Pemberdayaan Bhabinkamtibmas Polri dalam rangka Pencegahan, Pengawsan & Penanganan Permasalahan hukum TP. Korupsi Dana Desa

1. 1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
CEK LIST PENCEGAHAN, PENGAWASAN
DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA
NO PERTANYAAN JAWABAN KET
1 2 3 4
I. Tahap Perencanaan :
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) selambat-
lambatnya bulan Juni Tahun berjalan :
a. Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah (Musdes) :
 Kapan & dimana dilaksanakan Musdes ?
 Siapa saja peserta Musdes ?
 Apasaja yg dijelaskan BPD ?
 Apasaja Prioritas Kades ttg Rencana
Prioritas kebijakan pembangunan ?
 Apasaja hasil diskusi Musdes ?
 Siapa saja yg ditunjuk sbg Tim Verifikasi
?
 Apakah telah dibuat Berita Acara hasil
kesepakatan untuk pedoman
penyusunan rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa ?
b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa :
 Kapan & dimana dilaksanakan Rapat
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ?
 Siapa saja peserta Rapat ?
 Apasaja yg dijelaskan Kades & Ketua
Tim/Pokja dlm hal sosialisasi rencana
Penyusunan RKP Desa ?
 Apasaja hasil Musyawarah Pembentukan
tim penyusun RKP Desa ?
 Apakah telah diterbitkan SK Kades ttg
pembentukan tim penyusun RKP Desa
dan siapa saja yang ditunjuk ?
c. Pencermatan Pagu Indikatif Desa &
penyelarasan program/kegiatan masuk
Desa :
 Apakah Kades sdh memberikan data &
informasi ttg Pagu indikatif Desa &
rencana program / kegiatan pemerintah
pusat, Pemprop, Pemkab yg masuk ke
desa ?
 Apa hasil pencermatan pagu indikatif
Desa oleh tim penyusun RKP Desa, brp
rencana pagu indikatif Dana Desa, BHPR
(Bagi Hasil Pajak & Retribusi) daerah,
rencana bantuan keuangan dari APBD
Pemprop dan Pemkab ?
 Apa hasil penyelarasan rencana
program/kegiatan yg masuk desa, dgn
cermati :
 rencana kerja pemkab
 Progiat Pemerintah Pusat, Pemprop &
pemkab
 Hasil Jaring Asmara oleh DPRD Kab

2. 2
1 2 3 4
 Apakah telah dibuat rencana
pembangunan berskala lokal Desa yg
dituangkan dlm rancangan RKP Desa ?
 Dlm hal ada keterlambatan data &
informasi Pagu Indikatif desa, apakah
Bupati / Pemkab sdh menerbitkan Surat
Pemberitahuan kpd Kades/Pemdes ?
 Apakah Pemkab telah melakukan
pendampingan kpd Pemdes dlm
percepatan pelaksanaan perencanaan
pembangunan utk memastikan APBDes
ditetapkan pd tgl 31 Des tahun berjalan ?
d. Pencermatan ulang dok RPJM (rencana
pembangunan jangka menengah) Desa :
 Apakah tim penyusun telah mencermati
ulang skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan desa 1 thn
anggaran berikutnya sebagaimana
tercantum dlm RPJM Desa dan dijadikan
dasar penyusunan rancangan RKP Desa ?
Dgn tetap pedomani hasil kesepakatan
Musdes ttg Pencermatan Pagu Indikatif
Desa & penyelarasan program/kegiatan
masuk Desa
e. Penyusunan rancangan RKP Desa :
 Apakah penyusunan rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) telah
berpedoman kepada:
 hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 Pagu indikatif Desa;
 Pendapatan asli Desa;
 Rencana kegiatan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota;
 Jaring aspirasi masyarakat yang
dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
 Hasil pencermatan ulang dokumen
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa));
 Hasil kesepakatan kerjasama antar
Desa; dan
 Hasil kesepakatan kerjasama Desa
dengan pihak ketiga.
 Apakah Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) paling
sedikit telah berisi uraian:
 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun
sebelumnya;
 Prioritas program, kegiatan, dan
anggaran Desa yg dikelola oleh Desa;
 Prioritas program, kegiatan, dan
anggaran Desa yg dikelola melalui
kerja sama antar-Desa & pihak ketiga;
 Rencana program, kegiatan, dan
anggaran Desa yg dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota; dan

3. 3
1 2 3 4
 Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri
atas unsur perangkat Desa dan/atau
unsur masyarakat Desa.
 Apakah Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) telah
dilampiri:
 rencana kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya.
 Rencana kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya untuk kerjasama
antar Desa disusun dan disepakati
bersama para kepala desa yang
melakukan kerja sama antar Desa.
 Rencana kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud telah diverifikasi oleh tim
verifikasi.
f. Penyusunan RKP desa melalui Musrenbang
Desa :
 Apakah Kades telah menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas
dan menyepakati rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ?
uraikan
 Apakah Musyawarah perencanaan
pembangunan Desa telah diikuti oleh
Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan unsur
masyarakat (tokoh adat, tokoh agama,
tokoh masyarakat; tokoh pendidikan,
perwakilan kelompok tani, nelayan dll) ?
uraikan
g. Penetapan RKP Desa :
 Apakah Hasil kesepakatan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa telah
dituangkan dalam berita acara.
 Apakah Kepala Desa telah mengarahkan
Tim penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa)
melakukan perbaikan dokumen
rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa.
 Apakah Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) telah
menjadi lampiran rancangan peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa).
 Apakah Kepala Desa telah menyusun
rancangan peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) yang akan dibahas dan disepakati
bersama oleh kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk
ditetapkan menjadi peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa).

4. 4
1 2 3 4
II. Tahapan Penyusunan APBDes
a. Apakah Pelaksana Kegiatan telah
menyampaian usulan anggaran kegiatan
kepada Sekretaris Desa
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) yang telah ditetapkan;
b. Apakah Sekretaris Desa telah menyusun
rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan
kepada Kepala Desa;
c. Apakah selanjutnya Kepala Desa telah
menyampaikan kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
disepakati bersama.
Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa disepakati bersama paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan antara
Kepala Desa dan BPD;
d. Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa yang disepakati bersama
sebagaimana telah disampaikan Kepala
Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat
atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari
sejak disepakati untuk dievaluasi;
e. Apakah Bupati/Walikota telah menetapkan
hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa;
Dalam hal Bupati/Walikota tidak
memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu maka Peraturan Desa tersebut
berlaku dengan sendirinya.
Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa, Bupati / Walikota
membatalkan Peraturan Desa dengan
Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa
tahun anggaran sebelumnya;
f. Apakah Peraturan Desa tentang APB Desa
ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berjalan.
Jika terlambat kapan ditetapkan & apa
alasannya ?

5. 5
1 2 3 4
III. Tahap Pelaksanaan APBDes
1. Apakah Pemdes telah menerima Peraturan
Bupati ttg Pengadaan Brg & Jasa di Desa &
mempedomaninya utk pelaksanaan pengadaan
?
2. Siapa saja yg ditunjuk Kades sbg TPK (Tim
Pengelola Kegiatan) & untuk kegiatan apasaja ?
3. Apakah TPK telah menyusun rencana
pelaksanaan pengadaan (Rencana Anggaran
Biaya/RAB, spesifikasi teknis, dan gambar) ?
4. Apasaja Pengadaan Barang/Jasa oleh
Pemerintah Desa yang dilakukan secara
swakelola dan atau oleh Penyedia Jasa ?
 Kegiatan apa & dimana ?
 Berapa alokasi anggarannya ?
 Siapa saja yang ditunjuk atau terpilih
sebagai penyedia ?
 Siapa saja yang menjadi pekerja & brp jml
nya ? uraikan komposisinya (Tukang, tenaga
dll)
 Bagaimana spesifikasinya dan berapa
volumenya ?
 Apakah pelaksanaan pekerjaan selesai scr
tepat waktu ?
 Apakah ada kendala & permasalahan dlm
pelaksanaan pekerjaan ?
 Apakah sudah dilakukan pembayaran dan
apakah terdapat SILPA (selisih penggunaan
anggaran) ?
5. Selain bidang pembangunan apasaja kegiatan
Pemdes yang bersumber dari APBDes ?
 Apasaja kegiatan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat ? uraikan
 Apasaja kegiatan Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan ? uraikan
 Apasaja kegiatan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan ? uraikan
 Apakah sdh direalisasikan dan dilakukan
pembayaran ?
IV. Keuangan Desa :
a. Berapa Jumlah scr keseluruhan APBDes ?
Sumber & Realisasi Penerimaan APBDes :
b. Brp Jml PAD ?
c. Alokasi APBN/Dana Desa (brp jml
keseluruhan, brp Jml Tahap I, brp jml tahap
II & Kapan diterima) ?
d. Brp realisasi penerimaan BPHR Daerah
(Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten/Kota) ?
e. Brp realisasi ADD / Alokasi dana Desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota ?
f. Apakah ada realisasi Bankeu APBD Prop, jika
ada brp nilainya ?
g. Apakah ada Hibah dan sumbangan yang
tidak mengikat dari pihak ketiga, jika ada
brp nilainya ?
h. Apakah ada realisasi penerimaan Lain-lain
pendapatan Desa yang sah, jika ada brp
nilainya ?

6. 6
1 2 3 4
V. Pengawasan
a. Apakah telah dilaksanakan pemeriksaan
keuangan & pelaksanaan kegiatan oleh
Inspektorat, BPKP, BPK RI ?
b. Apakah ada temuan dalam pemeriksaan
tersebut ?
c. Apasaja yang menjadi temuan ?
d. Apakah rekomendasi temuan sudah
ditindaklanjuti oleh Pemdes ?
e. Apakah ada temuan yang diserahkan ke APH
(Aparat Penegak Hukum) ?
f. Apakah ada pemeriksaan khusus oleh APH ?
g. Jika ada utk kegiatan apasaja ?
h. Bagaimana status pemeriksaan oleh APH,
dilakukan Penghentian Penyelidikan atau
ditingkatkan ke Penyidikan ?
i. Apakah ada yg ditetapkan sbg TSK oleh APH
? jika ada siapa saja dan berapa Kerugian
keuangan Desa yg ditemukan APH ?
j. Brp Vonis yg dijatuhkan utk terdakwa dan
apakah telah inkracht ?