Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
DRS. ANJAN PRAMUKA PUTRA, S.H., M.HUM
Deputi Pencegahan BNN
SUPRATMAN, S.H
Direktur Advokasi Dep. Bid. Pencegahan BNN
DRS. BUDI ANTORO, MBA
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kemendagri
BITO WIKANTOSA, S.S., M.HUM
Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendesa PDTT
ROTUA SIHOTANG, S.TH, M.SI
Kasubdit Masyarakat dan Pendidikan BNN
DINI ANGGRAINI, S.E., M.SI
Kasubdit Fasilitasi Bimbingan Kemasyarakatan Desa Kemendagri
IR. SRI WAHYUNI
Kasubdit Perlindungan Sosial Kemendesa PDTT
GUNTUR MAULANA, S.T., M.SI
Kasi Ormas/Pokmas Dit. Advokasi BNN
ISTKHORIANA KARIM, S.E., M.AP
Kasi Fasilitasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Desa Kemendagri
LEVINA AYUDIAKUSUMA, S.I.KOM
Pelaksana Bimtek Dep. Bid. Pencegahan BNN
GALUH RACHMADIANI
Pengadministrasi Umum Dit. Advokasi BNN
USWATUN KHASANAH
Pengolah Data Dit. Advokasi BNN
SOIMIN, S.H., M.H
Tenaga Administrasi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
TIM PENYUSUN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba |1
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
karuniaNya telah disusun Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Desa Bersih Narkoba untuk BNNP dan BNNKab/Kota.
Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) menjadi salah satu upaya
strategis dalam realisasi pelaksanaan program P4GN secara utuh
dan terintergasi antar bidang baik di internal BNN maupun lintas
sektor. Keberhasilan pelaksanaan Desa Bersinar sangat
ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku
kepentingan.
Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis ini sebagai acuan bagi BNNP
dan BNNKab/Kota untuk mengimplementasikan Desa Bersinar
agar dapat terlaksana secara optimal, efektif dan efisien.
Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi
dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan juknis ini.
Dengan harapan penyempurnaan juknis ini dilakukan secara
berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu,
dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam
penyempurnaan juknis ini ke depannya menjadi unsur penting
kebersamaan dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba.
Jakarta, 2019
KATA PENGANTAR
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

• KATA PENGANTAR KEPALA BNN RI 1
• SAMBUTAN DIRJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI 2
• SAMBUTAN DIRJEN PPMD KEMENDESA PDTT 3
• DAFTAR ISI 4
• BAB 1 – PENDAHULUAN 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Dasar 8
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Batasan Pengertian dan Singkatan 10
1.5 Ruang Lingkup Petunjuk Teknis 11
• BAB 2 – PELAKSANAAN KERJA TIM TERPADU P4GN DESA BERSINAR 12
2.1 Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar 12
2.1.1 Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Provinsi 12
2.1.2 Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar
Kabupaten/Kota
12
2.1.3 Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Kecamatan 14
2.2 Tugas Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar 14
2.2.1 Tugas Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Provinsi 14
2.2.2 Tugas Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar
Kabupaten/Kota
15
2.2.3 Tugas Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Kecamatan 15
2.3 Strategi dan Pelaksanaan Kerja Tim Terpadu P4GN Desa
Bersinar
15
• BAB 3 – PERSYARATAN, TAHAPAN, PELAKSANA DAN SASARAN
DESA BERSINAR 18
3.1 Prasyarat Wajib dalam Pembentukan Desa Bersinar 18
3.2 Tahapan Pembentukan Desa Bersinar 19
DAFTAR ISI

3.3 Sasaran dan Pelaksana Desa Bersinar 39
• BAB 4 – SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DESA BERSINAR 40
4.1 Arah Kebijakan Desa Bersinar 40
4.1.2 Dasar Hukum 40
4.1.2 Tujuan Program Desa Bersinar 41
4.2 Kegiatan Desa Bersinar 42
4.3 Peran BNN, Kemendagri dan Kemendesa pada
Pelaksanaan Desa Bersinar
44
4.3.1 Peran Badan Narkotika Nasional 44
4.3.2 Peran Kementerian Dalam Negeri 53
4.3.3 Peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
54
• BAB 5 – INDIKATOR KEBERHASILAN DESA BERSINAR 56
5.1 Indikator Penilaian Keberhasilan Desa Bersinar 56
5.2 Evaluasi dan Pelaporan 57
• BAB 6 – PEMBINAAN PELAKSANAAN DESA BERSINAR 58
6.1 Kelembagaan Pembinaan Kegiatan Tingkat Pusat 58
6.2 Kelembagaan Pembinaan Kegiatan Tingkat Provinsi 58
6.3 Kelembagaan Pembinaan Kegiatan Tingkat
Kabupaten/Kota
58
Desa/Kelurahan
59
• BAB 7 – PENUTUP 60
• LAMPIRAN 62

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkoba sangat mengkhawatirkan. Bahkan presiden RI
menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat
narkoba. Hasil penelitian yang dilakukan BNN, tentang Survei
Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di
Indonesia tahun 2017, diketahui bahwa angka prevalensi
penyalah guna 1,77 % (satu koma tujuh puluh tujuh persen)
atau sekitar 3.376.115 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam
ribu seratus lima belas rupiah) orang dari total populasi
penduduk Indonesia (berusia 10 - 59 tahun).
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba saat ini tidak
hanya di perkotaan tetapi sudah menyebar hingga pelosok
desa. Bahkan kecenderungannya, sebagian besar penya-
lahgunaan justru terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri
maupun pemerintah desa tidak luput dari permasalahan
narkoba. Pekerja yang berada di desa seperti nelayan, pekerja
tambang, pekerja kelapa sawit juga rentan akan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Desa-desa yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir
pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga, menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran
gelap narkoba. Selain itu, adanya program pemerintah yang
fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sehingga
berdampak pada perekonomian desa yang kian meningkat, kini
menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi para bandar
narkoba. Maka, diperlukan ketahanan yang kuat dari desa
untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Badan Narkotika
Nasional (BNN) akan menjadikan desa sebagai garda terdepan
untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan
narkoba dan desa memiliki daya tangkal terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Tercatat sampai dengan Mei 2019, jumlah desa di Indonesia
yaitu 74.950 desa dan 8.479 kelurahan. Dengan data tersebut
apabila semua masyarakat dan pemerintah daerah/pemerintah
desa ikut bergerak dan terlibat dalam melakukan upaya
pencegahan penyalahgunaan dan perederan gelap narkotika
diyakini akan mampu menurunkan angka prevalensi dan
mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba. Untuk itu, perlunya sinergitas dan
dukungan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa yang
perannya strategis dan sangat penting dalam pencegahan dan
penyalahgunaan narkoba di desa/kelurahan.

