Paparan EPPD Palembang.pdf

Paparan EPPD Palembang.pdf
PERAN BPKP DALAM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Palembang, 1 Maret 2023 Dr. Arman Sahri Harahap, S.E., MM. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Kepala Badan Pusat Statistik; Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAGAN ORGANISASI TIM NASIONAL EPPD TIM TEKNIS NASIONAL PP 13 Th 2019 tentang Laporan & EPPD (Pasal 25) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dgn melibatkan kementerian teknis dan/atau Lembaga pemerintahan non kementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi • Kementerian Dalam Negeri; • Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; • Kementerian Keuangan; • Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; • Badan Pusat Statistik. • Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas negara/daerah serta pembangunan nasional • Melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan FUNGSI BPKP: SEKRETARIAT TIM NASIONAL EPPD TIM DAERAH EPPD SEKRETARIAT TIM DAERAH EPPD TIM TEKNIS DAERAH EPPD Perpres 192 Tahun 2014 Pasal 3(b) TIM NASIONAL EPPD 2
1. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat selaku PJ 2. Sekda selaku ketua merangkap anggota; 3. Inspektur Daerah selaku wakil ketua merangkap anggota 4. Kepala Bappeda Provinsi selaku anggota 5. Kepala Perwakilan BPKP selaku anggota 6. Kepala BPKAD Provinsi selaku anggota 7. Kepala BPS Provinsi selaku anggota 8. Pejabat Daerah Lainnya BAGAN ORGANISASI TIM DAERAH EPPD TIM TEKNIS DAERAH  Sekretariat Daerah;  Inspektorat Daerah;  Bappeda;  BPKAD;  Perwakilan BPKP Provinsi;  BPS Provinsi.  OPD lainnya. SEKRETARIAT TIM DAERAH EPPD TIM DAERAH EPPD Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Bagi Timnas EPPD Tahun 2022 3
TUGAS TIM NASIONAL EPPD Dibentuk oleh Mendagri dan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri (Psl 26 ayat (2) Permendagri 18 Tahun 2020) Amanat PP 13 Tahun 2019 (Psl 33) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan EPPD diatur Peraturan Menteri Melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional yg terdiri atas: 1. Peringkat kinerja provinsi; 2. Peringkat kinerja kabupaten; 3. Peringkat kinerja kota Tim Nasional dalam melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintah provinsi/kab/kota melaksanakan: 1. Menghitung nilai kinerja provinsi dan kab/kota berdasarkan indikator dan bobot yang telah ditentukan; dan 2. Melakukan pemeringkatan provinsi dan kab/kota berdasarkan skor dan status kinerja pemda; Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional yang telah ditentukan oleh Tim Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait 1. Pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dang menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi 2. Validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh tim daerah 3. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi kepada Menteri; dan 4. Penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah provinsi yang di evaluasi sebagai umpan balik. Pasal 27 (5) Pasal 28 (1) Pasal 28 (3) Pasal 28 (2) Melaksanakan EPPD Provinsi (Pasal 27 ayat (4) Permendagri 18/2020) 4
