free

1. DRAFT RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
TAHUN 2015-2019
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

2. Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2015-
2019 dimaksudkan sebagai penentu arahan pengambilan keputusan
dengan mengalokasikan sumberdaya di lingkup Direktorat Jenderal PRL
dalam pencapaian tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015-2019.Dengan demikian visi dan misi Kementerian
Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program
pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) Tahun kedepan.
B. KONDISI UMUM
Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara
geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat
strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara
Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya
akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km2
luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas
laut teritorial 0,3 juta km2, luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas
ZEE Indonesia 2,55 juta km2), dengan garis pantai terpanjang ke-4 di dunia
(+ 95.181 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir
karena memiliki 17.504 Pulau (13.466 pulau diantaranya telah terdaftar di
PBB).
Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia menjadi salah satu
perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera
dan benua.Yang lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur
melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat
Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-
Luatan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku,
Laut Seram-Laut Banda).Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka
peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga
lebih maju dan produktif bagi Indonesia.
Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia
meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun
2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan
potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem
terumbu karang seluas 85.000 km2 yang tersebar di 985 titik (namun,
terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48%
dan kondisi baik 25,48%. Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat

3. Halaman 2
bervariasi, karena sekitar 37 persen dari spesies ikan di dunia berada di
Indonesia.Yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput
laut dan 950 spesies biota terumbu karang.Beberapa jenis diantaranya
dengan mempunyai nilai ekonomis tinggi, adalah tuna, cakalang, tongkol,
udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias,
kekerangan, dan rumput laut.
Untuk potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati, Indonesia
juga sangat kaya. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat
membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan
Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Kelautan,
Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan
Hutan Bakau. Diperkirakan, potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan
(termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per
tahunnya.
Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya, adalah
tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal PRL untuk mampu
memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun
tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.
C. CAPAIAN PEMBANGUNAN RUANG LAUT TAHUN 2010-2014
Dalam upaya mengembangkan rencana strategis ke depan, harus lebih
dahulu dinilai secara terukur pencapaian Direktorat Jenderal PRL selama
periode sebelumnya. Dengan demikian, rencana strategis 2015-2019 yang
akan disusun dapat selaras dengan fondasi yang terbangun selama 2010-
2014, program-programnya dapat berkelanjutan, dan tidak mengakibatkan
kekosongan program di daerah walaupun program baru dimunculkan
sesuai arahan program Pemerintahan yang baru, yaitu Nawacita.
Dalam arahan Struktur Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2020,Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(Direktorat Jenderal KP3K) mengganti namanya kepada Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut (Direktorat Jenderal KP3K) untuk menyelaraskan
diri dengan visi dan misi KKP yang baru. Pembangunan kelautan, pesisir
dan pulau-pulau keciloleh Direktorat Jenderal KP3K selama tahun 2010-
2014 didasarkan kepada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan
sebelumnya.Ke-6 (enam) indikator kinerja utama yang menjadi target
program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil antara
lain:
1) Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki
perencanaan pengelolaan;

4. Halaman 3
2) Jumlah kawasan pesisir yang terfasillitasi ketahanannya terhadap
ancaman kerusakan;
3) Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya;
4) Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan;
5) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar yang
dikelola;
6) Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dalam Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KP3K di atas, terdapat 2 (dua)
Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (IKU-KKP)
yang menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Direktorat Jenderal KP3K dalam pencapaian sasarannya, yaitu luas
kawasan konservasi laut dan perairan serta jumlah pulau-pulau kecil
termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola.Secara lengkap, target
kinerja Direktorat Jenderal KP3K Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:
Tabel 1. Target Kinerja Direktorat Jenderal KP3K Tahun 2010 - 2014
`
KELUARAN (TARGET)
2010 2011 2012 2013 2014*)
SASARAN : Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan,
pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan
masyarakat
Jumlah lokasi laut,
pesisir dan pulau-
pulau kecil yang
memiliki
perencanaan
pengelolaan
35 lokasi 45 lokasi 50 lokasi 60 lokasi 60 lokasi
Jumlah kawasan
pesisir yang
terfasillitasi
ketahanannya
terhadap ancaman
kerusakan
10
kawasan
10
kawasan
16
kawasan
17
kawasan
18
kawasan
Jumlah ragam
produk kelautan
yang terfasilitasi
pengembangannya
2 kapal
50.000
ton
1 kapal
220.000
ton
2 produk 3 produk 3 produk
Luas kawasan
konservasi perairan
yang dikelola secara
berkelanjutan
900.000
ha
2.542.300
ha
3.225.100
ha
3.647.500
ha
4.500.000
ha

5. Halaman 4
`
KELUARAN (TARGET)
2010 2011 2012 2013 2014*)
Jumlah pulau-pulau
kecil termasuk
pulau kecil terluar
yang dikelola
20 pulau 30 pulau 60 pulau 60 pulau 30 pulau
Jumlah pelaku
usaha mikro yang
mandiri serta
jumlah usaha mikro
di kawasan pesisir
dan pulau-pulau
kecil
3.380
kelompok
5.690
kelompok
6.027
kelompok
4.108
orang
7.097
kelompok
5.608
orang
11.140
kelompok
7.108
orang
25 unit 68 unit 110 unit 150 unit 190 unit
Sumber data: Bagian Monevpel, Sekretariat Direktorat Jenderal KP3K (*) Revisi Target 2014)
Upaya perbaikan pengelolaan kinerja secara terus menerus dilakukan
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penggunaan metode
Balanced Scorecards (BSC) pada tahun 2013. Pelaksanaan kegiatan melalui
indikator kinerja utama yang telah disusun melalui 4 (empat) perspektif
yang saling terkait yaitu Stakeholders Perspectives, Customer Perspectives,
Internal Process Perspectives, dan Learn and Growth Perspectives yang
diturunkan (cascade) hingga level staf/individu (pegawai).
Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil pada periode tahun 2010-2014 sebagai berikut:
a. Memfasilitasi wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerentanan sangat
tinggi terhadap kerusakan akibat kegiatan fisik dan non fisik. Wilayah
yang terfasilitasi program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)
meningkat dari 13 lokasi menjadi 26 lokasi, karena sepanjang Tahun
2011 hingga 2014 terdapat kenaikan lokasi yang terdampak bencana
alam, perubahan iklim hingga pencemaran. Adapun identifikasi kepada
lokasi yang rentan adalah dengan metode scoring 4 (empat) parameter
ketahanan terhadap bencana, perubahan iklim meliputi kelembagaan,
sosial budaya, lingkungan dan infrastruktur.Kemudian dilakukan upaya
penanggulangan kerentanan melalui upaya penyadaran, pengembangan
sarana penanggulangan pencemaran, identifikasi kerusakan wilayah
pesisir akibat pencemaran, hingga penanggulangan dampak pencemaran
minyak.

6. Halaman 5
Grafik 1.wilayah pesisir yang terfasilitasi ketahanannya terhadap ancaman
kerusakan
b. Mengembangkan ragam jasa kelautan dari tahun 2012 hingga 2014
melalui penyediaan Sarana Air Bersih, fasilitasi Barang Muatan Kapal
Tenggelam (BMKT), pengembangan produk Bioteknologi (produk gelatin
dan kolagen), dan pengembangan kegiatan Wisata Bahari (pembangunan
infrastruktur penunjang wisata bahari). Pengembangan produk jasa
kelautan dilakukan sebagai upaya untuk menggali potensi kelautan
sebagai salah satu penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang
akan datang.
c. Perencanaan pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
melalui penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana zonasi
rinci, dan legalisasi rencana zonasi rinci di kabupaten/kota serta
propinsi sebagai proses penataan ruang wilayah sesuai amanat UU No.
27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014. Sejak tahun 2010 – 2014,
program penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
telah menghasilkan 312 lokasi yang memiliki perencanaan pengelolaan
sebagaimana tabel berikut:
0
5
10
15
20
25
30
T R T R T R T R T R
2010 2011 2012 2013 2014
10
16
10
13
16
22
25 25 26 26
Wilayah pesisir yang terfasillitasi ketahanannya terhadap
ancaman kerusakan

7. Halaman 6
Grafik 2.Lokasi Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Memiliki Perencanaan
Pengelolaan tahun 2010-2014
d. Pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan sebagai
fokus utama upaya pencapaian target pengelolaan 20 juta hektar di
tahun 2020 (hasil pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) di
Brazil tahun 2006). Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang
efektif telah dilakukan di 24 lokasi kawasan konservasi perairan dengan
luas kumulatif hampir 7,8 juta hektar dari target 4,5 juta hektar hingga
akhir tahun 2014. Sampai tahun 2013, telah ditetapkan kawasan
konservasi perairan berjumlah 131 kawasan dengan luasan mencapai
15.764.210,85 ha. Sampai tahun 2020, telah ditargetkan perluasan
kawasan konservasi perairan hingga mencapai luasan 20 juta ha.
Grafik 3.Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutantahun
2010-2014
0
1
2
3
4
5
6
7
8
T R T R T R T R T R
2010 2011 2012 2013 2014
0.9 1.2
2.54 2.54
3.22 3.22
3.64 3.64
4.5
7.8
Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara
berkelanjutan

8. Halaman 7
e. Pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk diantaranya pulau terluar
perbatasan negara yang telah dilakukan hingga 220 pulau sejak tahun
2010 – 2014 dengan 193 pulau diantaranya difasilitasi pengembangan
sarana dan prasarana dasarnya. Pengelolaan yang dilakukan melalui
identifikasi potensi dan pemetaan, penyediaan sarana prasarana,
perbaikan lingkungan, mitigasi dan adaptasi bencana serta fasilitasi
investasi pulau-pulau kecil.
f. Menfasilitasi sarana usaha mikro yang mengalami penurunan sebagai
akibat berakhirnya program PNPM tahun 2012 dan menurunnya dan
target pelaku usaha mikro. Penurunan jumlah kelompok usaha mikro
tercatat sebesar 182,7% dan jumlah pelaku perorangan sebesar 517,1%
sejak tahun 2012 hingga 2014. Fasilitasi ini telah membantu
tercapainya peningkatan sarana usaha mikro sebesar 61,7% sejak tahun
2012 – 2014.
Grafik 4.Pelaku Usaha Mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil tahun 2010-2014
0
10000
20000
30000
40000
50000
T R T R T R
2012 2013 2014
6027 6473
3140 3140 3340 35424108
46046
5608 5610
7760 8903
Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri di Kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil
Kelompok
Orang

9. Halaman 8
Grafik 5.Sarana Usaha Mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil tahun 2010-2014
g. Tercapainya swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 sebanyak
2,02 juta ton sehingga tidak diperlukan impor garam konsumsi. Pada
tahun 2013 produksi garam mengalami penurunan yang disebabkan
adanya anomali cuaca yang ekstrem (musim kemarau hanya
berlangsung selama 1 – 1,5 bulan). Peningkatan produksi garam terjadi
di tahun 2014 sebesar 2,5 juta ton.
Grafik 6.Produksi Garam yang dihasilkan tahun 2011-2014
0
20
40
60
80
100
120
140
T R T R T R
2012 2013 2014
110
71
85 85
115
128
Sarana Usaha Mikro di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
0
0.5
1
1.5
2
2.5
T R T R T R T R
2011 2012 2013 2014
0.349
0.856
1.260
2.020
0.545
1.041
2.500 2.500
Produksi Garam

10. Halaman 9
D. TANTANGAN KEDEPAN
Perencanaan Strategis pada dasarnya adalah sebuah alat manajemen yang
digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi
kondisi pada masa depan, dengan demikian Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan sebuah petunjuk yang dapat
digunakan oleh organisasi dalam lingkup Direktorat Jenderal PRL untuk
mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 tahun ke depan.
Pada saat ini, Direktorat Jenderal PRL memiliki berbagai tantangan yang
perlu dijawab melalui program-program kerjanya.Tantangan ini sebagian
merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja
sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat
Undang-undang No 1 Tahun 2014 yang baru hingga tantangan yang
diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia.Berbagai
tantangan tersebut antara lain:
1) Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil hidup. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di
Indonesia berjumlah 16,42 juta jiwa, dengan angka indeks kemiskinan
0,28, yang artinya sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90 persen dari 16,2
juta nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil hidup di bawah
garis kemiskinan (Tahun 2014).
2) Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut sehingga perlu
mendesain penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang
mendukung kinerja pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi
perencanaan ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil serta perencanaan zonasi kawasan laut (kawasan
strategi nasional, kawasan strategi nasional tertentu dan kawasan antar
wilayah)
3) Pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini
belum optimal bahkan belum tergarap perlu diwadahi dalam jasa
kelautan yang meliputi BMKT, wisata bahari, penataan pipa dan kabel
bawah laut serta bangunan laut
4) Seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut menunjukkan
kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut sangat rentan. Upaya
rehabilitasi kerusakan wilayah pesisir, reklamasi dan pengembangan
kawasan pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
PRL yang diamanatkan oleh UU No. 27, UU No. 1, UU No. 32.
5) Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin
lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil UU
No. 27, UU No. 1, UU No. 32.
6) Pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui revitalisasi
masyarakat hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Selama

11. Halaman 10
ini masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal belum diberi peran
yang proporsional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil. Sebagaimana mandat pada UU 27/2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU 1/2014 tentang Perubahan
atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki
kewenangan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir
dan perairan pulau-pulau kecil;
7) Lemahnya Tata kelola laut.Tata kelola kelautan selama ini selama ini
belum mendapat perhatian secara bersama sehingga perlu untuk
menyusun pengelolaan wilayah laut melalui Rencana Tata Ruang Laut
Nasional, perencanaan zonasi di Kawasan Strategis Nasional/Kawasan
Strategis Nasional Tertentu (KSN/KSNT), penyusunan rencana zonasi
dan masterplan pulau-pulau kecil terluar serta validasi dalam rangka
pembakuan nama pulau-pulau kecil, penyelesaian tata batas dengan
negara tetangga melalui percepatan pembahasan dan penguatan
diplomasi;
8) Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal
sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun
potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru
di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan
pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi
produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk
kelautan yang terus meningkat melalui pengembangan ekonomi
kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut,
pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah
laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan
jasa kelautan (wisata bahari);
9) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif.
Peningkatan keefektifan suatu kawasan konservasi perairan menajdi
sedemikian penting sekali mengingat selain dapat memberikan manfaat
bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi
masyarakat sekitar. Sesuai dengan janji Presiden bahwa sampai tahun
2020 menargetkan 20jt hektar untuk kawasan konservasi laut.
Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD)
merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10 % dari luas
wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Upaya yang dilakukan
dengan percepatan penyelesaian rencana pengelolaan dan rencana
zonasi kawasan konservasi perairan, peningkatan kapasitas dan
kapabilitas sumberdaya manusia pengelola kawasan konservasi perairan
dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
10) Rendahnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana
dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini
mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau
kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan

12. Halaman 11
baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta
keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di
pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap
mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
11) Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam
rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati laut.
Otoritas Pengelolaan CITES saat ini dalam proses pengalihan dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian
Kelautan dan Perikanan
12) Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis
Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire menyebabkan seringnya
terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di
wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah
dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Terkait dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah yang strategis
untuk meningkatkan ketahanan ekosistem tersebut melalui kegiatan
mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim antara lain dengan
mulai dari membangun ketangguhan masyarakat (Community
Resilience), pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
terintegrasi hingga penyusunan dokumen kebijakan nasional untuk
mengatasi dampak perubahan iklim seperti Rencana Aksi Nasional-
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Untuk mencapai sasaran adaptasi
perubahan iklim, maka akan dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu
(a) Stabilitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
terhadap ancaman perubahan iklim, (b) Peningkatan kualitas
lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, (c) Pelaksanaan
pembangunan struktur adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, (d) Penyesuaian rencana tata kawasan perkotaan terhadap
ancaman perubahan iklim, dan (e) Pengembangan dan optimalisasi riset
dan sistem informasi tentang perubahan iklim di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
13) Rendahnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: pertama,
keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar.
kedua, relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha
masyarakat. ketiga, masih rendahnya produktifitas usaha masyarakat.

13. Halaman 12
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI MISI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk
membantu Presiden dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang
kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai
bagian dari Kabinet Kerja berkontribusi dan berkomitmen untuk
mewujudkan salah satu misi pembangunan nasional yaitu Mewujudkan
Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis
Kepentingan Nasional.
A.1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)ditetapkan selaras
dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung
terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu:
“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri,
maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional"
Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan
kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan
dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju
dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan
dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai
tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.
Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan
menumbuhkan wawasan dan budaya bahari.Berbasis kepentingan nasional
dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
A.2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan
oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi
pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKPyakni:
1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan
dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan

14. Halaman 13
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan
dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian
dalam kebudayaan.
Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat
kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi
mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.Keberlanjutan dimaksudkan
untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan
dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian
sumberdaya.Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya
kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh
terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam,
dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.
Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan
gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan
menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan
bersama.
B. VISI MISI PENGELOLAAN RUANG LAUT
B.1. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Lautsebagai salah satu unit
Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)secara hirarki
mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selaras
dengan visi pembangunan nasional yaitu:
“Pengelolaan Ruang Laut Yang Berdaulat Dan Mensejahterakan Secara
Berkelanjutan "
B.2. Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dalam untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu
kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan
perundang undangan kepada PRL. Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut adalah:

15. Halaman 14
1. Mewujudkan perencanaan ruang laut pesisir, dan pulau-pulau kecil
yang terpadu;
2. Mendayagunakan, melindungi dan melestarikan sumberdaya laut,
pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatkan tata kelola dan pengendalian ruang laut, pesisir, dan
pulau-pulau kecil;
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara berdaulat untuk
kesejahteraan masyarakat.
C. TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG
LAUT
C.1. TugasDirektorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati
laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
C.2. Fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
a) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut
nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil,
penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan
keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi,
reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa
kelautan;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut
nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil,
penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan
keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi,
reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa
kelautan;
c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan
keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi,
reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa
kelautan;
d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan
rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan
pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman

16. Halaman 15
hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi
bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan;
e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata
ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau
kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan
keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi,
reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa
kelautan;
f) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut,
dan
g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
D. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai sasaran program
pengelolaan ruang laut. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan ruang
lautadalah:
1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hayati, non hayati dan buatan;
5. Melestarikan kawasan konservasi dan meningkatkan kualitas nilai dan
keanekaragaman hayati laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
E. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis pengelolaan ruang laut 2015-2019 sebagai penjabaran
Visi Misi pembangunan nasional dan KKP ditetapkan melalui tahapan-
tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan tama arah kebijakan
yang ditetapkan dan dibagi dalam empat perspektif.

17. Halaman 16
Sasaran strategis PRL Tahun 2015-2019 dijabarkan sebagai berikut:
1. Stakeholders Prespective
Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis
pertama (SS-1) yang akandicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil”, dengan Indikator Kinerja:
a. Nilai Tukar Petambak Garam sebesar101 pada tahun 2015.
b. Jumlah Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang menerima
bantuan sebanyak 1000 kelompok pada tahun 2015.
c. Rata-rata pendapatan petambak garam/bulan/musim sebesar
Rp.3.152.000,- pada tahun 2015.
d. Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal yang direvitalisasi
sebanyak 8 komunitas pada tahun 2015 namun adanya
perubahan nomenklatur sehingga berubah lokasi menjadi
masyarakat di pulau-pulau kecil dari 5 komunitaspada tahun
2016 menjadi 15 komunitas hingga tahun 2019.
e. Jumlah LKM pesisir yang terfasilitasi permodalannya di kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 138 unit pada tahun
2015.
f. Jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan terevaluasi/yang
mendapatkan bantuan fasilitasi sebanyak 100 unit pada tahun
2015.
g. Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil sebanyak 793 kelompok pada tahun 2015.

18. Halaman 17
h. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan sebanyak 15
kawasan pada tahun 2015 namun adanya perubahannomenklatur
sehingga target berubah menjadi 3 kawasan tahun 2016 dan 12
kawasan tahun 2019.
i. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan sebesar
7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.
2. Customer Perspective
Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua
(SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam
pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja:
a. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun
2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.
Menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis
ketiga (SS-3) yang akandicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan
SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”,
dengan Indikator Kinerja:
a. JumlahKawasan Konservasi perairan, pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil yang meningkat efektivitas pengelolaannya sebanyak 17
kawasan pada tahun 2015 menjadi 35 kawasan tahun 2019 .
b. Luas kawasan konservasi sebanyak 16,5 juta Hektar pada tahun
2015 menjadi 20 juta Hektar tahun 2019.
c. Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali sebanyak 50
kawasan pada tahun 2015 dan menjadi 85 kawasan tahun 2019.
d. Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi
pengembangan ekonominya sebanyak 20 pulau pada tahun 2015.
e. Nilai investasi di pulau-pulau kecil sebesar 2 Trilyun pada tahun
2015.
f. Perairan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki
dokumen Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) 1 dokumen
pada tahun 2016.
g. Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan
ekonomi sebanyak 4 ragam tahun 2016 menjadi 10 ragam tahun
2019.
Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah
“Meningkatnya manfaat sosial ekonomi di kawasan pesisir” dengan
Indikator Kinerja:
a. Jumlah kawasan Pesisir yang direvitalisasi/restorasi untuk pusat
pengembangan ekonomi sebanyak 2 lokasi tahun 2015.

19. Halaman 18
3. Internal Process Perspective
Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses
yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang
Laut, yakni:
Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah
“Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan
Indikator Kinerja:
a. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015
menjadi 8 pada tahun 2019.
Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah
“Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan
Indikator Kinerja:
a. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki
rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan
ditetapkan menjadi peraturan perundangan sebanyak 46 lokasi
tahun 2015 menjadi 53 lokasi tahun 2019
b. Jumlah penambahan luas kawasan konservasi sebanyak 500.000
Ha tahun 2015 menjadi 1.200.000 Ha tahun 2019.
c. Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi investasi dan
pengembangan ekonominya sebanyak 5 pulau tahun 2015.
d. Jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya
sebanyak 25 pulau tahun 2016 menjadi 31 pulau tahun 2019.
e. Jumlah kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya
sebanyak 22 kawasan tahun 2015 menjadi 25 kawasan tahun
2019.
Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah
“Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
a. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan
dilestarikan sebanyak 15 jenis tahun 2015 menjadi 20 jenis tahun
2019.
4. Learning and Growth Perspective (input)
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis
sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat
mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan
outcome Ditjen PRL. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai
yakni :

20. Halaman 19
Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Terwujudnya
Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen PRL yang Kompeten, Profesional,
dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja:
a. Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen PRL dari 65 pada tahun
2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Tersedianya
Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL yang Handal, dan Mudah
Diakses”, dengan Indikator Kinerja:
a. Persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun
2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terwujudnya
Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada
Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja:
a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen PRL dari BB pada
tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yakni “Terkelolanya
Anggaran Pembangunan Ditjen PRL secara Efisien dan Akuntabel”,
dengan Indikator Kinerja:
a. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL dari Baik pada tahun 2015
menjadi Sangat Baik pada tahun 2019.
b. Presentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PRL sebesar
100% tahun 2015 hingga 2019.

21. Halaman 20
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-
2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,
(2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam
(SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur
untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas
lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5)
Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang
Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan
Daerah.
Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih
lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita),
yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.

22. Halaman 21
Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP
adalah :
1. Agenda/Nawa Cita ke-1 :
Sub Agenda :Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim
a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan secara terpadu
b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan
memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana
penataan ruang nasional/regional
c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan
Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan
sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat
d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan
peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan
e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan
pemanfaatan sumber daya kelautan
f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal,
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang
merusak sumberdaya kalautan dan perikanan
2. Agenda/Nawa Cita ke-4:
Sub Agenda :Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing
a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak
pidana perikanan.
b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumebrdaya
kelautan dan perikanan.
c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.
3. Agenda/Nawa Cita ke-6 :
Sub Agenda :Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui
Peningkatan Hasil Perikanan
a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
c. Penyempurnaan tata kelola perikanan.
d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
4. Agenda/Nawa Cita ke-7 :
Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan
Produksi Perikanan
a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk
mendukung ketahanan pangan dan gizi.
b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung
produksi.

23. Halaman 22
c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.
Sub Agenda : Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang
terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan
sumberdaya pesisir dan laut.
c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber
daya hayati laut.
d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan
meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat
pesisir.
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi
pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan KKP adalah
“kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran
pokok nasional sebagai berikut:
No.
Sasaran Pembangunan Nasional
Sektor Unggulan
Baseline
2014
Sasaran
2019
1 Kedaulatan Pangan
 Produksi Ikan (juta ton) 12,4 18,8
2 Maritim dan Kelautan
 Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
o Meningkatnya ketaatan pelaku
usaha perikanan
52% 87%
 Pengembangan Ekonomi Maritim dan
Kelautan
o Produksi hasil perikanan (termasuk
rumput laut) (juta ton)
22,4 40-50
o Pengembangan Pelabuhan
Perikanan
21 unit 24 unit
o Peningkatan luas kawasan
konservasi laut (juta ha)
15,7 20
Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan
pencapaian sasaran pokok nasional dilakukan bersinergi antara KKP
dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta
dengan Pemerintah Daerah.

24. Halaman 23
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-
2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan
nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan
dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang
penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis
proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam
peraturan perundang-undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan
Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.
Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi
pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :
1. Kebijakan Pokok
a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian
ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda
pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi
KKP yang terkait dengan kedaulatan.
b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan
berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda
pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi
KKP yang terkait dengan keberlanjutan.
c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini
sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7,
serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.
2. Kebijakan Lintas Bidang
a. Pengarusutamaan Gender
b. Pembangunan Kewilayahan
c. Adaptasi Perubahan Iklim
d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

25. Halaman 24
Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan
langkah operasional yang akan ditempuh adalah :
1. Kebijakan Pokok
a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian
ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan, dilaksanakan dengan strategi :
1) Memberantas IUU Fishing
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Operasi
pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan
yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan
hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan
memberikan efekjera bagi pelaku maupun korporasi yang
melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman kapal asing ilegal,
(d) Penguatan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, (e)
Penguatan kerjasama regional maupun internasional, (f)
Penerapan Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) secara
konsisten
2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan
sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat
pengawas/surveillanceaircraft dan fasilitas pendukung
pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan
pengawasan, (c) Pengawasan kepatuhan (compliance) pelaku
usaha kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengawasan SDKP.
3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu,
dan pengendalian keamanan hayati ikan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan
sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan
bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan, (c)
Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d)
Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan
b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan
berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah
operasional sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
Langkah operasionalyang akan dilakukan adalah (a)
Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b)
Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan
jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll)

26. Halaman 25
2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
Langkah operasionalyang akan dilakukan adalah (a)
Pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI,
(b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran
kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan
ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan (API), (f)
Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll), (g)
Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran
3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap
Langkah operasionalyangakan dilakukan adalah (a)Pembenahan
sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis
data, (b) Peningkatan PNBP dari SDA Perikanan
4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)
Langkah operasionalyangakan dilakukan adalah (a) Penataan
ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c)
Pengaturan budidaya karamba di PUD
5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan
Langkah operasionalyang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan
induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur
jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit
Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan
air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (d) Pakan
mandiri dan obat ikan, (e) Penguatan prasarana dan sarana
budidaya, (f) Pengembangan kawasan budidaya
6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan
Langkah operasionalyang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan
Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan
ikan (port to port dan fishing ground to port), (c) Penyediaan
sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, (d)
Pembangunan prasarana pengangkutan ikan hidup multifungsi,
(e) Penyediaan sarana prasarana angkutan garam.
7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk
Kelautan Dan Perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a)
Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b)
Standarisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi
produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri
rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan

27. Halaman 26
kuallitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi
produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiasatan pasar (market
intelligence)
8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a)
Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan green belt) dan
lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan,
(c) Perlindungandan dan pelestarian keanekaragaman hayati
9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah(a)
Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b)
Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil
c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian
dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai
berikut:
1). Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan
dan Petambak Garam
Langkah operasionalyang akan dilakukan adalah (a) Asuransi
nelayan, (b) Fasilitasi bantuan paceklik/bencana alam, (c)
Penguatan sosial budaya masyarakat adat.
2). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan
perikanan
Langkah operasionalyang akan dilakukan adalah (a) Penyiapan
kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, (b)
Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi, (c)
Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam
usaha kelautan dan perikanan.
3). Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan
usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP.
4). Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui
Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a)
Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (b)
Pembangunan technopark, (c) Peningkatan kualitas peserta
didik (tata penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan
sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan

28. Halaman 27
(aparatur dan non aparatur), (e) Pengembangan sistem
penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan
ketenagaan).
5). Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan
Perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Litbang
perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok
kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-
PUD, rekayasa teknologi dan geneitka induk/benih/bibit unggul
budidaya perikanan, dll), (b) Litbang pengolahan hasil kelautan
dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan,
bioteknologi, dan garam), (c) Litbang sosial ekonomi kelautan
dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan, (d) Litbang
sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan
ruang laut, dll), (e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan
dan perikanan, (f) Peningkatan Knowledge Base Management
System.
2. Kebijakan Lintas Bidang
Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga
terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang,
yakni (a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) Pembangunan
Kewilayahan; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola
Pemerintahan yang Baik.
a. Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan
akandilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses,
kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkah-
langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a)
Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan
roadmap PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan
statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG
terintegrasi antar unit eseleon I di KKP dan antar pusat-daerah.
b. Pembangunan Kewilayahan
Pembangunankewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi
mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar
wilayah.Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain
melalui (a) Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan

29. Halaman 28
wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara
dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di
Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b) Penyiapan Rencana tata
ruang wilayah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
(c) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan
terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis
pulau-pulau kecil, (d) Peningkatan investasi pemerintah,
BUMN/BUMD, dan swasta pada kawasan/sentra perikanan
terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis
pulau-pulau kecil, (e) Deregulasi (debottlenecking) terhadap
beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, (f)
Sinergi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (g) Sinergi
kegiatan lintas sektor.
c. Adaptasi Perubahan Iklim
Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi :
1). Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah-langkah
operasional yang dilakukan antara lain melalui : (a)Rehabilitasi
kawasan pesisir, (b) Pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan
dan pengolahan-pemasaran yang ramah lingkungan, (c)
Pengelolaan kesehatan ikan, (d) Peningkatan kapasitas
laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI), (d) Pengembangan
komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan spesies ikan tahan
terhadap perubahan lingkungan.
2). Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan
Iklim Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain:
(a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b) Pengembangan sistem
rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil
tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan, (c) Pengembangan
kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan sistem adaptasi
dan mitigasi bencana serta penanggulangan pencemaran laut, (d)
Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan
perubahan iklim di kawasan pesisir
d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan langkah
yang akan ditempuh adalah:
1) Membangun budaya kerja yang profesional, langkah yang akan
ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur;
(b) Pengembangan manajemen pengetahuan; (c) Penyediaan data

30. Halaman 29
statistik dan informasi yang handal; (d) Pembangunan sistem
perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring
evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur; (e) Penyiapan
peraturan perundangan yang harmonis; (f) Pengelolaan anggaran
yang efisien dan akuntabel; (g) Pelayanan terpadu satu pintu
yang berorientasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNBP
fungsional; (i) Kerjasama Internasional dan antarlembaga
2) Meningkatkan kualitas pengawasan internal, langkah yang
akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP); (b) Penerapan sistem pengawasan
internal yang profesional dan sinergis; (c) Peningkatan efektivitas
implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)
3. Program Pembangunan
Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di
atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan
dan perikanan, yakni :
1. Program Pengelolaan Ruang Laut
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
6. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KKP
4. Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya
Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita
dituangkan dalam Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya, yang
ditugaskan kepada setiap K/L. Quick wins merupakan langkah
inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan

31. Halaman 30
masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan,
sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:
a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi
dengan Kementerian ESDM
Disamping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang
menjadi tugas KKP antara lain:
a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat
menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan
100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture
Practices.
b. Pemberantasan IUU fishing.
c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi
perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan
peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
C. STRATEGI PENGELOLAAN RUANG LAUT
Untukpelaksanaanarahkebijakantersebutdiatas,beberapastrategiyangak
an ditempuhadalah:
1) Penataanruanglaut,pesisirdanpulau-pulaukecil
Dalam rangka pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau
kecil yang berkelanjutan diperlukan penataan ruang yang
komprehensif dan terpadu.Komprehensif memperhatikan aspek fisik,
lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya.Keterpaduan tersebut
meliputi antar sektor, antar wilayah dan antar disiplin ilmu. Dengan
adanya penataan ruang yang baik akan memberikan kepastian
hukum dan peluang investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil.
Sehubungan dengan hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya
perencanaan yangmeliputi
penyusunanrencanatataruanglautnasional, rencana
zonasikawasanlaut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan
perencanaan lainnya.

32. Halaman 31
2) Rehabilitasiekosistempesisir dan pulau-pulau kecil
Pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami peningkatan kerusakan
setiap tahun baik akibat alam maupun aktivitas manusia. Hal
tersebut merupakan konsekuensi dari padatnya aktivitas manusia
yang menyebabkan penurunan daya dukung wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Kondisi itu diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap lingkungannya dan ancaman alam berupa bencana dan
perubahan iklim, seperti disepanjang pesisir Utara Jawa. Untuk
mengatasinya, akan dilakukan upaya rehabilitasi lingkungan pesisir,
pengendalian pencemaran, mitigasi bencana dan adaptasi dampak
perubahan iklim.
3) Perlindungan jenis ikan
Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
Namun demikian, keberadaan populasi dan habitat penting
spesies tertentu terancam punah, endemik dan langka.Untuk itu
diperlukan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan
berkelanjutan.
Sehubungan dengan hal tersebut akan dilakukan upaya konservasi
jenis melalui penyusunan rencana aksi masing-masing spesies,
rehabilitasi habitat, pembinaan dan koordinasi pengawasan,
penegakan hukum, regulasi penetapan status perlindungan,
pengembangan kerjasama dan kemitraan konservasi jenis.
4) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan KawasanKonservasiPerairan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan untuk menjaga
keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan
sumberdaya hayati perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk
mendukung perikanan berkelanjutan dan pengembangan wisata
bahari.Hal tersebut dicapai melalui upaya penambahan luas
kawasan hingga mencapai 20 juta Hektar pada tahun 2019 dan
peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui
penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi, penataan batas,
penguatan pengelolaan kawasan dan kelembagaan, mendorong
kerjasama dan kemitraan serta membangun mekanisme pendanaan
berkelanjutan.

33. Halaman 32
5) Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan dampak
perubahan iklim;
Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang paling
rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Dalam
rangka meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan dampak
perubahan iklim dilakukan pengurangan risiko bencana dan
adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas kehidupan
masyarakat kelautan dan perikanan, pengelolaan dan
pendayagunaan lingkungan dan ekosistem, penerapan tindakan
struktur dan non struktur, serta pengintegrasian upaya mitigasi
bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6) Pengembangan Ekonomi di Pulau-Pulau Kecil
Pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil diprioritaskan pada
pulau-pulau kecil di perbatasan dan pulau-pulau kecil yang memiliki
potensi ekonomi untuk dikembangkan secara mandiri dan
berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya. Indonesia
memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang berbatasan
langsung dengan 11 negara, dimana 31 pulau berpenduduk dengan
kondisi aksesibilitas yang sulit, sarana prasarana yang terbatas,
ancaman kerusakan lingkungan dan bencana serta perekonomian
masyarakat secara umum di bawah garis kemiskinan.
Dalam upaya memastikan pulau-pulau kecil masih terjaga dan
terpelihara dengan baik akan dilakukan penyediaan sarana dan
prasarana dasar dan usaha ekonomi, perbaikan lingkungan dan
pencegahan bencana serta investasi yang berkelanjutan seperti
wisata bahari, pertanian organik, perikanan dan kelautan serta
peternakan.
7) Pengembangan kawasan ekowisata maritim
Kegiatan ekowisata maritim atau wisata bahari, sudah berjalan
dengan baik di beberapa kawasan pesisir,kawasan konservasi serta
pulau-pulau kecil di Indonesia.Namun, potensi ekowisata maritim
yang masih sangat besar belum tergarap dan dikembangkan secara
optimal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan ekowisata maritime
akan melibatkan Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat,
pihak dunia usaha/investor serta masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil dengan kapasitas pengelolaan yang memadai dan sebagai
pengungkit untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar

34. Halaman 33
kawasan.
8) Pengembangan Kelautan
Potensi sumberdaya alam yang terdapat di laut dan tanah
dibawahnya, merupakan tumpuan bagi pembangunan ekonomi
Indonesia.Potensi tersebut saat belum dikelola secara optimal dan
mengalami ancaman kerusakan yang cukup mengkhawatirkan. Oleh
sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan kelautan dan
pengelolaan kelautan melalui penetapan dan kebijakan
pembangunan kelautan terpadu, pemanfaatan dan pengusahaan
kelautan, pengembangan energi terbarukan, industri bioteknologi
dan jasa maritim, menetapkan kebijakan penanggulangan dampak
pencemaran laut, pengelolaan ruang laut dan perlindungan
lingkungan laut, serta melakukan perjanjian kerjasama dengan
lembaga Internasional di kawasan dasar laut dan laut lepas.
9) Penguatan dan Revitalisasi Budaya Maritim
Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai budaya maritim
yang telah teruji mampu menjadi penopang kehidupan masyarakat
secara berkelanjutan dan perekat kehidupan berbangsa.Kondisi saat
ini sebagian masyarakat telah melupakan budaya tersebut sehingga
pengelolaan tidak lagi berorientasi pada laut sehingga mengalami
degradasi lingkungan.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya melalui peningkatan pendidikan
dan penyadaran masyarakat tentang Kelautan, Identifikasi dan
inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial, melestarikan nilai
budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan
lokal, pengembangan teknologi berbasis pada kearifan lokal.
10) Mendorong penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke
PBB
Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang jumlahnya
mencapai 17.504 pulau dan lebih dari 95% pulau-pulau kecil.Pada
tahun 2012 telah didaftarkan sebanyak 13.466 pulau di PPB untuk
memastikan bahwa suluruh dunia sudah mengakui keberadaan
pulau-pulau tersebut. Sisanya perlu dilakukan penyelesaian
pencatatan atau deposit pulau-pulau ke PPB.
Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan upaya identifikasi
dan pemutakhiran datapembakuan nama pulau-pulau kecil untuk
menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
untuk didepositkan ke PBB.

35. Halaman 34
11) Penguatan kerjasama regional dan internasional;
Kerjasama regional dan internasional terus digagas dan digalang
dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan. Upaya yang sedang dilakukan antara lain melalui
Prakarsa Segi tiga untuk Terumbu Karang,Perikanan dan Ketahanan
Pangan ata Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food
Security (CTI-CFF) untuk melestarikan sumberdaya laut dan pesisir
di enam Negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan MoU Box
dengan Australia.
D. KERANGKA REGULASI
Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan
tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan
perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong
dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka
mencapai tujuan bernegara.
Dalam Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut Tahun 2015-2019, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu
pada program legislasi nasional meliputi:
1. RancanganUndang-Undang(RUU)
a. RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulauKecil (WP3K)
b. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973
tentang Landas Kontinen Indonesia
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
a. RPP tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
b. RPP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan
c. RPP tentang Perencanaan Ruang Laut Nasional
d. RPP tentang Perencanaan Ruang laut
e. RPP tentang Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan
wilayah perairan yuridiksi
f. RPP tentang Kriteria, persyaratan dan mekanisme pendirian,
dan/atau penempatan bangunan di laut
g. RPP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim
h. RPP tentang Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan
wilayah yuridiksi dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif

36. Halaman 35
3. Rancangan Peraturan Presiden (R.Perpres) dan Rancangan Keputusan
Presiden (R. Keppres)
a. R.Perpres tentang Koordinasi PengelolaanWilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil
b. R.Perpres tentang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral
Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF)
c. R.Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan
Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
d. R. Perpres tentang Rencana Zonasi Laut, Selat dan Teluk
e. R. Perpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
E. KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/
Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan
aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan
berpedoman pada RPJM Nasional.
Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:
1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan dari production oriented ke people oriented.
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat
teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang right sizing, unified function,
efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses
pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut yang merupakan Unit Eselon I lingkup KKP telah ditetapkan
penaatan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

37. Halaman 36
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
PERENCANAAN
RUANG LAUT
DIREKTORAT
PENDAYAGUNAAN
PESISIR
DIREKTORAT
PENDAYAGUNAAN
PULAU-PULAU
KECIL
BAGIAN
PERENCANAAN,
MONITORING,
DAN DATA
BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA
BAGIAN
KEUANGAN
DAN UMUM
BAGIAN
HUKUM,
KEPEGAWAIAN
DAN
ORGANISASI
SUBDIREKTORAT
KAWASAN
STRATEGIS
SUBDIREKTORAT
WILAYAH PESISIR
SUBDIREKTORAT
DATA DAN
KEBIJAKAN
SPASIAL
SUBDIREKTORAT
TATA RUANG LAUT
NASIONAL
SUBDIREKTORAT
PESISIR TERPADU
SUBDIREKTORAT
RESTORASI PESISIR
SUBDIREKTORAT
REKLAMASI DAN
PENGEMBANGAN
KAWASAN
SUBDIREKTORAT
MITIGASI BENCANA
DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
GUGUS PULAU
SUBDIREKTORAT
PENATAAN
LINGKUNGAN
SUBDIREKTORAT
PENGUATAN
MASYARAKAT ADAT
DAN LOKAL
SUBDIREKTORAT
PENDAYAGUNAAN
PULAU-
PULAUTERLUAR
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UNIT
PELAKSA
NA
TEKNIS
DIREKTORAT
JASA KELAUTAN
DIREKTORAT
KONSERVASI DAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI LAUT
SUBDIREKTORAT
AIR LAUT NON
ENERGI DAN BMKT
SUBDIREKTORAT
PENATAAN
KAWASAN
KONSERVASI
SUBDIREKTORAT
PENATAAN
BANGUNAN LAUT
SUBDIREKTORAT
PERLINDUNGAN DAN
PELESTARIAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI
SUBDIREKTORAT
PENATAAN PIPA
DAN KABEL BAWAH
LAUT
SUBDIREKTORAT
PEMANFAATAN
KONSERVASI DAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
WISATA BAHARI
SUBDIREKTORAT
KEMITRAAN DAN
SARANA
PRASARANA
KONSERVASI

38. Halaman 37
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. TARGET KINERJA
1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran Strategis yang telah ditetapkan PRL merupakan kondisi yang
akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa
program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen PRL pada tahun 2015
dan 2016-2019 adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2015
SS DAN IK 2015
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
SS 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP
1 Nilai Tukar Petambak Garam 1.000
2 Jumlah KUGAR yang menerima bantuan 3.152.000
3 Rata-rata pendapatan petambak garam/bulan/musim (Rp) 8
4 Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal yang direvitalisasi (komunitas) 138
5
Jumlah LKM pesisir yang terfasilitasi permodalannya di kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil (unit)
100
6
Jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan terevaluasi/yang mendapatkan
bantuan fasilitasi
793
7
Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
(kelompok)
15
8 Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan) 7,00
9 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7,00
CUSTOMERS PERSPECTIVE
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
10 Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri (pulau) 5
SS 3. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab, berdaulat dan berkelanjutan
11 Jumlah Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang
meningkat efektivitas pengelolaannya (kawasan)
17
12 Luas kawasan konservasi (juta ha) 16,5
13 Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (kawasan) 50
14 Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan
ekonominya (pulau)
20
15 Nilai Investasi di Pulau-Pulau Kecil
(Rp. Trilyun)
2
SS4. Meningkatnya manfaat sosial ekonomi di kawasan pesisir
16 Jumlah kawasan Pesisir yang direvitalisasi/restorasi untuk pusat pengembangan
ekonomi (lokasi)
2
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
SS5. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif
17 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah 6
SS6. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
18 Wilayah perairan laut NKRI yang memiliki dokumen perencanaan (kawasan) 1
19
Jumlah kawasan strategis nasional/tertentu yang memiliki dokumen rencana zonasi
dan/atau masterplan (kawasan)
46
20 Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha) 500.000

39. Halaman 38
21 Jumlah kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya 22
22
Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi investasi dan pengembangan ekonominya
(pulau)
5
SS7. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
23
Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau
pemanfaatannya (jenis)
15
24 Jumlah ijin yang difasilitasi untuk pemanfaatan kawasan pesisir dan laut (ijin) 4
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
SS8. Terwujudnya aparatur sipil negara DJPRL yang kompeten, profesional dan berkepribadian
25 Indeks kompetensi dan integritas DJPRL 65
SS9. Tersedianya manajemen pengetahuan DJPRL yang handal dan mudah diakses
26 Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 40
SS10. Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL BB
SS11. Terkelolanya anggaran pembangunan DJPRL secara efisien dan ekuntabel
29 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL (%) 100
INDIKATOR KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016-2019
SS DAN IK 2016 2017 2018 2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
SS 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP
1
Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di
PPK yang direvitalisasi (komunitas)
5 8 10 15
2
Jumlah kawasan wisata bahari yang
dikembangkan (kawasan)
3 6 9 12
3 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7,05 7,10 7,15 7,20
CUSTOMERS PERSPECTIVE
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
3 Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri (pulau) 10 15 25 31
SS 3. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab,
berdaulat dan berkelanjutan
4
Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan
pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas
pengelolaannya (kawasan)
28 30 33 35
5 Jumlah luas kawasan konservasi (jt Ha) 17.1 17.9 18.8 20
6
Jumlah keanekaragaman hayati laut yang
dilindungi dan dilestarikan (jenis)
15 19 19 20
7
Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih
kembali (Kawasan)
55 60 75 85
8
Perairan laut NKRI yang memiliki Dokumen
RTRLN
1 - - -
9
Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk
Pengembangan Ekonomi (Ragam)
4 6 8 10
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
SS4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif
10 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah 6,5 7 7,5 8
SS5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil,
berdaya saing dan berkelanjutan
11
Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir
yang memiliki rencana zonasi dan/atau
masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan
menjadi peraturan perundangan (kawasan)
38 42 47 53
12
Jumlah penambahan luas kawasan konservasi
(Ha)
600,000 800,000 900,000
1,200,00
0
13
Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana
prasarananya (pulau)
25 31 31 31
14
Jumlah kawasan pesisir yang meningkat
ketangguhannya
22 25 25 25
SS6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang
profesional dan partisipatif
15
Jumlah keanekaragaman hayati laut yang
dilindungi dan dilestarikan (jenis)
15 19 19 20

40. Halaman 39
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
SS8. Terwujudnya aparatur sipil negara DJPRL yang kompeten,
profesional dan berkepribadian
25 Indeks kompetensi dan integritas DJPRL 77 75 80 85
SS9. Tersedianya manajemen pengetahuan DJPRL yang handal dan
mudah diakses
26 Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar
50 60 70 100
SS10. Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi
pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL BB A A AA
SS11. Terkelolanya anggaran pembangunan DJPRL secara efisien dan
ekuntabel
29 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL (%) 100 100 100 100
2. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu
program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik
untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran
program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga
merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur
pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, Ditjen PRL telah
menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen
Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara
akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon
I A, sebagaimana Lampiran III.
3. Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari
suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara
spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan
sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur
Manajemen Kinerja di Ditjen PRL merupakan sasaran kinerja
kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi
K/L setingkat Eselon II, sebagaimana Lampiran III.
B. KERANGKA PENDANAAN
Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan
program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target
sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu,
dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai.
Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan
APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat.

41. Halaman 40
Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada
beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat. Secara
terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan
sebagaimana Lampiran III.

42. Halaman 41
BAB V
PENUTUP
Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang
Laut 2015-2019 merupakan dokumen yang disusun untuk menjabarkan
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 -2019
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109,
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.
Rencana Strategis Ditjen PRL tahun 2015-2019 digunakan sebagai
acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang
telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang
berlaku.
Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada
Rencana Strategis Ditjen PRL tahun 2015-2019, maka akan dilakukan
penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 2015
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut