LEMBAGA NEGARA

1. Pend.
kewarganegaraan
ASNIAR SILALAHI, S.PD
NIP.
198505292010012009
SMA NEGERI 3 MUARO JAMBI

2. Bab 4
Mengupas
penyelenggara
kekuasaan negara

3. A. Sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia
1. macam-macam kekuasaan negara
kekuasaan negara merupakan kewarnegaraan negara untuk
mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan
kemakmuran serta keteraturan.
kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam
kekuasaan yaitu:
* kekuasaan legislatif
kekuasaan untuk membuat atau membentuk UU
* kekuasaan eksekutif
kekuasaan untuk melaksanakan UU
* kekuasaan federatif
kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negri

4. 2. Konsep pembagian kekuasaan di indonesia
Pemisahaan kekuasaan berarti kekuasaan itu terpisah-pisah dalam
beberapa bagian, baik mengenai organya maupun fungsinya.
Lembaga pemegang kekuasaan negara meliputi lembaga legislatif,
eksekutif dan yudikatif.
Mekanisme pemisahan kekuasaan didalam pembagian
kekuasaan negara itu dibagi (legislatif, eksekutif, yudikatif) tetapi
tidak dipisahkan.
Konsep pembagian kekuasaan yang di anut di indonesia.
Mekanisme pembagian kekuasaan di indonesia diatur didalam UUD
negara republik Indonesia tahun 1945. pembagian kekuasaan di
Indonesia terdiri atas dua bagian:
• Pembagian kekuasaan secara horizontal
• Pembagian kekuasaan secara vertikal

5. a. Pembagian kekuasaan secara horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-
lembaga tertentu (legislatif,eksekutif,yudikatif). Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran
klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan
(legislatif,eksekutif,yudukatif) menjadi enam kekuasaan negara yaitu:
1. kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD, kekuasaan ini
dijalankan oleh majelis UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa majelis
pemusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD.
2. kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan UU dan penyelenggaraan pemerintah
negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD
negara RI indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden RI memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
3. kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk UU kekuasaan ini dipegang oleh dewan
perwakilan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 Uud negara RI tahun 1945 yang
menyatakan bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk UU.
4. kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh
mahkamah agung dan mahkamah konstitusi sebagaimana ditugaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD
negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
mahkamah agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

6. 5. Kekuasaan eksaminatif/ispiratif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pemeriksaan atas pengolalaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan yang
dijalankan oleh badan pemeriksaan keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 E ayat 2 UUD
negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kekuasaan ini di jalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 23 D UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki
suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya
diatur dalam UU.
b. Pembagian kekuasaan secara vertikal
Pasal 18 ayat 2 Uud negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan RI dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU dalam pasal 18 ayat
5 UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan
pusat.

7. B. Kedudukan dan fungsi kementrian negara republik
Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementrian
1. Tugas kementrian negara RI.
Kewenangan presiden republik Indonesia menurut Uud negara republik Indonesia
tahun 1945
Kewenangan
presiden republik
Indonesia sebagai
kepala negara
a. Pasal 10
b. pasal 11 ayat 1
c. pasal 11 ayat 2
d. pasal 12
e. pasal 13 ayat 1 dan 2
f. pasal 13 ayat 3
g. pasal 14 ayat 1
h. pasal 14 ayat 2
i. pasal 15
Kewenangan
presiden republik
Indonesia sebagai
kepala pemerintahan
a. Pasal 4 ayat 1
b. pasal 5 ayat 1
c. pasal 5 ayat 2
d. pasal 16
e. pasal 17 ayat 2
f. pasal 20 ayat 2 dan 4
g. pasal 22 ayat 1
h. pasal 23 ayat 2
i. pasal 23 f ayat 1
j. Pasal 24 a ayat 3
k. pasal 24 b ayat 3
l. pasal 24 c ayat 3

8. Pasal 17 UUD negara RI tahun 1945
1. presiden di bantu oleh mentri-mentri negara
2. mentri di angkat dan di berhentikan oleh presiden
3. setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
4. pembentukan negara diatur dalam undang-undang
Kementrian negara RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintah di bawah & bertanggung jawab kepada presiden dalam
menyelenggarakan pemerintah negara yaitu:
a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya
c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
Pasal 17 ayat 3 Uud negara RI tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap mentri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun urusan pemerintah yang
menjadi tanggung jawab kementrian negara terdiri atas:
a. Urusan pemerintah yang nonmenklatur kementrian
b. urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD negara RI
tahun 1945
c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi
progam pemerintah.

9. Pasal 22 ayat 2 UU
RI n0.39 tahun 2008
tentang kementrian
negara untuk dapat
di angkat menjadi
mentri
Warga negara Indonesia
Bertaqwa kepada tuhan yang maha
esa
Setia kepada pancasila sebagai dasar negara UUD
negara RI tahun 1945 dan cita-cita proklamasi
kemerdekaan
Sehat jasmani dan rohani
Memiliki intregitas dan kepribadian yang baik
Tidak pernah di pidana penjara

10. 2. Klasifikasi kementrian negara RI
Pasal 15 UU RI nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementrian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementrian negara.
Berdasarkan peraturan presiden RI no 47 tahun 2009 RI dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya yaitu:
a. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang nonmenklatur/nama kementriannya secara tegas disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945 terdiri ats:
1. kementrian dalam negeri
2. kementrian luar negeri
3. kementrian pertahanan
b. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945:
1. kementrian hukum dan HAM
2. kementrian keuangan
3. kementrian energi & sumber daya mineral
4. kementrian perindustrian
5. kementrian perdagangan
6. kementrian kehutanan
7. kementrian perhubungan
8. kementrian kelautan & perikanan
9. kementrian tenaga kerja & transmigrasi
10. kementrian pekerjaan umum
11. kementrian kesehatan
12. kementrian pendidikan & kebudayaan
13. kementrian sosial
14. kementrian agama
15. kementrian pariwisata & ekonomi kreatif
16. kementrian komunikasi & informatika

11. c. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan
1. Kementrian sekretariat negara
2. kementrian riset & teknologi
3. kementrian koperasi & usaha kecil dan menengah
4. kementrian lingkungan hidup
5. kementrian pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
6. kementrian pendayagunaan apratur negara dan reformasi birokrasi
7. Kementrian pembangunan daerah tertinggal
8. kementrian perencanaan pembangunan nasional
9. kementrian BUMN
10. kementrian perumahan rakyat
11. kementrian pemuda dan olahraga
Kementrian koordinator
a. Kementrian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan
b. kementrian koordinator bidang perekonomian
c. kementrian koordinator bidang kesehatan rakyat

12. 3. Lembaga pemerintahan non-kementrian
Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementrian
(LPNK) yang dahulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga
pemerintah non-kementrian merupakan lembaga negara yang di bentuk untuk
membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Keberadaan
LPNK diatur oleh peraturan Presiden RI, yaitu keputusan presiden RI no 103 tahun
2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata
kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut daftar LPNK yang ada di
Indonesia.
1. ANRI di bawah koordinator mentri pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi
2. BIG
3. BIN
4. BKN dibawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi
5. BKKBN di bawah mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. BKPM di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian
7.Bakosurtanal di bawah koordinator mentri riset dan teknologi
8. BMKG
9.BNN
10. BNPB

13. 11. BNPT
12. BNP2TKI
13. BPOM dibawah koordinasi mentri kesehatan
14. Bapeten dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi
15. BPKP
16. Bapedal dibawah koordinasi mentri lingkungan hidup
17. BPPT dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi
18. Bappenas di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian
19. BPN di bawah koordinasi mentri dalam negeri
20. BPS di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian
21. Basarnas
22. BSN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi
23. BATAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi
24. Bulog di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian
25. LAN di bawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
26. LIPI di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi
27. Lemhannas
28. LKPP
29. LAPAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi
30. Lemsaneg dibawah koordinasi mentri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan
31. Perpusnas di bawah koordinasi mentri pendidikan dan kebudayaan

14. C. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah
dalam kerangka negara kesatuan RI
1. Konsep pemerintah daerah
keberadaan pemerinrah daerah secara tegas dijamin dan di atur dalam UUD negara
RI tahun 1945 dan UU RI no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pasal 18 ayat 1
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah
yang di atur dengan UU. Ini menunjukan bahwa di negara kita terdapat mekanisme
pembagian kekuasaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU RI no 32 tahun 2004 pemerintah
daeraah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi selus-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.
a. Penyelenggara urusan pemerintah
mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, keamanan,
pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.
b. Pemerintah pusat dan DPDR
sebagai penyelenggara pemerintah daerah berkedudukan sewbagai lembaga eksekutif
di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil dan perangkat daerah. Sedangkan DPRD
berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilu

15. Pemerintah daerah memiliki 2 tingkatan
1. Pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintaha daerah provinsi (gubernur/wakil
gubernu dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD provinsi.
2. pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kab/kota (bupati/wakil bupati
atau walikota/wakil walikota dan perangkat daerah dan tugas pembantuan
c. Asas otonomi dan tugas pembantuan
asas otonomi adalah hak wewenang dan kewajiban daerah (provinsi dan kab/kota) untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Konsekuensi asas ini
adalah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah yang di
wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerha dan di sebarkan dalam bentuk
APBD.
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersifat hierarkis.

16. 2. Kewenangan pemerintahan daerah
pemerintah daerah merupakan merupakan alat
kelengkapan pembukaan UUD negara RI tahun 1945 alinia ke-7
dan ke-4 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
menjalankan seluruh urusan pemerintah beberapa kewenangan
yang tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah politik luar negri.
Pertahanan, keamanan, peradilan/yustisi moneter dan fsikal
serta urusan agama UUD no 37 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah provinsi tentu berbeda, yaitu menjadi
pilihan pemerintah yang secara nyata dan berpotensi. Sesuai
dengan kondisi kekhasan unggulan daerah bersangkutan.

17. Semoga bermanfaat
Thanks you