TUGAS TIM DAERAH EPPD Ditetapkan oleh Gubernur (Psl 26 ayat (2) Permendagri 18 Tahun 2020) Melaksanakan EPPD Kab/Kota (Pasal 26 ayat (4) Permendagri 18/2020) • Pengukuran kinerja pemerintahan kab/kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kab/kota • penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kab/kota kepada Gubernur; dan • penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kab/kota yang di evaluasi sebagai umpan balik. Pasal 29 (3) 1. Timda memastikan capaian kinerja yang disajikan dalam LPPD sudah disertai dengan dokumen pendukung yang memadai 2. Perubahan data capaian kinerja berdasarkan hasil EPPD harus diketahui Sekda dan inspektur kab/kota serta dituangkan dalam BA Pelaksanaan EPPD 3. KKE yg sudah disepakati dan ditandatangani dijadikan dasar validasi oleh Tim Nasional dan menjadi bagian BA Pelaksanaan EPPD. 4. Permasalahan teknis yang dijumpai pada saat klarifikasi dituangkan dalam notisi/catatan yang akan diperjelas dalam LHE sebagai bahan rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota 5. Hasil KKE dan BA yang telah disepakati dijadikan sebagai pedoman EPPD ke dalam SILPPD Berdasarkan Juknis Pelaksanaan EPPD Th 2021 5
Penyusunan LPPD Prov Penyusunan LPPD Kab/Kota Reviu APIP Prov Reviu APIP Kab/Kota OUTPUT: Catatan Hasil Reviu OUTPUT: Catatan Hasil Reviu LPPD disampaikan Gub kpd Presiden melalui Menteri LPPD disampaikan Bupati/Walikota kpd Menteri melalui Gubernur Tim Nasional Monitoring Tim Daerah Monitoring Evaluasi Timnas Thd LPPD Provinsi Evaluasi Timda Thd LPPD Kab/Kota Tim Teknis Nasional Melakukan Validasi Hasil EPPD Timda atas LPPD Kab/Kota Perbaikan Data Melalui SI-LPPD oleh Tim Penyusun LPPD berdasarkan :  LPPD Kab/Kota berdasarkan Berita Acara dan Notisi Hasil Validasi Tim Nasional  LPPD Provinsi berdasarkan BA dan Notisi Hasil EPPD oleh Tim Nasional Penetapan dan Pemilihan Metode Pembobotan Aspek Penilaian EPPD, Peringkat, Skor & Status Kinerja Oleh Tim Nasional Rapat Tim Nasional Pembahasan Hasil EPPD Timda membuat Notisi, Rekomendasi Perbaikan Data Dengan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Berita Acara Psl 3 Permendagri 18/2020 Psl 9 Permendagri 18/2020 Psl 11 ayat (1) Permendagri 18/2020 Psl 26 ayat (2) Permendagri 18/2020 Psl 3 Permendagri 18/2020 Psl 9 Permendagri 18/2020 Psl 11 ayat (2) Permendagri 18/2020 (Psl 26 ayat (3) & (4) Permendagri 18/2020 Psl 28 Permendagri 18/2020 Juknis EPPD Tahun 2022 (Psl 27 ayat (5) huruf b Permendagri 18/2020 MENGGUNAKAN SI-LPPD ALUR EPPD OLEH TIMDA DAN TIMNAS 6
1. Persiapan Asistensi Penyusunan LPPD 2. Asistensi Penyusunan LPPD (Tahap I pada 18 Provinsi & Tahap II pada 16 Provinsi) 4. Rapat Pemutakhiran IKK (bersama K/L terkait melakukan update IKK) 1-3 Ags & 11-13 Ags 2022 8. Lanjutan Pertemuan Timnas utk Mengeksekusi Capaian Kinerja EPPD Th 2021 yg dilaksanakan Th 2022 Menilai IKK Kabupaten/Kota/Provinsi dengan klasifikasi Fiskal Tinggi, Sedang, dan Rendah bersama Tim Nasional via aplikasi Zoom BULAN Masa Pelaksanaan EPPD Tahun 2022 JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER (25 Okt-8 Des 2022) 28-30 Sept 2022 10. Rapat Konsolidasi Timnas EPPD (Pembahasan IKK Anomali/Ekstrim dalam Perhitungan EPPD) 10 Januari 2023 JANUARI Tahun 2023 Perlakuan TDI pada Rapat Konsolidasi Timnas: • TDI Biasa (Pemda melampirkan Surat Ket. Namun IKK tsb merupakan kewenangan, ada anggaran tetapi tdk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka diberikan nilai 0). Perlakuan TDI pada Rapat Konsolidasi Timnas: TDI Khusus • Pemda melampirkan Surat Ket. Karena situasional (IKK terkait