SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 29
Baixar para ler offline
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
KETENTUAN UMUM
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.
KETENTUAN UMUM
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi
dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa
dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah
satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas
dan fungsi serta hubungan kerja
KETENTUAN UMUM
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
a)kepastian hukum;
b)tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c)tertib kepentingan umum;
d)keterbukaan;
e)proporsionalitas;
f)profesionalitas;
g)akuntabilitas;
h)efektivitas dan efisiensi;
i)kearifan lokal;
j)keberagaman; dan
k)partisipatif.
STRUKTUR ORGANISASI
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
Perangkat Desa terdiri atas :
1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis.
Berkedudukan sebagai unsur pembantu
Kepala Desa.
Perangkat Desa
1. Sekretariat Desa yaitu :
Sekretaris Desa dan Kepala Urusan
2. Pelaksana Kewilayahan yaitu :
Kepala Dusun
3. Pelaksana Teknis yaitu
Kepala Seksi
SEKRETARIAT DESA
SEKRETARIAT DESA
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu
oleh unsur staf sekretariat.
Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu
urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan
perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan
umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
Dipimpin oleh Kepala Urusan
PELAKSANA KEWILAYAHAN
PELAKSANA KEWILAYAHAN
Pelaksana Kewilayahan smerupakan unsur pembantu Kepala
Desa sebagai satuan tugas kewilayahan
Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara
proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan
dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas
wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan
penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas
Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
Dilaksanakan oleh kepala dusun
PELAKSANA TEKNIS
Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional
Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu
seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan,
paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan,
serta seksi kesejahteraan dan pelayanan
Dipimpin oleh Kepala Seksi.
TUGAS
TUGAS
KEPALA DESA
KEPALA DESA
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa
yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat
FUNGSI
FUNGSI
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masy,
administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat
dan lembaga lainnya.
TUGAS
TUGAS
PERANGKAT DESA
PERANGKAT DESA
SEKRETARIAT DESA
SEKRETARIAT DESA
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa
Berkedudukan sebagai unsur pimpinan
Sekretariat Desa
bertugas membantu Kepala Desa dalam
bidang administrasi pemerintahan
FUNGSI
FUNGSI
Sekretaris Desa
Sekretaris Desa
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adm
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan adm perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas,
dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adm keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Kepala Urusan
Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan
penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum
FUNGSI
FUNGSI
Tata Usaha dan Umum
Kepala Urusan
Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, adm sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi adm keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
FUNGSI
FUNGSI
Keuangan
Kepala Urusan
Mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana
APBDesa, menginventarisir data2 dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program,
serta penyusunan laporan
FUNGSI
FUNGSI
Perencanaan
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI
Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional
FUNGSI KEPALA SEKSI
FUNGSI KEPALA SEKSI
Pemerintahan
Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,
penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan
pengelolaan profil desa
FUNGSI KEPALA SEKSI
FUNGSI KEPALA SEKSI
Kesejahteraan
Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan
tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna
Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan
tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna
FUNGSI KEPALA SEKSI
FUNGSI KEPALA SEKSI
Pelayanan
Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan
Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan
KEPALA KEWILAYAHAN
Disebut : KEPALA DUSUN
Disebut : KEPALA DUSUN
Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya
di wilayahnya
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
FUNGSI KEPALA DUSUN
TATA CARA PENYUSUNAN
PERDES SOTK
1. Kepala Desa mengajukan rancangan Perdes kepada BPD.
2. Dibahas bersama Kades dg BPD untuk ditetapkan menjadi Perdes oleh Kades.
3. R.Perdes disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui camat 3 hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.
4. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya
rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
5. Dalam hal Bupati tidak memberikan evaluasi Perdes tsb berlaku dengan sendirinya.
6. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi Kades wajib memperbaikinya.
7. Kades memperbaiki R. Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Kades dapat mengundang BPD untuk memperbaiki R Perdes hasil koreksi dan
tindaklanjut disampaikan Kades kepada Bupati melalui camat.
9. Dalam hal Kades tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan
Perdes, Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.
JENIS DESA
JENIS DESA
Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan
tingkat perkembangan desa yaitu :
1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi.
2. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi.
3. Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi
( Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
dan kelurahan)
Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan
tingkat perkembangan desa yaitu :
1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi.
2. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi.
3. Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi
( Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
dan kelurahan)
KETENTUAN
KETENTUAN
1. Perangkat Desa diangkat dalam jabatan baru sesuai Perdes tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati.
2. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS diangkat sebagai
Perangkat Desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari
pejabat Pembina kepegawian.
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Unsur staf adalah membantu Kepala Urusan,
Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat
dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal
masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
dan Pemerintah Desa
Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
Kategori Desa Swasembada dan Swakarya
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur
TU,Um
Kaur
Keu
Kaur
Perenc
Kasi
Pem
Kasi
Kesjht
Kasi
Pelyn
Kadus
Kadus
Kadus
Kadus
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
Kategori Desa Swadaya
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur
Umum
Kaur
Perenc
Kasi
Pem
Kasi
Kesjht & Pelyn
Kadus
Kadus
Kadus
Kadus
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxSaripudin19
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxhalagam
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesPemdes Seboro Sadang
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Pemdes Wlahar Wetan
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fdFrans Dione
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
 

Mais procurados (20)

TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Penyusunan peraturan di desa
Penyusunan peraturan di desaPenyusunan peraturan di desa
Penyusunan peraturan di desa
 
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
3.1. kpmd
3.1. kpmd3.1. kpmd
3.1. kpmd
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 

Semelhante a Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf

PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptinspektoratdaerah3
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptBungasriannisa12Bung
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptxnesanakhitapenawa
 
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptxMEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptxKPMBugakBlang
 
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa.pptxnesanakhitapenawa
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfHarisKunaifi2
 
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revBuku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revrajapusbar
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Juni Aminudin
 
Permendagri no 114_tahun_2014
Permendagri no 114_tahun_2014Permendagri no 114_tahun_2014
Permendagri no 114_tahun_2014Kiswanto .
 
Permendagri no-114-th-2014-pedoman-pembangunan-desa
Permendagri no-114-th-2014-pedoman-pembangunan-desaPermendagri no-114-th-2014-pedoman-pembangunan-desa
Permendagri no-114-th-2014-pedoman-pembangunan-desaRiswandi29
 
Permendagri no-114-tahun-2014-tentang-pedoman-pembangunan-desa
Permendagri no-114-tahun-2014-tentang-pedoman-pembangunan-desaPermendagri no-114-tahun-2014-tentang-pedoman-pembangunan-desa
Permendagri no-114-tahun-2014-tentang-pedoman-pembangunan-desahasanadjo
 
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaPermendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaAchmad Wahid
 
Permendagri No. 114 Tahun 2014
Permendagri No. 114 Tahun 2014Permendagri No. 114 Tahun 2014
Permendagri No. 114 Tahun 2014ahmadefendi19
 
Permendagri nomor 114 tahun 2014
Permendagri nomor 114 tahun 2014Permendagri nomor 114 tahun 2014
Permendagri nomor 114 tahun 2014Rumah Kolaborasi
 
1.permendagri no 114 tahun 2014
1.permendagri no 114 tahun 20141.permendagri no 114 tahun 2014
1.permendagri no 114 tahun 2014nunu kuswaha
 
Permendagri no 114_tahun_2014
Permendagri no 114_tahun_2014Permendagri no 114_tahun_2014
Permendagri no 114_tahun_2014Ceuceu Ciawi
 
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaPermendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 

Semelhante a Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf (20)

PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.pptPEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
PEMBINAAN APARATUR PEMDE 2018.ppt
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
 
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa_By Sahar.pptx
 
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptxMEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
MEMAHAMI_SOTK_PEMDES.pptx
 
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
0. SOTK Pemerintah Desa.pptx
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
 
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revBuku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
 
SOTK Desa
SOTK DesaSOTK Desa
SOTK Desa
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 
Permendagri no 114_tahun_2014
Permendagri no 114_tahun_2014Permendagri no 114_tahun_2014
Permendagri no 114_tahun_2014
 
Permendagri no-114-th-2014-pedoman-pembangunan-desa
Permendagri no-114-th-2014-pedoman-pembangunan-desaPermendagri no-114-th-2014-pedoman-pembangunan-desa
Permendagri no-114-th-2014-pedoman-pembangunan-desa
 
Permendagri no-114-tahun-2014-tentang-pedoman-pembangunan-desa
Permendagri no-114-tahun-2014-tentang-pedoman-pembangunan-desaPermendagri no-114-tahun-2014-tentang-pedoman-pembangunan-desa
Permendagri no-114-tahun-2014-tentang-pedoman-pembangunan-desa
 
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaPermendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
 
Permendagri No. 114 Tahun 2014
Permendagri No. 114 Tahun 2014Permendagri No. 114 Tahun 2014
Permendagri No. 114 Tahun 2014
 
Permendagri nomor 114 tahun 2014
Permendagri nomor 114 tahun 2014Permendagri nomor 114 tahun 2014
Permendagri nomor 114 tahun 2014
 
1.permendagri no 114 tahun 2014
1.permendagri no 114 tahun 20141.permendagri no 114 tahun 2014
1.permendagri no 114 tahun 2014
 
Permendagri no 114_tahun_2014
Permendagri no 114_tahun_2014Permendagri no 114_tahun_2014
Permendagri no 114_tahun_2014
 
