O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013

6.482 visualizações

Publicada em

wastewater

Publicada em: Meio ambiente
  • Seja o primeiro a comentar

Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013

  1. 1. MODUL 04 PENYUSUNAN PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
  2. 2. • PERENCANAAN MASTER PLAN • PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN • PERENCANAAN TEKNIS
  3. 3. PERENCANAAN MASTER PLAN Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Saat ini sistem pengelolaan air limbah terpusat hanya berada di Indonesia hanya 11 kota saja dengan cakupan pelayanan yang masih rendah. Diperlukan pedoman untuk penyusunan rencana induk (Master Plan) sistem Prasarana dan Sarana air limbah. 3
  4. 4. PENDAHULUAN • Rencana Induk atau Master Plan bidang air limbah merupakan suatu dokumen perencanaan dasar yang menyeluruh mengenai pengembangan sarana dan prasarana air limbah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Di dalamnya termasuk: Gambaran arah pengembangan, Strategi penembangan dan Prioritas-prioritas pengembangan sarana dan prasarana air limbah. • Rencana induk air limbah tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan oleh instansi yang berwenang dalam penyusunan program pembangunan 5 (lima) tahun bidang air limbah atau Renstra Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah. PERENCANAAN MASTER PLAN
  5. 5. • Rencana Induk atau Master Plan bidang Air Limbah merupakan suatu dokumen perencanaan dasar yang menyeluruh mengenai pengembangan sistem Prasarana dan Sarana (P/S) Air Limbah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 5 PERENCANAAN MASTER PLAN
  6. 6. PENDAHULUAN • Merupakan penjabaran rencana induk mengenai 6 jenis program pengembangan, yaitu: – Pengembangan Prasarana – Pengembangan Kelembagaan – Pengembangan Pengaturan – Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Peran Serta Masyarakat – Pengembangan Public Campaign • Disamping itu , rencana induk air limbah juga digunakan sebagai acuan dalam memadukan program-program yang terkait dengan bidang air limbah seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bidang persampahan, drainase dan sebagainya. PERENCANAAN MASTER PLAN
  7. 7. MAKSUD • Memberi pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana induk Sarana dan Prasarana bidang air limbah, agar proses dan produk perencanaan yang dihasilkan menjadi: efektiff, efisien, terpadu dan berwawasan lingkungan. PERENCANAAN MASTER PLAN
  8. 8. MAKSUD PENYUSUNAN MASTER PLAN Perencanaan yang efektif Proses dan produk perencanaan prasarana dan sarana bidang Air Limbah menjadi efektif karena pilihan prioritasnya tepat sasaran, didukung oleh kelembagaan (Operator dan Regulator) yang efektif dan mendapat dukungan partisipasi masyarakat. 8
  9. 9. Perencanaan yang efisien Proses dan produk perencanaan Prasarana dan Sarana bidang Air Limbah menjadi efisien karena pilihan teknologinya tepat guna dan terjangkau sesuai dengan kondisi daerah setempat. 9 MAKSUD PENYUSUNAN MASTER PLAN
  10. 10. Perencanaan yang terpadu Agar produk perencanaan air limbah telah dipadukan (Integrated) dengan perencanaan sektor-sektor terkait, baik dari aspek keterpaduan pemanfaatan ruang, keterpaduan program dan keterpaduan pengaturan. 10 MAKSUD PENYUSUNAN MASTER PLAN
  11. 11. Perencanaan yang berwawasan lingkungan Agar produk perencanaan air limbah merupakan hasil pilihan perencanaan yang telah mempertimbangkan faktor keamanan lokasi, keamanan lingkungan dan keamanan teknologi terutama yang berkaitan dengan resiko kesehatan dan pelestarian sumber air. 11 MAKSUD PENYUSUNAN MASTER PLAN
  12. 12. Perencanaan yang berkelanjutan Agar produk perencanaan air limbah ini dapat mendukung untuk keberlanjutan program-program yang lain sesuai dengan prinsip pengembangan wilayah. 12 MAKSUD PENYUSUNAN MASTER PLAN
  13. 13. Tujuan pedoman rencana induk Sarana dan Prasarana bidang air limbah adalah setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana Induk Air Limbah dengankualitas perencanaan yang memenuhi standar nasional 13 TUJUAN PENYUSUNAN MASTER PLAN
  14. 14. 14 Agar setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana Induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah yang sitematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder (pemerintah, investor dan masyarakat). SASARAN PENYUSUNAN MASTER PLAN
  15. 15. 1. Perencanaan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun (UU No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) 2. Kota Metropolitan atau kota kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi diwajibkan memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu dengan pembuangan Air Limbah secara terpusat. 3. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Sarana dan prasarana Sanitasi (PP No. 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan SPAM) ACUAN NORMATIF • Norma 15
  16. 16. 4. Pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga (PP No. 16 Tahun 2005). 5. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001, Tentang Peruntukan Badan Air. 16 ACUAN NORMATIF • Norma
  17. 17. Kriteria teknis pemilihan lokasi fasilitas sanitasi yang dapat diacu adalah: • Tata cara pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) • Tata cara pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 17 ACUAN NORMATIF • Norma
  18. 18. STANDARD NASIONAL INDONESIA 18 SNI 03-6368-2000 tentang Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong-gorong. SNI 03-6379-2000 tentang Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau SNI 19-6409-2000 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Limbah tanpa Pemadatan dari Truk SNI 19-6410-2000 tentang Tata Cara Penimbunan Tanah Bidang Resapan pada Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga SNI 19-6447-2000 tentang Metode Pengujian Lumpur Aktif.
  19. 19. 19 SNI 19-6466-2000 tentang Tata Cara Evaluasi Lapangan untuk Sistem Peresapan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga SNI 03-2398–2002 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan SNI 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Umum MCK SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan STANDARD NASIONAL INDONESIA
  20. 20. STANDARD TEKNIS 20 Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Re-TC/001/98 Tata Cara Pembangunan IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Ba-TC/002/98 Tata Cara Pengoperasian IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Op-TC/003/98 Tata Cara Pengolahan Air Limbah dengan Oxidation Ditch, CT/AL/Re- TC/004/98 Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), CT/AL-D/Re- TC/005/98
  21. 21. 21 Tata Cara Survey Perencanaan dan Pembangunan Sarana Sanitasi Umum, CT/AL-D/Re-TC/006/98 Tata Cara Pembuatan Bangunan Atas Jamban Jamak, CT/AL-D/Ba-TC/007/98 Tata Cara Pembuatan Bangunan Jamban Keluarga dan Sekolah, CT/AL-D/Ba-TC/009/98 Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, dep. PU 2003. STANDARD TEKNIS
  22. 22. KETENTUAN RENCANA INDUK Umum Jangka Waktu Perencanaan • Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 tahun. Evaluasi Rencana Induk • Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi di bidang lingkungan (Local Environment Strategy). Ataupun • Hasilrekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan air limbah pemukiman.
  23. 23. Kedudukan Rencana Induk a) Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah wajib mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) dan rencana tata ruang (Gambar 1). b) Penyusunan program 5 tahunan bidang pengembangan sarana dan prasarana air limbah atau rencana Renstra Dinas, wajib mengacu pada rencana induk Air Limbah. c) Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang dimasing- masing Kabupaten/Kota dengan melibatkan Stakeholders dan hasilnya disosialisasikan pada masyarakat luas (termasuk melalui internet dengan domain khusus dari instansi pengelola lingkungan daerah). Pengesahan rencana induk SPAL ditetapkan melalui Perda. KETENTUAN RENCANA INDUK Umum
  24. 24. Kedudukan Master Plan Gambar 1
  25. 25. Pola Pikir Perencanaan Jangka Panjang • Rencana Induk Air Limbah pada dasarnya adalah perencanaan jangka panjang mengenai pengembangan sarana dan prasarana air limbah (Gambar 2). • Berdasarkan sifat perencanaan yang berjangka panjang tersebut, maka tahapan perumusan perencanaan sekurang-kurangnya harus mengikuti pola pikir sebagai berikut: KETENTUAN RENCANA INDUK Umum
  26. 26. POLA PIKIR PERENCANAAN Gambar 2
  27. 27. Pengertian Air Limbah • Semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah • Industri rumah tangga yang karakteristik air limbahnya tidak jauh berbeda dengan air limbah rumah tangga serta tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). KETENTUAN RENCANA INDUK Klasifikasi Sumber Air Limbah
  28. 28. Klasifikasi Asal Sumber Air Limbah • Rencana induk disusun berdasarkan analisis identifikasi asal sumber air Limbah yang dibedakan minimal sebagai berikut: a. Air Limbah dari permukiman b. Air Limbah dari daerah komersil dan institusional c. Air Limbah dari bangunan bertingkat tinggi (high rise building) KETENTUAN RENCANA INDUK Klasifikasi Sumber Air Limbah
  29. 29. KETENTUAN RENCANA INDUK Identifikasi Permasalahan a) Langkah pertama sebelum menentukan arah dan strategi pengembangan sarana dan prasarana air limbah, terlebih dahulu harus disepakati mengenai permasalahan pencemaran air limbah, baik pada area skala Kelurahan, Kecamatan maupun kota. b) Identifikasi permasalahan pencemaran air limbah terhadap air tanah dan badan air harus difomulasikan berdasarkan data-data yang lengkap (primer dan sekunder) yang didukung oleh survey dan penyelidikan (lapangan dan laboratorium) yang memadai serta dilengkapi dengan peta-peta identifikasi permasalahan.
