Paparan EPPD Palembang

1. PERAN BPKP DALAM EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Palembang, 1 Maret 2023
Dr. Arman Sahri Harahap, S.E., MM.
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Program
Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Pusat Statistik;
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
BAGAN ORGANISASI TIM NASIONAL EPPD
TIM TEKNIS NASIONAL
PP 13 Th 2019 tentang
Laporan & EPPD (Pasal 25)
Menteri melakukan EPPD berdasarkan
LPPD provinsi dgn melibatkan kementerian
teknis dan/atau Lembaga pemerintahan
non kementerian terkait untuk menilai
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi
• Kementerian Dalam Negeri;
• Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara;
• Kementerian Keuangan;
• Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas;
• Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
• Badan Pusat Statistik.
• Melaksanakan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan
lainnya terhadap
perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban
akuntabilitas negara/daerah
serta pembangunan
nasional
• Melaksanakan kegiatan
pengawasan berdasarkan
penugasan Pemerintah
sesuai Peraturan
Perundang-undangan
FUNGSI BPKP:
SEKRETARIAT TIM
NASIONAL EPPD
TIM DAERAH
EPPD
SEKRETARIAT TIM
DAERAH EPPD
TIM TEKNIS
DAERAH EPPD
Perpres 192 Tahun 2014 Pasal
3(b)
TIM NASIONAL EPPD
2

3. 1. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat selaku
PJ
2. Sekda selaku ketua merangkap anggota;
3. Inspektur Daerah selaku wakil ketua merangkap
anggota
4. Kepala Bappeda Provinsi selaku anggota
5. Kepala Perwakilan BPKP selaku anggota
6. Kepala BPKAD Provinsi selaku anggota
7. Kepala BPS Provinsi selaku anggota
8. Pejabat Daerah Lainnya
BAGAN ORGANISASI TIM DAERAH EPPD
TIM TEKNIS DAERAH
 Sekretariat Daerah;
 Inspektorat Daerah;
 Bappeda;
 BPKAD;
 Perwakilan BPKP Provinsi;
 BPS Provinsi.
 OPD lainnya.
SEKRETARIAT TIM
DAERAH EPPD
TIM DAERAH EPPD
Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Bagi Timnas EPPD Tahun 2022
3

4. TUGAS TIM NASIONAL EPPD
Dibentuk oleh Mendagri dan ditetapkan dengan
Keputusan Mendagri
(Psl 26 ayat (2) Permendagri 18 Tahun 2020)
Amanat PP 13 Tahun 2019
(Psl 33) Ketentuan lebih lanjut
pelaksanaan EPPD diatur Peraturan
Menteri
Melakukan penentuan peringkat kinerja
pemerintahan daerah secara nasional yg
terdiri atas:
1. Peringkat kinerja provinsi;
2. Peringkat kinerja kabupaten;
3. Peringkat kinerja kota
Tim Nasional dalam melakukan penentuan
peringkat kinerja pemerintah
provinsi/kab/kota melaksanakan:
1. Menghitung nilai kinerja provinsi dan
kab/kota berdasarkan indikator dan bobot
yang telah ditentukan; dan
2. Melakukan pemeringkatan provinsi dan
kab/kota berdasarkan skor dan status
kinerja pemda;
Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara nasional yang telah ditentukan oleh
Tim Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri
setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
terkait
1. Pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan
cara menganalisis dang menginterpretasikan data
penyelenggaraan pemerintahan provinsi
2. Validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang
disampaikan oleh tim daerah
3. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD
daerah provinsi kepada Menteri; dan
4. Penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada
pemerintah daerah provinsi yang di evaluasi
sebagai umpan balik.
Pasal 27 (5) Pasal 28 (1)
Pasal 28 (3)
Pasal 28 (2)
Melaksanakan EPPD Provinsi
(Pasal 27 ayat (4) Permendagri 18/2020)
4

