SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 2
Kumpulan Pertanyaan dan Jawaban Tentang Konsep Desentralisasi atau
Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Apa hubungan antara otonomi daerah dengan pemekaran daerah?
Semakin luas suatu wilayah, maka semakin sulit otonomi akan berlangsung di
wilayah tersebut.
2. Sebutkan tujuan otonomi daerah!
– pemerataan wilayah daerah
– keadilan nasional
– pengembangan kehidupan demokrasi
– peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik
– mendorong pemberdayaan masyarakat
3. Jelaskan penerapan daerah dalam konteks negara kesatuan RI?
Negara memberkan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
4. Jelaskan hakikat atau nilai dasar otonomi daerah!
Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan kenandirian daerah untuk mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah.
5. Apa pengertian otonomi daerah dan daerah otonomi?
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
6. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?
Otonomi daerah saat ini telah menyebabkan perubahan dalam sistem
pemerintahan di Indonesia.
7. Sebutkan dasar hukum otonomi daerah!
Ada 5, berikut 2 di antaranya:
– UUD 1945
– UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
8. Sebutkan asas-asas ekonomi daerah!
– sentralisasi
– desentralisasi
– dekonsentrasi
– tugas pembantuan
9. Jelaskan manfaat dari diterapkan otonomi daerah!
Menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.
10. Jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan daerah!
Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah bebas berekspresi dan berkreasi
dalam rangka membangun daerahnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
11. Apa hubungn antara otonomi daerah dan kearifan lokal?
Otonomi daerah bisa dimaknai sebagai upaya untuk membangunkan kembali
kearifan lokal.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamWulandari Rima Kumari
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatAriee Moeslim
 
Sejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaSejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaLestari Moerdijat
 
Bab 2 nilai nilai dan prinsip anti korupsi
Bab 2 nilai nilai dan prinsip anti korupsiBab 2 nilai nilai dan prinsip anti korupsi
Bab 2 nilai nilai dan prinsip anti korupsinatal kristiono
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMohammad Nawawi
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasimaneicon22
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiDadang Solihin
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanElla Feby
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptAisyah Turidho
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaRahmanzie Share
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted GaeblerBhaskoro Utomo
 

Mais procurados (20)

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Sejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaSejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di Indonesia
 
Bab 2 nilai nilai dan prinsip anti korupsi
Bab 2 nilai nilai dan prinsip anti korupsiBab 2 nilai nilai dan prinsip anti korupsi
Bab 2 nilai nilai dan prinsip anti korupsi
 
Tanya jawab mpp
Tanya jawab mppTanya jawab mpp
Tanya jawab mpp
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publik
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasi
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Tugas makalah wawasan nusantara
Tugas makalah wawasan nusantaraTugas makalah wawasan nusantara
Tugas makalah wawasan nusantara
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 

Destaque

Manajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongManajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongAulia Hamunta
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
PERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK OTONOMI KHUSUS PAPUA
PERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK  OTONOMI KHUSUS PAPUAPERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK  OTONOMI KHUSUS PAPUA
PERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK OTONOMI KHUSUS PAPUAAulia Hamunta
 
Otonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahOtonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahAmalia Dekata
 
Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerahHarmonisasi pemerintahan pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerahNabila_SPutri
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahSilvia Ellen
 
Proposal Penelitian ppt
Proposal Penelitian pptProposal Penelitian ppt
Proposal Penelitian pptAulia Hamunta
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangAulia Hamunta
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )Muna Muna
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Aksi SETAPAK
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahSuprijanto Rijadi
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
 

Destaque (15)

Manajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongManajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorong
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
PERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK OTONOMI KHUSUS PAPUA
PERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK  OTONOMI KHUSUS PAPUAPERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK  OTONOMI KHUSUS PAPUA
PERUBAHAN KOTA SORONG DARI DAMPAK OTONOMI KHUSUS PAPUA
 
Otonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahOtonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - Makalah
 
Makalah otonomi daerah lengkap
Makalah otonomi daerah lengkapMakalah otonomi daerah lengkap
Makalah otonomi daerah lengkap
 
Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerahHarmonisasi pemerintahan pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Proposal Penelitian ppt
Proposal Penelitian pptProposal Penelitian ppt
Proposal Penelitian ppt
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
 

Semelhante a OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaHIA Class.
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraDewi Zulaeva
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusRafi Mariska
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahAmalia Tania
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahfuji kurniawan
 
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahPkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahScout Dan
 
PKN KD.3.4 dan 4.4
PKN KD.3.4 dan 4.4PKN KD.3.4 dan 4.4
PKN KD.3.4 dan 4.4Andi Widya
 
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Jerry Makawimbang
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Semelhante a OTONOMI DAERAH (20)

Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
2784873.ppt
2784873.ppt2784873.ppt
2784873.ppt
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
 
Otonomi daerah uraian
Otonomi daerah   uraianOtonomi daerah   uraian
Otonomi daerah uraian
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahPkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
 
PKN KD.3.4 dan 4.4
PKN KD.3.4 dan 4.4PKN KD.3.4 dan 4.4
PKN KD.3.4 dan 4.4
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

Mais de Arya D Ningrat

Tujuan dan hikmah pernikahan 2
Tujuan dan hikmah pernikahan  2Tujuan dan hikmah pernikahan  2
Tujuan dan hikmah pernikahan 2Arya D Ningrat
 
Dialog tentang tokoh teks biografi
Dialog tentang tokoh teks biografiDialog tentang tokoh teks biografi
Dialog tentang tokoh teks biografiArya D Ningrat
 
Daftar buku cerita anak
Daftar buku cerita anakDaftar buku cerita anak
Daftar buku cerita anakArya D Ningrat
 
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
10  soal ppkn beserta jawabannya 210  soal ppkn beserta jawabannya 2
10 soal ppkn beserta jawabannya 2Arya D Ningrat
 
10 soal ppkn beserta jawabannya
10  soal ppkn beserta jawabannya10  soal ppkn beserta jawabannya
10 soal ppkn beserta jawabannyaArya D Ningrat
 

Mais de Arya D Ningrat (7)

Tujuan dan hikmah pernikahan 2
Tujuan dan hikmah pernikahan  2Tujuan dan hikmah pernikahan  2
Tujuan dan hikmah pernikahan 2
 
Seni budaya
Seni budayaSeni budaya
Seni budaya
 
Matrik
MatrikMatrik
Matrik
 
Dialog tentang tokoh teks biografi
Dialog tentang tokoh teks biografiDialog tentang tokoh teks biografi
Dialog tentang tokoh teks biografi
 
Daftar buku cerita anak
Daftar buku cerita anakDaftar buku cerita anak
Daftar buku cerita anak
 
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
10  soal ppkn beserta jawabannya 210  soal ppkn beserta jawabannya 2
10 soal ppkn beserta jawabannya 2
 
10 soal ppkn beserta jawabannya
10  soal ppkn beserta jawabannya10  soal ppkn beserta jawabannya
10 soal ppkn beserta jawabannya
 

Último

ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfsdn3jatiblora
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptAgusRahmat39
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 

Último (20)

ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 

OTONOMI DAERAH

  • 1. Kumpulan Pertanyaan dan Jawaban Tentang Konsep Desentralisasi atau Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Apa hubungan antara otonomi daerah dengan pemekaran daerah? Semakin luas suatu wilayah, maka semakin sulit otonomi akan berlangsung di wilayah tersebut. 2. Sebutkan tujuan otonomi daerah! – pemerataan wilayah daerah – keadilan nasional – pengembangan kehidupan demokrasi – peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik – mendorong pemberdayaan masyarakat 3. Jelaskan penerapan daerah dalam konteks negara kesatuan RI? Negara memberkan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 4. Jelaskan hakikat atau nilai dasar otonomi daerah! Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan kenandirian daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah. 5. Apa pengertian otonomi daerah dan daerah otonomi? Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Otonomi daerah saat ini telah menyebabkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. 7. Sebutkan dasar hukum otonomi daerah! Ada 5, berikut 2 di antaranya: – UUD 1945 – UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  • 2. 8. Sebutkan asas-asas ekonomi daerah! – sentralisasi – desentralisasi – dekonsentrasi – tugas pembantuan 9. Jelaskan manfaat dari diterapkan otonomi daerah! Menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. 10. Jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan daerah! Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah bebas berekspresi dan berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 11. Apa hubungn antara otonomi daerah dan kearifan lokal? Otonomi daerah bisa dimaknai sebagai upaya untuk membangunkan kembali kearifan lokal.