika suami Tribhuwanatunggadewi memiliki pekerjaan, maka PTKP yang diberikan
kepadanya hanya PTKP WP sendiri sebesar Rp 15.840.000,00.
Gajipokok 2,350,000
(PTKP)
Statuskawin (1,320,000) (17,160,000)
5%x8,850,000 442,500 Rp442,500.00

Ilustrasi
(Tunjangan Pajak)
36
Mahendradatta selama tahun 2012 bekerja pada suatu
perusahaan dengan memperoleh gaji sebulan Rp 3.150.000,00 dan
membayar iuran pensiun sebesar Rp 145.000,00. Mahendradatta telah
menikah dan memiliki seorang anak. Sepanjang tahun, Mahendradatta
berhasil menunjukkan kinerja yang setara dengan pegawai yang lebih
senior di tahun pertamanya bekerja. Atas prestasinya tersebut,
perusahaan memutuskan untuk memberikan penghasilan lain kepada
Mahendradatta berupa tunjangan pajak sebesar Rp 22.500,00 per bulan
mulai tahun 2013. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas
Mahendradatta di 2013? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi
(Tunjangan Pajak)
37
Jawaban :
Utang PPh 21 66.442
Kas 2.961.058
Atas selisih antara beban pajak dengan tunjangan pajak sebesar 43.941,67, pembayarannya dapat
ditanggung oleh Mahendradatta atau perusahaan. Jika pembayarannya ditanggung perusahaan, maka
pembayaran tersebut termasuk non deductible expense.
Gajipokok 3,150,000
Tunjanganpajak 22,500
(PTKP)
5%x15,946,000 797,300 Rp797,300.00

Ilustrasi
(PPh Ditanggung Perusahaan)
38
Mahendradatta, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi
3A.??? Ternyata berkeberatan dengan rencana pemberian tunjangan
pajak oleh perusahaan. Ia mengajukan permohonan agar penghargaan
tersebut diganti bentuknya sebagai penanggungan pajak oleh
perusahaan dengan nominal yang sama, yakni Rp 22.500,00 per bulan
dan perusahaan menyetujuinya. Bagaimanakah implikasi permohonan
yang diajukan Mahendradatta terhadap penghitungan PPh 21?

Ilustrasi
(PPh Ditanggung Perusahaan)
39
Jawaban :
Pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan merupakan salah satu bentuk
natura, sehingga secara umum tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan
pegawai dan termasuk non deductible expense bagi perusahaan. Jika ternyata perusahaan
tempat Mahendradatta bekerja bukan merupakan wajib pajak, dikenai PPh final, atau
menggunakan norma penghitungan khusus, maka natura ini akan menambah penghasilan
Mahendradatta sebagaimana tunjangan pajak dan bersifat deductible bagi perusahaan.
Utang PPh 21 65.375
Kas 2.939.625
Gajipokok 3,150,000
(PTKP)
5%x15,946,000 784,500 Rp784,500.00

Ilustrasi
(Tunjangan Penghasilan)
40
Ranggalawe (menikah dengan satu anak) merupakan seorang
pegawai tetap perusahaan yang menerima gaji pokok sebesar Rp
5.250.000,00 per bulan. Di samping itu, Ranggalawe menerima pula
tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan pendidikan, tunjangan
kesehatan, dan tunjangan transportasi masing – masing sebesar 10%,
5%, 2% gaji pokok, Rp 125.000,00, dan Rp 215.000,00. Jika Ranggalawe
mengikuti program pensiun dengan iuran Rp 112.500,00 per bulan,
berapakah PPh 21 yang dipotong atas penghasilan Ranggalawe?

Ilustrasi
(Tunjangan Penghasilan)
41
Jawaban :
Beban tunjangan 1.232.500
Kas 6.110.792
Gaji pokok 5,250,000
Tunjanganmakan 525,000
Tunjangankeluarga 262,500
Tunjanganpendidikan 105,000
Tunjangankesehatan 125,000
Tunjangantransportasi 215,000
Penghasilanbrutoper bulan 6,482,500
(Iurandanapensiunyangdibayar sendiri) (112,500) (436,625)
Penghasilannettoper bulan 6,045,875
(PTKP)
5%x50,000,000 2,500,000
15%x4,070,000 610,500 Rp3,110,500.00
Pajakterutangper bulan Rp259,208.33

Ilustrasi
(Uang Rapel)
42
Kertarajasa, sebagaimana dideskripsikan
dalam ilustrasi awal, menerima kenaikan gaji di
bulan September 2012, sehingga gaji pokoknya
menjadi Rp 3.750.000,00. Kenaikan tersebut
berlaku surut sejak 1 Januari 2012 sehingga
Kertarajasa menerima uang rapel sejumlah Rp
8.000.000,00 untuk kekurangan di periode Januari –
Agustus. Berapakah beban PPh 21 yang dikenakan
atas uang rapel Kertarajasa?

Ilustrasi
(Uang Rapel)
43
Jawaban:Gaji pokok 3,750,000
(PTKP)
5%x20,130,000 1,006,500 Rp1,006,500.00
PajakyangseharusnyadipotongselamaJan-Aug(8x83.875) 671,000
PajakyangtelahdipotongselamaJan-Aug)(8x36.375) 291,000
PPh21atasuangrapel Rp380,000.00

Bentuk Imbalan Tahunan
Jasa Produksi Tantiem Gratifikasi
Tunjangan Hari
Raya atau Tahun
Baru
Bonus Premi
Penghasilan
Sejenis Lain
44

Penghitungan Teknis
(Menerima Imbalan Tahunan)
Gaji pokok XXX
Tunjangan,bonus,imbalanbulananlain XXX
IuranJKK,JKM,JPKyangdibayarperusahaan XXX
Penghasilansebelumbonusperbulan{x12} XXX
Penghasilansebelumbonussetahun XXX
Bonustahunan XXX
Penghasilanbrutosetahun XXX
(Biayajabatan) (YYY)
(Iurandanapensiun,JHT,THTyangdibayarkaryawan) (YYY)
Penghasilannettosetahun XXX
(PTKP) (YYY)
PenghasilanKenaPajak{xTarif} XXX
Pajakterutangsetahun{/12} ZZZ
Pajakterutangperbulan ZZZ
Keterangan:
Imbalantahunandapatberupabonus,tantiem,THR,atausejenisnya.
45

Ilustrasi
(Imbalan Tahunan)
46
Ken Arok adalah pegawai suatu perusahaan leasing, menikah
dengan satu anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 3.350.000.
Perusahaan mengikuti program Jamsostek dan Iuran Pensiun, sehingga
perusahaan harus membayar premi yang meliputi Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan iuran pensiun dengan
jumlah masing-masing 0.5%, 0.3%, dan 3.7% dari gaji, serta Rp
82.500,00 per bulan. Ken Arok sendiri membayar iuran pensiun sebesar
Rp 65.000,00 dan JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Mengingat dua
hari raya keagamaan tiba berdekatan di tahun berjalan, perusahaan
memberikan THR lebih tinggi dari biasanya, yakni Rp 5.500.000,00 untuk
setiap pegawai. Berapakah beban PPh 21 yang dikenakan atas THR Ken
Arok? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi
(Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas Gaji
47
Jawaban: Gaji pokok 3,350,000
(PTKP)
Pajakterutangatasgaji
5%x18,431,000 921,550 Rp921,550.00

Ilustrasi
(Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas Gaji dan THR
48
PenghasilansebelumTHRperbulan 3,376,800
PenghasilansebelumTHRsetahun 40,521,600
THR 5,500,000
Penghasilanbrutosetahun 46,021,600
(Biayajabatan) (2,301,080)
(Iurandanapensiunyangdibayarkaryawan) (780,000) (3,885,080)
(PTKP)
Pajakterutangatasgaji danTHR
5%x23,656,000 1,182,800 Rp1,182,800.00

Ilustrasi
(Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas THR
49
Pajak atas THR = Pajak atas gaji dan THR - Pajak atas gaji
= 1.182.800 - 921.550
= Rp 261.250,00

Dialektika Pajak:
Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (1)
PPh atas imbalan tahunan (bonus, THR, dan sejenisnya) dan uang rapel
{dilambangkan IT} dapat dihitung dengan metode langsung, langkah penghitungan sebagai
berikut.
1. Menghitung pajak terutang semula atas komponen gaji.
2. Menghitung peningkatan PKP {dilambangkan PPKP} dengan acuan besaran
penghasilan bruto semula disetahunkan {dilambangkan PBS}.
a. Selama PBS + IT < Rp 120.000.000,00 maka:
PPKP = 95% x IT.
{Mengingat adanya pengurangan biaya jabatan}
b. Jika PBS < Rp 120.000.000,00 dan PBS + IT > Rp 120.000.000,00 maka:
PPKP = (95% x (120.000.000 – PBS)) + (PBS + IT – 120.000.00).
{Mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal}
c. Selama PBS > Rp 120.000.000,00 maka:
PPKP = IT.
50

Dialektika Pajak:
Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (2)
3. Membandingkan PKP semula {dilambangkan PKPS} dengan batas bawah
PKP lapisan tarif di atas lapisan tarif marginal semula {dilambangkan BBTM}.
a. Selama PPKP < (BBTM – PKPS) maka:
PPh atas IT = PPKP x Tarif marginal semula
{Mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif marginal}
b. Jika PPKP > (BBTM – PKPS) maka:
PPh atas IT = (((BBTM – PKPS) x Tarif marginal semula)
+ ((PKPS + PPKP – BBTM) x Tarif di atas lapisan
tarif marginal semula))
d. Penghitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan
ke bawah terhadap nilai PKP ke nilai ribuan terdekat, sebab bersifat
immaterial.
51

Ilustrasi
(Penerapan Metode Langsung: Uang Rapel)
52
Kertarajasa, sebagaimana dideskripsikan dalam
ilustrasi 3A.1 dan Ilustrasi 3A.7, menerima uang rapel
sejumlah Rp 8.000.000,00. Bagaimanakah penghitungan
PPh 21 atas uang rapel berdasar metode langsung?
Jawaban :
Langkah (1)
(PTKP)
5%x8,730,000 436,500 Rp436,500.00

