1. KONSEP MUTU &
PENERAPAN TATA KELOLA
MUTU
drg. Farichah Hanum, M.Kes
Sosialisasi Tata Kelola Mutu di Puskesmas
Semarang, 15 September 2021
2. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
PENINGKATAN AKSES & KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
6 AREA REFORMASI & STRATEGI KUNCI
PENGUATAN
LAYANAN
PRIMER
PENGUATAN
LAYANAN RUJUKAN
TRANSFORMASI HEALTH
SECURITY (RESILENSI
FARMASI & ALAT
KESEHATAN)
TRANSFORMASI
PEMBIAYAAN
LAYANAN
KESEHATAN
TRANSFORMASI
SDM KESEHATAN
TRANSFORMASI
DIGITALISASI
KESEHATAN
PENYEMPURNAAN SISTEM
AKREDITASI PELAYANAN
KESEHATAN
PEMERITAH DAN SWASTA
3. Penyempurnaan Sistem Akreditasi
(Standar dan Instrumen Akreditasi, Sistem Informasi, Penyelenggaraan Survei)
Terlaksananya Pengukuran Mutu Pelayanan Kesehatan
Di Fasyankes
Terlaksananya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Bagi masyarakat
PENGUATAN LAYANAN (PRIMER & RUJUKAN)
STRATEGI PENINGKATAN MUTU
TAHUN 2020 - 2024
4. MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Pemenuhan sarana,
Prasarana, Alat, SDM
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
Kepatuhan FasyankesTerhadap Standar Input, Proses, Output
Akreditasi
Pengukuran Indikator Mutu & Pelaporan Insiden Keselamatan pasien
Peningkatan Mutu
Berkesinambungan
Pelayanan di Fasyankes
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
di Indonesia
5. SASARAN, INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN RENSTRA 2020 - 2024
Meningkatnya akses
pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan yang berkualitas
bagi masyarakat.
1. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) sesuai standar sebesar
100%
2. Persentase rumah sakit terakreditasi
sebesar 100%
SASARAN
IKK
1. Jumlah FKTP yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706
FKTP.
2. Jumlah FKTRL yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991
FKTRL rujukan.
3. Jumlah Fasyankes Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak
500 fasilitas pelayanan kesehatan lain.
4. Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan sebesar
70%.
IKP
Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Kegiatan
6. Perjalanan Panjang
Upaya Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan di
Indonesia
Tahun Capaian
1988 Implementasi Gugus Kendali Mutu
1989 Pengembangan Quality Assurance oleh PERSI
1994 Implementasi Total Quality Management (TQM)
1995 Akreditasi Rumah Sakit oleh KARS, dimulai dari 5 layanan, 12 layanan and 16
layanan
2004 Sertifikasi ISO 9001:2000 untuk fasilitas kesehatan
2005 Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit oleh PERSI dan Kementerian Kesehatan
2007 Uji kompetensi dokter dan dokter gigi
2007 Jakarta Declaration on Patients for Patient Safety in Countries of the South-East Asia
Region
2008 Permenkes tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) RS
2009 Permenkes tentang Rumah Sakit Kelas Dunia dan JCI ditetapkan sebagai lembaga
independen yang melakukan akreditasi RS internasional di Indonesia.
2012 Akreditasi Laboratorium Kesehatan oleh KALK
2012 Permenkes tentang akreditasi RS dan dimulainya implementasi akreditasi RS dengan
KARS versi 2012 (diadaptasi dari JCI edisi 4)
2014 Implementasi JKN
2015 Permenkes tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri
Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2016 Pembentukan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian
Kesehatan
2017 KARS diakui oleh ISQUA sebagai badan akreditasi internasional dan diluncurkannya
Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1
2017 Tahap Awal Penyusunan NQPS Indonesia
7. TANTANGAN DALAM
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
3. Organisasi yang terlibat dalampeningkatan
mutu belum memiliki kejelasan peran dan
tanggung jawabnya
6. Berbagai institusi mengembangkan berbagai indikator mutu yang berbeda
dan indikator belum dapatmeningkatkanmutu secara optimal
1. Regulasi masih terfragmentasi dan belum ada
regulasiyang eksplisitmengaturmutu
pelayanan kesehatan
2. Monitoring dan evaluasi belum konsisten
dan data belumdigunakansecara optimal
4. Sistemakreditasi belumsepenuhnya terintegrasi
denganbudayapeningkatanmutu
5. Kesulitandalammengaksesdan aplikasi Pedoman
Nasional PelayananKesehatan (PNPK) secara konsisten
10. Masyarakat masih kurang aktif dalam menyampaikan
aspirasinya terkait layanan kesehatan kepada
pemangku kepentinganyang berwenang
7. Belumada dokumentasi yang baik terkait efektivitas
berbagaiintervensi peningkatanmutu
8. Belum ada pembagian tugas, fungsi dan kewenangan yang
jelas dari setiaplevel institusi dalampeningkatan mutu
9. Perbedaan situasi dan kapasitas antar fasiitas
kesehatanmembutuhkanintervensi yang
berbeda dalampeningkatanmutu
8. Isu Strategis Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
Mutu
Yankes
5. PENGUATAN TATA KELOLA,
STRUKTUR ORGANISASI MUTU &
SISTEM KESEHATAN LAINNYA
6. KOMITMEN PEMERINTAH
PUSAT, DAERAH & PEMANGKU
KEBIJAKAN
7. DATA, INDIKATOR, SISTEM
INFORMASI & PENGEMBANGAN
PEMANFAATANNYA
2. KETERSEDIAAN & KEPATUHAN
TERHADAP STANDAR MUTU KLINIS
& KESELAMATAN PASIEN
4. PERAN DAN PEMBERDAYAAN
PASIEN, KELUARGA DAN
MASYARAKAT.
3. BUDAYA MUTU DI FASKES &
PROGRAM.
1. AKSES & MUTU PELAYANAN KESEHATAN.
9. TANTANGAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI
PEMBIAYAAN
DIANGGAP MAHAL
• Kondisi sub standar (tidak memenuhi persyaratan izin operasional
Puskesmas (PMK. 75/2014) mengeluarkan biaya untuk
memenuhi SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan)
• Sebagain penugasan Surveior belum berdasarkan regionalisasi.
• Pendampingan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota kurang optimal
sehingga ada Puskesmas yang memanfaatkan lembaga Konsultan
swasta
PENERAPAN STANDAR
BELUM MENJADI
BUDAYA
persiapan akreditasi dilakukan
menjelang survei (penyiapan
dokumen, internalisasi standar, dll)
sehingga menyita waktu
mempengaruhi pelayanan
IMPELEMENTASI STANDAR
AKREDITASI
TERKESAN BERFOKUS UKP
DAN KURANG MENDUKUNG
PERBAIKAN PELAYANAN
PROMOTIF PREVENTIF
SURVEIOR
• Subjektifitas surveior
• Jumlah & Distribusi Surveior • Surveior ASN meninggalkan tugas
• Potensi Gratifikasi & pelanggaran etika cukup lama karena menjalankan tugas
survei
• Penyambutan surveior yang berlebihan
10. ANALISIS CAPAIAN SKOR AKREDITASI PER BAB ( BAB I – IX)
BERDASARKAN HASIL SURVEI OLEH SURVEIOR
BAB 9
BAB 6
BAB 3
BAB 8
BAB 7
BAB 4
BAB 5
BAB 2
BAB 1
44,14%
45,35%
46,15%
69,08%
69,59%
72,27%
76,77%
72,86%
77,05%
≥ 80%
TATA KELOLA
MANAJEMEN SEBAGAI
INSTITUSI
TATA KELOLA
MANAJEMEN PROGRAM
UKM
TATA KELOLA
MANAJEMEN PROGRAM
UKP
TATA KELOLA
MANAJEMEN MUTU DAN
RISIKO
35,86%
7,73%
7,14%
3,23% 2,95%
34,65%
10,92%
10,41%
33,85%
NILAI TERENDAH PADA MANAJEMEN MUTU & RISIKO
NILAI TERTINGGI PADA MANAJMEN SEBAGAI INSTITUSI
P A R I P U R N A
G
A
P
PERLU PENGUATAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS
11. RISIKO PELAYANAN YANG TIDAK BERMUTU
MENGGERUS
KEPERCA
YAAN
PADA SISTEM
PELAYANAN
KESEHATAN
1
MENGUBAH
PERILAKU
DALAM
MEMILIH
PELA
YANAN
KESEHA
TAN
MENGURANGI
MOTIVASI
PEMBERI
PELAYANAN
KESEHATAN
MERUGIKAN
SECARA
FINANSIAL
RISIKO SERIUS
TIDAK
TERCAPAINYA
UNIVERSAL
HEALTH
COVERAGE
2 3 4 5
12. STRATEGI PENINGKATAN MUTU
DI YANKES PRIMER
S T R A T E G I
PENGUATAN PERAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN /KOTA:
UNTUK MELAKUKAN
PEMBINAAN TERPADU
KEMENKES :
PENYEDIAAN NSPK
MUTU
DINAS KESEHATAN
PROPINSI :
PEMANTAUAN MUTU PERIODIK
PENGUA
TAN TA
TA KELOLA
MUTU DI PUSKESMAS
14. DONABEDIAN
TIDAK ADA SATU PENGERTIAN YANG DAPAT MENDEFINISKAN MUTU SECARA UTUH
• Definisi Individual Definisi Absolut Definisi Mutlak
DEMING
PEMENUHAN KEBUTUHAN PELANGGAN
JURAN & CROSBY
FITNESS FOR USE CONFORMANCE TO REQUREMENT
PERKEMBANGAN KONSEP MUTU
Sesuai kegunaannya Sesuai persyaratan2 yg ditentukan
16. LANGKAH PENETAPAN MUTU
(CROSBY)
01. KOMITMEN MANAJEMEN
(MANAGEMENT COMMITMENT
02. MEMBANGUN TIM PENINGKATAN MUTU
(QUALITY IMPROVEMENT TEAM)
03. PENGUKURAN MUTU
(QUALITY MEASUREMENT)
04. MENGUKUR BIAYA MUTU
(THE COST OF QUALITY
05. MEMBANGUN KESADARAN MUTU
(QUALITY AWARENESS)
06. KEGIATAN PERBAIKAN
(CORRECTIVEACTION).