bencana, refocusing anggaran) maka Pemda diberikan nilai 3 • Pemda melampirkan Surat Ket. Tidak memiliki kewenangan & anggaran maka Pemda diberikan nilai 3 • Pemda melampirkan Surat Ket. Secara geografis kota tsb masuk wil kabupaten karena dasar pembentukannya masuk dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Induk, maka kepada Pemda tersebut diberikan nilai 5. FEBRUARI 3. Uji Petik atas Hasil EPPD (BPKP terlibat dalam Uji petik di Semarang, Jateng) 14-16 Sept 2022 5. Reviu Hasil EPPD Tahun 2022 thd LPPD Tahun 2021 (BPKP bersama timnas) 9. Sidang Timnas EPPD Rapat Timnas Evaluasi PPD 13 Okt 2022 7. Rapat Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Daerah Prov (BPKP bersama Timnas) 25 Okt 2022 6. Rapat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kap. Daerah (BPKP bersama timnas) 18-20 Okt 2022 27 Des 2022 11. Rapat Pembahasan Lebih Lanjut Hasil EPPD (Pembahasan IKK Anomali/Ekstrim dalam Perhitungan EPPD) 13 Januari 2023 12. Rapat Sidang Timnas EPPD (Finalisasi Hasil EPPD Prov/Kab/Kota Tahun 2022) 26 Januari 2023 13. Rapat Timnas Tindak Lanjut Pemutakhiran IKK (Penyederhanaan Usulan IKK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) 20 Februari 2023 14. Bimtek Penyusunan dan Evaluasi Laporan PPD (Penyusunan dan Evaluasi Laporan PPD Prov/Kab/Kota) 28 Februari 2023 Catatan 1. Timnas menilai Daerah berdasarkan data yang diberikan dalam EPPD berdasarkan integritas data 2. Menetapkan standar yang sama atas bukti pendukung/evidence yang valid dan kapabel 3. Tim Nasional/Daerah harus memiliki pemahaman yang sama atas IKK 4. Catatan Hasil Reviu menjadi dasar perbaikan IKK 5. SI-LPPD merupakan salah satu solusi peralihan manual ke sistem elektronik TAHAPAN PELAKSANAAN EPPD TAHUN 2022 7
• Memahami IKK mana yang bersifat khusus • Memahami elemen IKK bersifat current atau kumulatif • Memahami dokumen pendukung capaian Kinerja dari IKK • Memahami elemen IKK mana yang bersifat Generik • Memahami formula IKK • Memahami definisi IKK • Menginput data IKK yang diminta dengan benar • APIP wajib melakukan verifikasi atas capaian IKK Harapan: • Data Kinerja masuk dalam Data Dasar Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah • Capaian kinerja dapat diapresiasi sesuai dengan Capaiannya PENYUSUNAN LPPD 2022 REKOMENDASI EPPD Th 2022 Terhadap LPPD Kab/Kota Tahun 2021 Perwakilan BPKP selaku Timda EPPD melaksanakan EPPD thd 77 kab/kota atau 15,16% dari 508 kab/kota yg ada • Masih terdapat IKK dengan TDI • Penyajian capaian kinerja IKK dalam LPPD tidak akurat. • Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkesinambungan, & hanya dilakukan pada saat penyusunan LPPD. • Masih terdapat inspektorat kab/kota yg belum melakukan reviu atas LPPD • Masih diperlukan penjelasan tambahan terkait IKK bersifat khusus yg tidak bisa diberlakukan kepada semua pemda & penjelasan teknis mengenai definisi dan batasan suatu IKK PERMASALAHAN • Menyarankan kepada seluruh Pemda untuk membangun sistem pengumpulan data kinerja LPPD. • Menyarankan kepada seluruh Pemda agar menyajikan capaian kinerja yg akurat (telah dilengkapi dg dokumen pendukung yg memadai & telah diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Daerah) dalam LPPD. • Membuat penjelasan tambahan terkait IKK yg bersifat khusus yg tidak bisa diberlakukan kepada semua pemda & penjelasan teknis mengenai definisi dan batasan suatu IKK. • Meningkatkan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan reviu/verifikasi & validasi data kinerja yg akan disajikan dalam LPPD REKOMENDASI • Pengecekan angka pembilang dan penyebut pada IKK • Memperhatikan jumlah kenaikan/penurunan pada elemen data LPPD jangan sampai ekstrim (misal jumlah penduduk) • Dokumen pendukung harus valid dan akuntabel sesuai dengan IKK • IKK bersifat khusus ataupun generik • Terdapat IKK yg isian elemen pembilangnya tidak memungkinkan >100% (cont. rasio kemantapan jalan) • Terdapat IKK yg isian elemen pembilangnya memungkinkan >100% Capaian Kinerja Urusan Pemerintah (CKUP) • Terdapat IKK yg satuannya tunggal atau tdk ada pembilang dan penyebut (cont. Angka Kelahiran total) • Terdapat IKK yang capaiannya negatif yang berarti semakin baik. (Rutilahu) • Terdapat IKK yang bersifat incidental • Terdapat IKK yang tidak dapat disajikan datanya karena kondisi geografis • Terdapat IKK yang data dukung berasal dari Instansi Vertikal(BPS, BKKBN, dsb) • Terdapat IKK yang berkaitan dengan Belanja Langsung • Verifikasi capaian IKK oleh APIP KRITERIA JUKLAK EPPD TH 2022 KONDISI 2021 • Belum memahami IKK mana yang bersifat khusus • Belum memahami elemen IKK bersifat current atau kumulatif • Belum memahami elemen IKK mana yang bersifat Generik • Belum memahami dokumen pendukung capaian Kinerja dari IKK • Belum memahami formula IKK • Belum memahami definisi IKK • Data IKK belum diinput • Inputting Data IKK yang salah/ekstrim • Capaian IKK belum diverifikasi oleh APIP Tim Daerah EPPD: TINDAK LANJUT Tim Daerah EPPD: 8
To DO LIST Memahami Dokumen Pendukung Capaian Kinerja dari IKK Memahami Definisi IKK Memahami Formula IKK Memahami IKK yg bersifat Khusus maupun Generik Memahami Elemen Data IKK bersifat current atau kumulatif OPD/ UK PELAKSANA UP Tim Penyusun LPPD Inspektorat Daerah Tim Teknis Nasional Tim Teknis Daerah HARAPANNYA: 1. Data Kinerja Masuk Dalam Data Dasar CKPD 2. Capaian Kinerja Dapat Diapresiasi Sesuai Dengan Capaiannya 9
CONTOH DATA CAPAIAN DICUPLIK (BUKAN DARI SISTEM PENGUMPULAN DATA) Angka pembilang 1.626; sementara pembagi 557 sehingga capaian kinerjanya tidak normal, kondisi ini perlu diklarifikasi kepada Tim Penyusun; Jumlah anak usia 4 s.d. 18 penyandang disabilitas tahun 2021 dibandingkan 2020 mengalami penurunan yang tidak normal (4069 org), perlu diklarifikasi kepada Tim Penyusun Jumlah penduduk provinsi tahun 2021 dibandingkan 2020 mengalami penurunan yang tidak normal (309.373 org), ada dua kemungkinan: Data Jumlah Penduduk Tahun 2020 yang salah (karena tanggal cut off, sumber data, salah catat); Data Jumlah Penduduk Tahun 2021 yang salah (karena tanggal cut off, sumber data, salah catat) perlu diklarifikasi kepada Tim Penyusun CATATAN CATATAN 10
No. Indikator Kinerja Kunci (Outcome) Rumus Elemen Data LPPD 2020 SILPPD Capaian Kinerja Elemen Data LPPD 2021 SILPPD Capaian Kinerja 1.c.1.1 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan provinsi (ha) 3719966,00 66,88 758804,81 52,77 Luas kawasan pemukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan provinsi (ha) 5561980,00 1437917,80 Berkurang seluas 4.124.062 Berkurang seluas 2.961.161,19 Catatan: Indikator ini bersifat kumulatif, mestinya: 1. Angka pembilang (Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan provinsi) minimal tetap tidak berkurang 2. Angka penyebut/pembagi (luas kawasan pemukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan provinsi minimal tetap seluas 5.561.980 dan tidak berkurang) CONTOH DATA CAPAIAN DICUPLIK (BUKAN DARI SISTEM PENGUMPULAN DATA) 11