5. TUGAS TIM DAERAH EPPD
Ditetapkan oleh Gubernur
(Psl 26 ayat (2) Permendagri 18 Tahun 2020)
Melaksanakan EPPD Kab/Kota
(Pasal 26 ayat (4) Permendagri 18/2020)
• Pengukuran kinerja
pemerintahan kab/kota dengan
cara menganalisis dan
menginterpretasikan data
penyelenggaraan pemerintahan
kab/kota
• penyampaian laporan hasil
pelaksanaan EPPD daerah
kab/kota kepada Gubernur; dan
• penyampaian hasil pelaksanaan
EPPD kepada pemerintah daerah
kab/kota yang di evaluasi sebagai
umpan balik.
Pasal 29 (3)
1. Timda memastikan capaian kinerja yang disajikan dalam
LPPD sudah disertai dengan dokumen pendukung yang
memadai
2. Perubahan data capaian kinerja berdasarkan hasil EPPD
harus diketahui Sekda dan inspektur kab/kota serta
dituangkan dalam BA Pelaksanaan EPPD
3. KKE yg sudah disepakati dan ditandatangani dijadikan
dasar validasi oleh Tim Nasional dan menjadi bagian BA
Pelaksanaan EPPD.
4. Permasalahan teknis yang dijumpai pada saat klarifikasi
dituangkan dalam notisi/catatan yang akan diperjelas
dalam LHE sebagai bahan rekomendasi Gubernur kepada
Bupati/Walikota
5. Hasil KKE dan BA yang telah disepakati dijadikan sebagai
pedoman EPPD ke dalam SILPPD
Berdasarkan Juknis Pelaksanaan
EPPD Th 2021
5

6. Penyusunan
LPPD Prov
Penyusunan
LPPD
Kab/Kota
Reviu APIP
Prov
Reviu APIP
Kab/Kota
OUTPUT: Catatan
Hasil Reviu
OUTPUT: Catatan
Hasil Reviu
LPPD disampaikan
Gub kpd Presiden
melalui Menteri
LPPD disampaikan
Bupati/Walikota kpd
Menteri melalui
Gubernur
Tim
Nasional
Monitoring
Tim Daerah
Monitoring
Evaluasi Timnas Thd
LPPD Provinsi
Evaluasi Timda Thd
LPPD Kab/Kota
Tim Teknis Nasional
Melakukan Validasi
Hasil EPPD Timda atas
LPPD Kab/Kota
Perbaikan Data Melalui SI-LPPD oleh Tim
Penyusun LPPD berdasarkan :
 LPPD Kab/Kota berdasarkan Berita Acara
dan Notisi Hasil Validasi Tim Nasional
 LPPD Provinsi berdasarkan BA dan Notisi
Hasil EPPD oleh Tim Nasional
Penetapan dan Pemilihan
Metode Pembobotan Aspek
Penilaian EPPD, Peringkat,
Skor & Status Kinerja Oleh
Tim Nasional
Rapat Tim Nasional
Pembahasan Hasil
EPPD
Timda membuat Notisi,
Rekomendasi
Perbaikan Data Dengan
Kertas Kerja Evaluasi
(KKE) dan Berita Acara
Psl 3 Permendagri
18/2020
Psl 9 Permendagri
18/2020
Psl 11 ayat (1) Permendagri
18/2020
Psl 26 ayat (2) Permendagri
18/2020
Psl 3 Permendagri
18/2020
Psl 9 Permendagri
18/2020
Psl 11 ayat (2) Permendagri
18/2020
(Psl 26 ayat (3) & (4)
Permendagri 18/2020
Psl 28 Permendagri
18/2020
Juknis EPPD Tahun
2022
(Psl 27 ayat (5) huruf b Permendagri
18/2020
MENGGUNAKAN SI-LPPD
ALUR EPPD OLEH TIMDA DAN TIMNAS
6

