power point ini memuat materi perkembangan hak asasi manusia di indonesia. semoga bisa bermanfaat bagi semuanya

1. PERKEMBANGAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA
Silahkan Menyimak
SETIAP MANUSIA DILAHIRKAN MERDEKA,
SETIAP MANUSIA MEMILIKI HAK DAN MARTABAT YANG SAMA
Aldi Saprudin
Aulia Faris .H
Nurfitria Hayati

2. HUMAN RIGHTS
Periode Pasca
Orde Baru/
Reformasi
Tahun 1998-
sekarang
Periode Orde
Baru
1966-1998
Periode setelah
kemerdekaan
1945-1950
Periode sebelum
kemerdekaan
1908-1945
PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN
DAN
SESUDAH KEMERDEKAAN
Periode demokrasi
parlementer
1950-1959
Periode Demokrasi
Terpimpin
1959-1966

3. Periode Sebelum Kemerdekaan
Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat
dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan
nasional
1. Boedi Oetomo (1908),
2. Sarekat Islam (1911),
3. Indische Partij (1912),
4. Partai Komunis Indonesia (1920),
5. Perhimpunan Indonesia (1925), dan
6. Partai Nasional Indonesia (1927).
Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa
dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
penguasa kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat
terjajah.

4. Boedi Oetomo memperjuangkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui
organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat
• Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi
Oetomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula-
mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan
mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan
kepada pemerintah colonial maupun lewat tulisan di surat
kabar. Inti dari perjuangan Boedi Oetomo adalah
perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan
pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan
rakyat. Sejalan dengan wacana HAM yang diperjuangkan
Boedi Oetomo, para tokoh Perhimpunan Indonesia, seperti
Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A.
Maramis, lebih menekankan perjuangan HAM melalui
wacana hak menentukan nasib sendiri masyarakat terjajah.
Diskursus HAM terjadi pula di kalangan tokoh
pergerkana Sarekat Islam seperti Tjokro Aminoto, H.
Samanhudi, Agus Salim. Mereka menyerukan pentingnya
usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan
bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial yang dilakukan
pemerintah kolonial. Berbeda dengan pemikiran HAM di
kalangan tokoh nasionalis sekuler, para tokoh Sarekat Islam
mendasari perjuangan pergerakannya pada prinsip-prinsip
HAM dalam ajaran islam.

5. Sesudah Kemerdekaan
a. Periode 1945-1950
Pemikiran HAM pada periode awal pasca
kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk
merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan
untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.
Sepanjang periode ini, wacana HAM bisa dicirikan pada;
1) Bidang sipil dan politik, melalui:
 UUD 1945 (Pembukaan, pasal 26, pasal 27, pasal
28, pasal 29, pasal 30, penjelasan pasal 24 dan
25)
 Maklumat pemerintah 1 November 1945
 Maklumat pemrintah 3 November 1945
 Maklumat pemerintah 14 November 1945
 KRIS, khususnya Bab V Pasal pasal 7-33
 KUHP pasal 99
1) Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melaui:
 UUD 1945 (pasal 27, pasal 31, pasal 33, pasal 34,
penjelasan pasal 31-32)
 KRIS pasal 36-40

6. b. Periode 1950-1959
Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu,
suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan
politik nasional. Menurut catatan Bagir Manan, masa
gemilang sejarah HAM di Indonesia pada masa ini
tercermin pada lima indikator HAM:
1) Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi
2) Adanya kebebasan pers
3) Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan
demokratis
4) Kontrol parlemen atas eksekutif
5) Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis
Tercatat pada periode ini indonesia
meratifikasi dua konvensi internasional HAM,
yaitu:
a) Konvensi genewa tahun 1949 yang mencakup
perlindungan hak bagi korban perang, tawanan
perang, dan perlindungan sipil diwaktu perang
b) Konvensi tentang hak politik perempuan yang
mencakup hak perempuan untuk memilih dan
dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta hak
perempuan untuk menempati jabatan publik.

7. Periode 1959-1966
Semua pandangan politik masyarakat diarahkan
harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter.
Dalam dunia seni, misalnya, atas nama revolusi
pemerintahan Presiden Soekarno menjadikan Lembaga
Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi kepada PKI
sebagai satu-satunya lembaga seni yang diakui.
Sebaliknya, lembaga selain Lekra dianggap anti
pemerintahan atau kontra-revolusi.
Melalui sistem Demokrasi Terpimpin kekuaaan
terpusat ditangan presiden. Presiden tidak dapat dikontrol
oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh
presiden. Kekuasaan presiden Soekarno bersifat absolut,
bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup.
Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat
individual ini adalah pemasungan hak-hak asasi warga
negara.

