SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
Baixar para ler offline
WORKSHOP
Pajak Penghasilan Pasal 23
atas Royalti bagi WP Orang Pribadi
yang Menggunakan NPPN
www.pajak.go.id
Recap siklus perpajakan penulis
Bagaimana pemotongan PPh 23 Royalti
Pelaporan SPT
1
Main Topic
2
3
S I K L U S P E R P A J A K A N
Daftar
menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak
Hitung Bayar Lapor
melakukan
pendaftaran NPWP
membayar pajak terutang
sesuai perhitungan
menyampaikan laporan
Surat Pemberitahuan (SPT)
Offline
Online
datang langsung ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal orang pribadi
melalui laman https://ereg.pajak.go.id
Daftar
1
NPWP
Orang Pribadi Penduduk NIK
• NPWP Badan
• NPWP Instansi Pemerintah
• NPWP Orang Pribadi Non Penduduk
16
NPWP Cabang
Nomor Identitas
Tempat Kegiatan
Usaha (NITKU)
Digit Angka
Perubahan Format NPWP *)
www.pajak.go.id
*) Sejak 14 Juli 2022
Masa Transisi
www.pajak.go.id
Orang Pribadi
Penduduk
Pemilik NPWP
sebelum 14 Juli 2022
Pemilik NPWP
setelah 14 Juli 2022
• NPWP 15 digit
• NIK --- > pemutakhiran mandiri
• NIK diaktivasi
• NPWP 15 digit ---> terbatas
mulai 1 Januari 2024
diterapkan secara menyeluruh
Metode Orang Pribadi
PP 23/2018
PP 55/2022
dikenakan PPh Final
UMKM 0,5%
(Untuk tahun 2022, Orang Pribadi
dikenakan pajak setelah melewati
omzet Rp500jt)
www.pajak.go.id
Omzet
< 4,8 Milyar/Tahun
dikenakan tarif umum
Pasal 17
(Wajib membuat pembukuan)
Pembukuan
dikenakan tarif umum
Pasal 17
(Wajib membuat pembukuan)
Omzet
> 4,8 Milyar/Tahun
Hitung
2
2
Pencatatan
Pembukuan
dikenakan tarif umum
Pasal 17
(Wajib menyampaikan pemberitahuan
Penggunaan Norma ke KPP)
www.pajak.go.id
Pekerjaan dalam
hubungan kerja dan
pekerjaan bebas
Usaha dan kegiatan Modal Lain-lain
Penghasilan
www.pajak.go.id
S-639/PJ.03/2017
Pemotongan PPh Pasal 23 Royalti
Persyaratan Penggunaan
Kewajiban Pemotongan
• Tuan J adalah seorang penulis yang telah menghasilkan buku-buku best seller.
• Pada bulan Januari 2023, Tuan J telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma
penghitungan penghasilan neto untuk tahun pajak 2023 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Padang Dua.
• Pada bulan Agustus 2023, Tuan J memperoleh penghasilan royalti dari PT G sebesar
Rp4.000.000.000,00.
• Tuan J telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan
norma penghitungan penghasilan neto dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
kepada PT G.
Contoh Perhitungan
Contoh Pemotongan
login ke laman https://djponline.pajak.go.id
Pembuatan Kode Billing
Step 1
Step 2
melalui teller bank, ATM, mobile/internet banking, mini ATM
Lakukan pembayaran
pilih menu Bayar
pilih menu e-Billing
isi Surat Setoran Elektronik sesuai dengan pembayaran
yang akan dilakukan
Buat dan cetak Kode Billing
Bayar
3
1 7 7 0
S S
Bagi WP yang mempunyai penghasilan
• dari usaha/pekerjaan bebas
• dari satu atau lebih pemberi kerja
• yang dikenakan PPh final dan/atau
bersifat final; dan/atau
• dalam negeri lainnya/luar negeri
Bagi WP yang mempunyai penghasilan
• dari satu atau lebih pemberi kerja
• dalam negeri lainnya; dan/atau
• yang dikenakan PPh final dan/atau
bersifat final
• jumlah penghasilan bruto lebih dari
Rp60.000.000/tahun
Bagi WP *) yang :
• mempunyai penghasilan selain dari
usaha dan pekerjaan bebas
• jumlah penghasilan bruto tidak lebih
dari Rp60.000.000/tahun
+
*) bagi suami-istri PH/MT gunakan 1770 S
1 7 7 0 1 7 7 0
1 7 7 0 S 1 7 7 0 S S
Lapor
4
Contoh Penyajian
Contoh Penyajian
Pajak Royalti.pdf
Pajak Royalti.pdf

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Pajak Royalti.pdf

PPT KWA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - GUI PTR.pptx
PPT KWA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - GUI PTR.pptxPPT KWA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - GUI PTR.pptx
PPT KWA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - GUI PTR.pptx
editinghokwa
 