  30. 30. c) Peta dasar dan peta identifikasi permasalahan yang diperlukan meliputi: – Peta tata guna lahan saat ini – Peta kepadatan penduduk – Peta kualitas air tanah/sumur penduduk dengan parameter E. coli – Peta kualitas air sungai dengan parameter E. coli dan BOD – Peta kualitas air drainase (pembungan grey water) dengan parameter E. coli dan BOD – Peta water borne disease – Peta pelayanan PDAM – Peta fasilitas Sanitasi dan tingkat pelayanan sanitasi (on-site dan offsite) KETENTUAN RENCANA INDUK Identifikasi Permasalahan
  31. 31. d) Formulasi permasalahan pencemaran air limbah saat ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencemaran dengan standard lingkungan atau standar kesehatan yang berlaku. e) Formulasi permasalahan pencemaran air limbah di masa mendatang (20 tahun proyeksi) dilakukan dengan memproyeksikan pencemaran air limbah yang akan terjadi dengan skenario DO SOMETHING. KETENTUAN RENCANA INDUK Identifikasi Permasalahan
  32. 32. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Pilihan Arah Pengembangan • Sebelum menetapkan rencana induknya, setiap Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu menetapkan pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah untuk masa 20 (dua puluh) tahun mendatang, dengan mempertimbangkan antara lain: a. Mengoptimalkan sistem setempat (on-site) yang sudah berjalan b. Mengembangkan sistem off-site pada kawasan tertentu c. Mengembangkan sistem off-site skala kota d. Mengembangkan sistem off-site dengan teknologi maju • Metode pemilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah, minimal harus dianalisis dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
  33. 33. Pembagian Zona Perencanaan Daerah perencanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (SPAL) pada daerah terbangun dibagi atas zona-zona perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah, berdasarkan: – Keseragaman tingkat kepadatan penduduk – Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan – Keseragaman tingkat kepadatan bangunan – Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan permukaan. – Kesamaan badan air penerima – Pertimbangan batas administrasi Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  34. 34. Analisis SWOT Arah Pengembangan Sarana & Prasarana Air Limbah • Analisis SWOT merupakan alat bantu perencanaan strategis yang dapat membantu perencanaan dan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Kondisi sistem penyediaan air minum; b. Kondisi tingkat pencemaran air tanah; c. Kondisi tingkat pencemaran badan air `penerima (air baku); d. Kondisi sosial ekonomi masyarakat; e. Kondisi kesehatan masyarakat; f. Tingkat kesediaan membayar retribusi (willingness to pay) g. Kondisi prasarana lingkungan permukiman lainnya (jalan, drainase, dan sebagainya); h. Proyeksi kapasitas pendanaan investasi dari APB Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  35. 35. Berdasarkan SWOT, pengembangan sarana dan prasarana air limbah digambarkan atas 4 kuadran. Posisi kuadran untuk menggambarkan: • Posisi pengembangan sarana dan prasarana pada saat ini; • Posisi potensi pengembangan sarana dan prasarana pada masa mendatang (20 tahun mendatang). Gambar 3 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  36. 36. Penetapan Arah Pengembangan Penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat ditetapkan berdasarkan posisi kuadran hasil analisis SWOT: Gambar 4 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  37. 37. Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran I : Optimasi sistem on-site – Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: • Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun • Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: • Peningkatan kapasitas armada • Peningkatan kapasitas IPLT • Pengembangan program SANIMAS Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  38. 38. Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem off-site – Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: • Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun • Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: • Peningkatan kapasitas armada • Peningkatan kapasitas IPLT • Pengembangan program SANIMAS • Pengembangan sistem terpusat skala kawasan pada daerah- daerah prioritas. – Pada strategi ini transformasi dari sistem setempat menjadi sistem terpusat akan dimulai secara kawasan demi kawasan Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  39. 39. Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran III : Pengembangan agresif sistem off-site – Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: • Mengembangkan sarana dan prasarana Air Limbah terpusat skala kota. Strategi ini berarti sistem on-site akan ditinggalkan secara masif. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  40. 40. Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran IV : Pengembangan dengan teknologi maju – Arah pengembangan strategi ini merupakan strategi pengembangan tingkat advance (lanjutan). Arah pengembangan ini merupakan gambaran kondisi permasalahan pencemaran air limbah telah demikian serius, sementara hambatan untuk mengembangkan sarana prasarana konvensionil sudah tidak memungkinkan dan tidak efektif. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  41. 41. Stategi Transformasi Sistem Setempat menjadi Sistem Terpusat • Perubahan (transformasi) prasarana sistem setempat menjadi sistem terpusat memberi dampak adanya kebutuhan lembaga untuk mengelola prasarana yang akan dibangun (Gambar 5). • Penetapan arah pengembangan prasarana sistem terpusat pada daerah permukiman terbangun memerlukan perencanaan strategis dengan dukungan masyarakat dan mewujudkan lembaga yang sesuai. Perencanaan strategis tersebut meliputi: a. Rencana public campaign; b. Rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan sosialisasi Perda; c. Rencana pembentukan lembaga pengelola. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  42. 42. Gambar 5 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  43. 43. Penetapan Zona Prioritas Pengembangan Sistem Terpusat a. Zona Prioritas adalah zona perencanaan yang mendapat penilaian utama untuk diprioritaskan dibangun terlebih dahulu dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. b. Perencanaan sarana dan prasarana air limbah di zona prioritas dapat dibagi atas cluster-cluster untuk mendukung perencanaan pembangunan secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun mendatang Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  44. 44. Penetapan Zona Prioritas a. Penetapan zona prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan: – Tingkat permasalahan pencamaran air limbah terhadap air tanah dan badan air penerima – Tingkat kemudahan pelaksanaan – Tingkat kelayakan ekonomi – Tingkat kelayakan keuangan – Kelayakan lingkungan – Kelayakan kelembagaan b. Perencanaan studi kelayakan pada zona prioritas wajib mengacu pada pedoman studi kelayakan ekonomi, keuangan dan lingkungan pengembangan sarana dan prasarana air limbah. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  45. 45. Pilihan Arah Pengembangan • Pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada daerah permukiman baru adalah sebagai berikut: a. Mengembangkan sistem setempat (on-site) b. Mengembangkan sistem terpusat skala kawasan tersendiri c. Mengintegrasikan dengan sistem terpusat yang sudah terbangun Penetapan Arah Pengembangan a. Permukiman baru yang akan dan sedang dikembangkan oleh developer wajib memiliki rencana induk air limbah tersendiri. b. Rencana induk air limbah kawasan permukiman baru tersebut harus mengacu pada rencana induk air limbah Kota. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  46. 46. Indikasi Rencana Investasi Program a. Seluruh program pengembangan dalam rencana induk harus dikelompokan atas 4 (empat) tahapan pengembangan 5 tahun. b. Seluruh program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 harus dihitung nilai investasinya dengan standar harga saat ini (current price). c. Rencana biaya investasi program dari rencana induk harus dibandingkan dengan rencana penduduk terlayani sehingga dapat diketahui nilai biaya investasi perkapita atau nilai biaya investasi per rumah tangga dari penduduk yang mendapat manfaat langsung. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  47. 47. Indikasi Rencana Investasi Program d. Nilai biaya investasi perkapita tersebut harus dibandingkan dengan income perkapita pertahun dari kota yang bersangkutan, sebagai lapisan awal (screening) sebelum dilakukan studi kelayakan ekonomi dan keuangan proyek. e. Kelayakan proyek program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 dapat dilakukan kemudian sesuai tahapan pembangunan. f. Program pengembangan sarana dan prasarana 5 tahun ke 1 (pertama) harus dihitung kelayakan proyeknya dengan mengacu pada pedoman studi kelayakan. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  48. 48. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah Sistematika pelaporan studi rencana induk air limbah terdiri atas 8 bab. Gambaran sistematika pelaporan studi rencana induk air limbah adalah: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  49. 49. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum 1.5 Hubungan Rencana Induk air Limbah dengan Rencana Induk lainnya Bab 2 Visi, Misi dan Arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten/Kota 2.1 Visi 2.2 Misi 2.3 Arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten/Kota Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  50. 50. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah Bab 4 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Sanitasi dan Lingkungan Daerah 4.1 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Air Limbah 4.2 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Persampahan 4.3 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Drainase 4.4 Kondisi Lingkungan Perairan (Air Baku) Bab 5 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Kelembagaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Daerah 5.1 Bentuk Kelembagaan Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  51. 51. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah Bab 5 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Kelembagaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Daerah 5.2 Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan 5.3 Kinerja Operasional Sarana dan Prasarana Bab 6 Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah 6.1 Pembagian Zona Perencanaan 6.2 Analisis SWOT 6.3 Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  52. 52. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah Bab 7 Rencana Induk Air Limbah 7.1 Daerah Perencanaan 7.2 Rencana Umum Zona Prioritas 7.3 Proyeksi Air Limbah 7.4 Pemilihan Zona Prioritas 7.5 Pemilihan Zona Setempat (on-site) dan Terpusat (off-site) 7.6 Rencana Fasilitas IPLT 7.7 Rencana Pengembangan Jaringan Sistem Perpipaan Air Limbah 7.8 Rencana Pengembangan Fasilitas IPAL Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  53. 53. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah Bab 8 Perencanaan Indikasi Program-program Pengembangan 8.1 Indikasi Program 5 Tahun Pertama 8.2.1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 8.2.2 Program Pengembangan Kelembagaan 8.2.3 Program Pengembangan Pengaturan 8.2.4 Program Pengembangan Masyarakat 8.2.5 Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat 8.2.6 Program Public Campign Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  54. 54. Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah 8.2 Indikasi Program 5 Tahun Pertama 8.2.1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 8.2.2 Program Pengembangan Kelembagaan 8.2.3 Program Pengembangan Pengaturan 8.2.4 Program Pengembangan Masyarakat 8.2.5 Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat 8.2.6 Program Public Campign Lampiran : Daftar Partisipan Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  55. 55. Penampilan Produk Laporan Studi Rencana Induk Air Limbah Laporan Utama a. Laporan utama rencana induk Air Limbah dibuat dalam format kertas A3 b. Peta-peta dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000 dalam format kertas A3 c. Cara penulisan besaran, satuan dan simbolnya serta singkatan istilah mengacu pada pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia (Pedoman 8-2000). Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  56. 56. Laporan Eksekutif a. Laporan eksekutif rencana induk air limbah dibuat dalam format kertas A4 (210 mm x 297 mm) b. Peta-peta yang menyertai laporan eksekutif dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000 dalam format kertas A3 c. Cara penulisan besaran, satuan dan simbolnya serta singkatan istilah mengacu pada pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia (Pedoman 8-2000). Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  57. 57. PENDAHULUAN Dokumen studi kelayakan bidang air limbah, merupakan suatu dokumen kelayakan ekonomi, keuangan dan lingkungan dari program-program pengembangan sarana dan prasarana air limbah yang terdapat dalam suatu rencana induk, terdiri atas 3 dokumen kelayakan proyek yaitu: · Dokumen kelayakan ekonomi · Dokumen kelayakan keuangan · Dokumen kelayakan lingkungan Hasil studi kelayakan ekonomi akan memberi gambaran mengenai manfaat/benefit baik yang bersifat tangible maupun intangible. Dari suatu investasi prasarana air limbah yang direncanakan. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  58. 58. PENDAHULUAN • Hasil studi kelayakan keuangan (financial) akan memberi gambaran mengenai besaran tarif/retribusi yang akan dibebankan kepada pelanggan yang mendapat pelayanan (wajarkah dibanding pendapatan (income) para pelanggannya?). • Sementara dari sisi pengelola, hasil studi kelayakan keuangan tersebut, akan memberi gambaran apakah pendapatan operasional dari retribusi pelayanan Air Limbah tersebut dapat menutup biaya O/M (OpEx) dan biaya pengembalian modal (CapEx) serta apakah menghasilkan laba? PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  59. 59. PENDAHULUAN • Selanjutnya informasi studi kelayakan keuangan ini merupakan suatu informasi penting tentang bagaimana bentuk kelembagaan pengelola yang sesuai, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat untuk mengelola sarana dan prasara terbangun tersebut. • Sedangkan hasil studi kelayakan lingkungan akan memberi gambaran mengenai bagaimana mengendalikan dampak negatif dari suatu rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPAL) termasuk konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari upaya pengendalian dampak tersebut. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  60. 60. • MAKSUD Memberi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun studi kelayakan bidang pengembangan sarana dan prasarana air limbah, agar keputusan investasi dan operasi didasari pada dokumen kelayakan yang akurat. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  61. 61. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN • TUJUAN Tujuan pedoman penyusunan studi kelayakan air limbah adalah agar setiap Kabupaten/Kota memiliki dokumen studi kelayakan proyek yang lengkap dan memadai sebagai acuan standard dalam pengambilan keputusan investasi dan operasi pengembangan sarana dan prasarana air limbah.
  62. 62. • SASARAN Sasaran dari adanya pedoman ini adalah agar sarana dan prasarana air Limbah yang direncanakan layak secara ekonomi, keuangan, lingkungan dan kelembagaan sehingga dapat berfungsi secara berkelanjutan dan bermanfaat optimal. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  63. 63. ACUAN NORMATIF Norma Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Pada saat ini belum tersedianya Norma tertulis baik berupa undang- undang, peraturan maupun keputusan yang berkaitan dengan studi kelayakan ekonomi dan keuangan dalam pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah. Norma-norma yang diacu dalam penyusunan pedoman ini adalah: a. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (SPAL) meliputi: • Rencana Induk • Studi Kelayakan • Perencanaan Teknis Terperinci PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  64. 64. ACUAN NORMATIF Norma Kelayakan Ekonomi dan Keuangan b. Studi Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (SP AL) disusun berdasarkan: • Rencana induk yang telah ditetapkan • Hasil kajian kelayakan teknis • Hasil kajian kelayakan lingkungan • Kajian sumber pembiayaan investasi c. Studi kelayakan pengembangan SP AL disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAL PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  65. 65. Standard Perhitungan Ekonomi dan Keuangan a. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan SPAL menggunakan metode: - Internal Rate of Return (IRR) • Net Present Value (NPV) b. Perubahan nilai uang terhadap waktu (Time value of money) dihitung berdasarkan Discount Factor (DF) c. Discount Factor (%) dihitung berdasarkan rata-rata tingkat inflasi selama tahun proyeksi ditambah perkiraan faktor resiko investasi. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  66. 66. Norma dan Standard Teknis Kelayakan Lingkungan Terdapat beberapa Norma, Kriteria Teknis dan Standard Teknis bidang Air Limbah yang terkait dengan studi kelayakan lingkungan atau AMDAL. Substansi Norma, Kriteria dan Standard yang diacu dalam penyusunan kelayakan ekonomi atau studi AMDAL adalah: Norma a. Perencanaan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (duapuluh) tahun (UU No. 25 Tahun 2004); PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  67. 67. Standard Teknis Studi AMDAL a. Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 69/PRT/1995); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012) b. Petunjuk Tata Laksana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 58/KPTS/1995); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012) c. Petunjuk Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 296/KPTS/1996); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012) PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  68. 68. Standard Teknis Studi AMDAL d. Petunjuk Tata Laksana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 377/KPTS/1996); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012) e. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 148/KPTS/1995); Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012) f. Daftar jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006. Pedoman Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lampiran I Permen LH no. 16 Tahun 2012) PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  69. 69. Norma b. Kota Metropolitan atau kota-kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi diwajibkan memiliki rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu dengan pembuangan Air Limbah secara terpusat; c. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Sarana dan Prasarana Sanitasi (PP No. 16 Tahun 2005); d. Pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga (PP No. 16 Tahun 2005). PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  70. 70. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Umum Penentuan Tahun Proyeksi a. Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial ditetapkan sejak tahun pertama investasi pelaksanaan proyek dimulai (misal untuk biaya perencanaan atau pembebasan lahan) sampai tahun berakhirnya manfaat dari investasi; b. Jumlah tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial proyek sistem air Limbah terpusat adalah 40 (empat puluh) tahun; c. Jumlah tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial proyek IPLT adalah 20 (dua puluh) tahun.
  71. 71. Kriteria Kelayakan Keuangan Proyek a. Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan tarif/retribusi Air Limbah lebih besar dibanding dengan biaya yang ditimbulkan baik berupa biaya operasional maupun biaya pengembalian modal. b. Perhitungan kelayakan keuangan proyek dihitung dengan metode Financial Economic Internal Rate of Return (FIRR) dan Net Present Value (NPV); c. Apabila hasil perhitungan FIRR menghasilkan angka prosentase (%) lebih besar dari discount factor, maka pendanaan investasi proyek dapat dibiayai dari pinjaman komersial tanpa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembalian cicilan pokok dan bunganya. Bahkan proyek ini mendapat manfaat keuangan sebesar nilai NPV-nya (NPV positif); KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  72. 72. Kriteria Kelayakan Keuangan Proyek d. Apabila hasil perhitungan FIRR menghasilkan angka prosentase (%) sama dengan nol yang berarti lebih kecil dari discout faktor, maka pendanaan investasi proyek hanya layak apabila dibiayai dari sumber pendanaan APBD atau sumber dana lain yang tidak mengandung unsur bunga pinjaman dan pembayaran cicilan pokok. e. Apabila kelayakan keuangan proyek tidak dapat menutup biaya operasional (deficit O/M), maka proyek ditolak. Proyek ini perlu direvisi perencanaannya dan pilihan teknologinya agar biaya O/M-nya dapat menjadi lebih rendah KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  73. 73. JENIS BIAYA INVESTASI PROYEK AIR LIMBAH a. Investasi sarana dan prasarana Air Limbah meliputi: - Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site) - Investasi untuk pembangunan sistem air limbah terpusat dalam berbagai skala pengembangan (off-site) b. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek air limbah harus memperhitungkan perbedaan karakteristik biaya yang timbul antara proyek-proyek sebagai berikut: - Perluasan prasarana yang sudah ada - Rehabilitas prasarana yang sudah ada - Pengembangan prasarana pada daerah baru KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  74. 74. PROSES PERHITUNGAN KELAYAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN • Proses perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek Air Limbah harus memperkirakan seluruh biaya yang timbul dan manfaat yang timbul dari kegiatan investasi dan operasi serta memperkirakan selisih atau membandingkan antara biaya dan manfaat selama tahun proyeksi. Skematik biaya dan manfaat yang harus dihitung tersebut dapat digambarkan pada Gambar sebagai berikut: KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  75. 75. Proses Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
  76. 76. PERKIRAAN BIAYA INVESTASI DAN PENGENDALIAN MODAL a. Seluruh biaya investasi yang diperlukan dalam proyek Air Limbah harus diperkirakan baik berupa investasi awal maupun investasi lanjutan yang diperlukan sesuai tahapan pengembangan proyek termasuk investasi penggantian (replacement) aset yang sudah usang; KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  77. 77. PERKIRAAN BIAYA INVESTASI DAN PENGENDALIAN MODAL b. Seluruh biaya pengembalian modal investasi harus diperkirakan berdasarkan perhitungan depresiasi (penyusutan) terhadap prasarana terbangun. Perhitungan depresiasi masing-masing komponen prasarana terbangun dihitung bedasarkan standard usia/umur manfaat prasarana; KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  78. 78. PERKIRAAN BIAYA INVESTASI DAN PENGENDALIAN MODAL c. Tersebut dibiayai dari dana pinjaman (Loan), maka biaya bunga pinjaman harus diperhitungkan dalam komponen pengembalian modal. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  79. 79. PERKIRAAN BIAYA OPERASIONAL a. Seluruh biaya operasi dan pemeliharaan (O & M) yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana dan prasarana terbangun sesuai Standard Operation Procedure (SOP) harus diperkirakan dalam satuan Rp/Thn serta diproyeksikan selama tahun proyeksi dengan memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi; b. Seluruh biaya umum dan administrasi yang diperlukan untuk membiayai operasi lembaga pengelola harus diperkirakan dalam Rp/Thn serta diproyeksikan selama tahun proyeksi dengan memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi dan pengembangan kapasitas lembaga pengelola. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  80. 80. PERKIRAAN MANFAAT EKONOMI a. Seluruh manfaat ekonomi yang timbul dari keberadaan proyek Air Limbah harus diperkirakan baik berupa manfaat yang dapat diukur dengan uang (Tangible) maupun manfaat yang tidak dapat diukur dengan uang (Intangible); b. Manfaat ekonomi proyek Air Limbah yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible) baik berupa manfaat langsung (Direct) maupun manfaat tidak langsung (Indirect) harus dikonversikan dengan standard konversi yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan kaidah ekonomi yang dihitung dalam satuan Rp/Thn; c. Manfaat ekonomi proyek Air Limbah yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (Intangible) harus dijelaskan dengan menggunakan data-data statistik yang relevan. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  81. 81. PERKIRAAN MANFAAT KEUANGAN (PENDAPATAN RETRIBUSI) a. Seluruh potensi retribusi yang dapat diterima oleh lembaga pengelola sebagai akibat dari pelayanan Air Limbah harus diperkirakan berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan dan perkiraan tarif retribusi rata-rata setiap tahun. b. Proyeksi kenaikan jumlah pelanggan Air Limbah harus dihitung berdasarkan skenario peningkatan jumlah pelanggan hingga tercapainya kapasitas optimum (Full Capacity) sesuai dengan rencana teknis proyek; c. Proyeksi kenaikan tarif Air Limbah yang diperhitungkan dalam proyeksi pendapatan tarif tidak boleh melampaui tingkat inflasi. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  82. 82. KOMPONEN BIAYA INVESTASI KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM SETEMPAT a. Komponen Biaya Engineering Merupakan biaya-biaya survei, investigasi, Feasibility Study (FS), Detailed Design, studi AMDAL, Public Campaign, Standard Operational Procedur (SOP) dan biaya supervisi dan sebagainya. Besarnya komponen biaya Engineering ini berkisar antara 5- 10% dari total biaya investasi (capital cost); KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  83. 83. KOMPONEN BIAYA INVESTASI KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM SETEMPAT b. Komponen Biaya Pembebasan Lahan Pembebasan lahan untuk IPLT meliputi: – Pembebasan lahan untuk IPLT termasuk lahan untuk buffer zone – Pembebasan lahan untuk jalan akses IPLT Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biaya ganti rugi tanah, bangunan dan biaya administrasi yang berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  84. 84. KOMPONEN BIAYA INVESTASI KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM SETEMPAT c. Komponen Biaya Konstruksi Merupakan biaya konstruksi IPLT termasuk jalan akses yang meliputi: – Biaya perataan tanah IPLT dan buffer zone – Biaya pekerjaan civil IPLT dan buffer zone – Biaya pekerjaan M/E IPLT – Biaya pekerjaan landscape – Biaya pekerjaan jalan akses d. Komponen Biaya Pengadaan truk Tinja KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  85. 85. KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM TERPUSAT a. Komponen Biaya Engineering Merupakan biaya-biaya survei, investigasi, Feasibility Study (FS), Detailed Design, studi AMDAL, Public Campaign, Standard Operational Procedur (SOP) dan biaya supervisi dan sebagainya. Besarnya komponen biaya Engineering ini berkisar antara 5-10% dari total biaya investasi (capital cost); b. Komponen Biaya Pembebasan Lahan Pembebasan lahan untuk sistem terpusat meliputi: – Pembebasan lahan untuk IPAL termasuk lahan untuk buffer zone – Pembebasan lahan untuk jalan akses IPAL – Pembebasan lahan untuk pipa induk (Main Trunk) Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biaya ganti rugi tanah dan bangunan yang nilai biayanya berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  86. 86. KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM TERPUSAT c. Komponen Biaya Konstruksi Merupakan komponen biaya konstruksi Sistem Air Limbah Terpusat yang meliputi: • Biaya konstruksi jaringan perpipaan yang meliputi: – Pipa persil – Pipa retikulasi – Pipa induk – Bangunan pelengkap pada sistem jaringan – Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak pembangunan perpipaan KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  87. 87. KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM TERPUSAT c. Komponen Biaya Konstruksi Merupakan komponen biaya konstruksi Sistem Air Limbah Terpusat yang meliputi: • Biaya konstruksi IPAL yang meliputi: – Biaya tanah IPAL dan buffer zone – Biaya pekerjaan civil IPAL dan buffer zone – Biaya pekerjaan M/E IPAL – Biaya pekerjaan landscape – Biaya pekerjaan jalan akses KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  88. 88. KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL TAHUNAN Biaya operasional adalah biaya yang timbul untuk mengoperasikan prasarana terbangun agar mampu memberi manfaat pelayanan sesuai kapasitasnya secara berkelanjutan dan berdaya guna sesuai umur rencananya. Biaya operasi dan pemeliharaan dihitung dalam Rp/Thn. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  89. 89. KOMPONEN BIAYA OPERASI TAHUNAN SISTEM SETEMPAT KOMPONEN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENYEDOTAN DAN PENGANGKUTAN a. Biaya Operasi – Biaya gaji tenaga operator dan perlengkapan kerja operator – Biaya material habis pakai (BBM, dan sebagainya) – Biaya peralatan operasi b. Biaya Pemeliharaan – Pemeliharaan rutin truk tinja (ganti olie, dan sebagainya) – Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling) KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  90. 90. KOMPONEN BIAYA OPERASI TAHUNAN SISTEM SETEMPAT KOMPONEN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN IPLT a. Biaya Operasi IPLT – Biaya gaji operator dan perlengkapan kerja operator – Biaya material habis pakai (Listrik, BBM, dan sebagainya) – Biaya peralatan operasional b. Biaya Pemeliharaan – Pemeliharaan rutin instalasi – Pemeliharaan berkala instalasi – Pemeliharaan bangunan penunjang KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  91. 91. KOMPONEN BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI a. Biaya gaji staf dan manajemen b. Biaya material habis pakai (ATK, Telpon, Listrik, dan sebagainya) c. Biaya peralatan kantor (Komputer, Printer, Kendaraan Operasional, dan sebagainya) d. Dan lain-lain. BIAYA PENYUSUTAN TRUK TINJA a. Biaya penyusutan IPLT b. Biaya penyusutan kantor umum dan administrasi KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  92. 92. KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL SISTEM TERPUSAT KOMPONEN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN PERPIPAAN a. Biaya Operasi – Biaya gaji tenaga kerja operator – Biaya material habis pakai – Biaya peralatan operasi b. Biaya Pemeliharaan – Pemeliharaan rutin sistem perpipaan – Pemeliharaan berkala sistem perpipaan KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  93. 93. KOMPONEN BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN IPAL a. Biaya Operasi • Biaya gaji • Biaya material • Biaya peralatan b. Biaya Pemeliharaan • Pemeliharaan rutin IPAL • Pemeliharaan berkala IPAL KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  94. 94. KOMPONEN BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI a. Biaya gaji staf dan manajemen b. Biaya material habis pakai (ATK, Telkomunikasi, Listrik) c. Biaya peralatan kantor (Komputer, Printer, Kendaraan Operasional, dan sebagainya) KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  95. 95. KOMPONEN BIAYA PENYUSUTAN a. Biaya penyusutan jaringan perpipaan – Penyusutan pipa persil – Penyusutan pipa retikulasi – Penyusutan pipa induk b. Biaya penyusutan IPAL – Penyusutan bangunan instalasi – Penyusutan M/E – Penyusutan bangunan penunjang KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  96. 96. KOMPONEN BIAYA PENYUSUTAN c. Biaya penyusutan kantor administrasi – Penyusutan bangunan kantor – Penyusutan peralatan kantor – Penyusutan lain-lain KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  97. 97. Komponen Manfaat Ekonomi Proyek Manfaat ekonomi proyek pengembangan sarana dan prasaran Air Limbah adalah manfaat proyek yang dapat dikonversi dalam satuan rupiah (Tangible) dan manfaat proyek yang tidak dapat dikonversi dalam satuan rupiah (Intangible). Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Air limbah Manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible) Manfaat Tangible proyek dapat dibedakan sebagai manfaat langsung (direct) dan manfaat tidak langsung (indirect). Secara umum manfaat Tangible proyek pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah adalah sebagai berikut: KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  98. 98. a. Manfaat Langsung - Pengurangan biaya pengolahan (Penjernihan) air baku - Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat digunakan karena telah tercemar air limbah - Peningkatan nilai harga properti b. Manfaat tidak Langsung - Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktifitas penduduk akibat peningkatan derajat kesehatan - Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat pencemaran Air Limbah dan terjaganya kelestarian sumber daya air - Manfaat sosial berupa penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran Air Limbah KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  99. 99. Jenis manfaat proyek yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (Intangible) – Penurunan tingkat kematian bayi – Penurunan rasio penyakit infeksi Proyeksi Pendapatan Tarif Retribusi Air Limbah Mengingat pelanggan Air Limbah berasal dari berbagai tingkat dan golongan masyarakat yang berbeda kemampuan keuangan/daya belinya, maka perkiraan pendapatan tarif retribusi Air Limbah harus memperhitungkan: a. Perkiraan tarif per golongan pelanggan dan per jenis pelayanan; b. Perkiraan jumlah pelanggan per golongan pelanggan dan per jenis pelayanan. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  100. 100. BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERHITUNGAN PERKIRAAN TARIF PELAYANAN AIR LIMBAH a. Perkiraan perhitungan tarif pelayanan Air Limbah harus memperhitungkan: • Biaya depresiasi atau amortisasi • Biaya bunga pinjaman • Biaya umum dan administrasi b. Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk penerapan subsidi silang kepada pelanggan yang berpenghasilan rendah. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  101. 101. BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERHITUNGAN PERKIRAAN TARIF PELAYANAN AIR LIMBAH c. Perkiraan tarif per golongan pelanggan untuk proyek yang bersifat rehabilitasi atau peningkatan kapasitas harus memperhatikan tingkat tarif yang sudah berlaku. d. Perkiraan perhitungan tarif per golongan pelanggan, struktur tarif dan penentuan satuan tarif harus mengacu kepada pedoman penetapan tarif Air Limbah yang berlaku. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  102. 102. KOMPONEN PENERIMAAN RETRIBUSI Berdasarkan jenis golongan pelanggan dan golongan tarif retribusi Air Limbah, maka komponen penerimaan retribusi harus dihitung berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan per masing-masing golongan sebagai berikut: a. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan permukiman dalam Rp/Thn. b. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan daerah komersial atau institusional dalam Rp/Thn. c. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan high rise building dalam Rp/Thn. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  103. 103. PERHITUNGAN KELAYAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN a. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dalam perhitungan spread sheet, sehingga data-data perhitungan dan proyeksi perhitungan dapat disajikan secara jelas. b. Data-data yang harus disajikan untuk mendukung hasil perhitungan IRR dan NPV sekurang-kurangnya meliputi: – Jadwal konstruksi dan jadwal investasi – Jadwal operasi dan proyeksi kapasitas operasi – Asumsi-asumsi biaya O/M, umum dan administrasi – Asumsi tarif retribusi – Proyeksi Net Cash – Analisis Sensitifitas – Proyeksi rugi/laba KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  104. 104. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Sistematika pelaporan studi kelayakan ekonomi dan finansial terdiri dari atas 8 bab. Gambaran sistematika pelaporan studi kelayakan ekonomi dan finansial adalah sebagai berikut: DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  105. 105. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Gambaran Singkat Proyek 1.3 Maksud dan Tujuan Bab II Perkiraan Biaya Investasi 2.1 Biaya Pembebasan 2.2 Biaya Engineering 2.3 Biaya Konstruksi Pekerjaan Civil 2.4 Biaya Pengadaan dan Instalasi M & E KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  106. 106. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Bab III Perkiraan Biaya Operasional 3.1 Biaya O/M 3.2 Biaya Depresiasi 3.3 Biaya Umum dan Administrasi Bab IV Perkiraan Manfaat Ekonomi 4.1 Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible (Tangible Benefit) 4.2 Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible (Intangible Benefit) KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  107. 107. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Bab V Perhitungan Kelayakan Ekonomi 5.1 Perhitungan EIRR 5.2 Perhitungan NPV Bab VI Perkiraan Pendapatan Tarif (Revenue) 6.1 Proyeksi Perkiraan Besaran Tarif Air Limbah 6.2 Proyeksi Pendapatan Tarif KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  108. 108. PELAPORAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Bab VII Perhitungan Kelayakan Keuangan 7.1 Proyeksi Perhitungan rugi/laba 7.2 Perhitungan FIRR dan NPV 7.3 Perhitungan Ratio-ratio Operasional Bab VIII Rekomendasi 8.1 Rekomendasi Pendanaan Investasi 8.2 Rekomendasi Pendanaan Operasional 8.3 Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Lampiran : Daftar Partisipan KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  109. 109. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN Pada prinsipnya dokumen kelayakan lingkungan proyek air Limbah adalah studi AMDAL yang terdiri atas 4 dokumen yaitu: a. Dokumen Kerangka Acuan b. Dokumen Studi ANDAL c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) d. Dokumen ringkasan eksekutif
  110. 110. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN PROYEK YANG PERLU KELAYAKAN LINGKUNGAN Proyek pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah yang wajib melakukan studi AMDAL (berdasarkan KEPMEN Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001) adalah: a. Proyek Pembangunan IPLT b. Proyek Pembangunan Sistem Terpusat
  111. 111. KRITERIA KELAYAKAN LINGKUNGAN PROYEK AIR LIMBAH a. Proyek dikatakan layak lingkungan apabila seluruh biaya yang timbul dan kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan sesuai rekomendasi RKL dan RPL dapat dipenuhi oleh lembaga pengelola yang bertanggung jawab. b. Setiap usulan lokasi proyek Air Limbah, seperti: – IPLT – IPAL Sebelum dilaksanakan studi AMDAL, terlebih dahulu harus memenuhi kriteria pemilihan lokasi sesuai dengan tata cara yang berlaku. c. Kapasitas kelembagaan pengelolaan proyek harus memadai untuk menjalankan rekomendasi RKL dan RPL baik pada masa pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
  112. 112. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
  113. 113. RUANG LINGKUP STUDI AMDAL Ruang lingkup studi AMDAL proyek air Limbah minimum meliputi: a. Identifikasi rona lingkungan awal b. Identifikasi kegiatan proyek c. Identifikasi kegiatan proyek yang menimbulkan dampak d. Analisis dan assesment besaran dampak negatif e. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) f. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
  114. 114. RUANG LINGKUP STUDI AMDAL Identifikasi dan analisis dampak negatif serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan berdasarkan kegiatan proyek yang meliputi: a. Periode Pra konstruksi b. Periode Konstruksi c. Periode Operasi d. Periode Pasca Operasi KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
  115. 115. Ruang Lingkup Studi Amdal Tata Cara Pelaksanaan Studi Tata cara pelaksanaan studi AMDAL proyek Air Limbah wajib mengacu pada standar teknis studi AMDAL. Sistematika Pelaporan Sitematika pelaporan studi AMDAL proyek Air Limbah wajib mengacu pada standard teknis studi AMDAL. Penampilan Dokumen Laporan Studi AMDAL Penampilan dokumen laporan studi AMDAL proyek Air Limbah meliputi format laporan dan lain-lain, wajib mengacu pada standard teknis studi AMDAL. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
  116. 116. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
  117. 117. PERENCANAAN TEKNIS
  118. 118. PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan air limbah adalah : 1. Kepadatan Penduduk 2. Penyediaan Air Bersih 3. Kemiringan Tanah 4. Kedalaman Air Tanah 5. Permeabilitas Tanah 6. Kemampuan Membangun 7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
  119. 119. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan air limbah adalah : 1. Kepadatan Penduduk Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan sistem pembuangan air limbah adalah : • Kepadatan sangat tinggi >500 jiwa/ha • Kepadatan tinggi 300-500 jiwa /ha • Kepadatan sedang 150-300 jiwa /ha • Kepadatan rendah < 150 jiwa /ha PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
  120. 120. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan air limbah adalah : Kepadatan penduduk ini juga berkaitan dengan ketersediaan lahan yang ada untuk diterapkannya sistem setempat. Berdasarkan kriteria rumah sederhana sehat (Permenpera No.403/2002) disebutkan suatu rumah sehat memiliki luas bangunan minimal 28,8 m2 untuk 4 orang penghuni dengan luas lahan minimal 60 m2. PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
  121. 121. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan air limbah adalah : 2. Penyediaan Air Bersih Tingkat penyediaan air bersih berdasarkan atas besarnya tingkat pelayanan dari PDAM terhadap masyarakat, berdasarkan hal tesebut maka tingkat pelayanan di klasifikasikan sebagai berikut : • Tingkat pelayanan tinggi ( >60%) • Tingkat pelayanan sedang ( 30-60%) • Tingkat pelayanan rendah ( <30%) PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
  122. 122. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan air limbah adalah : 3. Kemiringan Tanah Penggunaan sistem sewerage convensional akan sangat mahal jika kemiringan tanah kurang dari 2%, hal ini akan memerlukan banyak pompa dalam pengalirannya, sedangkan untuk penggunaan sistem shallow sewer sangat baik digunakan pada daerah yang mempunyai kemiringan dari 2%, karena sistem ini mempunyai beban yang relatif kecil sehingga air dapat berjalan dengan lancar PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
  123. 123. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan air limbah adalah : 4. Kedalaman Air Tanah Untuk penggunaan sistem on-site, pada daerah yang muka air tanahnya tinggi kemungkinan akan terjadi pencemaran terhadap air tanah. 5. Permeabilitas Tanah Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan sistem penanganan air buangan domestik khususnya untuk penerapan sistem setempat (cubluk maupun septik tank dengan bidang resapan). Kisaran permeabilitas yang efektif adalah 2,7.10-4 – 4,2.10-3 l/m2/det. PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
  124. 124. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan air limbah adalah : 6. Kemampuan Membangun Faktor ini tergantung pada kemampuan setiap daerah untuk membangun teknologi yang dipilih. Ada kemungkinan teknologi yang telah dipilih tidak dapat diterapkan karena ketidak mampuan tenaga kerja setempat untuk membangun 7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Faktor ini tidak dapat diabaikan dan cukup penting dalam suatu pemilihan sistem adalah faktor sosial masyarakat untuk menerimanya, karena biaya yang di perlukan untuk setiap teknologi yang terpilih relatif mahal dengan alternatif lain. PEDOMAN PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
  125. 125. PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH SETEMPAT • Tingkat Pelayanan: Cakupan rencana pelayanan sistem setempat minimal 60%. • Debit Air Limbah: a. Debit rata-rata tangki septik dengan kloset leher angsa 1. Tanpa unit penggelontor = 5 – 10 L/0rg/hr 2. Dengan unit penggelontor = 10 – 15 L/0rg/hr b. Waktu detensi minimal 1 hari • Kloset a. Individu (rumah tangga) = 1 kloset/5 org b. MCK atau kakus umum = 1 kloset/25 org
  126. 126. a. Kapasitas rencana IPLT dihitung berdasarkan desain debit air limbah sebagai berikut: – Asumsi laju spesifik, q = 0.5 Liter/org/hari – Debit rata-rata, Qr (m3/hr) = q x penduduk dilayani pada periode proyeksi – Debit harian maksimum, Qmd (m3/hr) = fmd x Qr – Debit jam maksimum, Qp (m3/hr) = fp x Qr b. Proyeksi debit perencanaan – Kapasitas rencana IPLT dihitung berdasarkan debit harian maksimum (Qmd) – Proyeksi debit harus dihitung untuk periode 5 tahun dan 10 tahun, untuk tahapan pengembangan kapasitas IPLT. c. Perencanaan debit pada masing-masing komponen – Debit rata-rata : hanya pada unit pengolahan kimia dan sekunder (biologi) – Debit harian maksimum : hanya pada unit-unit pengolahan primer – Debit jam maksimum : pada semua perpipaan unit-unit pengolahan PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
