2. Pengertian
N.E.HVan Esveld
• Hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi
hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di
bawah pimpinan, tetapi juga meliputi pekerjaan
yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung
jawab dan risiko sendiri
Molenaar
• Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum
yang berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya
mengatur hubungan antara buruh dengan buruh
dan antara buruh dan penguasa.
Soetiksno
• Hukum Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan
peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan
kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi
ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang
lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang
langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja
tersebut.
3. Unsur - Unsur
Serangkaian aturan yang
berkembang kedalam
bentuk lisan maupun tulisan;
Mengatur hubungan antara
pekerja dan pemilik
perusahaan
Adanya tingkatan
pekerjaan, yang pada
akhirnya akan diperolah
balas jasa
Mengatur perlindungan
pekerja/ buruh, meliputi
masalah keadaan sakit,
haid, hamil, melahirkan,
keberadaan organisasi
pekerja/ buruh dsb.
4. Tujuan
Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi;
Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan
penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional dan daerah;
Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan
Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluargany
6. ■ Perundang-undangan ; Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat
oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.
■ Keputusan / Penetapan ; Putusan disini ialah putusan yang dikeluarkan oleh
sebuah panitia yang menangani sengketa-sengketa perburuhan, baik Putusan
P4P / P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat / Daerah)
■ Perjanjian ; Perjanjian merupakan peristiwa di mana pihak yang satu berjanji
kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal, akibatnya pihak-
pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang mereka adakan.
■ Traktat ; Kesepakatan internasional baik bilateral maupun multilateral telah
banyak melahirkan kaedah-kaedah hukum ketenagakerjaan yang relatif baru
atau pun penegasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang sudah ada
sebelumnya.
■ Kebiasaan merupakan kebiasaan manusia yang dilakukan berulang-ulang
dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat, sehingga bilamana ada
tindakan yang dirasakan berlawanan dengan kebiasaan tersebut dianggap
sebagai pelanggaran perasaan hukum.
7. Ruang
Lingkup
Masa Sebelum Berkerja
Pengaturan Lowongan
PekerjaanPengerahan dan
penempatan :
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 39 Th. 2004
Kepres No. 4 Th. 1980 (Wjb Lapor
Low. Pekerjaan)
Permen TK No. 4 Th. 1970
(Pengerahan TK)
Masa Selama Berkerja
Mengatur selama hubungan kerja
berlangsung :
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 1 Th. 1970 (Keselamatan
kerja)
UU No. 7 Th. 1981 (Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Di Perusahan)
UU No. 3 Th. 1992 (Jamsostek)
UU No. 21 Th. 2000 (SP/ SB)
UU No. 2 Th. 2004 (Penyelesaian
perselisihan)
UU No. 39 Th. 2004 (Penempatan &
Perlindungan)
Masa Setelah Berkerja
Mengatur permasalahan setelah
hubungan pekerjaan :
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 2 Th. 2004
UU No. 3 Th. 1992
UU No. 11 Th. 1992 (Dana Pensiun)
PP No. 76 Th. 1992 (Dana Pensiun
Pemberi Kerja)
Regulasi
8. Poin Pembahasan
■ Perjanjian Kerja
■ PerlindunganTenaga Kerja
■ Pemutusan Hubungan Kerja
■ Perselisihan Hubungan Industrial
■ PelanggaranTerhadap Hukum Ketenagakerjaan
9. Perjanjian Kerja
■ Pasal 1601 KUHPerdata, tentang perjanjian untuk melakukan
pekerjaan menyatakan bahwa : “selain perjanjian-perjanjian
untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh
ketentuan yang khusus untuk itu dan untuk syarat-syarat yang
di perjanjikan dan jika itu tidak ada , oleh karena kebiasaan,
maka ada dua macam perjanjian dengan mana pihak yang lain
dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan
pemborong pekerjaan.”
10. Syarat Perjanjian Kerja
■ Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat
secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
■ Nama perusahaan, alamat perusahaan, dan jenis usaha
■ Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
■ Jabatan atau jenis pekerjaan
■ Tempat pekerjaan
■ Besarnya upah dan cara pembayarannya
■ Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha
dan pekerja/buruh
■ Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
■ Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan
para pihak dalam perjanjian kerja.
11. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13
Tahun 2003) ditentukan ada beberapa jenis perjanjian
kerjaPKWT
Perjanjian
Kerja Untuk
Waktu
Tertentu
PKWTT
Perjanjian
Kerja Untuk
Waktu
Tidak
Tertentu
12. PerlindunganTenaga Kerja
■ Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut : Zaeni
Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta,
Raja Grafindo Persada, 2007, hal 78
PerlindungaSosial
Mengenai
Kesehatan Kerja
(Contoh;BPJS
Kesehatan dan
Asuransi Kesehatan
Lainnya)
PerlindungaTeknis
Mengenai
Keselamatan Kerja
Karyawan
PerlindungaEkonomis
Mengenai
Jaminan Sosial
(Contoh; BPJS
Ketenagakerjaan)
Dalam PP No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan bahwa
pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah
paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan
sosial tenaga kerja.
13. Pemutusan Hubungan Kerja
■ Definisi ; “Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak-hak dan
kewajiban (prestrasi dan kontra-prestasi) antara pekerja/buruh
dengan pengusaha”
14. Jenis PHK
PHK
PHK oleh
Tenaga Kerja
PHK Oleh
Pengadilan
(PPHI)
PHK Demi
Hukum
PHK Oleh
Perusahaan ,
Majikan dan
Pengusaha
15. Perselisihan Hubungan Industrial
• Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat
adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap
ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan Hak
• Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau
perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan
Kepentingan
• Perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat
mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah
satu pihak (pengusaha dan pekerja)
Perselisihan PHK
• Perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya
hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian
paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban
keserikatpekerjaan
Perselisihan Antar
Serikat Pekerja
16. LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (HI)
BIPARTIT MEDIASI KONSILIASI ARBITRASE PENGADILAN HI
Upaya I sebelum
perselisihan diajukan pada
lembaga penyelesai
perselisihan
musyawarah antara
pekerja dan pengusaha
diselesaikan dlm waktu
paling lama 30 (tiga puluh
hari)
Jika tidak mencapai
kesepakatan, maka salah
satu atau kedua belah
pihak harus mencatatkan
perselisihannya ke
disnaker
B’wenang thd semua
jenis perselisihan
Semula dikenal dgn istilah
TRIPARTIT
Mediator adlh pegawai
Disnaker yg akan
memberikn anjuran tertulis
Selain perselisihan hak,
Disnaker akan
menawarkan penyelesain
akan dilakukan via
Konsiliasi atau Arbitrase
Bila para pihak berselisih
tdk memberi tanggapan
dlm 7 hari, perselisihan
akan dilimpahkan kpd
Mediator
Untuk perselisihan hak,
sengketa wajib melalui
mendapatkan anjuran
tertulis Mediator krn
Pengadilan HI hanya
memproses sengketa yg
telah melalui proses
Mediasi
Mediasi diselesaikan dlm
jangka waktu paling lama
30 hari
Jika sengketa tdk selesai,
para pihak dpt melanjutkan
sengketa tsb ke Pengadilan
HI.
B’wenang untuk
menjadi penengah
pada:
Perselisihan
Kepentingan,
PHK dan Antar
Serikat Pekerja
Konsiliator adlh
orang yang
memenuhi syarat-2
sesuai ketetapan
menteri & wajib
m’berikan anjuran
tertulis kpd para
pihak yg berselisih
B’wenang menjadi
wasit pada:
P’selisihan
Kepentingan & Antar
Serikat Pekerja
arbiter dapat dipilih
oleh para pihak yang
berselisih dari daftar
arbiter yang ditetapkan
oleh menteri
lembaga peradilan yang
berwenang memeriksa dan
memutus semua jenis
perselisihan
Hakim terdiri atas hakim
dari lembaga peradilan dan
hakim Ad Hoc
serikat pekerja dan
organisasi pengusaha
dapat bertindak sebagai
kuasa hukum mewakili
anggotanya
pengadilan HI dibentuk
pada setiap PN yg berada
di tiap ibu kota provinsi
yang daerah hukumnya
meliputi provinsi ybs
18. Poin yang disampaikan dalam berita diatas :
• Pelanggaran terhadap Upah Minimum
• Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin
• PerlindunganTenaga Kerja Indonesia (TKI)
• Kebebasan Berserikat
• Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (BPJS)
Beritasatu.com, 16 Maret 2017