7. 1. Persiapan
Asistensi
Penyusunan LPPD
2. Asistensi
Penyusunan LPPD
(Tahap I pada 18 Provinsi
& Tahap II pada 16
Provinsi)
4. Rapat
Pemutakhiran IKK
(bersama K/L terkait
melakukan update
IKK)
1-3 Ags &
11-13 Ags 2022
8. Lanjutan Pertemuan Timnas utk Mengeksekusi Capaian Kinerja
EPPD Th 2021 yg dilaksanakan Th 2022
Menilai IKK Kabupaten/Kota/Provinsi dengan klasifikasi Fiskal Tinggi,
Sedang, dan Rendah bersama Tim Nasional via aplikasi Zoom
BULAN
Masa Pelaksanaan EPPD Tahun 2022
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
(25 Okt-8 Des 2022)
28-30 Sept 2022
10. Rapat Konsolidasi
Timnas EPPD
(Pembahasan IKK
Anomali/Ekstrim dalam
Perhitungan EPPD)
10 Januari 2023
JANUARI
Tahun 2023
Perlakuan TDI pada Rapat Konsolidasi Timnas:
• TDI Biasa (Pemda melampirkan Surat Ket. Namun
IKK tsb merupakan kewenangan, ada anggaran
tetapi tdk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka
diberikan nilai 0).
Perlakuan TDI pada Rapat Konsolidasi Timnas:
TDI Khusus
• Pemda melampirkan Surat Ket. Karena situasional (IKK terkait
bencana, refocusing anggaran) maka Pemda diberikan nilai 3
• Pemda melampirkan Surat Ket. Tidak memiliki kewenangan &
anggaran maka Pemda diberikan nilai 3
• Pemda melampirkan Surat Ket. Secara geografis kota tsb masuk
wil kabupaten karena dasar pembentukannya masuk
dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Induk,
maka kepada Pemda tersebut diberikan nilai 5.
FEBRUARI
3. Uji Petik atas Hasil
EPPD
(BPKP terlibat dalam Uji
petik di Semarang,
Jateng)
14-16 Sept 2022
5. Reviu Hasil EPPD
Tahun 2022 thd
LPPD Tahun 2021
(BPKP bersama
timnas)
9. Sidang Timnas
EPPD
Rapat Timnas
Evaluasi PPD
13 Okt 2022
7. Rapat Supervisi
dan Monitoring
Penyelenggaraan
Daerah Prov
(BPKP bersama
Timnas)
25 Okt 2022
6. Rapat Evaluasi
Kinerja &
Peningkatan Kap.
Daerah
(BPKP bersama
timnas)
18-20 Okt 2022
27 Des 2022
11. Rapat Pembahasan
Lebih Lanjut Hasil EPPD
(Pembahasan IKK
Anomali/Ekstrim dalam
Perhitungan EPPD)
13 Januari 2023
12. Rapat Sidang Timnas
EPPD
(Finalisasi Hasil EPPD
Prov/Kab/Kota Tahun 2022)
26 Januari 2023
13. Rapat Timnas Tindak
Lanjut Pemutakhiran IKK
(Penyederhanaan Usulan IKK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah)
20 Februari 2023
14. Bimtek Penyusunan
dan Evaluasi Laporan
PPD
(Penyusunan dan Evaluasi
Laporan PPD Prov/Kab/Kota)
28 Februari 2023
Catatan
1. Timnas menilai Daerah berdasarkan data yang
diberikan dalam EPPD berdasarkan integritas data
2. Menetapkan standar yang sama atas bukti
pendukung/evidence yang valid dan kapabel
3. Tim Nasional/Daerah harus memiliki pemahaman
yang sama atas IKK
4. Catatan Hasil Reviu menjadi dasar perbaikan IKK
5. SI-LPPD merupakan salah satu solusi peralihan
manual ke sistem elektronik
TAHAPAN PELAKSANAAN EPPD TAHUN 2022
7

8. • Memahami IKK mana yang
bersifat khusus
• Memahami elemen IKK
bersifat current atau
kumulatif
• Memahami dokumen
pendukung capaian Kinerja
dari IKK
• Memahami elemen IKK
mana yang bersifat
Generik
• Memahami formula IKK
• Memahami definisi IKK
• Menginput data IKK yang
diminta dengan benar
• APIP wajib melakukan
verifikasi atas capaian IKK
Harapan:
• Data Kinerja masuk dalam Data Dasar Capaian
Kinerja Pemerintahan Daerah
• Capaian kinerja dapat diapresiasi sesuai dengan
Capaiannya
PENYUSUNAN LPPD 2022
REKOMENDASI
EPPD Th 2022 Terhadap LPPD
Kab/Kota Tahun 2021
Perwakilan BPKP selaku Timda EPPD
melaksanakan EPPD thd 77 kab/kota atau
15,16% dari 508 kab/kota yg ada
• Masih terdapat IKK dengan TDI
• Penyajian capaian kinerja IKK dalam LPPD tidak
akurat.
• Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara
berkesinambungan, & hanya dilakukan pada saat
penyusunan LPPD.
• Masih terdapat inspektorat kab/kota yg belum
melakukan reviu atas LPPD
• Masih diperlukan penjelasan tambahan terkait IKK
bersifat khusus yg tidak bisa diberlakukan kepada
semua pemda & penjelasan teknis mengenai definisi
dan batasan suatu IKK
PERMASALAHAN
• Menyarankan kepada seluruh Pemda untuk
membangun sistem pengumpulan data kinerja LPPD.
• Menyarankan kepada seluruh Pemda agar menyajikan
capaian kinerja yg akurat (telah dilengkapi dg dokumen
pendukung yg memadai & telah diverifikasi dan
divalidasi oleh Inspektorat Daerah) dalam LPPD.
• Membuat penjelasan tambahan terkait IKK yg bersifat
khusus yg tidak bisa diberlakukan kepada semua
pemda & penjelasan teknis mengenai definisi dan
batasan suatu IKK.
• Meningkatkan peran Inspektorat Daerah dalam
melakukan reviu/verifikasi & validasi data kinerja yg
akan disajikan dalam LPPD
REKOMENDASI
• Pengecekan angka pembilang
dan penyebut pada IKK
• Memperhatikan jumlah
kenaikan/penurunan pada elemen
data LPPD jangan sampai ekstrim
(misal jumlah penduduk)
• Dokumen pendukung harus valid
dan akuntabel sesuai dengan IKK
• IKK bersifat khusus ataupun
generik
• Terdapat IKK yg isian elemen
pembilangnya tidak
memungkinkan >100% (cont. rasio
kemantapan jalan)
• Terdapat IKK yg isian elemen
pembilangnya memungkinkan
>100%
Capaian Kinerja Urusan Pemerintah (CKUP)
• Terdapat IKK yg satuannya tunggal
atau tdk ada pembilang dan
penyebut (cont. Angka Kelahiran
total)
• Terdapat IKK yang capaiannya
negatif yang berarti semakin baik.
(Rutilahu)
• Terdapat IKK yang bersifat incidental
• Terdapat IKK yang tidak dapat
disajikan datanya karena kondisi
geografis
• Terdapat IKK yang data dukung
berasal dari Instansi Vertikal(BPS,
BKKBN, dsb)
• Terdapat IKK yang berkaitan dengan
Belanja Langsung
• Verifikasi capaian IKK oleh APIP
KRITERIA JUKLAK EPPD TH 2022
KONDISI
2021
• Belum memahami IKK mana yang bersifat khusus
• Belum memahami elemen IKK bersifat current atau
kumulatif
• Belum memahami elemen IKK mana yang bersifat
Generik
• Belum memahami dokumen pendukung capaian
Kinerja dari IKK
• Belum memahami formula IKK
• Belum memahami definisi IKK
• Data IKK belum diinput
• Inputting Data IKK yang salah/ekstrim
• Capaian IKK belum diverifikasi oleh APIP
Tim Daerah EPPD:
TINDAK LANJUT
Tim Daerah
EPPD:
8

9. To DO LIST
Memahami
Dokumen
Pendukung
Capaian Kinerja
dari IKK
Memahami
Definisi IKK
Memahami
Formula IKK
Memahami IKK yg bersifat
Khusus maupun Generik
Memahami Elemen Data
IKK bersifat current atau
kumulatif
OPD/ UK
PELAKSANA UP
Tim Penyusun
LPPD
Inspektorat
Daerah
Tim Teknis Nasional
Tim Teknis
Daerah
HARAPANNYA:
1. Data Kinerja
Masuk Dalam
Data Dasar
CKPD
2. Capaian
Kinerja Dapat
Diapresiasi
Sesuai Dengan
Capaiannya
9

10. CONTOH DATA CAPAIAN DICUPLIK
(BUKAN DARI SISTEM PENGUMPULAN DATA)
Angka pembilang 1.626; sementara pembagi 557 sehingga capaian kinerjanya tidak normal, kondisi ini perlu diklarifikasi kepada Tim
Penyusun;
Jumlah anak usia 4 s.d. 18 penyandang disabilitas tahun 2021 dibandingkan 2020 mengalami penurunan yang tidak normal (4069 org),
perlu diklarifikasi kepada Tim Penyusun
Jumlah penduduk provinsi tahun 2021 dibandingkan 2020 mengalami penurunan yang tidak normal (309.373 org), ada dua
kemungkinan:
Data Jumlah Penduduk Tahun 2020 yang salah (karena tanggal cut off, sumber data, salah catat);
Data Jumlah Penduduk Tahun 2021 yang salah (karena tanggal cut off, sumber data, salah catat)
perlu diklarifikasi kepada Tim Penyusun
CATATAN
CATATAN
10

11. No.
Indikator Kinerja Kunci
(Outcome)
Rumus
Elemen Data
LPPD 2020
SILPPD
Capaian Kinerja
Elemen Data
LPPD 2021
SILPPD
Capaian Kinerja
1.c.1.1 Rasio luas kawasan
pemukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur
pengendalian banjir
Luas kawasan pemukiman
rawan banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur pengendalian
banjir di wilayah sungai
kewenangan provinsi (ha) 3719966,00 66,88 758804,81 52,77
Luas kawasan pemukiman
rawan banjir di wilayah sungai
kewenangan provinsi (ha) 5561980,00 1437917,80
Berkurang seluas 4.124.062
Berkurang seluas 2.961.161,19
Catatan:
Indikator ini bersifat kumulatif, mestinya:
1. Angka pembilang (Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur
pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan provinsi) minimal tetap tidak berkurang
2. Angka penyebut/pembagi (luas kawasan pemukiman rawan banjir di wilayah sungai
kewenangan provinsi minimal tetap seluas 5.561.980 dan tidak berkurang)
CONTOH DATA CAPAIAN DICUPLIK
(BUKAN DARI SISTEM PENGUMPULAN DATA)
11

12. No.IKK IKK Outcome Rumus
PEMDA APIP
Capaian
2020
Elemen
Data 1
Elemen
Data 2
Capaian File Bukti
Status
Verifikasi
Diperbarui
(Pembilang
)
(Penyebut)
1.f.1
Persentase
penyandang
disabilitas terlantar
yang terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di dalam
panti
Jumlah penyandang
disabilitas terlantar di dalam
panti yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
100 100
100 Lihat Info
--------------- x 100 %
Populasi penyandang
disabilitas telantar di daerah
provinsi yang
membutuhkan rehabilitasi
sosial dasar di dalam panti
DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIUPLOAD DALAM SI LPPD
TIDAK MENJELASKAN APA-APA
CAPAIAN KINERJA BELUM DIVERIFIKASI APIP KARENA DOKUMEN
PENDUKUNG HANYA SEBATAS PEMBILANG DAN PENYEBUT
12

13. No. Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Rumus Isian Elemen DataLPPD
2020
Capaian Kinerja
Isian Elemen Data LPPD
2021
Capaian Kinerja
Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan informasi
rawan bencana
60,00 100,00 200,00 tdi
Jumlah sasaran yang seharusnya
menerima informasi rawan bencana
60,00
Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
30,00 100,00 200,00 tdi
Jumlah sasaran yang seharusnya
memperoleh layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
30,00
1.e.3 Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana
1.e.4 Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
Definisi Tidak Diperoleh Informasi (TDI) yang
tidak diperlakukan secara khusus:
1. Indikator yang data kinerja tidak disertai data dukung;
2. Indikator yang data kinerja dan data dukung tidak sesuai dengan IKK;
3. Indikator yang menyajikan surat pernyataan atau surat keterangan yang
dijadikan data dukung menyatakan IKK tersebut, belum diakomodir
dalam dokumen perencanaan;
4. Indikator yang menyajikan surat pernyataan atau surat keterangan yang
dijadikan data dukung
5. TDI yang tidak diperlakukan khusus tidak diberikan nilai.
Definisi TDI yang diperlakukan secara
khusus:
1. Terdapat 10 IKK yang teridentifikasi bersifat khusus (Faktor
Geografis; Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah dan;
Insidental,dsb)
2. Tim Penyusun tidak dapat mengisi elemen data IKK (bukan
menjadi kewenangan atau tidak memiliki kondisi geografis
dan atau Insidental)
3. TDI yang diperlakukan khusus akan diberikan nilai
(diputuskan oleh Tim Nasional)
CAPAIAN KINERJA BELUM DIVERIFIKASI APIP KARENA DOKUMEN
PENDUKUNG HANYA SEBATAS PEMBILANG DAN PENYEBUT
13

14. No. Indikator KinerjaKunci (Outcome) Rumus ElemenDataLPPD2020 CapaianKinerja ElemenDataLPPD2021 CapaianKinerja
Jumlah anakusia 16 sampai dengan
18 yangsudah tamatatau sedang
belajar di sekolah menengah atas
378.174,00 86,73 432.573,00 101,69
Jumlah anakusia 16 sampai dengan
18 pada provinsi yang
bersangkutan
436.057,00 425.400,00
1 Tingkatpartisipasi warga negara usia
16-18 tahun yangberpartisipasi dalam
pendidikan menengah
1. Cek ke dokumen pendukung, apakah benar pembilang dan penyebutnya
2. Cek jumlah penduduknya, apakah sudah berdasarkan data Dukcapil per 31 Desember 2021
3. Apa benar jumlah penduduk tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
CONTOH CAPAIAN KINERJA YANG DISAJIKAN TIDAK WAJAR
14

15. Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
•Innovative •Delivered •Effective •Accountable
BPKP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
@bpkp.go.id @bpkp_id bpkp