  127. 127. PERENCANAAN LOKASI IPLT  Lokasi IPLT harus dipilih sesuai dengan ketentuan tata ruang  Lokasi IPLT harus dipilih pada daerah bebas banjir untuk periode ulang 20 (dua puluh) tahun, bebas longsor dan gempa.  Lokasi IPLT harus dipilih tidak jauh dari jalan kota yang ada, dekat dengan prasarana listrik dan badan air.  Lokasi IPLT harus merupakan daerah yang mempunyai sarana jalan penghubung dari dan ke lokasi IPLT tersebut  Lokasi harus berada dekat dengan badan air penerima  Lokasi haruslah merupakan daerah yang terletak pada lahan terbuka dengan intensitas penyinaran matahari yang baik agar dapat membantu mempercepat proses pengeringan endapan lumpur PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
  128. 128. PERENCANAAN LOKASI IPLT  Lokasi harus berada pada lahan terbuka yang tidak produktif dengan nilai ekonomi tanah yang serendah mungkin  Jarak lokasi IPLT yang direncanakan terhadap pusat pelayanan agar memenuhi kriteria sebagai berikut: • Kota kecil dan sedang : Kurang dari 2 km • Kota besar : Kurang dari 5 km • Kota Metro : Kurang dari 10 km  Badan air penerima pembuangan efluen dari IPLT harus memiliki kapasitas minimal 8 kali kapasitas Air Limbah yang akan dibuang, atau konsentrasi BOD efluen maksimal 50 mg/L PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
  129. 129. KEBUTUHAN LAHAN IPLT a. Kebutuhan lahan untuk IPLT terdiri dari: – Lahan untuk instalasi bangunan utama dan bangunan penunjang – Lahan untuk buffer zone b. Kebutuhan lahan untuk instalasi bangunan utama dihitung berdasarkan proyeksi debit harian maksimum 20 tahun untuk penerapan IPLT berbasis teknologi proses alamiah atau proses biologi yang efisien dalam kebutuhan konsumsi listrik; c. Kebutuhan lahan untuk lahan penyangga (buffer zone) minimum harus dipersiapkan seluas 50% dari kebutuhan luas lahan untuk instalasi; d. Perkiraan kebutuhan lahan IPLT untuk sistem kolam sampai akhir periode desain dihitung berdasarkan BOD influen 5000 mg/l (Lumpur tinja sudah diencerkan ketika penyedotan dan di inlet awal IPLT) e. Bila kebutuhan lahan minimal tersebut tidak terpenuhi, maka lahan yang tersedia sebagai calon lokasi harus dikaji terhadap penerapan alternatife sistem pengolahan lain dengan kinerja yang masih memadai. PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
  130. 130. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH TERPUSAT (IPAL) Sistem Pembuangan Air Limbah Permukiman Terpusat terdiri dari: • Unit pelayanan (Sambungan Rumah); • Unit pengumpulan; • Unit pengolahan; dan • Unit pembuangan akhir
  131. 131. • Perencanaan debit air limbah untuk perhitungan dimensi jaringan perpipaan dan • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah : a. Debit Spesifik Air Limbah (q) dihitung berdasarkan 80% konsumsi air bersih perkapita atau sebesar 100-200 L/org/hr. b. Debit Rata-Rata Air Limbah tanpa infiltrasi (Qr) dihitung berdasarkan q dikali dengan penduduk yang dilayani pada tahun proyeksi atau Q = q x penduduk dilayani (m3/hr). c. Debit Harian Maksimum Air Limbah tanpa infiltrasi (Qmd) dihitung berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor maksimum harian atau : Qmd = fmd x Qr (m3/hr). PERENCANAAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH TERPUSAT (IPAL)
  132. 132. d. Debit Jam Puncak tanpa infiltrasi (Qp) dihitung berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor jam puncak atau : (Qp) = fp x Qr (m3/hr). e. Debit Jam Minimum tanpa infiltrasi (Qmin) dihitung berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor jam minimum atau : Qmin = fmin x Qr (m3/hr). f. Faktor-faktor Debit Air Limbah seperti faktor harian maksimum, faktor jam puncak dan faktornya minimum harus sesuai dengan standar dan kriteria teknis yang berlaku yang disesuaikan dengan kondisi daerah perencanaan. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH TERPUSAT (IPAL)
  133. 133. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PELAYANAN Unit pengumpulan terdiri dari sambungan rumah dan lubang inspeksi (Inspection Chamber/IC). Sambungan rumah terdiri dari: • Pipa dari kloset (black water) • Pipa dari non tinja (grey water) • Perangkap pasir/lemak • Bak kontrol pekarangan (Private Boxes/PB) • Pipa persil • Bak kontrol akhir (House Inlet/HI)
  134. 134. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN) Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan suatu rancangan sistem pengumpulan air limbah menyangkut antara lain: 1. Studi tentang kebutuhan sarana tersebut yang dilengkapi dengan sebuah laporan awal dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 2. Rekomendasi yang menyangkut metode pembiayaan yang diusulan untuk proyek yang diusulkan. 3. Publikasi proyek kepada masyarakat guna memastikan adanya dukungan masyarakat 4. Investigasi kerekayasaan sebelum menyusun rencana akhir 5. Rencana itu sendiri yang diikuti oleh kontrak dan penyelesaian pekerjaan
  135. 135. Publikasi harus memasukkan beberapa informasi berikut: 1. Uraian tentang kondisi yang tidak diinginkan pada suatu wilayah yang belum mempunyai fasilitas tersebut 2. Uraian tentang kondisi daerah hilir dengan penjelasan tentang bahaya kerusakan yang akan dihadapi 3. Diskusi sebelum dan sesudahnya tentang apa yang dilakukan wilayah tetangga 4. Himbauan untuk meningkatkan kebanggaan masyarakat PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  136. 136. Daerah dan Tingkat Pelayanan 1. Daerah pelayanan harus ditunjukkan dengan jelas dalam peta hingga mencakup skala kelurahan termasuk jalur pipa utama yang melewatinya. 2. Daerah pelayanan setiap jalur (seksi) pipa harus ditandai dengan jelas berupa blok-blok pelayanan, dengan aliran air limbah yang masuk ke manhole hulu di seksi pipa yang menerimanya. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  137. 137. Daerah dan Tingkat Pelayanan 3. Daerah pelayanan pada daerah komersil akan memberikan percepatan cost recovery O & M. 4. Tingkat pelayanan dinyatakan dengan persentase jumlah penduduk ekivalen atau jumlah sambungan rumah yang dilayani oleh suatu jalur (seksi) pipa. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  138. 138. 1. Lay out sistem jaringan pipa harus diplot pada zona off-site dengan karakteristik fisik minimal: – Pada zona dengan kepadatan penduduk tinggi. Kepadatan penduduk untuk diharuskan adanya IPAL > 300 jiwa/ha – Pada zona di mana air bersih tersedia dengan kapasitas yang memadai untuk penggelontoran kloset – Pada zona di mana elevasi muka air tanah tinggi – Pada zona di mana air tanah dan sungai mempunyai beban pencemaran tinggi melebihi beban maksimal sesuai peruntukannya. – Pada zona di mana calon konsumennya mampu dan mau membayar tariff – Diprioritaskan pada zona komersil dan perkantoran PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  139. 139. 2. Setiap pembuatan DED perlu mereview rencana lay-out jaringan pipa (bila ada) atas pertimbangan potensi pengembangan daerah pelayanan, kemudahan pelaksanaan atau biaya. 3. Alternatif lokasi IPAL potensial sudah ditetapkan. Di mana kapasitas dan topografinya cukup memadai dan mudah dibebaskan. 4. Untuk pekerjaan pengembangan, pada ujung pipa lama yang akan diadop harus selalu diukur kembali diameter dan elevasi invertnya meskipun sudah ada as-build drawingnya. 5. Paket pekerjaan prioritas harus merupakan paket fungsional baru dan/atau perbaikan seksi pipa yang bermasalah. 6. Paket pekerjaan prioritas mencakup suatu zona pelayanan dengan karak-terisik konsumen yang relatif sama, yang diprioritaskan untuk didesain dan diimplementasikan. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  140. 140. Perancangan sistem jaringan perpipaan air limbah harus mencantumkan: 1. Peta umum sistem pengumpulan air limbah yang menunjukkan distrik atau wilayah sistem pengumpulan dan penyaluran air limbah utama beserta distrik-distrik pelengkapnya 2. Perencanaan dan profil tiap sistem pengumpulan air limbah 3. Detail peralatan pelengkapnya 4. Laporan lengkap proposal pembangunan sistem 5. Spesifikasi PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  141. 141. DESAIN AKTUAL 1. Desain kapasitas pada setiap seksi pipa dengan awal manhole yang mendapat tambahan debit, di buat khusus dalam lembar perhitungan, seperti debit rata-rata, debit minimal dan debit puncak dari domestik, industri dan infilltrasi. Data debit ini digunakan lebih lanjut dalam lembar perhitungan desain hidrolika. 2. Desain hidrolika dibuat dalam lembar perhitungan tersendiri, dengan berbagai keluaran seperti diameter, kemiringan, kecepatan, elevasi invert saluran dan manhole. 3. Desain struktur perlu memperhatikan kualitas media kontak (cairan yang akan dialirkan, kualitas tanah dan tinggi muka air tanah), beban, keamanan pekerja dan umur ekonomis struktur. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  142. 142. Pemetaan harus menunjukkan beberapa informasi berikut ini: 1. Elevasi dari lahan atau persil dan ruang-ruang bawah tanah. 2. Karakteristik wilayah yang telah terbangun apabila tidak melalui bangunan-bangunan dengan atap datar, pabrik-pabrik, dll 3. Garis batas kepemilikan 4. Lebar jalan diantara garis kepemilikan dan idantara garis kelokan 5. Lebar dan tipe jalan untuk pejalan kaki dan yang diaspal 6. Jalur jalan kendaraan mobil dan jalan kereta api PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  143. 143. Pemetaan harus menunjukkan beberapa informasi berikut ini: 7. Struktur bawah tanah eksisting, seperti saluran pengumpul air limbah, pipa air minum, dan kabel telepon 8. Lokasi-lokasi struktur yang dapat memberikan hambatan dalam desain saluran seperti jembatan, terowongan kereta api, penggalian yang dalam, dan gorong-gorong 9. Lokasi outlet saluran yang memungkinkan 10. Lokasi instalasi pengolahan air limbah PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  144. 144. Survei Bawah Tanah • Untuk memperoleh informasi tentang bangunan-bangunan, kesulitan penggalian saluran, serta kondisi-kondisi lainnya yang mungkin akan dijumpai dalam pelaksanaan pekerjaan, perlu melakukan survey-survei bawah tanah disepanjang jalur saluran yang direncanakan Penempatan/Letak Saluran • Penempatan saluran dilakukan berdasarkan pada pertimbangan kemudahan dalam pemeliharaan dan pemeriksaan saluran. Untuk jalan-jalan di wilayah yang belum terbangun yang hanya akan dipasang satu jalur pipa (baik cabang maupun sub induk) saja, saluran seringkali diletakkan di tengah jalan PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  145. 145. PERENCANAAN PIPA PERSIL a. Pipa persil adalah saluran dari bangunan rumah tangga, bangunan kantor, bangunan umum dan sebagainya yang menyalurkan air limbah ke pipa retikulasi. b. Perencanaan pipa persil Air Limbah meliputi: letak pipa, diameter minimum, kemiringan minimum, bak kontrol dan dimensi pipa harus mengacu pada kriteria dan tatacara perencanaan teknis yang berlaku. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  146. 146. PERENCANAAN SISTEM JARINGAN PERPIPAAN PERENCANAAN PIPA PERSIL PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  147. 147. PERENCANAAN SISTEM JARINGAN PERPIPAAN PERENCANAAN PIPA RETIKULASI a. Pipa retikulasi adalah saluran pengumpul air limbah untuk disalurkan ke pipa utama; yang terdiri dari pipa servis dan pipa lateral; b. Pipa servis adalah saluran pengumpul air limbah dari beberapa bangunan (blok bangunan) ke pipa lateral; c. Pipa lateral adalah saluran pengumpul air limbah dari pipa servis ke pipa induk; d. Perencanaan pipa retikulasi air limbah meliputi: letak pipa, diameter dan bahan pipa, metode konstruksi (open trench atau pipe jacking), kemiringan minimum, manhole; e. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) pada masing-masing seksi pipa lateral harus memperhitungkan luas daerah tangkapan (ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah yang dilayani (m3/hr/ha). PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  148. 148. PERENCANAAN SISTEM JARINGAN PERPIPAAN PERENCANAAN PIPA RETIKULASI f. Perencanaan dimensi pipa retikulasi harus memperhitungkan: • Debit rata-rata (tanpa infiltrasi) • Debit jam maksimum/puncak (dengan infiltrasi) • Debit jam minimum - (tanpa infiltrasi) g. Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam maksimum dan debit jam minimum untuk perencanaan penggelontoran di beberapa bagian pipa. h. Perencanaan pipa retikulasi harus mengacu pada kriteria dan tata cara perencanaan teknis yang berlaku. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  149. 149. Pipa Retikulasi PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  150. 150. PERENCANAAN PIPA INDUK (MAIN/TRUNK SEWER) a. Pipa induk adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari pipa lateral (retikulasi) menuju instalasi pengolahan air limbah; dapat dilengkapi dengan pipa cabang yang berfungsi menyalurkan air limbah dari pipa lateral (retikulasi) b. Perencanaan pipa induk air limbah meliputi: letak pipa, dimensi dan bahan pipa, metode konstruksi (open trench atau pipe jacking), stasiun pompa dan bangunan pelengkap. c. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) harus memperhitungkan seluruh daerah tangkapan (ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah yang dilayani (m3/hr/ha). d. Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam maksimum (dengan infiltrasi) dan debit jam minimum (tanpa infiltrasi) untuk perencanaan penggelontoran pipa induk. e. Perencanaan teknis pipa induk harus mengacu pada standard teknis dan tata cara perhitungan perencanaan teknis pipa induk Air Limbah yang berlaku PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  151. 151. Pipa Induk (Main/trunk sewer) PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  152. 152. PERENCANAAN BANGUNAN PELENGKAP PADA SISTEM JARINGAN a. Bangunan pelengkap pada sistem jaringan adalah semua bangunan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyaluran air limbah dan untuk menunjang kemudahan pemeliharaan sistem jaringan air limbah; b. Bangunan pelengkap pada sistem jaringan air limbah meliputi: manhole, drop manhole, ventilasi udara, terminal clean out, bangunan penggelontor, syphone rumah pompa; c. Perencanaan bangunan pelengkap pada sistem jaringan air limbah yang meliputi: letak, dimensi minimum dan kebutuhan lahan untuk mengacu pada standar teknis dan tata cara perhitungan perencanaan teknis yang berlaku. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  153. 153. Bangunan Pelengkap pada Sistem Jaringan PERENCANAAN TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JARINGAN PERPIPAAN)
  154. 154. PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PERENCANAAN KAPASISTAS IPAL a. Perencanaan debit IPAL Kapasitas rencana IPAL dihitung berdasarkan desain debit air limbah sebagai berikut: – Debit rata-rata harian (dengan infiltrasi) – Debit harian maksimum (dengan infiltrasi) – Debit jam minimum (dengan infiltrasi) Desain debit tersebut, adalah debit air limbah pada ujung akhir pipa induk yang menuju ke IPAL. b. Proyeksi debit perencanaan Kapasitas rencana IPAL di atas diproyeksikan untuk debit perencanaan 20 (dua puluh) tahun sesuai periode perencanaan rencana induk.
  155. 155. PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PERENCANAAN KAPASISTAS IPAL c. Perencanaan debit pada masing-masing komponen – Debit rata-rata : hanya pada unit-unit pengolahan kimia dan sekunder (biologi) – Debit harian maksimum : hanya pada unit-unit pengolahan primer – Debit jam maksimum : pada semua perpipaan unit-unit pengolahan
  156. 156. PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PERENCANAAN LOKASI IPAL Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan lokasi IPAL adalah sebagai berikut: 1. Lokasi IPAL harus sesuai dengan ketentuan tata ruang; 2. Pemilihan lokasi IPAL diujung muara pipa induk harus mempertimbangkan aspek hidrolis dan aspek pembebasan lahan; 3. Lokasi IPAL harus dipilih pada daerah bebas banjir untuk periode ulang 20 (dua puluh) tahun, bebas longsor dan gempa. 4. Lokasi IPAL harus dipilih tidak jauh dari jalan kota yang ada, dekat dengan prasarana listrik dan badan air. 5. Lokasi IPAL harus merupakan daerah yang mempunyai sarana jalan penghubung dari dan ke lokasi IPLT tersebut
  157. 157. PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PERENCANAAN LOKASI IPAL Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan lokasi IPAL adalah sebagai berikut: 6. Lokasi harus berada dekat dengan badan air penerima 7. Lokasi haruslah merupakan daerah yang terletak pada lahan terbuka dengan intensitas penyinaran matahari yang baik agar dapat membantu mempercepat proses pengeringan endapan lumpur 8. Lokasi harus berada pada lahan terbuka yang tidak produktif dengan nilai ekonomi tanah yang serendah mungkin 9. Badan air penerima pembuangan efluen dari IPAL harus memiliki kapasitas minimal 8 kali kapasitas Air Limbah yang akan dibuang, atau konsentrasi BOD efluen maksimal 50 mg/L.
  158. 158. PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KEBUTUHAN LAHAN a. Kebutuhan lahan untuk IPAL terdiri dari: – Lahan untuk instalasi dan bangunan penunjang – Lahan untuk buffer zone b. Kebutuhan lahan untuk instalasi dihitung berdasarkan debit harian maksimum yang diproyeksikan 20 tahun untuk penerapan IPAL berbasis teknologi proses alamiah atau proses biologis yang efisien dalam kebutuhan konsumsi listrik; c. Kebutuhan lahan untuk lahan penyangga (buffer zone) minimum harus dipersiapkan seluas 50% dari kebutuhan luas lahan untuk instalasi;
  159. 159. TERIMA KASIH

×