Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan fungsi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan permukiman. Beberapa strategi yang diusulkan meliputi pemanfaatan dana stimulan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan inovasi kebijakan untuk mencapai target penanganan kawasan kumuh dan peningkatan sarana prasarana permuk
2. KEPALA
DINPERKIM
1. memvalidasi kebijakan teknis di bidang Perkim berupa penyusunan Renja di bidang Perkim;
2. menetapkan perumusan kebijakan dan strategi dalam pencapaian SPM urusan perkim;
3. mengkoordinasikan pemberian bantuan teknis dan bantuan fisik perumahan dan kawasan
permukiman;
4. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan
kawasan permukiman;
5. mengkoordinasikan dengan pemerintah, masyarakat dan pengembang dalam rangka fasilitasi
pengembangan perkim;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta fasilitasi pembangunan dan
rehabilitasi perumahan bagi masyarakat kurang mampu dan atau korban bencana dan atau yang
terkena program pemerintah;
7. mengkoordinasikan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitasi pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah domestik;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitasi pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase permukiman yang terhubung dengan drainase primer;
10. mengarahkan pembinaan administrasi umum ;
11. memvalidasi perumusan kebijakan kebutuhan rumah tangga dinas dan pongelolaan administrasi
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi; dan
12. mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau
Standar Pelayanan (SP)
TUGAS DAN FUNGSI
Kepala Dinperkim
KabidPerumahan
Rakyat
KabidKawasan
Permukiman
Sekretaris
3. LATAR BELAKANG
Target RPJMD dan Renstra pada Tahun 2021
SASARAN TINGKAT KOTA
IKU KOTA IKU DINPERKIM TARGET
2021
Menurunnya luas kawasan kumuh, dan
meningkatnya pemenuhan layanan
sarpras perkotaan
Persentase
kawasan
permukiman
kumuh
Rasio Rumah Layak
Huni 98,74 % 95,54%
Cakupan Layanan
Sarpras Perkotaan
Rasio akses air minum
terhadap jumlah
penduduk
95,99 % 90,43%
Cakupan layanan
pengelolaan limbah
domestik
97,33 %
Cakupan jalan
lingkungan kondisi
mantap
87,75 %
Persentase ketersediaan
drainase lingkungan 47,46 %
93,63 %
0 %
CAPAIAN
4. 1 Kebijakan apa yang akan ditempuh dalam
penanganan kawasan permukiman kumuh dan
pemenuhan sarpras perkotaan
KEBIJAKAN
2 Faktor Pendukung (Kekuatan dan Peluang)
dalam penanganan kawasan permukiman
kumuh dan pemenuhan sarpras perkotaan
FAKTOR PENDUKUNG
3 Faktor Penghambat (Kelemahan dan Tantangan)
dalam penanganan kawasan permukiman
kumuh dan pemenuhan sarpras perkotaan
FAKTOR PENGHAMBAT
4 Strategi apa yang dipilih dalam dalam
penanganan kawasan permukiman kumuh dan
pemenuhan sarpras perkotaan
STRATEGI
PERUMUSAN
MASALAH
5. SWOT Analysis
W
O
S
T
Strength
1. Kesesuaian visi dan misi
Kepala Daerah dengan
kondisi daerah
2. Komitmen Dinperkim
memberikan pelayanan
maksimal
3. Kualitas dan kompetensi
SDM pada Dinperkim
1. Keterbatasan APBD
2. Sarana prasarana dinas
yang kurang memadai
3. Kurang aktifnya Dinas
dalam memberikan
penyuluhan
4. Kurangnya pengawasan
5. Adanya data yang dinamis
untuk penetapan sasaran
program penanganan
permukiman kumuh
6. Kuantitas SDM terbatas
1. Adanya dana stimulan dari
pusat dan provinsi
2. Adanya program Kota
Tanpa Kumuh
3. Pertumbuhan Ekonomi
Kota Pekalongan cukup
tinggi
1. Target RPJMD cukup berat
2. Banyaknya sarpras
lingkungan permukiman
yang rusak
3. Masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam
revitalisasi kawasan
permukiman kumuh.
4. Pola pikir masyarakat yang
cenderung lebih memilih
bantuan berupa uang
daripada material
Weakness Opportunity Threat
6. Strategi S-O
Peningkatan koordinasi
dengan Pemerintah
Pusat, Provinsi dan
swasta dalam
penanganan kumuh
dan peningkatan
sarpras perkotaan
Peningkatan Sinergi
dengan Pemerintah
Pusat, Provinsi dan
swasta dalam
penanganan kumuh
dan peningkatan
sarpras perkotaan
Peningkatan Sarpras perkotaan
untuk mempertahan kan
pertumbuhan ekonomi
Strength
1. Kesesuaian visi dan misi
Kepala Daerah dengan
kondisi daerah
2. Komitmen Dinperkim
memberikan pelayanan
maksimal
3. Kualitas dan kompetensi
SDM pada Dinperkim
1. Adanya dana stimulan dari
pusat dan provinsi
2. Adanya program Kota
Tanpa Kumuh
3. Pertumbuhan Ekonomi
Kota Pekalongan cukup
tinggi
Opportunity
7. Strategi S-T
Penyusunan kebijakan
dalam rangka
pencapaian target
RPJMDkhususnya
dalam penanganan
kawasan permukiman
kumuh dan
peningkatan sarpras
perkotaan
Pemberdayaan
Masyaraat dalam
penanganan kawasan
kumuh dan
peningkatan sarpras
perkotaan Optimalisasipenyuluhan
kepada masyarakat untuk
mengatasi permasalahan
permukiman kumuh
Strength
1. Kesesuaian visi dan misi
Kepala Daerah dengan
kondisi daerah
2. Komitmen Dinperkim
memberikan pelayanan
maksimal
3. Kualitas dan kompetensi
SDM pada Dinperkim
1. Target RPJMD cukup berat
2. Banyaknya sarpras
lingkungan permukiman
yang rusak
3. Masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam
revitalisasi kawasan
permukiman kumuh.
4. Pola pikir masyarakat yang
cenderung lebih memilih
bantuan berupa uang
daripada material
Threat
8. Strategi W-O dan W- T
Pemanfaatan secara
optimal dana stimulan
dari pusar dan provinsi
untuk penanganan
permukiman kumuh
dan peningkatan
sarpras perkotaan
Peningkatan Sinergi dengan
Program Kota Tanpa Kumuh
mengingat keterbatasan
jumlah personil Dinperkim
1. Adanya dana stimulan dari
pusat dan provinsi
2. Adanya program Kota
Tanpa Kumuh
3. Pertumbuhan Ekonomi
Kota Pekalongan cukup
tinggi
Opportunity
1. Keterbatasan APBD
2. Sarana prasarana dinas
yang kurang memadai
3. Kurang aktifnya Dinas
dalam memberikan
penyuluhan
4. Kurangnya pengawasan
5. Adanya data yang dinamis
untuk penetapan sasaran
program penanganan
permukiman kumuh
6. Kuantitas SDM terbatas
Weakness
1. Target RPJMD cukup berat
2. Banyaknya sarpras
lingkungan permukiman
yang rusak
3. Masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam
revitalisasi kawasan
permukiman kumuh.
4. Pola pikir masyarakat yang
cenderung lebih memilih
bantuan berupa uang
daripada material
Threat
Terobosan dan Inovasi
penanganan kawasan kumuh
dan peningkatan sarpras
permukiman yang efektif dan
efisien
9. Strategi dan Inovasi
Berdasarkan Analisis SWOT
Effektifitas Stimulan dari Pemerintah Pusat
Dalam penanganan kawasan kumuh dan peningkatan sarpras
perkotaan
Pemberdayaan Masyarakat
Dalam penanganan kawasan kumuh dan
peningkatan sarpras perkotaan
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Optimalisasi penyuluhan kepada masyarakat untuk
mengatasi permasalahan permukiman kumuh
Inovasi Kebijakan
Guna pencapaian target RPJMD dalam
penanganan kawasan permukiman kumuh
dan peningkatan sarpras perkotaan
Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan Sarpras perkotaan untuk
mempertahan kan pertumbuhan
ekonomi
Koordinasi dan Sinergi
dengan Pemerintah Pusat, Provinsi
dan swasta termasuk dalam
Program KOTAKU