Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
Semelhante a KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx (20)
Último
Último (20)
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
- 1. DEMOKRASI TERPIMPIN 1959 – 1966 Idsejarah.net
- 2. LATAR BELAKANG DIBERLAKUKANNYA DEMOKRASI TERPIMPIN 1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
- 3. DEMOKRASI TERPIMPIN Menurut UUD 1945 : Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Soekarno : “Pemimpin Besar Revolusi” Ciri Dominasi presiden, Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terbatasnya peran partai politik. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik Berkembangnya pengaruh Partai Komunis
- 4. Demokrasi Terpimpin Pemilu 1955 Sidang Konstituan te 10 Nov 1956 Konsepsi Presiden 1957 Usulan kabinet berkaki empat dan Dewan Nasional Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pidato 17 Agustus 1959 “Penemuan Revolusi Kita”
- 7. PEMILU 1955 60 58 47 32 0 10 20 30 40 50 60 70 PNI Masyumi NU PKI DPR Column2 Column1 Series 1 80 91 112 119 PKI NU Masyumi PNI Konstituante Column2 Column1 Series 1
- 8. Isi • Pembubaran Konstituante. • Berlakunya Kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. • Pembentukan MPRS dan DPAS. Dekrit 5 Juli 1959
- 9. PELANGGARAN UUD DAN PANCASILA OLEH SOEKARNO 1. Prosedur pembentukan DPRGR dan MPRS 2. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden 3. Membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 4. Menjadikan kedudukan pemimpin lembaga tertinggi dan lembaga Negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu Presiden 5. GBHN yang bersumber dari pidato tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “penemuan kembali revolusi kita” dijadikan GBHN ditetapkan oleh DPA bukan MPRS
- 10. SISI POSITIF DEKRIT 5 JULI 1959 Menyelamatkan Negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan Memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 Merintis pembentukan lembaga tertinggi yaitu MPRS dan DPAS
- 11. SISI NEGATIF BERLAKUNYA DEKRIT 5 JULI 1959 Memberi kekuatan besar kepada Presiden, MPR dan lembaga tertinggi Negara Memberi peluang bagi militer untuk terjun ke bidang politik
- 12. PETA KEKUATAN INDONESIA Indonesi a Soekarno PKI TNI AD
- 13. NEFO (New Emerging Force) OLDEFO (Old Established Force) PEMBAGIAN PETA POLITIK DUNIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
- 14. KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA Ganyang Malaysia !!!!!!!!!! Sebuah reaksi Soekarno atas rencana pembentukan Federasi Malaysia yang merupakan proyek Neo-Kolonialisme Inggris. Soekarno beraksi dengan mengeluarkan komando Dwikora (Dwi Komando Rakyat): • Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia • Bantulah perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah dan Serawak untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia
- 15. UPAYA PEMBEBASAN IRIAN BARAT Diplomasi Konfrontasi Militer, Politik dan Ekonomi
- 16. OPERASI TRIKORA (TRI KOMANDO RAKYAT) Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Isi 1. Gagalkan pembentukan "Negara Papua" bikinan Belanda kolonial 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa
- 18. PEPERA (PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT) • Tahap Pertama (24 Maret 1969) membahas cara penyelenggaraan pepera • Tahap kedua, pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera berakhir bulan Juni 1969 • Tahap ketiga, adalah Pepera itu sendiri yang dilakukan dari tanggal 14 Juli 1969 di Merauke hingga 4 Agustus 1969 di Jayapura
- 20. KEHIDUPAN EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN Devaluasi Mata Uang Rupiah Menekan Laju Inflasi Melaksanakan Pembangunan Nasional
- 21. PKI, PEMILU 1955 DAN G30SPKI
- 23. SOEKARNO, PKI, G30SPKI, dan Supersemar 21 Juni 1970
- 24. ORDE BARU