3. 19 DESA DAN 5 KELURAHAN
Berada Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, Kota Batu berperan
sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) dalam Sektor JASA,
PARIWISATA dan PERTANIAN HORTIKULTURA
KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS
❖ Satu-satunya daerah pemekaran di
Propinsi Jawa Timur, berdiri 17 Oktober
2001;
❖ Daerah Agropolitan yang sejuk, dengan
sektor Pertanian dan Pariwisata
berkembang menjadi potensi Unggulan
Daerah;
❖ City Branding = “Kota Wisata Batu”
yang sangat kuat sebagai destinasi
kunjungan WISATA regional maupun
Nasional;
❖ Dalam rentang 10 tahun terakhir,
terjadi peningkatan EKONOMI yang
pesat di sektor Pariwisata, UMKM,
Konstruksi, Akomodasi Hotel dan
Restoran;
5. 75,04
75,88 75,90
76,28
77,22
70,77
71,50
71,71
72,14
72,75
71,39
71,92 71,94
72,29
72,91
2018 2019 2020 2021 2022
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
3,12
2,48
5,93
6,57
8,43
3,91 3,82
5,84 5,74
5,49
5,30 5,23
7,07
6,49
5,86
2018 2019 2020 2021 2022
TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA
“Sektor
Pertanian, Pariwisata & UMKM masih sebagai
penyumbang Utama PDRB, PAD dan Lapangan Kerja”
67,35%
16,16%
16,49%
PRIMERSEKUNDER
TERSIER
PDRB adhb
16,841 trilyun
5,5 5,63
-2,64
3,69
5,34
6,5 6,51
-6,46
4,04
6,18
2018 2019 2020 2021 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Nasional Jawa Timur Kota Batu
Geliat ekonomi Kota Batu telah mulai bangkit pasca
kondisi Covid-19 yang telah melanda selama
beberapa tahun terakhir
Kondisi MAKRO EKONOMI
6. Sumber: Diolah dari Data BPS, 2022
Angka Kemiskinan Ekstrem Kota Batu 2020 - 2022
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Jumlah
Penduduk
Miskin
Ekstrem
%
Penduduk
Miskin
Ekstrem
Jumlah
Penduduk
Miskin
Ekstrem
%
Penduduk
Miskin
Ekstrem
Jumlah
Penduduk
Miskin
Ekstrem
%
Penduduk
Miskin
Ekstrem
Kota Batu 4.150 1.99 710 0,34 2.050 0.96
Prov.Jatim 1.811.820 4,55 895.710 2,23 724.330 1,80
21,6
19,2
25,2
DATA STUNTING KOTA BATU
Nasional Jawa Timur Kota Batu
Sumber : Kemenkes RI, Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022
Sumber : Dinas Kesehatan, Bulan Timbang Agustus 2022
3,81 3,89
4,09
3,79
0,3
0,59
0,39
0,64
0,05 0,14 0,06
0,16
2019 2020 2021 2022
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, INDEKS KEDALAMAN
DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN
Persentase penduduk Miskin (Jiwa) Indeks Kedalaman Kemisikinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
10,38
9,54
3,79
HighLight STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM
Tahun Bulan Timbang Prevalesi Stunting
2019
Februari 25,9 %,
Agustus 25,41%
2020
Februari 23,80%
Agustus 14,80%
2021
Februari 14,80%
Agustus 13,80%
2022
Februari 14,80%
Agustus 13,90%
2023 Februari 13,20%
7. Junrejo
Bumiaji
Batu
Rp.
50.158.458.809,-
9 Desa
Rp.
23.138.667.673,-
4 Desa
Rp.
27.185.634.541,-
6 Desa
APB
DESA 95,59
268,26
308,89
263,32
241,05
946,96
183,72
989,38
932,96
136,77
893,04
989,97
147,01
969,96
1.004,13
203,31
981,65
PAD PENDAPATAN BELANJA SiLPA
Overview KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
RE-ORIENTASI
KEBIJAKAN PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
MOBILISASI PENDAPATAN
DAERAH YANG INOVATIF
BELANJA DAERAH YANG
LEBIH EFEKTIF
PEMBIAYAAN YANG KREATIF
8. Manajemen PEMBANGUNAN DAERAH
fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA DAERAH DPRD
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar dan
Non Pelayanan Dasar)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
32 urusan
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke
Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
PEMBANGUNAN
DAERAH
9. Manajemen PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN WAJIB terkait Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat &kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiaban & perlindungan
Masyarakat
6. Sosial
URUSAN WAJIB tdk terkait Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan
Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa
8. Pengendalian penduduk & keluarga
berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan
URUSAN PILIHAN
1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
U R U S A N P E M E R I N T A H A N
KONKUREN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAN
DASAR
10. Manajemen PEMBANGUNAN DAERAH
Tata Kelola Terintegrasi
Pembangunan dan
Keuangan Daerah
1
2
3
4
5
Perencanaan
Penganggaran
Pengendalian
(Evaluasi dan
Pengawasan)
Pelaporan/
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Dari Ide menjadi Realita
Visi & Misi
Tujuan
Pembangunan
Strategi
Pembangunan
Arah Kebijakan
Program
Prosedur/
Peraturan
Pelaksanaan
Konsep/
Ide
Realita
Monitoring &
Evaluasi
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (BIROKRASI)
Kepemimpinan Birokrasi
Otoda : pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah
untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai
kepentingan daerahnya sendiri.
12. 1. ESELON II - JABATAN
PIMPINAN TINGGI
PRATAMA (JPTP)
(SEKDA, BADAN, DINAS)
2. ESELON II – NON JPTP
(ASISTEN SEKDA, STAF
AHLI)
3. ESELON III KEPALA UNIT
KERJA (CAMAT)
4. ESELON III –
ADMINISTRATOR
(KABAG, KABID,
SEKRETARIS
BADAN/DINAS/KANTOR
)
5. ESELON IV – PENGAWAS
(KASUBBAG UMUM
KEPEGAWAIAN)
6. JABATAN FUNGSIONAL
7. JABATAN PELAKSANA
Diklat dibedakan menjadi 2 jenis: (1) Diklat Pra jabatan; merupakan syarat pengangkatan
CPNS menjadi PNS, (2) Diklat dalam jabatan; dibedakan menjadi 3 yaitu: a. Diklat
Kepemimpinan, b. Diklat Fungsional dan c. Diklat Teknis
Kepemimpinan BIROKRASI
Menurut Tjokroamidjoyo (1987:113)
• Administrator sebagai pemimpin birokrasi yang harus mengambil
keputusan
Menurut Thoha (2002160)
• Pemimpin birokrasi adalah pemimpin yang diangkat dlm suatu jabatan oleh
pejabat berwenang, mengepalai unit kerja tertentu, memiliki bawahan, diatur
oleh kewenangan
Menurut Rukmana (2007:2)
• Kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada
hierarkhi tertentu dalam suatu birokrasi pemerintahan
