Dokumen ini membahas istilah-istilah yang terkait dengan hukum tata negara dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. HTN dalam bahasa Indonesia setara dengan constitutional law dalam bahasa Inggris atau verfassungsrecht dalam bahasa Jerman. Secara luas, HTN mencakup hukum konstitusi secara sempit dan hukum administrasi, sedangkan secara sempit HTN hanya merujuk kepada hukum konstitusi.

1. ISTILAH HUKUM TATA NEGARA

2. HTN dalam bahasa Belanda dikenal
dengan istilah staatsrecht atau hukum
negara (state law) yang meliputi 2
pengertian, yaitu staatsrecht in ruimere
zin (dalam arti luas), dan staatsrecht in
engere zin (dalam arti sempit).

3. Staatsrecht in engere zin atau HTN dalam
arti sempit, biasanya disebut HTN atau
Verfassungsrecht yang dapat dibedakan
antara pengertian yang luas dan yang
sempit.

4. HTN dalam arti luas (in ruimere zin)
mencakup HTN (verfassungsrecht) dalam
arti sempit dan HAN (verwaltungsrecht).
Prof. Dr. Djokosoetono : verfassungslehre
daripada verfassungsrecht.

5. Istilah yang tepat untuk HTN sebagai
ilmu (constitutional law) adalah
Verfassungslehre atau teori konstitusi.
Verfassungslehre inilah yang nantinya
akan menjadi dasar untuk mempelajari
verfassungsrecht.

6. Di sisi lain, istilah “HTN” identik
dengan pengertian “Hukum Konstitusi”
sebagai terjemahan dari Constitutional
Law (Inggris), Droit Constitutionnel
(Perancis), Diritto Constitutionale (Italia),
atau Verfassungsrecht (Jerman). Dari segi
bahasa, Constitutional Law memang
biasa diterjemahkan menjadi “Hukum
Konstitusi”.

7. Namun, istilah “HTN” jika
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris,
kata yang dipakai adalah Constitutional
Law. Oleh karena itu, HTN dapat
dikatakan identik atau disebut sebagai
istilah lain dari “Hukum Konstitusi”.