1.2 Dasar
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari APBN;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019
tentang Badan Narkotika Nasional;
h. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor narkotika;
j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
m. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan
Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor:
5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih
Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018;
n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:355/9042/SJ
kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26
Oktober 2018;
o. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:354/9041/SJ
kepada Gubernur di Seluruh Indonesia hal Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018;
p. Surat Edaran Deputi Pencegahan
Nomor:SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan
Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud
Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi
BNNP dan BNNKab/Kota dalam rangka pelaksanaan Desa Bersih
Narkoba.
Tujuan :
Mengimplementasikan Program P4GN dalam terwujudnya
pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.
1.4 Batasan Pengertian dan Singkatan
Desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki
peran yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sesuai
peraturan perundang-undangan.
Desa Bersih Narkoba dapat disingkat menjadi Desa Bersinar.
Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa
yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan
program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara
massif.

Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi
oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah,
pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta
berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.
1.5 Ruang Lingkup Petunjuk Teknis
Ruang lingkup pembahasan pada Petunjuk Teknis ini adalah
Pelaksanaan Tim Kerja Terpadu terkait dalam Pelaksanaan Desa
Bersinar, Persyaratan Desa Bersinar, Penyelarasan Program dan
Kegiatan Desa Bersinar (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
BNN) serta Penilaian Desa Bersinar.

BAB 2
PELAKSANAAN KERJA TIM TERPADU P4GN DALAM MEWUJUDKAN
DESA BERSINAR
2.1 Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar
2.1.1 Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Provinsi
Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
• Ketua
Gubernur
• Wakil Ketua 1
Sekretaris Daerah Provinsi
• Wakil Ketua 2
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
• Sekretaris/
Ketua Pelaksana Harian
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
• Anggota
1. unsur Perangkat Daerah di daerah provinsi sesuai
dengan kebutuhan;
seperti misalnya: Badan Kesbangpol, Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan
Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Pemuda
& Olahraga
2. unsur Kepolisian di daerah provinsi;
Kepolisian Daerah cq. Direktorat Narkoba &
Direskrimum (Unit Renata)

3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah
provinsi.
Komando Daerah Militer
2.1.2 Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar
Kabupaten/Kota
Ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
• Ketua
Bupati/Walikota
• Wakil Ketua 1
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
• Wakil Ketua 2
Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
• Sekretaris/
Ketua Pelaksana Harian
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten/Kota
• Anggota
1. unsur Perangkat Daerah di daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan;
seperti misalnya: Sudin Kesbangpol, Sudin
Kesehatan, Sudin Sosial, Sudin Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Sudin Dinas Pemberdayaan
Perempuan & Perlindungan Anak, Sudin
Pemuda & Olahraga
2. unsur Kepolisian di daerah kabupaten/kota;
Kepolisian Resor cq. Satuan Reserse Narkoba &
Unit Renata

3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah
kabupaten/kota.
Komando Rayon Militer
2.1.3 Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Kecamatan
Ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
• Ketua
Camat
• Wakil Ketua/Pelaksana Harian
Sekretaris Camat
• Anggota
1. Kepala unit pelaksana teknis dinas;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. unsur Kepolisian di kecamatan;
Kepolisian Sektor cq. Babin Kamtibmas
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di
kecamatan.
Komando Distrik Militer cq. Babinsa
2.2 Tugas Tim Terpadu P4GN
2.2.1 Tugas Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Provinsi
a. menyusun rencana aksi daerah P4GN Desa Bersinar
di provinsi;
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,
mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa
Bersinar di provinsi;
c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa Bersinar
di provinsi.

2.2.2 Tugas Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar
Kabupaten/Kota
di kabupaten/kota;
Bersinar di kabupaten/kota;
di kabupaten/kota.
2.2.3 Tugas Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Kecamatan
di kecamatan;
Bersinar di kecamatan;
di kecamatan.
2.3 Strategi dan Pelaksanaan Kerja Tim Terpadu P4GN Desa
Bersinar
Dalam pelaksanaan kegiatan P4GN baik tingkat pusat maupun
daerah, serta desa, strategi yang dapat dilakukan melalui dua
pendekatan:
1. Kelembagaan;
Strategi kelembagaan yang dapat dilakukan melalui
penggerakan struktur organisasi kelembagaan pada lingkup
kementerian/lembaga di lingkungan pusat dan organisasi
perangkat daerah pada lingkup daerah, serta perangkat
desa/kelurahan dan masyarakat desa pada lingkup
desa/kelurahan.

2. Fungsional;
Strategi fungsional dimaksudkan untuk melaksanakan
kegiatan dalam proses P4GN yang sifatnya taktis,
implementatif, baik dari pencegahan, tindakan maupun
rehabilitasi yang dilakukan oleh unsur kelembagaan yang
terlibat dalam pelaksanaan P4GN baik di pusat, daerah, dan
desa/kelurahan.
Untuk melaksanakan kerja Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar
secara implementatif sebagai berikut :
a. Seluruh anggota Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar agar
melakukan tindakan meliputi :
1. Kegiatan yang sudah disusun dan direncanakan dalam
rencana aksi P4GN Desa Bersinar dilaksanakan secara
bersama-sama;
2. Rencana aksi P4GN Desa Bersinar ditetapkan secara
bersama-sama untuk kegiatan pencegahan,
pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan
b. Seluruh anggota Tim Terpadu Provinsi P4GN Desa Bersinar
agar melakukan tindakan meliputi:
bersama-sama;
bersama-bersama untuk kegiatan pencegahan,
pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan;

c. Seluruh anggota Tim Terpadu Kabupaten/Kota P4GN Desa
Bersinar agar melakukan tindakan meliputi:
bersama-sama;
bersama-bersama untuk kegiatan pencegahan,
pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan.

BAB 3
PERSYARATAN, TAHAPAN, PELAKSANA, DAN SASARAN
DESA BERSINAR
3.1 Prasyarat Wajib dalam Pembentukan Desa Bersinar
Dalam proses pembentukan Desa Bersinar, suatu wilayah yang
akan dijadikan sebagai lokasi Desa Bersinar perlu memerhatikan
persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat
Data kependudukan yang akurat adalah data yang
bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi
Desa dan Data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat
digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan
program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Desa
Bersinar secara berkesinambungan.
2. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah
Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja
pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten/kota,
kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan
dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Desa Bersinar dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi
masing-masing untuk meningkatkan ketahanan diri
masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta
meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Peran Aktif Masyarakat
Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program Desa
Bersinar dilakukan secara berkesinambungan guna
meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya
penyalahgunaan narkoba.
4. Memenuhi Kriteria Wilayah
- Daerah pesisir;
- Daerah perbatasan;
- Daerah berbatasan dengan kota;
- Adanya tempat Industri;
- Adanya tempat-tempat wisata;
- Desa/Kelurahan di Indonesia.
3.2 Tahapan Pembentukan Desa Bersinar
1. Membangun Komitmen
Sebagai langkah awal, mewujudkan Desa bersinar perlu
mendapatkan Dukungan dari semua pihak, baik dukungan
politis, dukungan teknis dan dukungan operasional. Pada
dasarnya hakekat membangun komitmen adalah untuk
menjadikan Desa Bersinar sebagai program/kegiatan yang
menjadi urusan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan
berkesinambungan.

Dukungan dan komitmen Bupati/walikota, Kepala OPD,
Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan
para Tokoh Masyarakat/Agama merupakan modal utama
proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan
evaluasi dan pelaporan kegiatan Desa Bersinar. Langkah
awal ini dikoordinasikan oleh perwakilan BNN
RI/BNNP/BNNKab/Kota melalui berbagai forum.
2. Pemilihan Desa Bersinar
- Saling bersinergi dan berkoordinasi antara
BNNP/BNNKab/Kota dengan Pimpinan Daerah;
- Sesuai prasyarat wajib dalam Pembentukan Desa
Bersinar;
- Penyusunan Profil Wilayah yang akan dijadikan
Program Desa Bersinar antara BNNP/BNNKab/Kota,
Pemerintah Daerah beserta unsur Kecamatan dan
unsur dari Desa/Kelurahan.
3. Penetapan Desa Bersinar
Alur penetapan wilayah yang akan dijadikan Desa
Bersinar sebagai berikut:
- Rekapitulasi profil wilayah di atas kemudian
menjadi materi rapat penetapan wilayah Desa
Bersinar;
- Rapat Penetapan wilayah Desa Bersinar
dilaksanakan oleh perwakilan BNNP/BNNK dengan
melibatkan Bupati/walikota dan OPD termasuk

penempatan kelompok kegiatan, kader per Bidang
yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
wilayah;
- Setelah ditetapkan melalui Rapat tersebut maka
perlu dibuat Surat Keputusan untuk mengusulkan
kepada Kepala Desa, Lurah atau camat untuk
menetapkan Desa Bersih Narkoba;
- Penetapan wilayah Desa Bersinar kemudian
ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur
Organisasi Desa Bersinar oleh OPD dan disahkan
melalui surat keputusan (SK) Bupati/walikota;
4. Menyusun Kelompok Kerja Desa Bersinar
Desa bersinar dibentuk pada tingkatan wilayah
desa/kelurahan yang memenuhi kriteria-kriteria
pemilihan wilayah dan dalam pelaksanaan program
kegiatannya dikelola oleh kelompok kerja (Pokja) Desa
Bersinar yang terdiri atas:
1. Pelindung : Bupati/Walikota
2. Penasehat : - Kepala OPD Kab/Kota
- Kepala BNNK
3. Pembina : Camat
4. Ketua : Kepala Desa/Lurah
5. Sekretaris : Sekretaris desa

6. Bendahara : Ketua PKK tingkat desa
7. Pelaksana
Operasional : Babinkamtibmas,
Babinsa dan Satlinmas
Desa/Kelurahan
Tim Pokja Desa Bersinar akan dibantu oleh kelompok
Kegiatan dari berbagai unsur baik dari Pemerintah
Desa maupun masyarakat yang ada di Desa tersebut.
Adapun Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam Desa
Bersinar terdiri dari:
1. Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-
lain;
2. Petugas Lini lapangan terdiri dari Relawan Anti
Narkoba, Penggiat Anti Narkoba, Agen Pemulihan,
Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan petugas
lapangan dari Instansi terkait.
Legalitas Kelompok Kerja dan Kesinambungan Desa
Bersinar
1. Sebagai Legalitas pelaksanaan program dan
kegiatan di Desa Bersinar, maka kepengurusan
program Desa Bersinar disahkan oleh

Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan
Bupati/walikota;
2. Untuk menjaga kesinambungan dan
pengembangan kegiatan Desa Bersinar, rapat-
rapat koordinasi secara rutin dilaksanakan dan
segala perkembangan baik dari sisi realisasi
kegiatan maupun rencana kegiatan yang
dikoordinasikan melalui forum musyawarah desa;
3. Koordinasi lintas sektor (Instansi pemerintah dan
swasta) ditindaklanjuti melalui rapat-rapat
koordinasi Poktan kader (per-Bidang) untuk
kemudian dilaporkan secara rutin kepada Pembina
sebagai bahan evaluasi guna pelaksanaan kegiatan
berikutnya serta sebagai salah satu bahan
perencanaan pengembangan kegiatan yang akan
datang
5. Penganggaran
Prinsip mekanisme anggaran Desa Bersih Narkoba
diutamakan adalah menumbuhkan partisipasi dan
kepedulian masyarakat. Oleh karena itu prinsip
mekanisme anggaran Desa Bersih Narkoba adalah
dari oleh dan untuk warga Desa itu sendiri. Namun
demikian, mengingat keterbatasan kemampuan
warga masyarakat yang ada di Desa Bersih Narkoba,
maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari
Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dalam

mendukung anggaran Program Desa Bersih Narkoba
melalui sumber-sumber yang legal, yaitu :
1. APBN;
2. APBD II;
3. APBDesa/Kelurahan;
4. Alokasi Dana Desa;
5. Dana Desa;
6. Iuran Warga Desa Bersih Narkoba;
7. Kemitraan/CSR (Corporate Social Responsibility)
yaitu iuran atau kepedulian perusahaan untuk
pembangunan;
8. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Telaah kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian
anggaran kegiatan, dibiayai oleh APBN BNNP/BNNK,
APBD, OPD Desa Bersinar, Alokasi Dana Desa atau
lintas sektor terkait.

a. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan Desa dalam Pencegahan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba
▪ Menetapkan Program Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
▪ Langkah percepatan yang dilakukan
terutama adalah merevisi RPJMDesa dan
RKPDesa serta menjadi prioritas kegiatan
(Permendagri 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa);
▪ Mengakomodir materi pembahasan
Pencegahan Pemberantasan
Narkoba dalam setiap Musyawarah Desa
yang dibahas setiap tahun oleh BPD;
▪ Mengakomodir program/kegiatan ini pada
bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
dalam Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat pada
antara lain kegiatan:

Contoh Rumusan Kegiatan
Kode
Rekening
Kegiatan Keterangan
3 1 02
Penguatan
Peningkatan
Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertib
an oleh Pemerintah
Desa (Satlinmas
Desa)
Relawan
Anti
Narkoba
3 1 03
Koordinasi
Pembinaan
ketentraman,
ketertiban dan
perlindungan
masyarakat (dengan
masy/instansi
pemda, vertikal dll)
skala lokal desa
Intervensi
Berbasis
Masyarakat
3 1 06
Bantuan Hukum
untuk Aparatur
Desa dan
Masyarakat Miskin
3 1 07
Pelatihan/Penyuluh
an/Sosialisasi
kepada Masyarakat
di Bidang hukum
dan Perlindungan
Penyuluhan
P4GN

Masyarakat
3 1 90
...
...
99
Dapat dimunculkan
kegiatan baru
sepanjang relevan
dengan sub bidang
ketentraman,
ketertiban dan
perlindungan
masyarakat
Pembuatan
Bahan
Komunikasi
Informasi
Edukasi (KIE)
Contoh-contoh kegiatan tersebut dapat dipilih
atau dimunculkan kegiatan baru sepanjang
relevan dengan sub bidang (dimungkinkan oleh
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa). Contoh tersebut
diatas, memastikan kegiatan dimaksud
mendapat alokasi dan teranggarkan dalam
APBDes. Kegiatan Pencegahan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah
merupakan salah satu indikator
Desa/Kelurahan dalam keikutsertaan pada
kegiatan anti narkoba;
b. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelaksanaan
Desa Bersinar
Sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 tercantum Pencegahan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
sebagai contoh Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa
Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan
penyalahgunaan narkoba yaitu kegiatan
Pencegahan dan Pemberantasan
Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba
(Bersinar).
Penyelarasan kegiatan-kegiatan pencegahan dan
penanganan penyalahgunaan narkoba untuk
mewujudkan Desa Bersih Narkoba dalam
Perencanaan Desa, yaitu :
a. Penyelarasan Perencanaan Desa Bersih
Narkoba dalam RPJMDes
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) adalah dokumen rencana
pembangunan desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun. Dalam kegiatan pencegahan dan
penanganan penyalahgunaan narkoba Desa
Bersih Narkoba, maka perubahan terhadap
RPJM Desa dapat dilakukan. Untuk
penyusunan/perubahan RPJM Desa, hasil
musyawarah rembuk Desa Bersih Narkoba

disampaikan kepada Tim Penyusun RPJM Desa
untuk menjadi bahan masukan dalam
rancangan RPJM Desa sebagai berikut:
1. Peta Sosial desa dan Data Desa (Potensi
Kerawanan, dll);
2. Penyusunan Prioritas rencana kegiatan
pencegahan dan penanganan
Penyalahgunaan Narkoba di Desa dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun;
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan
penyalahgunaan narkoba di Desa;
4. Rencana pelaksana kegiatan (Perangkat
Desa, Unsur Masyarakat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Kerjasama antar Desa
atau kerjasama dengan pihak ketiga).
Selanjutnya dalam Musyawarah Rencana
Pembangunan dalam rangka pembahasan dan
penetapan RPJM Desa dipastikan :
1. Relawan Anti Narkoba /KPMD Bidang
Kesehatan dan Tim Terpadu Desa Bersinar,
lembaga layanan dan pelaku lain hadir
dalam musyawarah rencana
pembangunan desa penetapan RPJM Desa;
2. Relawan Anti Narkoba /KPMD Bidang
Kesehatan dan Tim Terpadu Desa Bersinar,

lembaga layanan dan pelaku lain
memastikan hasil musyawarah rembuk
Desa Bersinar dan usulan kegiatan dalam
rangka Desa Bersih Narkoba dibahas dan
diputuskan menjadi kegiatan prioritas yang
masuk dalam RPJM Desa.
b. Penyelarasan Kegiatan Desa Bersih Narkoba
dalam RKPDes
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) adalah dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan
penjabaran dari RPJM Desa memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
Hasil Musyawarah/ rembuk Desa Bersinar
terdapat usulan kegiatan yang harus
dilaksanakan dalam tahun berjalan, maka
dapat didorong pembiayaannya melalui APB
Desa tahun berjalan dengan diawali dengan
pengusulan perubahan terhadap RKP Desa
tahun berjalan. Sedangkan terhadap usulan
kegiatan desa bersinar yang diusulkan untuk
dianggarkan melalui APB Desa tahun
berikutnya.

Setelah dipastikan usulan kegiatan masuk
dalam dokumen RKP Desa/perubahan RKP
Desa, maka yang dapat dilakukan sebagai
berikut:
a. Sampaikan kepada Tim Penyusun RKP
Desa dokumen terkait pencegahan dan
penanganan penyalahgunaan narkoba
meliputi:
1. Peta Sosial desa dan Data Desa
(Potensi Kerawanan, dll);
2. Daftar kegiatan pencegahan dan
di Desa termasuk dilampirkan rencana
anggaran biaya dan pelaksanya;
3. Komitmen desa dalam mewujudkan
Desa Bersih Narkoba melalui dukungan
APBDesa berjalan maupun yang akan
datang;
4. Daftar kegiatan Lembaga/OPD
kabupaten dalam mendukung kegiatan
Desa Bersih Narkoba.
b. Relawan/Kader Pembangunan Desa dan
Tim Terpadu Desa Bersinar hadir dan
terlibat secara aktif dalam
Musrenbangdes;
c. Relawan/Kader Pembangunan Desa dan
Tim Terpadu Desa Bersinar memastikan
hasil rembuk/musyawarah mewujudkan

Desa Bersih Narkoba dan usulan kegiatan
dibahas dan diputuskan menjadi kegiatan
prioritas yang masuk dalam RKP Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),
dipastikan memuat usulan kegiatan Desa Bersinar
termasuk kegiatan antar desa dan/atau yang masuk
dalam daftar usulan RKP Desa disampaikan dalam
musyawarah desa antar desa dan musyawarah
perencanaan pembangunan kecamatan
(Musrenbangcam).
c. Kegiatan Program Desa Bersih Narkoba
dalam APBDes
Setelah dilakukan pengawalan hasil
musyawarah/rembuk desa bersinar dalam
penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa,
selanjutnya memastikan kegiatan-kegiatan
program Desa Bersih Narkoba dalam APB
Desa, langkah fasilitasi yang dapat dilakukan
adalah :
- Setiap kegiatan-kegiatan telah dibuat
rencana anggaran biaya dan pelaksananya
sesuai dengan format yang ada dalam
APBDesa;
- Dokumen RAB Kegiatan pencegahan dan
disampaikan sebagai lampiran dalam
penyampaian kegiatan saat penyusunan
RKPDesa;

- Memastikan tim penyusun APBDesa yaitu
Sekretaris Desa memasukan kegiatan Desa
Bersih Narkoba dalam APB Desa;
- Hadir dalam Musyawarah Desa Penetapan
APB Desa.
d. Kegiatan Antar Desa Program Desa Bersih
Narkoba
Usulan kegiatan-kegiatan Desa Bersih
Narkoba dapat dikerjasamakan antar desa
atau dengan pihak ketiga, atau usulan
kegiatan yang bukan kewenangan desa dalam
perencanaan desa dapat diusulkan menjadi
usulan yang menjadi bagian Daftar Usulan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP
Desa).
Usulan kegiatan Desa Bersih Narkoba yang
dapat dikerjasamakan antar desa, maka
proses yang dilakukan adalah antar desa yang
akan bersepakat untuk melakukan kerjasama
kegiatan dapat melakukan Musyawarah Antar
Desa.
Musyawarah Antar Desa merupakan
pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan
desa, OPD tingkat Kecamatan, pemangku
kepentingan terkait termasuk Tim Terpadu
Desa Bersinar dan Relawan/Kader yang
memfasilitasi Desa Bersih Narkoba, guna

membahas usulan kegiatan dari desa yang
akan dikerjasamakan antar desa. Dalam
Musyawarah antar desa tentang kegiatan
penyalahgunaan Narkoba ini hal yang dibahas
meliputi:
a. Usulan kegiatan pencegahan yang akan
dikerjasamakan;
b. Bentuk-bentuk kerjasama yang akan
dilakukan;
c. Pembagian peran dan pelaksana kegiatan;
d. Sumber pembiayaan dan mekanisme
pembiayaan kegiatan;
e. Kesepakatan kerjasama antar Desa
dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan
dan penanganan penyalahgunaan Narkoba
Musrenbang Kecamatan membahas dan
menyepakati langkah-langkah penanganan
program kegiatan prioritas yang tercantum Daftar
Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa/Kelurahan yang selaraskan dengan prioritas
pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah
kecamatan. Hal yang harus disiapkan oleh
perwakilan desa adalah sebagai berikut :
a. Hasil keputusan Musywarah Desa dan antar
Desa;
b. Daftar usulan RKP Desa termasuk Daftar Usulan
Kegiatan Antar-Desa;

c. Daftar Program/kegiatan masuk desa.
Hasil musrenbang kecamatan disampaikan ke
pemerintah kabupaten sebagai bahan musyawarah
rencana kabupaten, maka perlu diperhatikan hal
berikut :
a. Memastikan ada keterwakilan masyarakat
sebagai utusan kecamatan;
b. Memastikan kegiatan pencegahan dan
penanganan penyalahgunaan Narkoba menjadi
prioritas kegiatan yang diusulkan oleh
kecamatan untuk disampaikan dalam
Musrenbang Kabupaten.
6. Pencanangan Desa Bersinar
Pemerintah Daerah beserta BNNP/BNNKab/Kota dan tim
Pokja mengusulkan kepada Kepala Desa, Lurah atau camat
untuk mencanangkan Desa Bersinar.
Pencanangan Desa Bersih Narkoba dapat dilakukan dengan
memanfaatkan momentum atau kegiatan strategis yang
ada di daerah, yang dapat diketahui dan disaksikan oleh
masyarakat desa.
7. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Setelah seluruh proses tahapan pembentukan Desa
Bersinar di atas selesai, maka dilanjutkan pada tahapan
implementasi kegiatan yang didahului dengan:

1. Rapat persiapan oleh OPD terkait di tingkat
provinsi/kabupaten/kota, dimana salah satu output yang
diharapkan dapat dicapai pada rapat tersebut adalah
tersusunnya terjemahan Rencana Program dan
Anggaran Desa Bersinar melalui Alokasi Jadwal Kegiatan
(AJK) yang meliputi rencana pelaksanaan kegiatan
bulanan dan mingguan agar dapat mengarahkan para
pelaksana kegiatan (Kelompok Kegiatan) agar dapat
mencapai target kinerja yang diharapkan.;
2. Diselenggarakan workshop tingkat
provinsi/kabupaten/kota, dimana workshop tersebut
bertujuan untuk:
a. Memberikan pemahaman tentang Desa Bersinar
termasuk indikator-indikator keberhasilan yang harus
dicapai;
b. Mensosialisasikan Rencana Program dan Kegiatan
Desa Bersinar yang telah disusun;
c. Mensosialisasikan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK)
bulanan dan mingguan;
d. Pemaparan informasi tentang alur penganggaran
kegiatan (APBN/APBD/Dana Desa/Dukungan
anggaran lintas sektor);
e. Mensosialisasikan format-format evaluasi dan
pelaporan;
f. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan.

Adapun di tingkat kecamatan, dapat diselenggarakan
lokakarya mini yang diikuti oleh pemangku kepentingan
tingkat Kecamatan dan Desa/Lokasi Desa Bersinar untuk
kemudian ditindaklanjuti dengan lokakarya mini tingkat
Desa dan Pelatihan Petugas Lini Lapangan dengan target
setiap petugas mampu melaksanakan kegiatan Desa
Bersinar yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan untuk
mewujudkan Desa Bersinar.

Tahapan Pembentukan Desa Bersinar
Membangun komitmen
Pemilihan Desa
Penetapan Desa
Menyusun Pokja
Penganggaran
Pencanangan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.3 Sasaran dan Pelaksana Desa Bersih Narkoba
1. Sasaran:
Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam
pelaksanaan program dan kegiatan di Desa Bersinar adalah :
a. Masyarakat Desa (Keluarga, Orang Tua, Remaja, Anak,
dsb);
b. Pemerintahan Desa.
2. Pelaksana:
a. Kepala Desa/Lurah;
b. Badan Pemerintahan Desa;
c. Sekretaris Desa;
d. Pelaksana Teknis Desa (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra,
Kasi Pembangunan, dan Kaur Keuangan, Kaur Umum);
e. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun);
f. Babinsa/Babinkamtibmas;
g. Lembaga Adat Desa (LAD);
h. Lembaga Kemasyarakatan Desa (Kader PKK, Karang
Taruna, Posyandu, RT/RW, dan lain-lain)
i. Lembaga Keagamaan;
j. Satlinmas Desa;
k. Pendamping Desa;
l. Relawan Anti Narkoba;
m. Agen Pemulihan.

