Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Pengantar program kotaku
Semelhante a Pengantar program kotaku (20)
Pengantar program kotaku
- 2. Landasan Program Kotaku 2. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pasal 5 : ayat (1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaanya dilaksanakan oleh pemerintah; ayat (2) Pembinaan dilaksanakan oleh : (a) Menteri pada tingkat nasional; (b) Gubernur pada tingkat propinsi dan (c) Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota • Pasal 94 ayat (3) : Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh WAJIB dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang • Pasal 95 ayat (1-4) : Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui (a) pengawasan & pengendalian (b) pemberdayaan masyarakat • Pasal 103 ayat (1-3) : Pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- 3. LANDASAN UTAMA: UU No.1 Tahun 2011 (Pasal 94 sd 95) Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hak Dasar untuk htinggal di hunian yang layal Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh (SK Kumuh) • Pengawasan dan pengendalian; • Pemberdayaan Masyarakat. • ( Agen – Agen ) Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman Kriteria Bangunan Gedung Kriteria Penyediaan Air Minum Kriteria Drainase Lingkungan Kriteria Pengelolaan Air Limbah Kriteria Pengelolaan Persampahan Kriteria Pengamanan Kebakaran Kriteria Jalan Lingkungan Ruang Terbuka Hijau
- 4. Latar Belakang Berdasarkan Undang Undang Di atas : Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.
- 5. KOLABORASI PENANGANAN KUMUH LSM/NGO Pemerintah Pusat/Daerah Akademisi Masyarakat/BKMDunia Usaha Parpol
- 6. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh” Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.
- 7. Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan Kumuh ARAH KEBIJAKAN • Menciptakan lingkungan yang memampukan (enabling environment) • Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh • Mencegah pembentukan kumuh baru STRATEGI POKOK • Menyediakan lahan perumahan untuk MBR • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah • Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya • Menangani permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu dengan Rencana Kota • Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR • Menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan sistem kota
- 8. Definisi psl. 1 UU No. 1/2011 PERMUKIMAN PERMUKIMAN KUMUH PERUMAHAN PERUMAHAN KUMUH PERMUKIMAN adalah Bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. PERMUKIMAN KUMUH adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. PERUMAHAN adalah Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. PERUMAHAN KUMUH adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. PENURUNAN KUALITAS TEMPAT HUNIAN ● Ketidakteraturan bangunan ● Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi ● Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat ● Kualitas sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat PERMUKIMAN TIDAK LAYAK HUNI
- 9. LANDASAN UTAMA: UU No.1 Tahun 2011 (Pasal 94 sd 95) Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hak Dasar untuk htinggal di hunian yang layal Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh (SK Kumuh) • Pengawasan dan pengendalian; • Pemberdayaan Masyarakat. • ( Agen – Agen ) Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman Kriteria Bangunan Gedung Kriteria Penyediaan Air Minum Kriteria Drainase Lingkungan Kriteria Pengelolaan Air Limbah Kriteria Pengelolaan Persampahan Kriteria Pengamanan Kebakaran Kriteria Jalan Lingkungan Ruang Terbuka Hijau
- 10. TUJUAN : Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. . Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha; Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
- 11. STRATEGI: Strategi operasional dalam penyelengaraan program adalah sebagai berikut: . Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat s.d. tingkat masyarakat Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor; Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian; Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.
- 12. PRINSIP : Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah: . Pemerintah daerah sebagai Nakhoda Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program) Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/ kota Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/ kota dalam RPJMD. Partisipatif. Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) Kreatif dan Inovatif Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara- cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance) pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance). Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
- 14. POLA PENANGANAN: Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: . Pencegahan • Tindakan pencegahan kumuh meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas perumahan dan permukiman, serta dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Peningkatan Kualitas • Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali Pengelolaan • Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan; • Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya; • Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; • Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.
- 15. Lokasi: Program kotaku dilaksanakan di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut: Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kota/kabupaten terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu. Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kel/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.
- 16. Diagram Perencanaan Penanganan Kumuh melalui KOTAKU di Tingkat Kota dan Tingkat Masyarakat :
- 17. Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan Masyarakat
- 18. PELAKU PROGRAM Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Dit. PKP PMU Satker/PPK Pusat Satker/PPK Provinsi Satker/PPK Kab/Kota Tim Advisory Tim Evaluasi KMP/NMC OSP CB KMW & KMT Tim Korkot Tim Pengarah Pokja PKP Nasional Pokja PKP Nasional CCMU Pokja PKP Provinsi Gubernur Pokja PKP Kab/Kota Bupati/Walikota Camat Tim Fasilitator Lurah/Kades Tim UP yang Dikontrak Masyarakat BKM/LKM KSM Relawan Relawan Teknik GARIS KOLABORASI DAN KOORDINASI GARIS PELAKSANAAN GARIS DUKUNGAN PROGRAM Tingkat Kel/Desa Tingkat Kecamatan Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi Tingkat Pusat Garis Pengendalian Garis Koordinasi