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaPermendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
 

Mais de ArisMali

Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxArisMali
 
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxPERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxArisMali
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxArisMali
 
Materi Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxMateri Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxArisMali
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxArisMali
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxArisMali
 
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptmateri Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptArisMali
 
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.pptKEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.pptArisMali
 
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxSusunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxArisMali
 

Mais de ArisMali (9)

Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
 
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxPERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
 
Materi Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxMateri Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptx
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docx
 
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptmateri Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
 
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.pptKEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
 
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxSusunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
 

Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf

  • 1. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
  • 2. KETENTUAN UMUM Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  • 3. KETENTUAN UMUM Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja
  • 4. KETENTUAN UMUM Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : a)kepastian hukum; b)tertib penyelenggaraan pemerintahan; c)tertib kepentingan umum; d)keterbukaan; e)proporsionalitas; f)profesionalitas; g)akuntabilitas; h)efektivitas dan efisiensi; i)kearifan lokal; j)keberagaman; dan k)partisipatif.
  • 5. STRUKTUR ORGANISASI Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas : 1. Sekretariat Desa; 2. Pelaksana Kewilayahan; dan 3. Pelaksana Teknis. Berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
  • 6. Perangkat Desa 1. Sekretariat Desa yaitu : Sekretaris Desa dan Kepala Urusan 2. Pelaksana Kewilayahan yaitu : Kepala Dusun 3. Pelaksana Teknis yaitu Kepala Seksi
  • 7. SEKRETARIAT DESA SEKRETARIAT DESA Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Dipimpin oleh Kepala Urusan
  • 8. PELAKSANA KEWILAYAHAN PELAKSANA KEWILAYAHAN Pelaksana Kewilayahan smerupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Dilaksanakan oleh kepala dusun
  • 9. PELAKSANA TEKNIS Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan Dipimpin oleh Kepala Seksi.
  • 10. TUGAS TUGAS KEPALA DESA KEPALA DESA Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
  • 11. FUNGSI FUNGSI 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masy, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
  • 12. TUGAS TUGAS PERANGKAT DESA PERANGKAT DESA SEKRETARIAT DESA SEKRETARIAT DESA Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
  • 13. FUNGSI FUNGSI Sekretaris Desa Sekretaris Desa 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adm surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan adm perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adm keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 4. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  • 14. Kepala Urusan Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum FUNGSI FUNGSI Tata Usaha dan Umum
  • 15. Kepala Urusan Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, adm sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi adm keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya FUNGSI FUNGSI Keuangan
  • 16. Kepala Urusan Mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data2 dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan FUNGSI FUNGSI Perencanaan
  • 17. KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
  • 18. FUNGSI KEPALA SEKSI FUNGSI KEPALA SEKSI Pemerintahan Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa
  • 19. FUNGSI KEPALA SEKSI FUNGSI KEPALA SEKSI Kesejahteraan Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
  • 20. FUNGSI KEPALA SEKSI FUNGSI KEPALA SEKSI Pelayanan Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
  • 21. KEPALA KEWILAYAHAN Disebut : KEPALA DUSUN Disebut : KEPALA DUSUN Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
  • 22. 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan FUNGSI KEPALA DUSUN
  • 23. TATA CARA PENYUSUNAN PERDES SOTK 1. Kepala Desa mengajukan rancangan Perdes kepada BPD. 2. Dibahas bersama Kades dg BPD untuk ditetapkan menjadi Perdes oleh Kades. 3. R.Perdes disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui camat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 4. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati. 5. Dalam hal Bupati tidak memberikan evaluasi Perdes tsb berlaku dengan sendirinya. 6. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi Kades wajib memperbaikinya. 7. Kades memperbaiki R. Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 8. Kades dapat mengundang BPD untuk memperbaiki R Perdes hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kades kepada Bupati melalui camat. 9. Dalam hal Kades tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Perdes, Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.
  • 24. JENIS DESA JENIS DESA Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu : 1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. 2. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi. 3. Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi ( Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahan) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu : 1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. 2. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi. 3. Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi ( Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahan)
  • 25. KETENTUAN KETENTUAN 1. Perangkat Desa diangkat dalam jabatan baru sesuai Perdes tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati. 2. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS diangkat sebagai Perangkat Desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawian.
  • 26. UNSUR STAF PERANGKAT DESA Unsur staf adalah membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa
  • 27. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Kategori Desa Swasembada dan Swakarya Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur TU,Um Kaur Keu Kaur Perenc Kasi Pem Kasi Kesjht Kasi Pelyn Kadus Kadus Kadus Kadus
  • 28. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Kategori Desa Swadaya Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur Umum Kaur Perenc Kasi Pem Kasi Kesjht & Pelyn Kadus Kadus Kadus Kadus