4. Kewarganegaraan (1957) membahas cara
memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan
Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tg 10 Desember 1959
tentang penerbitan Buku CIVICS: Pedoman
Kewarganegaraan “Manusia dan Masyarakat Baru
Indonesia” Tahun 1962.
CIVICS membahas sejarah kebangkitan nasional,
UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang
diarahkan untuk nation and character building bangsa
Indonesia.
5. Jenjang Istilah yang digunakan Keterangan
SD Pendidikan Kewargaan Program ini meliputi pengajaran
Negara Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu
Bumi
SMP Pendidikan Kewargaan Program ini mengidentikkan civics
Negara dengan pendidikan
kewarganegaraan yang isinya
Sejarah kebangsaan (30%), kejadian
setelah Indonesia merdeka (30%)
dan UUD 1945 (40%)
SMA Pendidikan Kewargaan Bahan pelajaran sebagian besar
Negara terdiri atas UUD 1945
Sumber: Nu’man Sumantri, 2001:285
6. Sebagai pengganti istilah Pendidikan Kewargaan
Negara, mulai GBHN 1973, diperkenalkan bidang
kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan label
“PMP” dan terus berlanjut dalam GBHN 1978 dan
GBHN 1984
Berisi materi dan pengalaman belajar mengenai P4
Beberapa nomenklatur yang berkaitan dengan PKn
pada masa Orde Baru antara lain: Pendidikan Pancasila,
PMP, Pendidikan P4, Pendidikan Sejarah Perjuangan
Bangsa, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
7. Sebagai implikasi pemberlakuan UU No. 2 tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan yang menggariskan adanya
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib
kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan
Berisi materi dan pengalaman belajar yang
diorganisasikan secara spiral/artikulatif atas dasar
butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung
dalam Pancasila
8. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warga negara yang memahami dan
mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya
untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945.
◦ Permendiknas No. 22 tahun 2006
9. Landasan Yuridis Eksistensi PKn
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003:SISDIKNAS
Pasal 37
Pasal 2 Pasal 4
Pancasila dan UUD Pasal 3 Pkn sebagai muatan
Prinsip wajib kurikulum
1945 sbg Fungsi dan tujuan
Penyelenggaraan pendidikan dasar
Dasar pendidikan pendidikan nasional dan menengah, dan
nasional pendidikan
pendidikan tinggi
PP 19Tahun 2005-SNP:Pasal 6,7,8,9
PKn sebagai mata pelajaran
Dikdasmen/mata kuliah Dikti
10. Peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan
bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk
membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa
lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
11. 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa
2. Norma, hukum dan peraturan
3. HAM
4. Kebutuhan Warga Negara
5. Konstitusi Negara
6. Kekuasaan dan Politik
7. Pancasila
8. Globalisasi
