Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi

1. BAB 6
GERAKAN KERJA SAMA DAN INTRUMEN
INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
Kelompok 6
 Vica jumelta (222411167)
 Serviani siringan (222411183)
 Pipit manduli (222411064)
 Yulius (222411261)
 Dian eka putra (222411180)
 Trisnawanti lamba (222411071)

2. Korupsi adalah salah satu masalah atau tantangan
besar yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini.
Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas
korupsi dalam rangaka mewujudkan pemerintahan yng
lebih abik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab
sangat besar.

3. A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL
Ada pun beberapa gerakan organisasi internasional
dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu
 Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNITED NATIONS
 Bank Dunia (WORLD BANK)
 OECD (Organization Foe Economic Co-Operation and
Development)
 Masyarakat Uni Eropa
 Tiri (Marking Integrity Work)

4. B. GERAKAN LEMBANGA SWADAYA
INTERNASIONAL(INTERNATIONAL NGOSI)
 Tranparency
International
Tranparency international (TI)
adalah sebuah organisasi
internasional non-pemerintah
yang memantau dan
menpublikasikan hasil-hasil
penelitian mengenai korupsi yang
dilakukan oleh korporasi dan
korupsi politik di tingkat nasional.
 Tiri
TIRI(Making Integrity
Work)adalah sebuah organisasi
independen internasional non-
pemerintah yang memiliki head-
office di London. Orgnisasi ini
berkerja dengan pemerintah,
kalangan bisnia, akademisi, dan
masyarakat sipil, melakukan
sharing keahlian dan wawasan
untuk mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan
praktis yang di perlukan untuk
mengatasi korupsi.

5. C. INSTURUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
1. UNITED NATIONS CONVENSIONS AGAINST
CORRUPTION (UNACAC)
Salah satu intrumen nasional yang sangat penting
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi
adalah United Nations Againt Corupption yang yang di
tandantagani oleh lebih dari 140 lebih negara.
Penandataganan di lakukan pertama kali di konvensi
internasionaal yang di laksanakan di Merida, Yucatan,
Mexico, pada tanggal 31 oktober 2003.
Beberapa hal penting yang di atur dalam konvensi yaitu:
 Masalah pencegahan korupsi
 Kriminalisasi
 Kerja sama internasional
 Pengembalian aset-aset hsil korupsi

6. 2. CONVENTION ON BRYBERY OF FOREIGN PUPLIC
OFFICIAL IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION
Convension On Brybery Foreign Puplic Official In
International Business Transaction adalahsebuah konvensi
internasional yang di pelopori oleh OECD. Konvensi anti suap ini
menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-
negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat puplik asing
yang menerima suapdalam transaksi bisnis internasional.

7. D. PENCEGAHAN KORUPSI BELAJAR DARI NEGARA
LAIN.
 India adalah salah satu negara demokratis yang dapat
diangap cukup sukses menagangi korupsi
 Selain india salah satu lembanga pemberantasan korupsi
yang cukup sukses memberantas korupsi adalah Independent
comission agaiin coruption (ICAC) di hongkong. Salah satu
mantan komisisari ICAC menyatakan bahwa salah satu salah
satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adlanya
lembanga anti korupsi yang berdedikasi, indenpenden dan
bebas dari politisasi.

8. E.ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTI
KORUPSI BAGI INGONESIA
.
Dalam penjelasan UU no 7 tahun 2006 ditunjukkan arti penting
dari rativikasi konvensi tersebut yaitu:
 Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam
melacak, membekukan, menyita,dan mengembalikan aset-aset hasil
tinak pidana korupsi yang di tempatkan dinnluar negeri
 Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan
tatapemerintah yang baik.
 Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian
ekstradisi, bantuan hukum timbal bailik, penyerahan narapidana
,pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum.
 Mendorong terjadinya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung
kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknispada lingkup
bilateral, regional, dan multilateral.
 Perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam
pencegahan danpemberantasan korupsi.

9. TERIMAH KASIH