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
RezayHonda
 

Semelhante a Pajak Royalti.pdf (20)

5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
 
pajak.pptx
pajak.pptxpajak.pptx
pajak.pptx
 
PajakYogya (5).pptx
PajakYogya (5).pptxPajakYogya (5).pptx
PajakYogya (5).pptx
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
PPT KWA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - GUI PTR.pptx
PPT KWA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - GUI PTR.pptxPPT KWA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - GUI PTR.pptx
PPT KWA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - GUI PTR.pptx
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
 
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdf
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdfPMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdf
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdf
 
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptx
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptxSPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptx
SPT_Tahunan_PPh_Badan_dan_e_Form.pptx
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdf
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdfSPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdf
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdf
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungut
 
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkm
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkmModul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkm
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkm
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Peng14 pj092020 0
Peng14 pj092020 0Peng14 pj092020 0
Peng14 pj092020 0
 
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
 
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
 
4. SPT Tahunan 922 - 2024.pdf
4. SPT Tahunan 922 - 2024.pdf4. SPT Tahunan 922 - 2024.pdf
4. SPT Tahunan 922 - 2024.pdf
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
 
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdfBahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf
Bahan edukasi Umum PPh 21 tahun 2024.pdf
 

Último

PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Sumardi Arahbani
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Último (9)

pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 

Pajak Royalti.pdf

  • 1. WORKSHOP Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Royalti bagi WP Orang Pribadi yang Menggunakan NPPN
  • 2. www.pajak.go.id Recap siklus perpajakan penulis Bagaimana pemotongan PPh 23 Royalti Pelaporan SPT 1 Main Topic 2 3
  • 3. S I K L U S P E R P A J A K A N Daftar menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Hitung Bayar Lapor melakukan pendaftaran NPWP membayar pajak terutang sesuai perhitungan menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT)
  • 4. Offline Online datang langsung ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi melalui laman https://ereg.pajak.go.id Daftar 1
  • 5. NPWP Orang Pribadi Penduduk NIK • NPWP Badan • NPWP Instansi Pemerintah • NPWP Orang Pribadi Non Penduduk 16 NPWP Cabang Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Digit Angka Perubahan Format NPWP *) www.pajak.go.id *) Sejak 14 Juli 2022
  • 6. Masa Transisi www.pajak.go.id Orang Pribadi Penduduk Pemilik NPWP sebelum 14 Juli 2022 Pemilik NPWP setelah 14 Juli 2022 • NPWP 15 digit • NIK --- > pemutakhiran mandiri • NIK diaktivasi • NPWP 15 digit ---> terbatas mulai 1 Januari 2024 diterapkan secara menyeluruh
  • 7. Metode Orang Pribadi PP 23/2018 PP 55/2022 dikenakan PPh Final UMKM 0,5% (Untuk tahun 2022, Orang Pribadi dikenakan pajak setelah melewati omzet Rp500jt) www.pajak.go.id Omzet < 4,8 Milyar/Tahun dikenakan tarif umum Pasal 17 (Wajib membuat pembukuan) Pembukuan dikenakan tarif umum Pasal 17 (Wajib membuat pembukuan) Omzet > 4,8 Milyar/Tahun Hitung 2 2 Pencatatan Pembukuan dikenakan tarif umum Pasal 17 (Wajib menyampaikan pemberitahuan Penggunaan Norma ke KPP)
  • 8. www.pajak.go.id Pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas Usaha dan kegiatan Modal Lain-lain Penghasilan
  • 10. Pemotongan PPh Pasal 23 Royalti
  • 13. • Tuan J adalah seorang penulis yang telah menghasilkan buku-buku best seller. • Pada bulan Januari 2023, Tuan J telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto untuk tahun pajak 2023 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. • Pada bulan Agustus 2023, Tuan J memperoleh penghasilan royalti dari PT G sebesar Rp4.000.000.000,00. • Tuan J telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua kepada PT G. Contoh Perhitungan
  • 15. login ke laman https://djponline.pajak.go.id Pembuatan Kode Billing Step 1 Step 2 melalui teller bank, ATM, mobile/internet banking, mini ATM Lakukan pembayaran pilih menu Bayar pilih menu e-Billing isi Surat Setoran Elektronik sesuai dengan pembayaran yang akan dilakukan Buat dan cetak Kode Billing Bayar 3
  • 16. 1 7 7 0 S S Bagi WP yang mempunyai penghasilan • dari usaha/pekerjaan bebas • dari satu atau lebih pemberi kerja • yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan/atau • dalam negeri lainnya/luar negeri Bagi WP yang mempunyai penghasilan • dari satu atau lebih pemberi kerja • dalam negeri lainnya; dan/atau • yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final • jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000/tahun Bagi WP *) yang : • mempunyai penghasilan selain dari usaha dan pekerjaan bebas • jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000/tahun + *) bagi suami-istri PH/MT gunakan 1770 S 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 S 1 7 7 0 S S Lapor 4