Jawaban :
Langkah (2) PBS = 2.750.000 x 12
= 33.000.000
PBS + IT = 33.000.000 + 8.000.000
= 41.000.000
(PBS + IT) < 120.000.000, maka:
PPKP = 95% x 8.000.000
= 7.600.000
Langkah (3) BBTM – PKPS = 50.000.000 – 8.730.000
= 41.270.000
PPKP < (BBTM – PKPS), maka:
PPh atas IT = 5% x 7.600.000
= Rp 380.000,00
Maka besaran PPH 21 atas uang rapel yang diterima
Ilustrasi
(Penerapan Metode Langsung: Uang Rapel)
53

Ilustrasi
(Penerapan Metode Langsung: THR)
54
Ken Arok, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi
3A.8, menerima THR sejumlah Rp 5.500.000,00.
Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas THR Ken Arok
berdasar metode langsung?
Jawaban :
Langkah (1)
(PTKP)
5%x18,431,000 921,550 Rp921,550.00

Jawaban :
Langkah (2) PBS = 3.376.800 x 12
= 40.521.600
PBS + IT = 40.521.600 + 5.500.000
= 46.021.600
(PBS + IT) < 120.000.000, maka:
PPKP = 95% x 5.500.000
= 5.225.000
Langkah (3) BBTM – PKPS = 50.000.000 – 15.404.040
= 34.595.060
PPKP < (BBTM – PKPS), maka:
PPh atas IT = 5% x 5.225.000
= Rp 261.250,00
Maka besaran PPH 21 atas THR yang diterima Ken Arok
Ilustrasi
(Penerapan Metode Langsung: THR)
55

Ilustrasi
(Natura)
56
Udayana bekerja sebagai pegawai administratif pada suatu unit
perwakilan dagang negara lain yang berdasar ketentuan Menkeu
diperbolehkan menggunakan norma penghitungan khusus (deemed
profit) dalam kegiatan perpajakannya. Udayana memperoleh gaji sebulan
sebesar Rp 2.150.000,00 dan menerima pembayaran lain dalam bentuk
20 kg sagu dan 5 kg gula setiap bulannya. Di daerah tempat tinggalnya,
kedua komoditas tersebut rata – rata dihargai masing – masing Rp
7.500,00 per kg dan Rp 12.500,00 per kg. Jika Udayana telah menikah
dan namun belum memiliki anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21
atas penghasilannya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi
(Natura)
57
Jawaban :
Beban Gaji
2.362.500
Utang PPh 21
40.717 Kas
2.109.283
Persediaan
212.500
Gajipokok 2,150,000
Naturasagu(20x7.500) 150,000
Naturagula(5x12.500) 62,500
(Biayajabatan) (118,125) (118,125)
(PTKP)
Statuskawin (1,320,000) (17,160,000)
5%x9,772,000 488,600 Rp488,600.00

Ilustrasi
(Bekerja Sejak Pertengahan Tahun, Kewajiban Sejak Awal Tahun)
58
Pati Unus melepaskan status pekerjaannya sebagai
pegawai pemerintah sejak akhir tahun 2011 atas keperluan
merawat orang tuanya yang sakit. Di bulan Mei 2012, orang
tuanya telah sembuh dan ia kembali bekerja di suatu
perusahaan milik perseorangan. Gaji sebulan yang diterima
Pati Unus adalah Rp 11.650.000,00, ia membayar iuran
pensiun sebesar Rp 215.000,00. Pati Unus telah menikah
dan memiliki dua orang orang anak. Bagaimanakah
penghitungan PPh 21 atas Pati Unus? Bagaimana

Ilustrasi
(Bekerja Sejak Pertengahan Tahun, Kewajiban Sejak Awal Tahun)
59
Jawaban :
Kas 10.791.000
Gajipokok 11,650,000
(Maksimalbiayajabatan) (500,000)
PenghasilannettoMei-Desember 87,480,000
(PTKP)
PajakterutangMei-Desember
5%x50,000,000 2,500,000
15%x17,680,000 2,652,000 Rp5,152,000.00

Ilustrasi
(Bekerja & Kewajiban Sejak Pertengahan Tahun)
60
Trenggana merupakan seorang fresh graduate akademi
pelayaran yang belum pernah menerima penghasilan sendiri
sebelumnya. Selepas diwisuda di awal bulan Agustus 2012, ia langsung
diterima bekerja sebagai pegawai Adpel. Gaji sebulan yang diterima
Trenggana adalah Rp 7.350.000,00. Ia belum mengikuti program pensiun
dikarenakan masih berada di tahap adaptasi. Hingga saat ini Trenggana
masih melajang. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Trenggana?

Ilustrasi
(Bekerja & Kewajiban Sejak Pertengahan Tahun)
61
Jawaban :
Kas 6.917.292
Gajipokok 7,350,000
(Biayajabatan) (367,500) (367,500)
PenghasilannettoAgustus-Desember 34,912,500
Penghasilannettodisetahunkan 83,790,000
(PTKP)
WPsendiri (15,840,000) (15,840,000)
Pajakterutangdisetahunkan
5%x50,000,000 2,500,000
15%x17,950,000 2,692,500 Rp5,192,500.00
PajakterutangAgustus-Desember Rp2,163,541.67

Ilustrasi
(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih
Berlaku)
62
Fatahillah adalah seorang penyelia lapangan
yang bekerja bagi suatu perusahaan dengan gaji
sebulan yang diterima sebesar Rp 8.575.000,00.
Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar
Rp 170.000,00. Di akhir bulan Maret 2012,
Fatahillah berhenti dari pekerjaannya akibat tuntutan
fisik yang melebihi kemampuannya. Jika Fatahillah
telah menikah dan memiliki tiga orang orang anak,
bagaimanakah penghitungan PPh 21 yang
dikenakan terhadapnya? Bagaimana penjurnalan
oleh pemberi kerja?

Ilustrasi
(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih Berlaku): Penghitungan di Awal Tahun
63
Jawaban :
(PTKP)
PajakterutangMei -Desember
5%x50,000,000 2,500,000
15%x24,595,000 3,689,250 Rp6,189,250.00

Ilustrasi
(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih Berlaku): Penghitungan Saat Berhenti
64
Jawaban :
Atas besaran pajak
lebih bayar,
perusahaan wajib
mengembalikannya
kepada Fatahillah.
PenghasilannettoJanuari -Maret 23,928,750
(PTKP)
PajakterutangJanuari -Maret
5%x4,128,000 206,400 Rp206,400.00
PajakyangtelahdipotongJan-Feb(2x773,656.25) (Rp1,547,312.50)
Pajakkurang(lebih)bayar (Rp1,340,912.50)

Ilustrasi
(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti)
65
Tirtayasa adalah seorang store manager yang bekerja bagi suatu
perusahaan dengan gaji sebulan yang diterima sebesar Rp
13.250.000,00. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp
325.000,00. Atas penjualan di unitnya yang melebihi rerata regional,
Tirtayasa menerima bonus pertengahan tahun di 2012 sebesar Rp
35.000.000,00. Malangnya, di akhir bulan Agustus 2012 Tirtayasa
mengalami kecelakaan dalam suatu perjalanan dinas dan tidak dapat
diselamatkan nyawanya. Jika Tirtayasa meninggalkan seorang istri dan
seorang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 yang dikenakan
terhadapnya di Agustus 2012?

Ilustrasi
(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti):
PPh Atas Gaji
66
Jawaban :
(Maksimal biayajabatan) (500,000)
(PTKP)
5%x50,000,000 2,500,000
15%x80,620,000 12,093,000 Rp14,593,000.00
PPh21perbulan Rp1,216,083.33

Ilustrasi
PPh Atas Gaji dan Bonus
67
Jawaban :
Penghasilansebelumbonusperbulan 13,250,000
Penghasilansebelumbonuspertahun 159,000,000
Bonus 35,000,000
Penghasilanbrutosetahun 194,000,000
(Maksimal biayajabatan) (6,000,000)
(Iurandanapensiunyangdibayarkaryawan) (3,900,000) (9,900,000)
(PTKP)
Pajakterutangatasgaji danbonus
5%x50,000,000 2,500,000
15%x115,620,000 17,343,000 Rp19,843,000.00

Ilustrasi
(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban
Berhenti):
PPh Atas Bonus
68
Pajak atas bonus= Pajak atas gaji dan bonus -
Pajak atas gaji
= 19.843.000 -
14.593.000
= Rp 5.250.000,00

Ilustrasi
Penghitungan Kembali
69
Penghasilansebelumbonusperbulan 13,250,000
PenghasilansebelumbonusJanuari -Agustus 106,000,000
Bonus 35,000,000
PenghasilanbrutoJanuari -Agustus 141,000,000
(Maksimal biayajabatan) (6,000,000)
PenghasilannettoJanuari -Agustus 131,100,000
Penghasilannettodisetahunkan 196,650,000
(PTKP)
Pajakterutangataspenghasilandisetahunkan
5%x50,000,000 2,500,000
15%x138,170,000 19,225,500 Rp21,725,500.00
PajakterutangatasJanuari -Agustus Rp14,483,666.67

Ilustrasi
Penghitungan di Masa Terakhir
70
Jawaban:
PajakterutangperiodeJanuari -Agustus Rp14,483,666.67
Pajakyangtelahdipotongatasgaji Januari -Juli (7x1.216.083,00) (Rp8,512,583.31)
Pajakyangtelahdipotongatasbonus (Rp5,250,000.00)
Pajakyangharusdipotongdi Agustus2012 Rp721,083.36

Penghitungan di Masa Pajak Terakhir
Masa Pajak
Terakhir
Bulan Desember
(Bagi pegawai yang
bekerja sepanjang tahun)
PPh 21 = Pajak di bulan –
bulan sebelumnya
(Ketika tidak ada perubahan
penghasilan)
PPh 21 deperhitungkan
kembali
(Ketika ada perubahan
penghasilan)Bulan terakhir saat
pegawai berhenti bekerja.
71

Ilustrasi
(Masa Terakhir)
72
Senapati pada tahun 2012 bekerja sebagai seorang IT analyst
pada sebuah perusahaan multinasional dengan memperoleh gaji sebulan
Rp 4.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 175.000,00.
Di awal bulan April, Senapati mendapatkan promosi sehingga
memperoleh peningkatan gaji pokok senilai Rp 3.500.000,00. Jika
Senapati telah menikah dan memiliki seorang anak, bagaimanakah
penghitungan PPh 21 di akhir bulan Desember?

Ilustrasi
(Masa Terakhir): Penghitungan Paruh Pertama
73
Jawaban :
(PTKP)
5%x33,570,000 1,678,500 Rp1,678,500.00

Ilustrasi
(Masa Terakhir): Penghitungan Paruh Kedua
74
Jawaban :
(PTKP)
5%x50,000,000 2,500,000
15%x23,470,000 3,520,500 Rp6,020,500.00

Ilustrasi
(Masa Terakhir): Penghitungan Akhir Masa
75
Jawaban :PenghasilanbrutoperbulanJanuari -Maret 4,750,000
PenghasilanbrutoJanuari -Maret 14,250,000
PenghasilanbrutoperbulanApril -Desember 8,250,000
PenghasilanbrutoApril -Desember 74,250,000
PenghasilanbrutoJanuari -Desember 88,500,000
PajakterutangJanuari -Desember
5%x50,000,000 2,500,000
15%x9,895,000 2,024,250 Rp4,524,250.00
PajakyangtelahdipotongJanuari -Maret(3x139,875) (Rp419,625.00)
PajakyangtelahdipotongApril -Desember(9x501,708.33) (Rp4,515,375.00)
Pajakkurang(lebih)bayardi Desember2012 (Rp410,750.00)

Pemindahan Lokasi Tugas
Pemindahan
Lokasi Tugas
Besaran penghasilan
mengalami perubahan.
PPh diperhitungkan
kembali sesuai besaran
penghasilan baru.
Di akhir periode di lokasi
baru, dilakukan
penghitungan pajak
kurang (lebih) bayar.
Besaran penghasilan
mengalami perubahan.
PPh lokasi baru = PPh
lokasi lama
76

Ilustrasi
(Pemindahan Lokasi)
77
Sura Agul Agul pada tahun 2012 bekerja sebagai seorang
management trainee pada kantor pusat sebuah perusahaan yang
berkedudukan di Makassar, dengan memperoleh gaji sebulan Rp
5.350.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 115.000,00. Di
awal bulan November, Sura dipindahkan ke kantor cabang di Merauke
sehingga memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan
transportasi senilai Rp 2.150.000,00. Jika Senapati telah menikah dan
memiliki dua orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 di masing
– masing lokasi dan di akhir bulan Desember?

Ilustrasi
(Pemindahan Lokasi): Penghitungan Lokasi Pertama
78
Jawaban :
(PTKP)
5%x39,810,000 1,990,500 Rp1,990,500.00

Ilustrasi
(Pemindahan Lokasi): Penghitungan Lokasi Kedua
79
Jawaban :
Tunjangantransportasi 2,150,000
(PTKP)
5%x50,000,000 2,500,000
15%x14,320,000 2,148,000 Rp4,648,000.00

Ilustrasi
(Pemindahan Lokasi): Penghitungan Masa Terakhir
80
Jawaban :
PenghasilanbrutoperbulanJanuari -Oktober 5,350,000
PenghasilanbrutoJanuari -Oktober 53,500,000
PenghasilanbrutoperbulanNovember-Desember 7,500,000
PenghasilanbrutoNovember-Desember 15,000,000
PenghasilanbrutoJanuari -Desember 68,500,000
PajakterutangJanuari -Desember
5%x43,895,000 2,194,750 Rp2,194,750.00
PajakyangtelahdipotongJanuari -Oktober(10x165,875) (Rp1,658,750.00)
PajakyangtelahdipotongNovember-Desember(2x387,333.33) (Rp774,666.67)

Penghasilan dalam Mata Uang Asing
81
Atas penghasilan dalam mata uang asing, nilai yang
dijadikan dasar penghitungan PPh perlu dikonversikan
terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasar Kurs
Keputusan Menteri Keuangan (Kurs KMK) di pekan berjalan.

Ilustrasi
(Penghasilan dalam Mata Uang Asing)
82
Kesselring adalah pegawai tetap pada sebuah perusahaan
periklanan dengan memperoleh gaji sebulan $ 2,750 yang dibayarkan
dalam mata uang asing. Di pekan berjalan, kurs yang berlaku di pasar
meliputi kurs tengah BI senilai Rp 9.250,00/ $, kurs KMK senilai Rp
9.200,00/ $, kurs jual senilai Rp 9.300,00/ $, dan kurs beli senilai Rp
9.225,00/ $. Jika Kesselring talah menikah dan memiliki dua orang anak,
bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kesselring? Bagaimana

Ilustrasi
(Penghasilan dalam Mata Uang Asing)
83
Jawaban :
Beban Gaji
25.300.000
Utang PPh 21
3.262.500 Kas
22.037.500
GajipokokberdasarkursKMK 25,300,000
(Maksimalbiayajabatan) (600,000) (600,000)
(PTKP)
5%x50,000,000 2,500,000
15%x200,000,000 30,000,000
25%x26,600,000 6,650,000 Rp39,150,000.00
Pajakterutangperbulan Rp3,262,500.00

Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun
84
Penghitungan kembali PPh terutang dilakukan setelah WP menyerahkan
fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja.
Atas pajak lebih bayar di periode – periode sebelumnya sepanjang tahun
berjalan, nilainya dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang
di periode berjalan dan/ atau periode yang akan datang.

Ilustrasi
(Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun)
85
Bahureksa merupakan pegawai baru di suatu
perusahaan petrokimia, dengan memperoleh gaji sebulan Rp
6.300.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp
155.000,00. Bahureksa baru dapat mengururs kepemilikan
NPWP di pertengahan tahun dan menyerahkan fotokopi kartu
NPWP kepada perusahaan di awal Oktober. Jika Bahureksa
belum menikah dan memiliki seorang anak angkat,
bagaimanakah penghitungan PPh 21 sepanjang tahun berjalan?

Ilustrasi
86
Jawaban :
(PTKP)
5%x50,000,000 2,500,000
15%x2,800,000 420,000 Rp2,920,000.00
Pajakterutangperbulanketikatidakmemiliki NPWP Rp292,000.00

Ilustrasi
87
Jawaban :
PPh dipotong selama Januari – September Rp 292.000,00
PPh lebih bayar untuk dikompensasikan
= 9 x (292.000 – 243.333,33) (Rp 438.000,00)
PPh yang seharusnya dipotong di Oktober Rp 243.333,33
Kompensasi (Rp 243.333,33)
PPh dipotong di Oktober Rp 0,00
PPh yang seharusnya dipotong di Oktober Rp 243.333,33
Kompensasi (Rp 194.666,67)
PPh dipotong di November Rp 48.666,67
PPh dipotong di Desember Rp 243.333,33

Pola Pembayaran
Penghasilan
di Akhir
Masa Kerja
Diterima
Sekaligus
Pesangon Pensiun
Diterima
Berkala
Dana
Pensiun
Dialihkan ke
Anuitas
Seumur
Hidup
88

Penghasilan di Akhir Masa Kerja
Dibayarkan Sekaligus
89
Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat
berbentuk pesangon, manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau
Jaminan Hari Tua.
Pemotongan pajak penghasilan bersifat final.
Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali
pembayaran sepanjang maksimal dua tahun kalender, dan dikenai
tarif yang berlaku khusus.
Atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya,
pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif
umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan
(Pesangon: PP No. 68 Tahun 2009)
90
No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif
1 0 s/d Rp 50.000.00,00 0%
2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp
100.000.000,00
5%
3 Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp
500.000.000,00
15%
4 Di atas Rp 500.000.000,00 25%
Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

Ilustrasi
(Pesangon Diterima Sekaligus)
91
Abiyasa (berstatus menikah dan memiliki dua anak) merupakan
seorang manajer pemasaran di suatu perusahaan dan telah mengabdi
semenjak perusahaan berdiri. Di akhir bulan Maret 2012, Abiyasa
memasuki masa pensiun, dan atas pengabdiannya perusahaan hendak
membayarkan uang pesangon secara sekaligus, sebesar 40 kali gaji
pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Februari,
Abiyasa menerima penghasilan bruto senilai Rp 10.130.000,00 yang di
dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan
oleh perusahaan masing – masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok.
Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2013,
bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifatnya?

Ilustrasi
(Pesangon Diterima Sekaligus)
92
Jawaban:
Jurnal Beban pesangon 400.000.000
Utang PPh final 47.500.000
Kas 352.500.000
Penghasilanbruto Rp10,130,000.00
IuranJKKdibayarkanperusahaan(1/ 101.3x10,130,000) (Rp100,000.00)
IuranJKMdibayarkanperusahaan(0.3/ 101.3x10,160,000) (Rp30,000.00)
Gaji pokok Rp10,000,000.00
Pesangondibayarkan Rp400,000,000.00
Pajakterutang
0%x50,000,000 Rp0.00
5%x50,000,000 Rp2,500,000.00
15%x300,000,000 Rp45,000,000.00 Rp47,500,000.00
Pengenaanpajakbersifatfinal.

(Manfaat Pensiun, THT, JHT: PP No. 68 Tahun 2009)
93
1 0 s/d Rp 50.000.00,00 0%
2 Di atas Rp 50.000.000,00 5%
Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

Ilustrasi
(Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus)
94
Bhisma (berstatus menikah dan memiliki seorang anak)
merupakan seorang direktur keuangan di suatu perusahaan yang
bergerak di industri strategis. Di akhir bulan November 2012, Bhisma
mengajukan permohonan pensiun dini karena hendak mendirikan usaha
pribadi sesuai keinginan masa kecilnya. Mempertimbangkan dedikasinya,
CEO perusahaan menyetujui permohonan Bhisma dan perusahaan akan
membayarkan uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai Rp
475.000.000,00. Berhubung likuiditas perusahaan tidak terlalu baik, maka
manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam empat termin, masing
masing senilai Rp 25.000.000,00 di November 2012, Rp 50.000.000,00 di
April 2013, Rp 250.000.000,00 di Mei 2014, serta sisanya di Desember
2014. Bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran
manfaat pensiun tersebut dan berikut sifatnya?

Ilustrasi
(Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus)
95
Jawaban:
Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif Sifat
Novemb
er ’12
25.000.000 0% x 25.000.000
= 0
25.000.000 Final
April ’13 50.000.000 0% x 25.000.000
+ 5% x 25.000.000
= 1.250.000
75.000.000 Final
Mei ’14 250.000.000 5% x 250.000.000
= 12.500.000
325.000.000 Final
Desemb
er ‘14
150.000.000 5% x 50.000.000
+ 15% x 100.000.000
=17.500.000
475.000.000 Tidak Final

Pensiun Diterima Berkala
96
Bila waktu pensiun sudah dapat
diketahui dengan pasti pada awal
tahun.
PPh terutang dihitung berdasarkan
PKP yang akan diperoleh sebeum
pensiun.
Bila waktu pensiun belum diketahui
secara pasti saat penghitungan PPh
awal tahun.
Penghitungan PPh terutang didasarkan
pada perkiraan penghasilan netto yang
disetahunkan. Jika terjadi kelebihan
pemotongan, maka kelebihan tersebut
harus dikembalikan oleh pemberi kerja.
Sistematika penghitungan identik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya
jabatan ditetapkan maksimal Rp 200.000,00 per bulan atau Rp 2.400.000,00 per
tahun.
Tarif yang berlaku merupakan tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

Ilustrasi
(Pensiun Diterima Berkala)
97
Gajah Mada berstatus kawin dengan 3 orang anak
yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai
tetap pada suatu perusahaan dengan gaji sebulan sebesar
Rp 5.500.000,00. Gajah Mada setiap bulan membayar iuran
pensiun sebesar Rp 275.000,00 ke dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu. Berdasarkan
ketentuan yang berlaku di perusahaan, terhitung mulai 1 Juni
2012, Gajah Mada akan memasuki masa pensiun.
Bagaimanakah penghitungan pemotongan PPh 21 oleh
perusahaan selama sisa masa kerja tersebut?

Ilustrasi
(Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Saat Masih Aktif
98
Jawaban:Gaji pokok 5,500,000
PenghasilannettoJanuari -Mei 24,750,000
(PTKP)
PajakterutangJanuari -Mei
5%x3,630,000 181,500 Rp181,500.00

Ilustrasi
(Pensiun Diterima Berkala)
99
Gajah Mada, sebagaimana dideskripsikan dalam
Ilustrasi 3A.22, mulai bulan Juni 2012 benar – benar pensiun
dari pekerjaannya dan memperoleh uang pensiun dari dana
Pensiun sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Bagaimanakah
penghitungan pajak terutang sebagaimana dilakukan oleh
pihak dana pensiun atas uang pensiun tersebut di tahun
2012 dan tahun berikutnya?

Ilustrasi
(Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Tahun Pertama
100
Jawaban:
Penghitungan 2012
Penghasilanpensiun 2,750,000
(Biayajabatan) (137,500) (137,500)
PenghasilannettoJuni -Desember 18,287,500
PenghasilannettoJanuari -Mei di perusahaan 24,750,000
PenghasilannettoJanuari -Desember 43,037,500
(PTKP)
5%x21,917,000 1,095,850 Rp1,095,850.00
PajakyangtelahdipotongJanuari -Mei (Rp181,500.00)
PajakterutangJuni -Desember Rp914,350.00
PajakterutangperbulandipotongDanapensiun Rp130,621.43

Ilustrasi
(Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Tahun
Kedua dan Seterusnya
101
Jawaban: Penghitungan 2013, dan seterusnya.
Penghasilanpensiun 2,750,000
(Biayajabatan) (137,500) (137,500)
(PTKP)
5%x10,230,000 511,500 Rp511,500.00
PajakterutangperbulandipotongDanapensiun Rp42,625.00

(Pengalihan ke Anuitas Seumur Hidup:
Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)
102
1 0 s/d Rp 25.000.00,00 0%
2 Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 5%
3 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp
100.000.000,00
10%
4 Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp
200.000.000,00
15%
5 Di atas Rp 200.000.000,00 25%
Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi
PTKP

Pola Pembayaran
Penghas
ilan
Pegawai
Tidak
Tetap
dan
Tenaga
Kerja
Lepas
Upah
Harian
Upah
Satuan
Upah
Boronga
n
Upah
Harian
yang
Dibayark
an
Bulanan
103

• Upah dikonversikan ke dalam upah harian yang
ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait.
• Atas upah harian hasil konversi, dikenakan
ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian.
Upah Harian, Satuan, Borongan
• Upah disetahunkan.
• Upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh
PKP.
• Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).
Upah Harian yang Dibayarkan Bulanan
104

Penghitungan Teknis
(Upah Harian, Satuan, Borongan)
Upah Harian/ Upah
Hasil Konversi
Penghasilan
kumulatif per
bulan < Rp
1.320.000,00
Penghasilan harian
< Rp 150.000,00
Tidak dikenai pajak
Penghasilan harian
> Rp 150.000,00
DPP = Penghasilan
yang melebihi Rp
150.000,00
Tarif berlaku adalah
tarif lapis pertama
(5%)
Penghasilan
kumulatif per
bulan > Rp
1.320.000,00
DPP = Penghasilan
harian – PTKP
harian
tarif lapis pertama
(5%)
Penghasilan
kumulatif per
bulan > Rp
6.000.000,00
DPP = Penghasilan
disetahunkan - PTKP
tarif progresif pasal
17.
105

Ilustrasi
(Upah Harian)
106
Tunggul Ametung (berstatus menikah dan
belum memiliki anak) selama bulan Januari 2012
bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu
perusahaan selama 15 hari dan menerima upah
harian sebesar Rp 180.000,00. Berapakah besar
PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan
sepanjang hari – hari pelaksanaan pekerjaan oleh
Tunggul Ametung?

Ilustrasi
(Upah Harian)
107
Jawaban :
Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif Rp
1.320.000,00
= 1.320.000/ 180.000
= 7,33 hari
a. Penghitungan di hari ke – 1 s/ d hari ke – 7
DPP = 180.000 – 150.000
= 30.000
PPh dipotong per hari = 5% x 30.000
= Rp 1.500,00
b. Penghitungan di hari ke – 8
Penghasilan selama 8 hari = 1.440.000
PTKP selama 8 hari = 8 x (15.840.000/ 360)
= 352.000

Jawaban :
b. Penghitungan di hari ke – 8
DPP = 1.440.000 – 352.000
= 1.088.000
PPh terutang s/ d hari ke – 8 = 5% x 1.088.000
= Rp 54.400,00
PPh yang telah dipotong s/ d hari ke – 7 = 7 x 1.500
= Rp 10.500,00
PPh dipotong di hari ke – 8 = 54.400 – 10.500
= Rp 43.900,00
c. Penghitungan di hari ke – 9 dan seterusnya
DPP = 180.000 – (17.160.000/ 360)
= 132.333,33
PPh dipotong per hari= 5% x 132.333,33
= Rp 6.616,65
Ilustrasi
(Upah Harian)
108

Dursasana (berstatus lajang) bekerja secara tidak
tetap sebagai pengecat rangka sepeda dengan menerima
upah satuan. Upah senilai Rp 22.500,00 untuk setiap rangka
sepeda yang dibayarkan setiap dua pekan (12 hari kerja).
Secara rata – rata untuk setiap periodenya Dursasana dapat
mengecat 100 rangka sepeda. Berapakah besar PPh 21
yang seharusnya dikenakan setiap periode pembayaran
upah? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?
Jawaban :
Upah per periode (100 x 22.500) Rp 2.250.000,00 Jurnal
Upah per hari Rp 187.500,00 Beban
gaji 2.250.000
DPP = 187.500 - (15.840.000/ 360) Utang PPh 21
86.100
Ilustrasi
(Upah Satuan)
109

Citraksa adalah tukang bangunan serba bisa yang sedang mengerjakan
pembersihan gorong – gorong dengan sistem borongan. Atas pekerjaaan
tersebut, warga akan membayar Citraksa sebesar Rp 950.000, di mana
diperkirakan pekerjaan akan selesai dalam waktu 5 hari. Berapakah besar PPh 21
yang seharusnya dikenakan atas pekerjaan borongan tersebut? Bagaimana
Jawaban: Upah per periode Rp 950.000,00
Upah per hari Rp 190.000,00
DPP = 190.000 - 150.000
= 40.000
PPh 21 = 5% x 5 x 40.000
= Rp 10.000,00
Jurnal Beban gaji 950.000
Utang PPh 21 10.000
Kas 940.000
Ilustrasi
(Upah Borongan)
110

Aswatama bekerja sebagai pegawai tidak tetap yang
mengerjakan penyolderan sirkuit elektronik bagi suatu perusahaan.
Selama bulan Januari 2012, Aswatama bekerja selama 18 hari dengan
upah harian sebesar Rp 135.000,00 yang dibayarkan secara bulanan.
Jika Aswatama berstatus menikah dengan seorang anak, berapakah
besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadapnya?
Ilustrasi
(Upah Harian Dibayarkan Bulanan)
111

Jawaban :
Upah selama Januari (18 x 135.000) Rp
2.430.000,00
Penghasilan netto setahun Rp 29.160.000,00
PTKP:
WP sendiri Rp 15.840.000,00
Status kawin Rp 1.320.000,00
Tanggungan satu anak Rp 1.320.000,00 (Rp
18.480.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Rp 10.680.000,00
Pajak terutang setahun Rp 534.000,00
Pajak terutang per bulan Rp 44.500,00
Ilustrasi 3A.27
(Upah Harian Dibayarkan Bulanan)
112

Penghasilan
Bukan Pegawai
Bersifat
Berkesinambungan
Memiliki NPWP
dan
berpenghasilan
hanya dari satu
pemberi kerja.
DPP = 50% x
Penghasilan
bruto – PTKP
Bulanan
Berpenghasilan
lebih dari satu
pemberi kerja.
DPP = 50% x
Penghasilan
bruto
Bersifat Tidak
Berkesinambungan
DPP = 50% x
Penghasilan
bruto
113
Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.
WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

Ketentuan Khusus (1)
114
Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang
lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka:
Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Upah pegawai
dipekerjakan
Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan
material atau barang, maka:
Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Nilai material atau barang

Ketentuan Khusus (1)
115
Atas dokter yang melakukan praktik di RS atau klinik, maka:
Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran dari pasien sebelum
dikurangi biaya dan bagi hasil oleh RS atau klinik.
Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai
yang telah menikah wajib diserahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi
surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga.

