Dalam materi ketiga mata kuliah hukum dagang kali ini, topik yang akan dibahas mengenai Pengertian Perusahaan, Kategori Perusahaan, Perusahaan Dagang, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi.

1. Agustinus Astono
Fakultas Hukum | Universitas Panca Bhakti

3. • Dalam Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang), perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan
secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dan dalam
kedudukan tertentu untuk mencari laba.
• Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia.
• Pengertian perusahaan menurut para ahli adalah suatu bentuk badan
hukum yang melakukan perbuatan usaha atau menjalankan usahanya
untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperdagangkan
barang, jasa, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan, serta
sebagai tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua
faktor produksi.

4. • • •
•
•

5. • Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah
perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja.
• Perusahaan dagang dibentuk atas dasar keinginan seseorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dengan
menjalankan perusahaan.
• tidak berbadan hukum, dan tidak termasuk perseroan.
• ciri-ciri: dimiliki oleh perseorangan (individu atau perusahaan keluarga), pengelolaannya sederhana, modalnya relatif tidak terlalu
besar, kelangsungan usahanya tergantung pada pemiliknya, dan nilai penjualan serta nilai tambah yang diciptakan relatif kecil.
• kewajiban pemiliki perusahaan dagang, yaitu: membuat pembukuan (Pasal 6) KUHD, dan membayar pajak.
• keunggulan perusahaan dagang, yaitu: pemilik bebas mengambil keputusan, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak tunggal
pemilik perusahaan, rahasia perusahaan terjamin, pemilik lebih giat dalam menjalankan usaha pribadinya, serta mudah dalam
mengubah jenis usahanya tanpa harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemilik lain, mengingat bahwa pemilik perusahaan
hanyalah satu orang.
• kelemahan perusahaan dagang, yaitu: tanggungjawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan atau modal perusahaan hanya
terbatas pada satu orang pemilik, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin, dan seluruh aktivitas manajemen dilakukan
sendiri sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks.

6. • Pasal 1618 KUHPerdata, persekutuan perdata adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk
memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi keuntungan atau kemanfataan yang diperoleh.
• unsur-unsur persekutuan perdata, yaitu: perjanjian, pemasukan, bertujuan mencari manfaat yang berupa keuntungan atau laba, dan
keuntungan yang diperoleh dibagi bersama di antara sekutu, seimbang dengan kontribusinya atau pemasukannya.
• Persekutuan perdata dapat didirikan dari adanya sebuah perjanjian (Pasal 1618 KUHPerdata). tertulis maupun tidak tertulis.
• Pengurus persekutuan perdata dapat dilakukan oleh sekutu statuter dan mandater.
• Tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga pada persekutuan perdata, yaitu:
• Apabila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung
jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut (meskipun sekutu yang bersangkutan mengatakan bahwa
ia berbuat untuk kepentingan persekutuan perdata).
• Perbuatan sekutu tersebut akan mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila benar-benar ada surat kuasa dari sekutu lainnya, dan hasil
perbuatannya atau keuntungannya telah benar-benar dinikmati oleh perusahaan perdata, serta apabila beberapa orang sekutu sekaligus
mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.
• Berakhirnya persekutuan perdata: lewatnya waktu manakala persekutuan perdata tersebut didirikan, musnahnya barang atau telah
diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata tersebut didirikan, kehendak dari seorang atau beberapa orang
sekutu, dan salah seorang sekutu meninggal dunia, atau di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

7. • Pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama.
• Bentuk khusus dari persekutuan perdata. kekhususannya adalah dalam hal menjalankan perusahaan dan menggunakan nama bersama.
• Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang saling bersekutu, di mana masing-masing anggota sekutu menyerahkan kekayaan pribadinya
dan tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
• Resiko firma ditanggung bersama oleh para sekutu atau pendiri dengan menggunakan harta pribadinya (tanggung renteng).
• Ciri-ciri persekutuan firma, ialah: sekutu firma biasanya sudah saling kenal dan percaya, memakai nama bersama dalam kegiatan usahanya,
serta adanya tanggung jjawab dari risiko kerugian yang tidak terbatas.
• Persekutuan firma harus didirikan melalui Akta Autentik (Pasal 22 KUHD), setelah Akta dibuat maka harus didaftarkan pada panitera
pengadilan negeri, tempat firma tersebut berkedudukan (Pasal 23 & 28 KUHD), terakhir akta pendirian harus diumumkan dalam berita negera
republik indonesia.
• Keunggulan persekutuan firma, yaitu: kemampuan manajemen lebih besar karena ada pembagian tugas di antara para sekutunya, pendiriannya
relatif mudah, dan kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi.
• Kelemahan persekutuan firma, yaitu: tanggung jawab pemilik tidak terbatas, di mana tanggung jawabnya bersifat tanggung renteng
(bertanggung jawab sampai kepada penggunaan kekayaan pribadi masing-masing anggota sekutu), kerugian yang disebabkan oleh seorang
sekutu harus ditanggung bersama dengan sekutu lainnya, dan kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.
• Penyebab berakhirnya persekutuan firma: lewatnya waktu manakala perusahaan firma tersebut didirikan, musnahnya barang atau telah
diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan firma tersebut didirikan, kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu, dan
salah seorang sekutu meninggal dunia, atau di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

8. • Persekutuan komanditer adalah sebuah bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai
tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. satu pihak dalam CV mengelola usaha dengan
aktif secara tanggung renteng, dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadinya ketika krisis
finansial terjadi.
• Bentuk CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis untuk menjalankan
kegiatan usahanya di Indonesia. namun, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan dengan CV. hal ini mengingat adanya beberapa
bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha PT.
• Persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah sebuah persekutuan firma atau bentuk khusus dari persekutuan firma.
• Dalam CV terdapat dua macam sekutu, yaitu: Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer.
• Macam-macam CV, yaitu: CV diam-diam, CV terang-terangan, dan CV dengan saham.
• Keunggulan CV, yaitu: kemampuan manajemen yang lebih besar, proses pendiriannya relatif mudah, dan modal yang dikumpulkan dapat
lebih besar.
• Kelemahan CV, yaitu: sebagian sekutu yang menjadi sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sulit untuk menarik modal
kembali, dan kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.
• Sebab berakhirnya CV, yaitu: lewatnya waktu manakala persekutuan komanditer tersebut didirikan, musahnya barang atau telah
diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan komanditer tersebut didirikan, kehendak dari seorang atau beberapa
orang sekutu, dan salah seorang sekutu meninggal dunia, atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

9. • Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak dipakai sebagai wadah
kegiatan bisnis di indonesia.
• Bentuk PT merupakan penyempurnaan dari bentuk CV yang masih mengandung beberapa
kelemahan, terutama karena amsih adanya tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap
kewajiban pihak ketiga, di mana tanggung jawab tersebut melibatkan kekayaan pribadi.
• Pelaku bisnis lebih menginginkan adanya tanggung jawab yang terbatas, yaitu adanya pemisahan
harta kekayaan pribadi dari tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga.
• PT digolongkan sebagai sebuah badan hukum, berbeda dengan Persekutuan Perdata,
Persekutuan Firma, dan CV yang tidak dapat digolonglan sebagai badan hukum.

10. • Landasan Hukum BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003.
• Pasal 1 Butir 1, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan .
• Bentuk-bentuk usaha milik negara, yaitu perusahaan perseroan, perusahaan perseroan terbuka, dan perusahaan umum.
• Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perusahaan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham, di mana
seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara, yang tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan.
• Perusahaan perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu,
atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
• Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan
untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, dan sekaligus juga mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
• Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
• Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003, menjelaskan tujuan mendirikan BUMN.

11. • UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti UU No. 25 Tahun 1992, yang memuat
pembaruan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri,
dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai-nilai dan prinsip
koperasi.
• UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan
anggaran dasar koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab menteri.
• Koperasi berarti kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara
perorangan. kerja sama dapat dilakukan dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan.
• Tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil,
dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
• Koperasi dibentuk dengan asas kekeluargaan yang diartikan sebagai kesadaran bekerja sama oleh semua untuk
semua di bawah pimpinan pengurus atas dasar keadilan untuk kepentingan bersama.