BAB 4
SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
DESA BERSIH NARKOBA
4.1 Arah Kebijakan Desa Bersinar
4.1.2 Dasar Hukum
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018
tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12
tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor:354/9041/SJ kepada Gubernur di
Seluruh Indonesia hal Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26
Oktober 2018;

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor:355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia hal Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26
Oktober 2018;
- Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi
Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional
dengan Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor:
PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor:
5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan
Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal
5 Desember 2018;
- Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor :
SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang
Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4
Desember 2018.
4.1.2 Tujuan Program Desa Bersih Narkoba
Keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi
narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba menjadi sebuah strategi
yang tepat karena Desa sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai
kewenangan dalam membina masyarakat desa
untuk berhak mendapatkan pengayoman serta
perlindungan dari gangguan ketenteraman dan

ketertiban di Desa agar terciptanya situasi yang
aman, nyaman dan tenteram di desa.
Berdasarkan pengaturannya, Kepala Desa
berkewajiban untuk melakukan pembinaan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba, mengingat ini adalah
salah satu wewenang pemerintah desa dalam
mewujudkan kondisi tenteram dan tertib maka
kegiatan ini dapat dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
dan rencana kegiatan desa (RKP Desa) serta
dianggarkan di dalam APBDesa.
4.2 Kegiatan Desa Bersih Narkoba
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk
mewujudkan Desa Bersih Narkoba, yaitu:
1. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
(KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada
seluruh unsur masyarakat :
a) KIE individu atau kunjungan ke rumah-rumah
sasaran;
b) KIE kelompok dengan memanfaatkan forum-
forum sosial (pengajian, arisan, kegiatan
posyandu, dan lain-lain);

c) KIE massa dengan memanfaatkan media
konvensional; hiburan rakyat, pagelaran seni
dan lain-lain.
Kegiatan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan
membentuk Relawan Anti Narkoba dan Penggiat
Anti Narkoba;
2. melakukan kegiatan Pembentukan Relawan Anti
Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba;
Membentuk Relawan Anti Narkoba oleh Kepala
Desa dari unsur masyarakat Desa. Relawan tersebut
bertujuan untuk menggerakkan masyarakat desa
agar dapat berperan aktif dalam upaya P4GN
sehingga diharapkan muncul Penggiat-Penggiat anti
narkoba.
3. mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis
Masyarakat (IBM),
IBM yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap korban penyalahgunaan
narkotika dengan memanfaatkan potensi dan
sumber daya masyarakat setempat dimulai dari
pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi,
pemantauan hingga pendampingan melalui
pendekatan kearifan lokal.

4.3 Peran BNN, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT pada
pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
4.3.1 Peran Badan Narkotika Nasional:
• Bidang Pencegahan;
- Melakukan sinergi dengan OPD Desa;
- Membentuk Relawan Anti Narkoba dari
berbagai unsur desa;
- Melakukan kegiatan Komunikasi Informasi
Edukasi (KIE).
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Membentuk Penggiat Anti Narkoba pada
Lingkungan Kerja/Pendidikan/Masyarakat di
Desa;
- Mendorong Test Urine secara mandiri pada
Lingkungan Kerja/Pendidikan/Masyarakat di
Desa;
- Pengembangan kewirausahaan melalui
kegiatan peningkatan keterampilan (life skill).
• Bidang Rehabilitasi;
▪ Intervensi Berbasis Masyarakat terdiri dari:
1. Skrining Intervensi Lapangan (SIL);

- Definisi
Skrining dan intervensi lapangan (SIL)
merupakan suatu pendekatan dengan cara
melakukan kontak kepada individu atau
kelompok yang sulit mengakses layanan
konvensional yang bersifat pasif. Kunci
dari SIL membangun hubungan dengan
cara yang bersahabat dan pada lokasi yang
nyaman bagi korban penyalahgunaan
narkotika dengan tetap menjaga
kerahasiaan.
- Tujuan
Tujuan dari layanan SIL adalah membuka
akses dan membina hubungan ke populasi
korban penyalahgunaan narkotika dengan
mengidentifikasi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika, memfasilitasi
ke layanan yang dibutuhkan, mendukung
terjadinya perubahan perilaku pada
pecandu dan korban penyalahgunaan
narkotika.
- Sasaran
Sasaran SIL adalah populasi yang sulit
dijangkau atau tersembunyi dari
lingkungan masyarakat, termarjinalkan
atau terstigma, atau berada di lokasi yang
secara geografis sulit mengakses layanan
terkait gangguan penggunaan narkotika
seperti daerah pedalaman atau pedesaan.

- Kegiatan Utama
• SIL dapat diterapkan di tempat umum,
lembaga pendidikan yang rentan
peredaran dan penyalahgunaan
narkotika, atau layanan langsung ke
rumah pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika seperti
mobile clinic, atau tempat yang dijadikan
drop-in-center
• Memberikan penguatan kepada
masyarakat yang terlibat dalam PBM
(Pemulihan Berbasis Masyarakat).
- Ruang Lingkup
Dalam konteks rehabilitasi, SIL hanya
menangani risiko penggunaan narkoba
ditingkat ringan dan tingkat resiko sedang
sedangkan tingkat resiko berat dapat
merujuk kepada lembaga rehabilitasi,
fasilitas kesehatan atau instasi terkait
lainnya.
2. Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM);
- Definisi:
Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap
korban penyalahgunaan narkotika dengan
memanfaatkan fasilitas dan potensi
masyarakat sejak perencanaan,

pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan
melalui pendekatan kearifan lokal.
- Tujuan:
• Menemukenali korban penyalahgunaan
narkotika di wilayah setempat;
• Memberikan informasi tentang
bagaimana mengatasi masalah
penggunaan narkoba;
• Melakukan penjangkauan untuk
mengidentifikasi penggunaan narkoba
dan tingkat permasalahannya;
• Mendampingi dan memberikan
dukungan kepada korban
penyalahgunaan narkotika dengan
tingkat resiko rendah melalui intervensi
awal;
• Melakukan rujukan ke layanan
kesehatan dan sosial yang dibutuhkan
korban penyalahgunaan narkotika;
• Melibatkan korban penyalahgunaan
narkotika dan masyarakat untuk
memberikan bantuan dan dukungan
kepada korban penyalahgunaan
narkotika yang ada di wilayah
setempat.
- Sasaran:
• korban penyalahgunaan narkotika;

