PT Garuda Indonesia dinilai melakukan kecurangan dalam pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018 dengan mencatat pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan padahal seharusnya masih piutang. Ini melanggar peraturan pasar modal dan standar akuntansi. Garuda dikenai sanksi berupa denda dan perintah memperbaiki laporan keuangan.

1. PT Garuda Indonesia
Anggota Kelompok:
Prisila Januaria Fedriata B1034201007
Ceci Lia Chen B1034201024
Dewi Agustine Kusuma B1034201025

2. Latar Belakang
Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah perusahaan penerbangan komersial pertama di
Indonesia yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia atau BUMN. PT. Garuda Indonesia (Persero)
Tbk telah berkembang cukup pesat dengan memiliki 196 pesawat di Januari 2017 dengan lebih dari
600 penerbangan setiap harinya.
Namun ternyata PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki sisi gelapnya sendiri. Pada
tanggal 28 Juni 2019, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi dinyatakan bersalah dan
dikenakan sanksi oleh beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas kecurangan pengakuan pendapatan pada laporan
keuangan di tahun 2018.

3. Analisa Kasus
Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih
US$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US$216,58 juta menuai polemik. Dua
komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan
2018. Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam
penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran
yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.
Akhirnya laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni
Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda
Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang
kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi
yang belum dibayarkan.

4. Kesalahan Yang Dilakukan
Memalsukan atau melakukan kecurangan pengakuan pendapatan pada laporan keuangan atau bisa
disebut REVENUE SHENANIGANS di tahun 2018.

5. Pelanggaran PSAK
• Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) jis.
• Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik
• Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian
Mengandung Sewa
• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang sewa

6. Tindak Lanjut
Atas tindakan tersebut PT Garuda Indonesia dijatuhi beberapa sanksi yaitu harus mengadakan publik
ekspos atas perbaikan dan penyajian LKT per 31 Desember 2018, melakukan perbaikan kebijakan dan
prosedur pengendalian mutu, pemberian denda kepada PT Garuda Indonesia dari BEI dan OJK serta kepada
masing-masing anggota direksi.
Sanksi yang dijatuhkan pada PT Garuda Indonesia setelah melakukan koordinasi dengan Kementrian
Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Sanksi yang dijatuhkan
OJK kepada PT Garuda Indonesia berupa:
1. Memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan
menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan
public expose atas perbaikan dan penyajian Kembali. LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling
lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggarannya.

7. Tindak Lanjut
2. Memberi perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan
(Member of BDO International Limited) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan
prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017. SPAP Standar
Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
ditetapkannya surat perintah dari OJK.
3. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta kepada PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor
29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Tindak Lanjut
4. Sanksi berupa denda kepada masing-masing anggota Direksi PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk sebesar Rp 100 juta atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor
VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, dan
5. BEI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) atas kasus
klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang
dijatuhkan antara lain denda senilai Rp 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan
keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019.

9. Kesimpulan
Laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 dinilai tidak memenuhi kaidah penyajian
laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan tahun 2018 tersebut, tercatat pendapatan atas layanan konektivitas dan
hiburan sebesar USD 239,94 juta dari PT. Mahata Aero Teknologi yang seharusnya masih menjadi piutang.
PT Garuda Indonesia Tbk melakukan kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember
2018 karena adanya pencatatan transaksi antara kerja sama penyediaanlayanan wifi dalam penerbangan dengan PT
Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam akun pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang.Di dalam kasus ini
PT Garuda Indonesia telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM)
,Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan
PerusahaanPublik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan ApakahSuatu Perjanjian
Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) 30 tentang Sewa. Dan diberi sanksi sesuai
dengan UU yang dilanggar.
Untuk menghindari terjadinya kasus serupa, Garuda seharusnya mengungkapkan kepada publik mengenai
alur dari kasus tersebut di mana laporan keuangan tahun 2018 yang harusnya rugi menjadi laba. Pihak KAP juga perlu
melakukan pengecekan secara teliti terhadap setiap transaksi sehingga memenuhi standar akuntansi keuangan.

10. Penutup
Terima Kasih