14. LAKUKAN LAGI
(DO IT OVER AGAIN).
11. PENGHAPUSAN SEBAB
KESALAHAN (ERROR CAUSE
REMOVAL)
10.. PENYUSUNAN TUJUAN
(GOAL SETTING)
09. PENYUSUNAN TUJUAN
(GOAL SETTING).
08. MENEKANKAN PERLUNYA
PELATIHAN PENGAWAS
(SUPERVISOR TRAINING)
07. PERENCANAAN TANPA
CACAT
(ZERO DEFFECTS PLANNING)
12. PENGAKUAN
(RECOGNITION)
13. MENDIRIKAN DEWAN-DEWAN
MUTU (QUALITY COUNCILS).
17. TEORI EDWARD W. DEMING
DALAM PEMECAHAN MASALAH
Perbedaan antara PDCA dengan PDSA
UNSUR PDSA PDCA
Masalah
Masalah kompleks adalah
yang terdiri dari banyak
faktor penyebab
Masalah sederhana
adalah masalah yang satu
penyebab
Fokus
Pembelajaran dan
peningkatan mutu
Perubahan dan kepatuhan
terhadap standar
Periode
Waktu
Perlu uji coba
Membutuhkan waktu
cukup lama, (maksimum 6
bulan)
Waktu singkat
(Few minute_less than
one month)
Proses
Pelaksanaan
1. Identifikasi masalah
2. Kumpulkan data bukti
3. Analisa masalah-sebab
4. Rencana Ujicoba
5. Ujicoba
6. Pelajari hasilnya
7. Tindak lanjut ke unit
kerja lainnya
1. Identifikasi masalah
2. Analisa masalah
3. Rencana solusi
4. Kerjakan
5. Cek hasilnya
6. Lakukan untuk
seterusnya
PDSA
18. KERANGKA KERJA DONABEDIAN
Mutu pelayanan kesehatan dapat diukur dan dinilai dari tiga
komponen yang dikenal dengan Segitiga Mutu Donabedian
OUTCOME
PROSES
STRUCTURE
Segitiga Mutu Donabedian
20. PENGERTIAN
MUTU LAYANAN KESEHATAN
“Tingkat layanan kesehatan untuk individu
dan masyarakat yang dapat meningkatkan
diberikan
luaran
sesuai
kesehatan yang optimal,
dengan standar pelayanan, dan
perkembangan ilmu pengetahuan terkini,
serta untuk memenuhi hak dan kewajiban
pasien”.
25. INDIKATOR MUTU NASIONAL
Tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan
Untuk menilai apakah upaya
yang telah dilakukan dapat
meningkatkan keluaran
pelayanan kesehatan;
Memberikan umpan balik
kepada fasyankes
Untuk pembelajaran
menggunakan praktik terbaik
yang diperoleh melalui proses
kaji banding
kepentingan
transparansi publik
26. Indikator Nasional Mutu PUSKESMAS
1 • Kepatuhan kebersihan tangan
2 • Kepatuhan penggunaan APD
3 • Kepatuhan Identifikasi Pasien
4 • Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua Kasus SO
5 • Ibu hamil memperoleh pelayanan ANC sesuai standar
6 • Kepuasan Pasien
28. KOMITMEN
KEPEMIMPINAN
PENGORGANISASIAN
BUDAYA MUTU
PEMENUHAN SPA, SDM
PRODUK
LAYANAN
KESEHA
TAN
YANG
BERMUTU
OUTPUT
PROSES
INPUT
KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI TKM DI PUSKESMAS
1.
2.
3.
4.
ANALISA DATA
BANDINGKAN HASIL UJI
COBA DENGAN TARGET
/TUJUAN UJI COBA
BUAT KESIMPULAN
LAKUKAN PEMANTAUAN,
PENGENDALIAN DAN
PENILAIAN (AITM)
PEMBELAJARAN
(LESSON LEARN)
1. PENGUMPULAN DATA
2. TETAPKAN TUJUAN
3. IDENTIFIKASI AKAR
PENYEBAB MASALAH
4. RENCANAKAN PEMECAHAN
MASALAH
1. STANDARISASI UNTUK
DIREPLIKASI JIKA HASIL
UJI COBA DITERIMA
2. JIKA HASIL UJI COBA
DITOLAK MAKA KEMBALI
KE PLAN UNTUK MEMBUAT
RENCANA PERBAIKAN
YANG BARU
1. LAKUKAN PILOT PROJECT
2. DOKUMENTASIKAN HASIL
UJI COBA
3. LAKUKAN ANALISA DATA
PLAN DO
STUDY
ACT