• Keluarga yang memiliki permasalahan
terhadap gangguan penggunaan
narkoba pada salah satu anggotanya;
• Masyarakat yang peduli dan berperan
aktif pada rehabilitasi narkoba;
• Perangkat desa atau pemerintah lokal
sebagai sumber potensi tumbuh
kembang PBM.
- Kegiatan utama:
Menyediakan intervensi kepada korban
penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan
mendorong terjadinya proses pemulihan.
Intervensi yang dapat dilakukan adalah
layanan-layanan yang dapat dilakukan
oleh sumber yang tersedia di PBM atau
jaringannya. Beberapa contoh intervensi
antara lain pemberian edukasi, kunjungan
rumah, pertemuan kelompok, dan
pertemuan keluarga. Kegiatan-kegiatan
lain sebagai penunjuang kegiatan
intervensi seperti pemetaan,
penjangkauan, rujukan dan pelibatan
masyarakat perlu dilakukan agar intervensi
dapat berjalan dengan maksimal.
- Ruang Lingkup:
PBM dikembangkan dengan maksud untuk
memberikan intervensi pada tingkat
sekunder dan tersier dalam konteks
pencegahan, serta risiko rendah dalam

konteks rehabilitasi. Pencegahan sekunder
adalah strategi atau intervensi
pencegahan yang dilakukan kepada orang-
orang yang belum menggunakan narkoba
tetapi berisiko untuk menggunakan
narkoba. Sedangkan, pencegahan tersier
adalah pencegahan yang dilakukan kepada
orang yang sudah pernah atau sedang
menggunakan narkoba dalam jumlah dan
intensitas yang rendah. Mungkin orang
tersebut hanya menggunakan narkoba
beberapa kali dalam hidupnya. Dalam
konteks rehabilitasi, PBM hanya
menangani risiko penggunaan narkoba
ditingkat ringan, sedangkan untuk tingkat
resiko sedang dan berat dapat merujuk
kepada lembaga rehabilitasi, fasilitas
kesehatan atau instasi terkait lainnya.
3. Agen Pemulihan.
- Definisi:
Orang atau masyarakat yang tinggal di
desa/kelurahan, yang terpilih melalui
berbagai pertimbangan dan telah
mendapatkan pembekalan sebagai mitra
kerja BNN untuk melakukan pemantauan
dan pendampingan bagi klien
pascarehabilitasi.

- Tujuan:
• Penyebaran informasi terkait
pemulihan korban penyalahgunaan
narkotika;
• menggerakkan masyarakat agar
peduli terhadap pemulihan korban
penyalahgunaan narkoba;
• Mengurangi stigma masyarakat
terhadap korban penyalahgunaan
narkotika;
• Mendorong pembentukan kelompok
dukungan sebaya di masyarakat;
• Membentuk jejaring dan kerja sama
dengan pihak lain dalam mendukung
proses pemulihan korban
peyalahgunaan narkotika;
• Membantu fasilitasi korban
peyalahgunaan narkotika mencapai
kehidupan yang produktif dan
berfungsi sosial.
- Sasaran:
• korban penyalahgunaan narkotika yang
telah mengikuti layanan rehabilitasi
dan/atau pemulihan berbasis
masyarakat;
• Masyarakat yang memiliki kepedulian
terhadap permasalahan narkoba di
wilayah desa/kelurahan;

• Tokoh masyarakat/agama dan aparatur
desa yang mampu bekerja sama
dengan keluarga; pihak lain dalam
fasilitasi kebutuhan klien.
- Kegiatan utama:
• Pemantauan
Kegiatan mengobservasi dengan cermat
baik secara langsung maupun tidak
langsung yang dilakukan oleh pelaksana
pascarehabilitasi untuk memberikan
dukungan pemulihan kepada klien
pascarehabilitasi agar dapat
mempertahankan kepulihannya.
Kegiatan terdiri dari: pengumpulan
data klien, Home Visite dan informasi
kondisi terkini guna menyusun tindak
lanjut intervensi kebutuhan
• Pendampingan
Suatu proses relasi sosial antara
pelaksana pascarehabilitasi dan klien
pascarehabilitasi dengan melakukan
identifikasi kebutuhan, pemecahan
masalah dan memperoleh akses
fasilitasi sesuai kebutuhan dalam
rangka proses penyatuan kembali ke
masyarakat.
Kegiatan terdiri dari: KIE tentang
pencegahan kekambuhan, pertemuan

kelompok dan kegiatan positif olahraga
dan seni budaya.
• Pemantauan lanjut
Observasi lanjutan yang dilakukan oleh
petugas pascarehabilitasi untuk
mengukur peningkatan kualitas hidup
klien pascarehabilitasi dan
mengembangkan jejaring dengan pihak
ketiga.
Kegiatan terdiri dari: pengembangan
jejaring, supervise dan asistensi,
pengukuran kualitas hidup, Tes Urin,
pengukuran outcome
- Ruang Lingkup:
Agen pemulihan sebagai bentuk
perpanjangan tangan dari BNNP/BNN
Kota/Kab dalam melakukan pemantauan
dan pendampingan klien guna
meningkatkan angka kepulihan, kualitas
hidup dan keberfungsian sosial klien di
masyarakat.
• Bidang Pemberantasan
▪ Mendayagunakan satlinmas untuk menggerakkan
RT/RW, Karang Taruna, PKK dalam rangka
pengawasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.
▪ Menghimpun informasi bahan keterangan dan

data terkait adanya penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba di wilayah
Desa/Kelurahan;
4.3.2 Peran Kementerian Dalam Negeri
• Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan
Desa u.p. Direktorat Kelembagaan dan
Kerjasama Desa menyampaikan kebijakan terkait
pelaksanaan program P4GN kepada pemerintah
daerah dalam mendorong dan mendukung Desa
Bersinar.
• Dalam pelaksanaan program P4GN Kemendagri
melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa u.p.
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa
agar mengkoordinasikan dengan pemerintah
daerah terhadap kegiatan Desa Bersinar
Kerjasama Desa memfasilitasi pelaksanaan P4GN
yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui
peran pemerintah daerah untuk mendorong dan
mendukung pelaksanaan Desa Bersinar.
Kerjasama Desa melakukan fasilitasi peningkatan
kapasitas bersama BNN, serta mendorong
pemerintah daerah agar dapat melakukan

kerjasama dengan BNNP/BNNK dalam
pelaksanaan P4GN dan/atau Desa Bersinar.
4.3.3 Peran Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Bentuk Komitmen dari Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dalam mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan
Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia di Desa
dalam Mewujudkan Desa Bersih Narkoba adalah
diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Desa
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020. Dalam peraturan Menteri
tersebut telah jelas bahwa Program Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4GN) masuk pada lampiran II Point
G. didalam Peraturan Peraturan Menteri Desa Desa
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 sangat jelas pada lampiran
tersebut Bentuk-Bentuk Kegiatan P4GN meliputi:
• Kegiatan Keagamaan;
• Penyuluhan/Sosialisasi/Seminar tentang bahaya
narkoba;
• Pagelaran, Festival seni dan budaya;
• Olah raga/aktivitas sehat;
• Pelatihan Relawan/Penggiat, satgas anti narkoba;

• Penyebaran Informasi melalui pencetakan Banner,
Sepanduk, Baliho, Poster atau Brosur/Leaflet dan;
• Kegiatan P4GN dalam mewujudkan Desa Bersih
Narkoba.

BAB 5
INDIKATOR KEBERHASILAN DESA BERSINAR
5.1 Indikator Penilaian Keberhasilan Desa Bersih Narkoba
Desa /kelurahan dapat dinilai keberhasilannya yaitu adanya
kegiatan Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba atau yang dikenal dengan P4GN,
meliputi:
• Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dapat berjalan
sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara
mandiri oleh masing-masing Desa/Kelurahan bersama-
sama dengan Komponen kerja;
• Masyarakat paham dan mengerti bahaya
penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal
segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
• Pembiayaan Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba
dengan APBDesa terpenuhi;
• Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba dan
Penggiat Anti Narkoba;
• Desa/Kelurahan memiliki Agen Pemulihan;
• Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam
proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika;
• Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah
penyalahguna di Desa/Kelurahan yang dijadikan
Program Desa Bersih Narkoba;

• Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi
terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba ke Babinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.
5.2 Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan untuk
memperoleh gambaran mengenai sejauh mana efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.
Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi kegiatan
dan anggarannya secara rutin dilaporkan per triwulan oleh
Ketua Pokja Desa Bersinar secara berjenjang kepada Kepala
OPD Desa Bersinar untuk ditembuskan kepada
Bupati/Walikota dan Kepala BNNP/BNNKab/Kota.

BAB 6
PEMBINAAN PELAKSANAAN DESA BERSINAR
6.1 Kelembagaan Pembinaan Kegiatan Tingkat Pusat
Kementerian Dalam Negeri dan Badan Narkotika
Nasional bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan
dan Koordinasi K/L dalam kegiatan P4GN Desa Bersinar
di Desa/Kelurahan
6.2 Kelembagaan Pembinaan Kegiatan Tingkat Provinsi
1. Gubernur menunjuk Organisasi Pemerintah Daerah
(OPD) yang bertanggung jawab untuk melakukan
pembinaan pelaksanaan P4GN Desa Bersinar di
Kabupaten/Kota;
2. BNNP bertanggung jawab sebagai Pembina teknis
pelaksanaan P4GN Desa Bersinar di
Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota
1. Bupati/Walikota menunjuk Organisasi Pemerintah
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk
melakukan pembinaan pelaksanaan P4GN Desa
Bersinar di Desa;
2. BNNKab/Kota bertanggung jawab sebagai Pembina
teknis pelaksanaan P4GN Desa Bersinar di Desa;

3. Camat sebagai Koordinator pemerintahan desa dan
kelurahan dalam pelaksanaan P4GN Desa Bersinar.
Desa/Kelurahan
1. Kepala Desa/Kelurahan bertanggung jawab
mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam
pelaksanaan P4GN Desa Bersinar di
desa/Kelurahan;
2. Dalam melaksanakan kegiatan P4GN Desa Bersinar
Kepala Desa/Kelurahan dapat menunjuk Tim PKK,
Karang Taruna, Satlinmas, PAUD, Posyandu dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat
Desa lainnya;
3. Dalam kasus peredaran gelap narkoba Kepala
Desa/Kelurahan dapat berkoordinasi dengan
Babinsa dan Babinkamtibmas.

BAB 7
PENUTUP
Desa Bersinar diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis
dalam penguatan program P4GN, terutama sebagai suatu langkah
implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap
upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta
memperluas cakupan penggarapan program P4GN yang dapat
diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Buku Petunjuk Teknis Desa Bersinar ini diharapkan dapat menjadi
acuan terpadu untuk BNNP/BNNK maupun dengan Pemerintah
Daerah /lintas sektor/OPD yang terlibat secara langsung dengan
kegiatan Desa Bersinar sehingga seluruh program dan kegiatannya
dapat diimplementasikan secara nyata dan berkualitas.
Secara umum, keberhasilan Desa Bersinar sangat dipengaruhi oleh
5 (lima) faktor utama, yaitu : 1) Komitmen yang kuat dari para
pemangku kebijakan di semua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan,
Desa dan Kelurahan); 2) Intensitas opini publik tentang Program
P4GN beserta integritasnya dengan lintas sektor; 3) Optimalisasi
fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders; 4) semangat dan
dedikasi para pengelola kegiatan Desa Bersinar di seluruh tingkatan
wilayah serta para petugas lini lapangan Desa Bersinar (Relawan
Anti Narkoba, Penggiat Anti Narkoba, Agen Pemulihan, TP PKK dan
petugas lapangan dari Instansi terkait), dan 5) partisipasi aktif
masyarakat.

Hal-hal yang belum diatur atau belum tercantum di dalam petunjuk
teknis ini dapat diatur kemudian disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing wilayah melalui berbagai format/legalitas yang
sesuai dengan kearifan lokal.

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
kepada Gubernur KDH Provinsi
Nomor 354/9041/SJ Hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di
Desa tanggal 26 Oktober 2018

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
kepada Bupati/Walikota
Nomor 354/9042/SJ Hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di
Desa tanggal 26 Oktober 2018

Surat Edaran Deputi Pencegahan
kepada Para Kepala BNNP dan Para Kepala BNNKabupaten/Kota
Nomor SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa
Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba

Semelhante a Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (20)

Mais de AntiNarkoba.com

Mais de AntiNarkoba.com (20)

Último

Último (20)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba