Makalah ini membahas tentang child trafficking di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan korupsi. Kasusnya terjadi di berbagai kota besar dengan korban berjumlah ribuan per tahun. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan membentuk lembaga untuk mencegah dan menangani masalah ini.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak
merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan
keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat
hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak
yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-
sosia anak, merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebaga generasi
bangsa yang akan datang.
Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah
mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara obyektif
yang terjadi di kehidupan anak-anak adalah masih belum teratasinya masalah anak yang terjadi
di Indonesia, khususnya lagi kasus child trafficking yang semakin tidak bisa ditolerir dengan akal
sehat (the most intolerable forms). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang menjelaskan child trafficking adalah terdapat pada Pasal 59, Pasal 68,
dan yang mengatur tentang sanksi pidananya adalah Pasal 78, Pasal 83. Dari hal itu semua pada
dasarnya Pemerintah telah memperkuat instrumen hukum tentang child trafficking, seperti KILO
182, CRC, Optional Protocol of CRC on sale of Children, Child Prostitution, and Child
Pornography. Namun hal tersebut hingga saat ini isu child trafficking masih belum memperoleh
intervensi yang signifikan.

2. 2
Di sisi lain masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk
terbentuknya kepribadian seseorang. Apabila anak berkembang dengan baik maka itu merupakan
harapan yang baik bagi suatu bangsa untuk lebih maju.
Oleh karena itu, penulis ingin memberikan hasil penelitian ini agar masyarakat dapat
mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penyebab dan cara apa yang harus dilakukan untuk
mencegah child trafficking.
B. Identifikasi Masalah
Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai
berikut :
1. Apa faktor yang menjadi penyebab child trafficking di Indonesia ?
2. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah child trafficking ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengatasi trafficking?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab child trafficking di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah child trafficking..
3. Untuk mengetahui Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengatasi trafficking
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penulisan makalah ini adalah :
1. Sebagai bahan kajian untuk Mahasiswa dalam mempelajari masalah ini.
2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain dalam hal penulisan atau penelitian karya ilmiah
dengan pokok permasalahan yang sama.

3. 3
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai:
Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang,
dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan,
penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau
menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang
atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah,
Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-
anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).
2. Kerangka Konseptual
Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan;
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal
sesuadengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.
F. Metodologi Penulisan
Pembuatan makalah ini menggunakan metodologi kepustakaan, yang dititik beratkan
pada pencarian melalui bahan kepustakaan maupun pencarian melalui situs – situs yang
bersangkutan. Data – data yang didapatkan untuk membuat makalah ini dihimpun dari literature,
buku – buku, jurnal – jurnal, surat kabar – surat kabar, undang – undang, website dan
sebagainya.

4. 4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Child Trafficking
Definisi Trafficking
Traficking berasal dari kata Trafic yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang
berdagang/ berjualan yakni “Trafficker” yang artinya pedagang.
Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefenisikan human trafficking atau perdagangan manusia
sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang,
dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan,
penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima
bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang
lain untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan
Menghukum pelaku Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak;
Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).
Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
laintersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasiatau
mengakibatkan orang tereksploitasi.

5. 5
Pada dasarnya child trafficking adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi
ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh
keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain.
Dalam kaitannya dengan anak, elemen “consent” (kerelaan atau persetujuan) tidak
diperhitungkan, karena anak tidak memiliki kapasitas legal untuk bisa memberikan (atau
menerima) informed consent. Setiap anak, karena umumnya harus dianggap tidak mampu
memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan
kematangan fisik, mental, sosial, dan moral bagi seseorang untuk bias menentukan pilihannya,
oleh karenanya anak adalah korban (victim) dan bukan pelaku kejahatan (criminal actor).[1]
B. Faktor Penyebab Child Trafficking di Indonesia
Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia di
Indonesia. Trafiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi
serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah :
1. Kurangnya Kesadaran
Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri
tidak mengetahui adanya bahaya trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk
menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan
yang mirip perbudakan.
2. Kemiskinan
Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencakanan strategi penopang
kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu
pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
3. Faktor Budaya
a) Peran Anak dalam Keluarga

6. 6
Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-
anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh
anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat
diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
b) Perkawinan Dini
Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk
bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan
pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara
sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan
ekonomi mereka.
4. Kurangnya Pencatatan Kelahiran
Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia
dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih
mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.
5. Kurangnya Pendidikkan
Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan
kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan
yang tidak membutuhkan keahlian.
6. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum
Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk
tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat
juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte
kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi
ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking

7. 7
menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut
pelaku trafiking.
Ada beberapa kriteria anak yang beresiko child trafficking, antara lain :
1. Anak yang secara sosial – ekonomi dari keluarga miskin – kelompok marginal, baik yang
tinggal di pedesaan dan didaerah kumuh perkotaan;
2. Anak putus sekolah;
3. Anak korban kekerasan dan perkosaan;
4. Anak jalanan;
5. Anak pecandu narkoba;
6. Anak yatim;
7. Anak korban penculikkan;
8. Anak korban bencana alam;
9. Anak yang berasal dari daerah konfilk.[2]
C. Kasus Child Trafficking yang Terjadi di Indonesia
Menurut data yang diambil dari Komnas Anak, sejumlah 150 juta orang diperdagangkan
dengan mengalirkan sekitar 7 miliar dolar per-tahun. Di Indonesia, perempuan dan anak-anak
yang diperdagangkan sekitar 700.000 s/d 1.000.000 orang. Pada tahun 1999, tercatat anak dan
perempuan yang diperdagangkan mencapai sekitar 1.718 kasus. Angka ini, pada tahun 2000,
tercatat sejumlah 1.683 kasus, dengan berbagai lokasi yang terdeteksi, seperti Jakarta, Medan,
bandung, Padang, Surabaya, Bali dan Makasar.
Berdasarkan laporan investigasi kalangan NGO di Medan, diungkapkan kasus perdagangan
anak yang akan dilacurkan (Child Prostituted) di Dumai, propinsi Riau[3]. Pada laporan Poltabes
Balerang, kasus perdagangan perempuan dan anak yang masuk ke Poltabes balerang pada tahun
2003, terdapat 84 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 65 kasus atau 77,38%.

8. 8
Sedangkan pada tahun 2004 sampai bulan mei, terdapat 57 kasus. Sedangkan kondisi
Ekploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Lingkungan Pariwisata Indonesia sangatlah
memprihatinkan, ini dapat dilihat dengan indicator besaran yang dikeluarkan dalam kertas kerja
The Government of The Republic of Indonesia yang disampaikan pada Konferensi ESKA II
tahun 2001 di Yokohama Jepang, bahwa sekitar 30% atau 40.000 s/d 70.000 Pekerja Seksual
Komersial adalah anak dibawah umur.
Ini mengindikasikan bahwa kehidupan anak di Indonesia sangat rentan dengan ESKA,
apalagi anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga miskin, anak terlantar, buruh anak, anak
jalanan, maupun anak korban kekerasan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan anak dalam situasi
demikian merupakan seorang korban dari “mekanisme” berbangsa yang menciptakan
kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran hukum – yang didisain dan dilakukan oleh orang dewasa
terhadap anak.
D. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah dan Mengatasi Trafficking
Dalam mencegah dan mengatasi human trafficking, maka pemerintah telah melakukan
tindakan sebagai berikut :
1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
3. Mensahkan UU Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2002).
4. Pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme
pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No.
88/2002).
6. Pembentukkan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat
(PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).

9. 9
7. Penyusunan draft Perda Trafficking.
Upaya pencegahan yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Human Trafficking
adalah sebagai berikut:
1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan
(Camat, Kepala Desa/Lurah,Guru, Anak Sekolah).
2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan
ekonomi dan lain-lain.
3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.
E. Hal yang Harus Dilakukan untuk Mencegah Child Trafficking di Indonesia
Banyak hal yang harus dilakukan didalam mencegah child trafficking, antara lain :
1. Terus menerus melakukan kampanye guna membangun kesadaran permanen dikalangan
masyarakat maupun sektor industri, juga komitmen pemerintah dan penegak hukum guna
mendukung perlindungan anak dari child trafficking.
2. Mewujudkan mekanisme kerjasama dan aksi dalam segenap institusi masyarakat dan lembaga-
lembaga usaha yang bisa bersinergi untuk memberikan perlindungan anak dari child trafficking.
3. Tersedianya mekanisme nasional dan daerah – antara lain dengan cara bersinergi dalam bentuk
task force (kelompok kerja) yang bisa langsung bekerja di lapangan secara komprehensif dan
terus menerus didalam memberikan perhatian dan penanganan perlindungan anak dari child
trafficking.
4. Perlunya dikeluarkan produk hukum anti trafficking yang pro perlindungan anak dari dari
tindak pidana perdagangan anak dan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak korban
child trafficking.

10. 10
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan :
1) Faktor yang menjadi penyebab child trafficking, antara lain :
a) Kurangnya kesadaran;
b) Kemiskinan;
c) Faktor Budaya;
d) Kurangnya Pencatatan Kelahiran;
e) Kurangnya Pendidikkan;
f) Korupsi dan Lemahnya Penegakkan Hukum.
Sebagaimana telah di uraikan dalam pembahasan.
2) Hal yang harus dilakukan untuk mencegah child trafficking, antara lain :
a) Terus menerus melakukan kampanye guna membangun kesadaran permanen dikalangan
masyarakat maupun sektor industri, juga komitmen pemerintah dan penegak hukum guna
mendukung perlindungan anak dari child trafficking.
b) Mewujudkan mekanisme kerjasama dan aksi dalam segenap institusi masyarakat dan lembaga-
lembaga usaha yang bisa bersinergi untuk memberikan perlindungan anak dari child trafficking.
c) Tersedianya mekanisme nasional dan daerah – antara lain dengan cara bersinergi dalam bentuk
task force (kelompok kerja) yang bisa langsung bekerja di lapangan secara komprehensif dan
terus menerus didalam memberikan perhatian dan penanganan perlindungan anak dari child
trafficking.

11. 11
d) Perlunya dikeluarkan produk hukum anti trafficking yang pro perlindungan anak dari dari
tindak pidana perdagangan anak dan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak korban
child trafficking.
B. Saran
Melindungi anak hari ini, adalah investasi bagi masa depan bangsa. Selain alasan itu,
kepemihakan pada anak sudah menjadi esensi kemanusiaan itu sendiri. Karenanya, tindakan
paradoks yang mengeksploitasi anak, secara ekonomi maupun seksual – berada di luar konteks
kemanusiaan yang hakiki. Oleh karenanya penulis selalu mendukung langkah-langkah yang
diambil pemerintah dan semua pihak yang mempunyai kepedulian dalam mendukung
perlindungan anak dari child trafficking (perdagangan anak).
Selain mendukung langkah-langkah pemerintah, penulis juga menyarankan kepada seluruh
masyarakat Indonesia untuk mendukung pemerintah, misalnya dengan melakukan pengaduan
kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga independent apabila melihat atau
merasakan adanya child trafficking di sekitar anda.

12. 12
MAKALAH
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP CHILD TRAFFICKING DI
INDONESIA
DISUSUN OLEH
NAMA : ANDY SUANTO
NPM : 12100019.P
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG