heu bit

1. HUKUM PAJAK
Korelasi Hukum Pajak dengan
Ilmu Hukum Lainnya
Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Pendidikan & Humaniora
Universitas Pelita Bangsa
Arum Tarina, S.H., LL.M.

2. Games: Tariklah Garis untuk menentukan pasangannya yang Benar
iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara
atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau
barang milik negara yang digunakan oleh orang-
orang tertentu, tidak terdapat unsur paksaan dan
ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si
pembayar
Pajak
Retribusi
iuran rakyat atas pemakaian
barang-barang tertentu, seperti
minyak tanah, bensin, minuman
keras, rokok, atau tembakau.
Cukai
Bea
dikenakan terhadap barang-barang
yang dimasukkan ke dalam daerah
pabean Indonesia dengan maksud
untuk dikonsumsi di dalam negeri.
Pembiayaan umum pemerintah dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan. Berlaku untuk seluruh
rakyat tanpa kecuali. Dapat dipaksakan.

3. Games (tariklah garis mana yang termasuk hukum pajak
formal dan mana yang termasuk hukum pajak material?)
Sistematika
Hukum Pajak
Hukum Pajak
Formal
Hukum Pajak
Material
Sengketa Pajak
Subjek Pajak
Surat Setoran Pajak
Objek Pajak
Tarif Pajak
Surat Paksa
Baca Frida. (2020). Hukum Pajak di Indonesia,
Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta:
Garudhawaca. Hal 16-21

4. Korelasi Hukum Pajak dengan Ilmu Hukum Lainnya
Baca:
Farouq. (2018). Hukum
Pajak di Indonesia,
Suatu Pengantar Ilmu
Terapan di Bidang
Perpajakan. Jakarta:
Kencana. Hal:374-385
Sutedi. (2019). Hukum
Pajak. Jakarta: Sinar
Grafika. Hal: 9-20
Hukum
Pajak
Hukum
Privat/Perdata
Hukum Perorangan
Hukum Keluarga
Hukum Waris
Hukum Kebendaan/Harta
Kekayaan/Surat
Berharga
Hukum
Publik
Hukum Tata Negara
Hukum Tata Usaha
Negara (Administrasi)
Hukum Pidana
Hukum
Internasional

5. Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

6. Hukum Pajak
Hukum
Privat/Perdata
Hukum Perorangan
Hukum perorangan mengatur tentang hal-hal diri seseorang (nama orang, tempat
tinggal, kecakapan hukum) dan badan hukum sebagai subyek hukum. Artinya diakui
sebagai “orang” atau “person”. Oleh karena itu setiap “orang” diakui sebagai
subyek hukum (rechtspersoonlijkheid), yaitu pembawa hak dan kewajiban.
Kapan seseorang menjadi wajib pajak (Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.)?
Umur minimal untuk memiliki NPWP adalah 18

7. Dokumen yang disyaratkan untuk pengurusan NPWP bagi orang pribadi adalah sebagai berikut:
1. Bagi karyawan
o Bagi WNI, fotokopi KTP, atau
o Bagi WNA:
Fotokopi paspor; dan
Fotokopi KITAS; atau
Fotokopi KITA.
2. Apabila menjalankan usaha/pekerjaan bebas
• Dokumen identitas diri
• Dokumen yang menunjukkan tempat dan kegiatan usaha:
o Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha; atau
o Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.
Bagi wanita kawin yang hidup terpisah dari suami berdasarkan keputusan hakim, dibutuhkan persyaratan berikut:
• Dokumen identitas diri
• Jika melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas maka dibutuhkan :
o Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha; atau
o Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.
Apabila wanita kawin dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau
memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah maka dibutuhkan:
• Identitas perpajakan suami
• Dokumen yang menyatakan hubungan perkawinan
• Dokumen yang menyatakan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan istri dilakukan terpisah dari suami
• Jika melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas maka dibutuhkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan
usaha atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.
Namun, pada dasarnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wanita kawin tergabung dengan suami, jadi Wajib Pajak wanita kawin tidak perlu
mendaftakan NPWP lagi.

8. Hukum Pajak
Hukum
Privat/Perdata
Hukum Keluarga
Contoh:
Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UU Tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh
Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas
kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan
tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan
pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

9. Hukum Pajak
Hukum
Privat/Perdata
Hukum Waris
Contoh:
Pasal 2 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan
Yang menjadi Subyek Pajak adalah:
a. 1) orang pribadi atau perseorangan;
2) warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang
berhak;
Warisan yang belum terbagi merupakan Subyek Pajak pengganti, yaitu
menggantikan yang berhak. Bagi warisan yang belum terbagi mulai menjadi Subyek
Pajak pada saat timbulnya warisan termaksud (sejak saat meninggalnya pewaris),
dan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada mereka yang berhak(ahli
waris). Warisan baru menjadi Wajib Pajak apabila warisan yang belum terbagi itu
memberikan penghasilan.

10. Hukum Pajak
Hukum
Privat/Perdata
Hukum Kebendaan/Harta
Kekayaan/Surat Berharga
Contoh:
Pasal 11 (1) UU Pajak Penghasilan
Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang dimiliki dan
dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dengan suatu
masa manfaat yang lebih dari satu tahun, kecuali tanah. Keuntungan
atau kerugian dari pengalihan harta yang dapat disusutkan harus
dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b.
Pengertian Penghasilan, misalnya penghasilan yang diperoleh dari
pengerjaan sebidang, tanah, keuntungan penjualan harta atau hak
yang, tidak dipakai dalam melakukan kegiatan usaha;

11. Hukum Pajak dengan Hukum Tata Negara
Hukum Pajak bersinggungan dengan HTN karena memungut pajak itu dilakukan oleh
Lembaga eksekutif yaitu pemerintah dalam rangka membiaya pengeluaran negara.
Pasal 23A UUD 1945
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
undang-undang.***)
Korelasi antara hukum pajak dengan hujum tata negara bersifat mutlak karena hukum pajak
merupakan subsistem dari keseluruhan sistem tata hukum nasional.
Pembentukan peraturan perundang-undangan perpajakan harus berlandaskan konstitusional
dan berdasarkan lingkup kekuasaan dan/atau kewenangan yang telah diamanatkan dalam
UUD 1945.
Penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak yang mana akan bermuara pada
Mahkamah Agung dalam lingkungan yudikatif yang mana terpisah dari lembaga eksekutif.

12. Hukum Pajak dengan Hukum Tata Usaha Negara

13. Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

14. Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

15. Hukum Pajak dengan Hukum Internasional
Titik pertalian ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (tax
treaty) antara Indonesia dengan negara-negara di dunia secara bilateral untuk menghindari
atau meminimalisir terjadinya pengenaan pajak secara berganda, saling menjaga mengenai
perlakuan dan pembagian hak pemajakan atas suatu objek pajak yang timbul dan berkaitan
dengan subjek pajak yang mempunyai domisili hukum atau status kewarganegaraan yang
berlainan pada masing-masing negara bersangkutan.
Dalam tax treaty:
• Aspek berlakunya perjanjian;
• Hak pemajakan;
• Domisili hukum;
• Pemilihan Hukum;
• Subjek Hukum -> Negara (yang didelegasikan kpd Wajib Pajak Dalam Negeri). -> Hukum
Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional.
• Objek Pajak;
• Tarif Pajak;
• Cara Pemotongan Pajak.

16. Materi Yang Bisa Kalian Pakai untuk Tugas
Penulisan Karya Ilmiah

18. Terima Kasih
“Barangsiapa mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan membuka untuknya hal yang sebelumnya ia
tidak tahu.” (Hilyatul Auliya’, 6: 163).