Bima Sp.Og. merupakan seorang dokter yang hanya membuka
praktik di klinik milik suatu LSM dengan memperoleh penghasilan setiap
bulan berdasar prinsip bagi hasil berdasar proporsi 85% : 15%. Bima
Sp.Og. telah memiliki NPWP dan di tahun 2012 menerima bagi hasil dari
klinik sebagai berikut.
Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas
penghasilan
Yang diterima oleh Bima Sp.Og.?
Ilustrasi
(Penghasilan Berkesinambungan: Satu Sumber Penghasilan)
116
Periode
Bagi Hasil
Diterima
Jan 46,750,000
Feb 38,250,000
Mar 41,225,000
Apr 45,475,000
Mei 45,900,000
Jun 41,650,000
Jul 44,625,000
Aug 39,950,000
Sep 36,550,000
Okt 43,775,000
Nov 39,525,000
Des 48,875,000

Jawaban :
Ilustrasi
117
Periode
Bagi Hasil
Diterima
PenghasilanBruto
(100/ 85xBagi Hasil)
50%Penghasilan
Bruto
PTKP PKP
Jan 46,750,000 55,000,000 27,500,000 1,320,000 26,180,000
Feb 38,250,000 45,000,000 22,500,000 1,320,000 21,180,000
Mar 41,225,000 48,500,000 24,250,000 1,320,000 2,640,000
20,290,000
Apr 45,475,000 53,500,000 26,750,000 1,320,000 25,430,000
Mei 45,900,000 54,000,000 27,000,000 1,320,000 25,680,000
Jun 41,650,000 49,000,000 24,500,000 1,320,000 23,180,000
Jul 44,625,000 52,500,000 26,250,000 1,320,000 24,930,000
Aug 39,950,000 47,000,000 23,500,000 1,320,000 22,180,000
Sep 36,550,000 43,000,000 21,500,000 1,320,000 20,180,000
Okt 43,775,000 51,500,000 25,750,000 1,320,000 24,430,000
Nov 39,525,000 46,500,000 23,250,000 1,320,000 13,700,000
8,230,000
Des 48,875,000 57,500,000 28,750,000 1,320,000 27,430,000
Total 512,550,000 603,000,000 301,500,000 15,840,000 285,660,000

Jawaban :
Ilustrasi
118
Periode PKP PKPKumulatif Tarif PPhTerutang
Jan 26,180,000 26,180,000 5% 1,309,000
Feb 21,180,000 47,360,000 5% 1,059,000
Mar 2,640,000 50,000,000 5% 132,000
20,290,000 70,290,00015% 3,043,500
Apr 25,430,000 95,720,00015% 3,814,500
Mei 25,680,000 121,400,00015% 3,852,000
Jun 23,180,000 144,580,00015% 3,477,000
Jul 24,930,000 169,510,00015% 3,739,500
Aug 22,180,000 191,690,00015% 3,327,000
Sep 20,180,000 211,870,00015% 3,027,000
Okt 24,430,000 236,300,00015% 3,664,500
Nov 13,700,000 250,000,00015% 2,055,000
8,230,000 258,230,00025% 2,057,500
Des 27,430,000 285,660,00025% 6,857,500
Total 285,660,000 41,415,000

Bratasena merupakan seorang pelukis lepas yang memajang hasil
karyanya di galeri seni klasik dan galeri seni kontemporer untuk diperjualbelikan.
Atas setiap lukisan yang terjual, Bratasena akan menerima permbayaran tunai di
bulan berikutnya. Selama tahun 2012, Bratasena menerima penghasilan dari
galeri seni kontemporer dengan rincian sebagai berikut.
Bratasena telah menikah dengan memiliki dua anak,
serta masih belum terdaftar sebagai wajib pajak di
KPP tempat domisilinya. Bagaimanakah perlakuan
perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh
Bratasena dari galeri seni kontemporer?
Ilustrasi
(Penghasilan Berkesinambungan: Beberapa Sumber Penghasilan, Tanpa NPWP)
119
Periode Penghasilan
Jan 17,000,000
Feb 15,500,000
Mar 16,750,000
Apr 19,000,000
Mei 14,500,000
Jun 13,250,000
Jul 16,000,000
Aug 15,250,000
Sep 13,000,000
Okt 18,000,000
Nov 18,500,000
Des 20,000,000

Jawaban :
Ilustrasi
(Penghasilan Berkesinambungan: Beberapa Sumber Penghasilan, Tanpa NPWP)
120
Periode PenghasilanBruto
50%xPenghasilan
Bruto(DPP)
DPPKumulatif Tarif
Tarif
Tanpa
PPhTerutang
Jan 17,000,000 8,500,000 8,500,000 5% 120% 510,000
Feb 15,500,000 7,750,000 16,250,000 5% 120% 465,000
Mar 16,750,000 8,375,000 24,625,000 5% 120% 502,500
Apr 19,000,000 9,500,000 34,125,000 5% 120% 570,000
Mei 14,500,000 7,250,000 41,375,000 5% 120% 435,000
Jun 13,250,000 6,625,000 48,000,000 5% 120% 397,500
Jul 16,000,000 2,000,000 50,000,000 5% 120% 120,000
6,000,000 56,000,00015% 120% 1,080,000
Aug 15,250,000 7,625,000 63,625,00015% 120% 1,372,500
Sep 13,000,000 6,500,000 70,125,00015% 120% 1,170,000
Okt 18,000,000 9,000,000 79,125,00015% 120% 1,620,000
Nov 18,500,000 9,250,000 88,375,00015% 120% 1,665,000
Des 20,000,000 10,000,000 98,375,00015% 120% 1,800,000
Total 196,750,000 98,375,000 11,707,500

Permadi merupakan seorang praktisi sekaligus pengamat lepas. Secara
khusus, dia mendalami ilmu ekonomi yang terkait dengan aspek demografi, mulai
dari teori kependudukan dasar hingga realita trend perkembangan kependudukan di
berbagai belahan dunia. Atas pengetahuannya tersebut, Permadi diundang sebagai
pembicara dua rangkaian pelatihan pegawai Dispendukcapil tingkat provinsi selama
tiga bulan penuh di tahun 2012 dengan honorarium masing – masing Rp
95.000.000,00 dan Rp 115.000.000,00. Berapakah pajak terutang atas penghasilan
Permadi?
Jawaban :
PPh terutang pelatihan 1 = 5% x 50% x 95.000.000
= Rp 2.375.000,00
PPh terutang pelatihan 2 =5% x (50% x100.000.000) + 15% x (50% x 15.000.000)
= Rp 2.875.000,00
Ilustrasi
(Penghasilan Tidak Berkesinambungan)
121

Abilawa merupakan seorang penyedia jasa penerjemahan yang
kerap melayani segmen perusahaan berskala kecil dan menengah yang
memiliki hubungan bisnis dengan pelaku pasar luar negeri. Di bulan Februari
2012, suatu perusahaan perseorangan meminta jasa Abilawa untuk
menerjemahkan, mengetik dan mencetak 1.000 lembar dokumen rencana
pengembangan bisnis demi keperluan pengajuan diri sebagai mitra ekspor
suatu perusahaan multinasional. Abilawa meminta pembayaran sejumlah Rp
15.000.000,00, telah termasuk di dalamnya honor dua orang asisten pengetik
sebesar Rp 1.000.000,00 dan biaya pembelian kertas cetak khusus sebesar
Rp 500.000,00.
a. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Abilawa jika ia
dapat menyerahkan dokumen pemesanan kertas cetak khusus
dan bukti pembayaran honor asisten?
b. Bagaimana jika dokumen dimaksud tidak dapat disediakan
Abilawa?
c. Bagaimana jika Abilawa ternyata belum memiliki NPWP?
Ilustrasi
(Penghasilan Tidak Berkesinambungan: Mempekerjakan Karyawan &
Menyerahkan Barang)
122

Jawaban :
a. PPh terutang = 5% x 50% x (15.000.000 – (2 x 1.000.000) – 500.000)
= 5% x 50% x 12.500.000
= Rp 312.500,00
b. PPh terutang = 5% x 50% x 15.000.000
= Rp 375.000,00
c. Jika terdapat dokumen pendukung, PPh terutang
= 120% x 312.500
= Rp 375.000,00
Jika tidak terdapat dokumen pendukung, PPh terutang
= 120% x 375.000
= Rp 450.000,00
Ilustrasi
(Penghasilan Tidak Berkesinambungan:
Mempekerjakan Karyawan & Menyerahkan Barang)
123

124
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =
Jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan
tidak dipecah
Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17
Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.
WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20%
lebih tinggi.

Batara merupakan seorang mahasiswa yang mengikuti kejuaraan catur
terbuka yang diselenggarakan oleh PB Percasi di tingkat nasional. Kejuaraan
tersebut diikuti oleh pecatur terbaik dari setiap daerah, sehingga PB Percasi
memberikan penggantian biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi berdasar
prinsip at cost. Selama kejuaraan, Batara melakukan pengeluaran untuk ketiga
pos biaya masing – masing Rp 2.250.000,00, Rp 1.000.000,00, dan Rp
500.000,00. PB Percasi melakukan penggantian di akhir kegiatan, bersamaan
dengan pemberian hadiah Rp 50.000.000,00 atas raihan Batara sebagai juara
pertama. Berapakah pajak penghasilan yang terutang oleh Batara?
Jawaban :
PPh terutang = 5% x 50.000.000 + 15% x (2.250.000 + 1.000.000 + 500.000)
= 2.500.000 + 562.500
= Rp 3.062.500,00
Ilustrasi
(Peserta Kegiatan)
125

Bentuk Pembayaran
Penerima
Penghasilan Lain
Jasa Produksi,
Tantiem,
Gratifikasi
Diterima Mantan
Pegawai
Honorarium
Komisaris Non
Perangkap
Jabatan
Penarikan Dana
Pensiun oleh
Pegawai Aktif
126

127
Tarif yang berlaku merupakan tarif umum sesuai
ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan
jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang
diterima selama satu tahun kalender.

Dewabrata merupakan seorang mantan pegawai dari suatu perusahaan
perikanan nasional yang baru saja pensiun dari pekerjaannya di bulan April 2012.
Atas pensiunnya Dewabrata, perusahaan berencana memberikan pembayaran
tantiem senilai Ro 275.000.000,00 di bulan Juni 2012. Berapakah besar PPh 21
yang seharusnya dikenakan terhadap Dewabrata atas penghasilan tersebut?
Bagaimana penjurnalan oleh perusahaan?
Jawaban :
Pajak terutang = 5% x 50.000.000+ 15% x 200.000.000+ 25% x 25.000.000
= 2.500.000 + 30.000.000 + 6.250.000
= Rp 38.750.000,00
Jurnal Beban tantiem 275.000.000
Utang PPh 21 38.750.000
Kas 236.250.000
Ilustrasi
(Penghasilan Diterima Mantan Pegawai)
128

Puntadewa merupakan seorang komisaris independen
di suatu perusahaan ekspedisi, tanpa melakukan rangkap
jabatan. Perusahaan membayarkan honorarium kepada
setiap komisarisnya secara periodik per kuartal dengan
nominal tetap senilai Rp 135.000.000,00. Berapakah besar
PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa
atas penghasilan tersebut?
Ilustrasi
(Honorarium Komisaris)
129

Jawaban :
Ilustrasi
(Honorarium Komisaris)
130
Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif
Kuartal I 135.000.000 5% x 50.000.000 + 15% x
85.000.000
= 15.250.000
135.000.0
00
Kuartal II 135.000.000 15% x 115.000.000 + 25% x
20.000.000
= 22.250.000
270.000.0
00
Kuartal III 135.000.000 25% x 135.000.000
= 33.750.000
405.000.0
00
Kuartal IV 135.000.000 25% x 95.000.000 + 30% x
40.000.000
=35.750.000
540.000.0
00

Samiaji bekerja sebagai pegawai tetap bagi suatu perusahaan
katering, dengan menerima penghasilan bulanan yang terdiri atas gaji
pokok senilai Rp 4.000.000,00 dan tunjangan pendidikan anak senilai Rp
500.000,00 per bulan. Samiaji mengikuti program pensiun sejak pertama
kali bekerja di perusahaan, dan di tahun 2012 ia membayarkan iuran
dana pensiun senilai Rp 535.000,00 per bulan.
Samiaji berstatus belum menikah, namun berencana untuk
menyelenggarakan pesta pernikahan di bulan Mei 2012. Atas keperluan
tersebut, Samiaji melakukan penarikan dana pensiun yang telah
disetorkannya masing – masing senilai Rp 10.000.000,00 di Bulan
Januari, Rp 12.500.000,00 di Bulan Februari, Rp 17.500.000,00 di Bulan
Maret, dan Rp 25.000.000,00 di Bulan April. Berapakah besar PPh 21
yang seharusnya dikenakan terhadap Samiaji atas penarikan tersebut?
Ilustrasi
(Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)
131

Jawaban :
Ilustrasi
(Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)
132
Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif
Januari 10.000.000 5% x 10.000.000
= 500.000
10.000.000
Februari 12.500.000 5% x 12.500.000
= 625.000
22.500.000
Maret 17.500.000 5% x 17.500.000
= 875.000
40.000.000
April 25.000.000 5% x 10.000.000 + 15% x 15.000.000
=2.750.000
65.000.000

PPh 21 Terkait APBN/ APBD
Penggunaa
n APBN/
APBD, PPh
21
Dipotong
Bendahara
wan
Penggajian
PNS
Berstatus
Tetap.
Penggajian
Tenaga
Honorer,
Wiyata
Bakti, dan
Pegawai
Tidak
Tetap Lain.
Remunera
si kepada
bukan
pegawai
yang
dimanfaatk
an
jasanya.
Kompensa
si bagi
peserta
kegiatan,
perlombaa
n, dan
sejenisnya.
133

Pola Pembayaran
Penghasilan
Dibebankan
ke APBN/
APBD
Bersifat
Tetap dan
Teratur
DPP =
Penghasilan
Netto - PTKP
Berlaku tarif
umum Pasal
17 Ayat (1)
Huruf (a)
Bersifat
Tidak Tetap
dan Tidak
Teratur
DPP =
Penghasilan
Bruto
Berlaku tarif
khusus,
bersifat final.
134
Biaya perjalanan dinas bukan merupakan
penghasilan.

Tarif Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur
(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)
15% dari Penghasilan bruto, atas:
Penghasilan bagi PNS Gol. IV, Perwira Menengah & Tinggi
TNI/ Polri, berikut pensiunannya.
Penghasilan bagi PNS Gol. III, Perwira Pertama TNI/ Polri,
berikut pensiunannya.
Penghasilan bagi PNS Gol. I & II, Tamtama & Bintara TNI/
Polri, berikut pensiunannya.
135

Ilustrasi
(Penghasilan Tetap dan Teratur)
136
Kolonel Narada (berstatus menikah dengan dua anak)
merupakan perwira menengah di lingkungan TNI Angkatan Udara. Setiap
bulan, ia menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp
4.450.000,00, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan
anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, tunjangan jabatan sebesar Rp
1.350.000,00, dan tunjangan beras sebesar Rp 425.000,00. Kolonel
Narada mengikuti pula program pensiun dengan iuran bulanan sebesar
4,75% dari gaji pokok. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas
penghasilan Kolonel Narada? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi
kerja?

Ilustrasi
(Penghasilan Tetap dan Teratur)
137
Jawaban :
Beban tunjangan 2.160.000
Kas 4.635.183
Tunjanganistri 275,000
Tunjangananak 110,000
Tunjanganjabatan 1,350,000
Tunjanganberas 425,000
(Iurandanapensiunyangdibayarsendiri) (130,625) (376,125)
(PTKP)
5%x34,606,000 1,730,300 Rp1,730,300.00

Ilustrasi
(Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur)
138
Ismaya (berstatus menikah dengan tiga anak) merupakan seorang PNS
golongan IV B dan eselon II. Ismaya diberikan penugasan sampingan untuk
memberikan materi dalam tiga rangkaian pelatihan mengenai akuntabilitas
pelaksanaan fungsi keuangan SKPD terhadap SKPD – SKPD lain. Atas tugas
tersebut, Ismaya menerima honor sebesar Rp 3.000.000,00 per pelatihan
Bagaimanakah perlakuan PPh 21 atas penghasilan Ismaya? Bagaimana
Jawaban :
PPh terutang = 15% x 3 x 3.000.000
= Rp 1.350.000,00
Pemotongan atas honor bersifat final.
Jurnal Beban honor 9.000.000
Utang PPh final 1.350.000
Kas 7.650.000

Pencatatan Transaksi PPh 21
 Pembayaran Imbalan oleh Pemberi Kerja
 Jumlah yang ditanggung pemberi kerja
 Menambah beban gaji.
 Jumlah yang ditanggung pegawai
 Mengurangi kas yang diterima pegawai.
 Jumlah komitmen pada pihak lain
 Diakui sebagai utang (misal pajak, iuran pensiun, dan
asuransi).
139

PT. Awangga membayarkan gaji bruto sebesar Rp 3.500.000,00,
dengan iuran pensiun sebesar Rp 65.000,00 dan PPh 21 sebesar Rp
42.250,00. Bagaimanakah PT. Awangga melakukan penjurnalan jika:
a. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan.
b. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai.
c. Iuran pensiun ditanggung oleh pegawai, namun dan dibayarkan
oleh perusahaan.
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun)
140

Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun)
141
a. Bebangaji 3,500,000
Bebantunjanganiuranpensiun 65,000
Kas 3,457,750
Utangiuranpensiun 65,000
UtangPPh21 42,250
b. Bebangaji 3,500,000
Kas 3,457,750
UtangPPh21 42,250
c. Bebangaji 3,500,000
Kas 3,392,750
UtangPPh21 42,250

Fa. Wirata membayarkan gaji bruto sebesar Rp 2.275.000,00 dan iuran
pensiun sebesar Rp 35.000,00, dengan PPh 21 sebesar Rp 21.450,00. Pegawai
membayar sendiri asuransi kecelakaan dan kematian, masing – masing sebesar Rp
15.000,00 dan Rp 17.500,00 melalui perusahaan. Bagaimanakah Fa. Wirata
melakukan penjurnalan?
Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Iuran Asuransi)
142
Bebangaji 2,275,000
Kas 2,221,050
UtangPPh21 21,450
Utangasuransi kecelakaan 15,000
Utangasuransi kematian 17,500

PT. Saptarengga melakukan pembayaran yang bersifat tidak
berkesinambungan bagi akturaris yang secara insidental dipekerjakan oleh
perusahaan. Pembayaran diberikan dalam bentuk honorarium sebesar Rp
17.500.000,00. Bagaimanakah Perusahaan melakukan penjurnalan?
Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Imbalan Tidak Berkesinambungan)
143
PPh21yangdipotong :5%x5%x17.500.000
:Rp437.500,00
Pencatatan
Bebangaji 17,500,000
Kas 17,062,500
UtangPPh21 437,500

Aradea memiliki gaji pokok sebesar Rp 4.550.000,00. Iuran
pensiun yang dibayar sendiri dan dibayar perusahaan masing –
masing sebesar Rp 55.000,00 dan Rp 95.000,00. Perusahaan
mengikutkan program asuransi kematian, kecelakaan, dan JHT
masing – masing sebesar 0,5%, 0,3 % dan 3,7% dari gaji pokok.
Iuran JHT yang dibayar pegawai melalui perusahaan sebesar 2%
dari gaji pokok. Pajak untuk bulan tersebut adalah Rp 33.950.
Bagaimanakah penjurnalan dilakukan?
Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Iuran Jamsostek)
144
Bebangaji 4,550,000
Bebantunjanganasuransi JKM 22,750
Bebantunjanganasuransi JKK 13,650
Bebantunjanganasuransi JHT 168,350
Kas 4,370,050
Utangasuransi JKM 22,750
Utangasuransi JKK 13,650
Utangasuransi JKK 259,350
UtangPPh21 33,950

145
Landasan Hukum:
Pasal 26 UU PPh

Definisi
146
Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal
dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP
luar negeri selain BUT.
Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri
orang pribadi atau WP organisasi internasional.
Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui
pemenuhan sendiri oleh WP atau pemotongan
oleh pemberi penghasilan.
Cara Pemenuhan

147
Badan
Pemerintah.
Subjek pajak
dalam negeri.
Penyelenggara
kegiatan.
Bentuk Usaha
Tetap.
Perwakilan
perusahaan luar
negeri.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan
148
PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara
akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan
diperolehnya penghasilan.
Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling
lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah saat
terutang.
Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT Masa paling
lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Atas PPh 26 yang dipenuhi sendiri, wajib disetorkan
paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak
atau bagian tahun pajak berakhir.

Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1)
• Dividen
• Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain
terkait pengembalian utang.
• Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait
penggunaan harta.
• Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan,
atau kegiatan.
• Hadiah dan penghargaan.
• Pensiun dan pembayaran berkala lain.
• Premi swap dan transaksi lindung nilai lain.
• Keuntungan atas pembebasan utang.
20% dari jumlah bruto, dan bersifat
final, atas:
149

Friedrich merupakan seorang seorang pengusaha yang memiliki
kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah.
Selama 2012, Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok
pinjaman tertimbang sebesar $ 2.000.000 dan tingkat bunga rata – rata 6,5% p.a.
Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp 9.100,00/ $.
Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur
Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur?
Jawaban :
Pajak terutang = 20% x (6,5% x 2.000.000 x 9.100)
= 20% x 1.183.000.000
= Rp 236.600.000,00
Jurnal Beban bunga 1.183.000.000
Utang PPh 26 236.600.000
Kas 946.400.000
Ilustrasi
150

Barbarossa merupakan seorang dokter
berkewarganegaraan asing yang selama periode Januari –
Maret 2012 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa
pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri.
Barbarossa menerima pembayaran senilai $ 22.750 yang
dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang
berlaku di awal januari adalah Rp 9.350,00/ $. Berapakah
total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas
penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh
pemberi kerja?
Jawaban :
Pajak terutang = 20% x (22.750 x 9.350)
= 20% x 212.712.500
= Rp 42.542.500,00
Ilustrasi
151

Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2)
• Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh
Pasal 4 Ayat (2).
• Premi asuransi dan premi reasuransi kepada
perusahaan asuransi luar negeri.
• Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di
tax haven country yang berhubungan istimewa dengan
badan atau BUT di Indonesia.
20% dari perkiraan penghasilan netto, dan
bersifat final, atas:
• Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap.
• Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut
ditanamkan kembali di Indonesia.
20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat
final, atas:
152

Perkiraan Penghasilan Netto
Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan
asuransi luar negeri.
• Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri
• Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x Premi
• Atas premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan
asuransi luar negeri
• Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negerikepada
perusahaan asuransi luar negeri
Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax
haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau
BUT di Indonesia.
• Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual
153

Von Bleucher merupakan seorang direktur pemasaran WNA bagi
perusahaan leasing internasional yang didirikan dan bertempatkedudukan
di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia,
Von Bleucher merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya
selama masa adaptasi terhadap iklim tropis. Atas keperluan tersebut, Von
Bleucher mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan
asuransi di negara asalnya dengan nilai premi $ 650 per tahun. Kurs KMK
yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp 9.300,00/ $.
Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap
perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika:
a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri.
b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di
Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan
asuransi luar negeri.
Ilustrasi
154

Jawaban :
a. Pajak terutang = 20% x (50% x 650 x 9.300)
= 20% x 3.022.500
= Rp 604.500,00
b. Pajak terutang = 20% x (10% x 650 x 9.300)
= 20% x 604.500
= Rp 120.900,00
Ilustrasi
155

PT. Universal merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu
perusahaan asing yang bergerak di bidang manufaktur barang – barang
kerajinan. Di tahun 2012, PT. Universal mencatatkan peredaran bruto
sebesar Rp 24.000.000.000,00 serta total biaya operasi dan non operasi
sesuai laporan finansial sebesar Rp 18.350.000,00. Atas pemeriksaan
ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai Rp
585.000.000,00. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada
perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong
terhadap penghasilan PT. Universal? Bagaimana PT. Universal
melakukan penjurnalan?
Ilustrasi
156

Jawaban :
Peredaran bruto Rp 24.000.000.000
Biaya operasi dan non operasi (Rp 18.350.000.000)
Koreksi fiskal positif Rp 585.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 6.235.000.000
Bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E
= 4.800.000.000/ 24.000.000 * 6.235.000.000
= Rp 1.247.000.000
PPh badan atas penghasilan BUT
= 50% x 25% x 1.247.000.000 + 25% x (6.235.000.000 -
1.247.000.000)
= 12,5% x 1.247.000.000 + 25% x 4.988.000.000
= 155.875.000 + 1.247.000.000
= Rp 1.402.875.000
Ilustrasi
157

Jawaban :
Penghasilan sebelum pajak Rp 6.235.000.000
PPh badan (Rp 1.402.875.000)
Penghasilan setelah pajak Rp 4.832.125.000
PPh 26 atas penghasilan setelah pajak
= 20% x 4.832.125.000
= Rp 966.425.000,00
Jurnal
Income Summary 5.650.000.000
Laba Ditahan 5.650.000.000
Beban pajak 2.369.300.000
Utang PPh 29 1.402.875.000
Utang PPh 26 966.425.000
Ilustrasi
158

Objek PPh 26 Bersifat Tidak Final
Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan,
penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa
dengan kegiatan BUT.
Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan
efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber
penghasilan.
Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang
berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT.
159

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
WP luar negeri dapat
dikenai pajak di
Indonesia sekaligus
di negara asal.
P3B mengatur
tarif dan hak
pemajakan,
sehingga
pengenaan
pajak hanya
satu kali.
Tarif PPh 26 menjadi
tidak berlaku ketika
terdapat P3B.
160

Zheng He merupakan warga negara China yang memiliki HAKI
yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan
HAKI Zheng He dan membayarkan royalti sebesar Rp 115.000.000,00
setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan
ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia
dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan
penjurnalan?
Jawaban :
Pajak terutang = 10% x 115.000.000
= 11.500.000
Jurnal oleh perusahaan
Beban royalti 115.000.000
Utang pajak 11.500.000
Kas 103.500.000
Ilustrasi
161

PPh Pasal 22 dan 23
Dwi Martani
Slide by: Jayu Pramudya dan Nia Paramita
Departemen Akuntansi FEUI

Sistematika
163
PPh 221.
PPh 232.

Landasan Hukum:
Pasal 22 UU PPh
PMK No. 154/ PMK.03/ 2010
PMK No. 253/ PMK.03/ 2008

Definisi
• Aktivitas pembayaran atas
penyerahan barang bagi institusi
pemerintah.
• Aktivitas impor barang.
• Aktivitas penjualan atau pembelian
barang di industri tertentu.
• Aktivitas penjualan barang sangat
mewah.
Merupakan pajak yang
dipungut atas:
165

Pemungut, Penyetor, dan Pelapor (1)
• Bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian
barang.
• Bendahara pengeluaran untuk mekanisme Uang
Persediaan (UP).
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat
penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) untuk
mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
Aktivitas Penyerahan Barang
• Bank Devisa
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Aktivitas Impor
166

Pemungut, Penyetor, dan Pelapor (2)
• Badan usaha yang ditunjuk Kepala KPP
untuk penjualan hasil produksi dalam negeri
di industri semen, kertas, baja, dan otomotif.
• Produsen atau importir BBM, gas, dan
pelumas untuk penjualan komoditas
tersebut.
• Industri atau eksportir yang ditunjuk Kepala
KPP untuk pembelian bahan keperluan di
sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,
dan perikanan.
Aktivitas di Industri Tertentu
167

Tarif Pajak (1)
Aktivitas Penyerahan Barang
• 1,5% dari harga pembelian.
Aktivitas Impor
• 2,5% dari nilai impor bagi pengguna Angka Pengenal
Impor (API).
• 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum,
dan tepung terigu.
• 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API.
• 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak
dikuasai.
• Nilai impor = CIF ditambah Bea Masuk dan pungutan lain.
168

Bendaharawan Negara dan Impor
 PPh 22 Dipungut Bendaharawan Negara
 Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan
pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran
pajak dimuka.
 PPN dan PPnBM tidak dicatat, namun bukti potongnya
dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak.
 PPh 22 Atas Impor
 Jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak
dibayar dimuka.
 Untuk Bea Masuk dan PPnBM menjadi penambah nilai
persediaan.
169

Ilustrasi
Koperasi Medang Kamulan menerima pembayaran dari Kantor Humas Pemprov
atas penyediaan furniture berbahan kayu jati senilai Rp 350.000.000,00.
Berapakah beban PPh 22 dan bagaimana pernjurnalannya (metode periodik)?
Jawaban :
Beban PPh 22 = 1,5% x 350.000.000
= Rp 5.250.000,00
Jurnal Koperasi Jurnal Humas Pemprov
Kas 344.750.000 Furniture 350.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 22 5.250.000 Kas 344.750.000
Penjualan 350.000.000 Utang PPh 22 5.250.000
170

CV. Pancala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan
barang sebesar Rp 220.000.000,00 termasuk PPN. Pengadaan barang
tersebut dikenai pemungutan PPh 22 sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan
atas barang tersebut adalah Rp 115.000.000,00. Bagaimanakah CV.
Pancala melakukan penjurnalan?
Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Bendaharawan Negara)
171
Piutangdagang 170,000,000
PajakdibayardimukaPPh22 30,000,000
Penjualan 200,000,000
Hargapokokpenjualan 115,000,000
Persediaan 115,000,000

Ilustrasi - (Impor)
PT. Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong Inc. yang
berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan API. Nilai
kontrak diketahui $ 10,000.00 berdasar ketentuan FOB shipping point. PT. Kutai
Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10%
dari kontrak pembelian, dengan biaya pengangkutan senilai $ 1,500.00. Adapun Bea
Masuk dan pungutan lain masing – masing adalah senilai 20% dan Rp 5.000.000,00.
Kurs yang ditetapkan oleh Menkeu adalah Rp 10.000,00/ $ sedangkan oleh BI Rp
9.500,00/ $. Berapakah besar beban PPh 22?
Jawaban :
172
Cost 10,000,000.00
Insurance(10%dari Cost) 1,000,000.00
Freight 1,500,000.00
CIF 12,500,000.00
BeaMasuk(20%dari CIF) 2,500,000.00
PungutanLain 5,000,000.00
DPPPPN 20,000,000.00
BebanPPh22(Tarif 5%dari nilai impor) 1,000,000.00

PT. Argabelah melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian $
36.000 (kurs KMK berlaku Rp 9.100/ $). Perusahaan membayar biaya
asuransi dan pengangkutan masing – masing sebesar 7,5% dan 5% dari
nilai pembelian. Bea Masuk sebesar 10% dari CIF dan Bea Masuk lainnya $
2.500. Penyerahan barang dikenai PPN dan PPnBM 20%. Jika perusahaan
memiliki API (tarif PPh 22 2,5%), bagaimanakah penjurnalan dilakukan ?
Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Impor)
173
Penghitungan
Cost 36,000
Insurance(7,5%) 2,700
Freight(2,5%) 1,800
CIF 40,500
BeaMasuk(10%CIF) 4,050
BeaMasuklainnya 2,500
Nilai impor (DPPPPh22,PPN,PPnBM) 47,050.00$
PPnBM(20%DPP) 9,410.00$
PPh22(2,5%DPP) 1,176.25$
PPN(10%DPP) 4,705.00$

Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Impor)
174
Nilai persediaandicatat :(47.050+ 9.410)x9.100) 513,786,000
Nilai Pajakdibayardi mukaPPh22 :1.176,25x9.100 10,703,875
Nilai PPNmasukan :4.705x9.100 42,815,500
Penjurnalan
Pajakdibayardi mukaPPh22 10,703,875
PPNmasukan 42,815,500
Kas 567,305,375

Tarif Pajak (2)
• Penjualan hasil produksi dalam negeri.
• 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN (DPP PPN) di
industri kertas.
• 0,25% dari DPP PPN di industri semen.
• 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif.
• 0,3% dari DPP PPN di industri baja.
175

Tarif Pajak (3)
• Penjualan BBM, gas, dan pelumas.
• 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina.
• 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Non
Pertamina.
• 0,3% dari harga jual minyak tanah.
• 0,3% dari harga jual gas.
• 0,3% dari harga jual pelumas.
• 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Barang Sangat Mewah (PMK No. 253/ PMK. 03/ 2008)
• 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
176

Industri Tertentu
 Pihak Pemungut
 Mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak, sebab
harus disetor ke kas negara.
 Pihak yang Dipungut
 Mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di
muka pada saat pembelian, sebab kewajiban perpajakannya
telah dipenuhi.
177

Ilustrasi
(Industri Tertentu)
Koperasi Holing mengadakan penjualan kepada Ny. Sima atas 1.000 rim kertas
flano dengan nilai total Rp 77.000.000,00, termasuk PPN. Diketahui pula bahwa
atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai
PPh 22 senilai Rp 200.000,00. Berapakah PPh 22 yang dipungut Koperasi
Holing dan bagaimana penjurnalannya dengan metode periodik?
Jawaban :
Beban PPh 22 = 0,1% x (100%/ 110%) x 77.000.000
= Rp 700.000,00
Jurnal Koperasi Holing
Piutang dagang 77.700.000
Penjualan 70.000.000
PPN keluaran 7.000.000
178

CV. Talkandha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan
plat baja untuk keperluan industri. Di suatu transaksi, perusahaan
mencatatkan penjualan kredit sebesar Rp 575.000.000,00, tidak termasuk
PPN dan PPh 22 (tarif 0,3%), dengan harga pokok penjualan sebesar Rp
465.000.000,00. Bagaimana penjual dan pembeli melakukan pencatatan?
Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Industri Tertentu)
179
Penjual (CV.Talkandha)
Piutangdagang 634,225,000
Penjualan 575,000,000
PPNkeluaran 57,500,000
UtangPPh22 1,725,000
Hargapokokpenjualan 465,000,000
Pembeli
PPNmasukan 57,500,000
Pajakdibayar di mukaPPh22 1,725,000
Utangdagang 634,225,000

Sanksi Tarif
CV. Tarumanegara melakukan pembelian lima keranjang ikan patin senilai Rp
1.500.000,00 per keranjang untuk keperluan ekspor, dengan biaya pengiriman sebesar
Rp 50.000,00 ditanggung Tn. Mulawarman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tn.
Purnawarman tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh 22 yang harus dipungut oleh
PT. Kutai Kartanegara?
Jawaban :
Tarif PPh 22 = 0,25% x (1 + 100%)
= 0,5%
Beban PPh 22 = 0,5% x 5 x 1.500.000
= Rp 37.500,00
180
Bagi WP yang tidak memiliki NPWP,
tarif lebih tinggi 100% untuk PPh 22 tidak final.
Ilustrasi

Saat Terutang dan Pelunasan
Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan
berlainan oleh Menkeu. Pengecualian tersebut antara lain:
181
Kegiatan Impor
Saat pembayaran bea masuk.
Kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda/
dibebaskan, pemungutan dilakukan saat
penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
Kegiatan Pembelian Barang Saat pembayaran.
Pembelian Hasil Produksi Saat penjualan.
Penjualan Hasil Produksi/
Pengolahan Barang
Saat penerbitan delivery order.
Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos.

Objek Dikecualikan dari Pemungutan (1)
182
Impor barang dan/ atau penyerahan barang yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.
Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/ atau
PPN.
Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata – nyata dimaksudkan
untuk diekspor kembali.
Impor kembali, yang meliputi barang – barang yang diimpor kembali
dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk
perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang
ditentutakn Ditjen Bea dan Cukai.

Objek Dikecualikan dari Pemungutan (2)
183
Pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika
berjumlah maksimal Rp 2.000.000,00 dan tidak merupakan
pembayaran terpecah-pecah; atau jika ditujukan untuk pembelian BBM,
listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM, dan benda pos.
Pembayaran untuk pembelian gabah dan/ atau beras oleh Perum
Bulog.
Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor.
Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan
dana BOS.

Ilustrasi
Fa. Kalingga menandatangani kontrak dengan Pemerintah Kota
Pasuruan untuk melakukan penyediaan ATK senilai Rp 110.000.000,00.
a. Berapakah besar beban PPh 22?
b. Jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 1000 lembar
perangko nominal Rp 6.000,00 at cost, berapakah besar beban PPh
22?
Jawaban :
a. Beban PPh 22 = 1,5% x 110.000.000
= 1,5% x 110.000.000
= Rp 1.650.000,00
b. Beban PPh 22 = 1,5% x (110.000.000 – 60.000.000)
= 1,5% x 50.000.000
= Rp 750.000,00 184

Pengecualian PPh 22
185
Pengecualian memerlukan bukti berupa Surat keterangan Bebas PPh 22
yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk:
• Impor barang dan/ atau penyerahan barang yang tidak terutang
PPh.
• Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan
untuk diimpor.
Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh 22 dilakukan oleh
Ditjen Bea dan Cukai, dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan
Cukai dan/ atau Ditjen Pajak.

Landasan Hukum:
Pasal 23 UU PPh
PMK No. 244/ PMK.03/ 2008

Definisi
• Penanaman modal.
• Penyewaan aset fisik dan finansial.
• Keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan.
• Pemberian jasa tertentu.
Pajak yang dikenakan terhadap WP dalam
negeri dan BUT atas penghasilan dari:
187

188
Badan pemerintah.
Subjek pajak badan dalam negeri.
Penyelenggara kegiatan.
BUT.
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
Orang pribadi yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

Tarif Pajak
15% dari jumlah bruto atas:
• Dividen
• Bunga
• Royalti
• Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh 21
huruf (e).
2% dari jumlah bruto (sebelum PPN) atas:
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali
yang dikenai PPh pasal 4 ayat (2).
• Imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, katering dan jasa lain
selain yang dipotong PPh 21.
Bagi yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi
189

 Jasa penilai (appraisal);
 Jasa aktuaris;
 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 Jasa perancang (design);
 Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas
bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan
selain migas;
 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 Jasa penebangan hutan;
 Jasa pengolahan limbah;
 Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
 Jasa perantara dan/atau keagenan;
Lingkup Jasa Dikenai PPh 23 (1)
PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008
190

 Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang
dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
 Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh
KSEI;
 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
 Jasa mixing film;
 Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan;
 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau
bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008
191

 Jasa maklon;
 Jasa penyelidikan dan keamanan;
 Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
 Jasa pengepakan;
 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media
masa, media luar ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi;
 Jasa pembasmian hama;
 Jasa kebersihan atau cleaning service;
 Jasa catering atau tata boga.
PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008
192

Tidak Final
 Pihak Pemotong (Pihak yang Membayar)
 Mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan.
 Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi
beban perusahaan.
 Pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya.
 Saldo utang pajak di neraca  Jumlah yang belum disetorkan.
 Jika beban tidak dipungut pajak  Beban tidak boleh menjadi pengurang.
 Pihak yang Dipotong Pajaknya (Pihak yang Menerima
Pembayaran)
 Mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui.
 Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui.
193

Ilustrasi
194
PT. Kanjuruhan menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan
pengolahan limbah dengan teknik sanitary landfill di 10 lokasi dengan imbalan
jasa sebesar Rp 35.000.000,00. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong
oleh klien terhadap PT. Kanjuruhan dan bagaimana penjurnalannya saat
pembayaran?
Jawaban :
Beban PPh 23 = 2% x 35.000.000
= Rp 700.000,00
Jurnal PT. Kanjuruhan Klien
Kas 34.300.000 Beban operasi 35.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 2 700.000 Kas 34.300.000
Pendapatan jasa 35.000.000 Utang PPh 23 700.000

Ilustrasi
195
Tn. Balaputradewa meminjam uang pada 1 Juli 2012 senilai Rp
1.000.000,00 kepada Tn. Samarotungga dengan bunga 8% per tahun.
Kesepakatan mensyaratkan Tn. Balaputradewa membayarkan bunga
pada 31 Juni 2012 dan 2013, serta mengembalikan seluruh pokok
pinjaman pada saat pembayaran bunga kedua. Berapakah besar
beban PPh 23 masing – masing di tahun 2012 dan 2013?
Jawaban :
Beban PPh 23 2012 = Beban PPh 23 2013
= 15% x 8% x 1.000.000
= 15% x 80.000
= Rp 120.000,00

Cara Mengatasi Masalah Tidur yang Sulit

Cara Mengatasi Masalah Tidur yang Sulit

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Cara Mengatasi Masalah Tidur yang Sulit

Semelhante a Cara Mengatasi Masalah Tidur yang Sulit (20)

Último

Último (17)

Cara Mengatasi Masalah Tidur yang Sulit