No.IKK IKK Outcome Rumus PEMDA APIP Capaian 2020 Elemen Data 1 Elemen Data 2 Capaian File Bukti Status Verifikasi Diperbarui (Pembilang ) (Penyebut) 1.f.1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 100 100 Lihat Info --------------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIUPLOAD DALAM SI LPPD TIDAK MENJELASKAN APA-APA CAPAIAN KINERJA BELUM DIVERIFIKASI APIP KARENA DOKUMEN PENDUKUNG HANYA SEBATAS PEMBILANG DAN PENYEBUT 12
No. Indikator Kinerja Kunci (Outcome) Rumus Isian Elemen DataLPPD 2020 Capaian Kinerja Isian Elemen Data LPPD 2021 Capaian Kinerja Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 60,00 100,00 200,00 tdi Jumlah sasaran yang seharusnya menerima informasi rawan bencana 60,00 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 30,00 100,00 200,00 tdi Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 30,00 1.e.3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 1.e.4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Definisi Tidak Diperoleh Informasi (TDI) yang tidak diperlakukan secara khusus: 1. Indikator yang data kinerja tidak disertai data dukung; 2. Indikator yang data kinerja dan data dukung tidak sesuai dengan IKK; 3. Indikator yang menyajikan surat pernyataan atau surat keterangan yang dijadikan data dukung menyatakan IKK tersebut, belum diakomodir dalam dokumen perencanaan; 4. Indikator yang menyajikan surat pernyataan atau surat keterangan yang dijadikan data dukung 5. TDI yang tidak diperlakukan khusus tidak diberikan nilai. Definisi TDI yang diperlakukan secara khusus: 1. Terdapat 10 IKK yang teridentifikasi bersifat khusus (Faktor Geografis; Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah dan; Insidental,dsb) 2. Tim Penyusun tidak dapat mengisi elemen data IKK (bukan menjadi kewenangan atau tidak memiliki kondisi geografis dan atau Insidental) 3. TDI yang diperlakukan khusus akan diberikan nilai (diputuskan oleh Tim Nasional) CAPAIAN KINERJA BELUM DIVERIFIKASI APIP KARENA DOKUMEN PENDUKUNG HANYA SEBATAS PEMBILANG DAN PENYEBUT 13
No. Indikator KinerjaKunci (Outcome) Rumus ElemenDataLPPD2020 CapaianKinerja ElemenDataLPPD2021 CapaianKinerja Jumlah anakusia 16 sampai dengan 18 yangsudah tamatatau sedang belajar di sekolah menengah atas 378.174,00 86,73 432.573,00 101,69 Jumlah anakusia 16 sampai dengan 18 pada provinsi yang bersangkutan 436.057,00 425.400,00 1 Tingkatpartisipasi warga negara usia 16-18 tahun yangberpartisipasi dalam pendidikan menengah 1. Cek ke dokumen pendukung, apakah benar pembilang dan penyebutnya 2. Cek jumlah penduduknya, apakah sudah berdasarkan data Dukcapil per 31 Desember 2021 3. Apa benar jumlah penduduk tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya CONTOH CAPAIAN KINERJA YANG DISAJIKAN TIDAK WAJAR 14
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah •Innovative •Delivered •Effective •Accountable BPKP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan @bpkp.go.id @bpkp_id bpkp

Paparan EPPD Palembang.pdf

Check these out next

Paparan EPPD Palembang.pdf

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Similar a Paparan EPPD Palembang.pdf(20)

Último(20)

Paparan EPPD Palembang.pdf