8. Sikap anti-HAM Orde Baru sesungguhnya tidak menolak prinsip dan praktik
Demokrasi Parlemente, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan
demokrasi dan prinsip HAM yang lahir di Barat dengan budaya lokal Indonesia.
Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru memandang HAM dan demokrasi
sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip
gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.
c. Periode 1966-1998
Pada mulanya,lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru
bagi penegakan HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang
HAM dilakukan Orde Baru. Namun pada kenyataannya, Orde
Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di
Indonesia.

9. Di antara butir penolakan pemerintah Orde
Baru terhadap konsep universal HAM adalah:
a) HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang
tercermin dalam Pancasila.
b) Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal
HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD
1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan
Deklarasi Universal HAM.
c) Isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara
Barat untuk memojokkan negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia
Melalui pendekatan keamanan (security approach)
dengan cara-cara kekerasan yang berlawanan dengan
prinsip-prinsip HAM ,pemerintah Orde Baru tidak segan-
segan menumpas segala aspirasi masyarakat yang dinilai
berlawanan dengan Orde Baru. Kasus pelanggaran HAM
Tanjung Priok,Kedung Ombo, Lampung,Aceh adalah
segelintir daftar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan
oleh penguasa Orde Baru.

10. Kehadiran KOMNAS HAM
• Presiden Soeharto mendirikan KOMNAS HAM pada 7 Juni 1993
melalui keputusan Presiden (Keppres).
• Lembaga ini juga membantu pengembangan dan pelaksanaan HAM
yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya,sebagai
lembaga bentukan pemerintah Orde Baru penegakan HAM tidak
berdaya dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM berat
yang dilakukan oleh negara.

11. • Akumulasi pelanggaran HAM negara semasa periode ini tercermin
dengan tuntutan mundur Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan
yang disuarakan oleh kelompok reformasi dan mahasiswa pada tahun
1998. Isu pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan
mewarnai tuntutan reformasi yang disuarakan pertama kali oleh Dr.
Amin Rais, tokoh intelektual muslem indonesia yang sangat kritis
terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru.

12. Periode Pasca Orde Baru
Kesungguhan pemerintahan B.J.Habibie dalam
perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan
pencanangan program HAM yang dikenal dengan istilah
rencana aksi nasional HAM, pada Agustus 1998. Agenda
HAM ini bersandarkan pada empat pilar, yaitu:
(1) persiapan pengesahan perangkat Internasional di
bidang HAM;
(2) diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM;
(3) penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM;
(4) pelaksanaan isi perangkat Internasional di bidang HAM
yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan
nasional.
Komitmen pemerintah terhadap
penegakan HAM juga ditunjukkan dengan
1. pengesahan UU tentang HAM,
2. pembentukan Kantor Menteri Negara
Urusan HAM yang kemudian digabung
dengan Depertemen Hukum dan
Perundang-undangan menjadi Departemen
Kehakiman dan HAM,
3. penambahan pasal-pasal khusus tentang
HAM dalam Amandemen UUD 1945,
4. penerbitan inpres tentang pengarusutamaan
gender dalampembangunan nasional,
5. pengesahan UU tentang pengadilan HAM.

13. Tahun 2001, indonesia juga menandatangani dua protokol hak anak, yakni protokol yang terkait dengan
keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Menyusul kemudian, pada tahun yang sama pemerintah
membuat beberapa pengesahan UU di antaranya tentang perlindungan anak, pengesahan, tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penerbitan Keppres tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)
HAM Indonesia tahun 2004-2009

14. Kesimpulan
Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dnegan berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM
di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan
sesudah kemerdekaan. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat
dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional. Perdebatan tentang
HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan indonesia; 1945-1950, 1950-1959,
1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer (pasca Orde Baru).

15. DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah. A dkk.2008. Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak
Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani Edisi Ketiga. Kencana Prenada
Media Group:Jakarta

16. Good Job Team
AULIA FARIS .H ALDI SAPRUDIN NURFITRIA HAYATI