Dokumen tersebut meringkas tentang hukum adat di Indonesia, mulai dari pengertian hukum adat menurut para ahli, unsur-unsur hukum adat, perbedaan antara adat dan hukum adat, sifat hukum adat di Indonesia, dan corak-corak hukum adat yang ada di Indonesia.

1. AGUSTINUS ASTONO
FAKULTAS HUKUM | UNIVERSITAS PANCA BHAKTI GENAP 2022/2023

2. •
•
•
•
•
•
•
•
•

3. •
•
•
•
•
ADAT ISTIADAT

4. HUKUMADAT
• ISTILAH HUKUM ADAT PERTAMA KALI DIPERKENALKAN SECARA ILMIAH OLEH SNOUCK HURGRONJE DALAM BUKUNYA YANG BERJUDUL DE ATJEHERS,
MENYEBUTKAN ISTILAH HUKUM ADAT SEBAGAI ADATRECHT YAITU UNTUK MEMBERI NAMA PADA SUATU SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL (SOCIAL
CONTROL)YANGHIDUPDALAM MASYARAKATINDONESIA.
• ISTILAH TERSEBUT KEMUDIAN DIKEMBANGKAN SECARA ILMIAH OLEH VAN VOLLENHOVEN YANG DIKENAL SEBAGAI PAKAR HUKUM ADAT DI HINDIA
BELANDA.
• PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA PADA AKHIR TAHUN 1929 MULAI MENGGUNAKAN ISTILAH ADATRECHT SECARA RESMI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BELANDA, NAMUN TERNYATA ISTILAH HUKUM ADAT TIDAK DIKENAL DI DALAM MASYARAKAT INDONESIA DAN
MASYARAKAT HANYA MENGENAL KATA “ADAT” ATAU KEBIASAAN – SEHINGGA ADATRECHT YANG DITERJEMAHKAN MENJADI HUKUM ADAT
DAPATKAHDIALIHKAN MENJADIHUKUMKEBIASAAN.
• VAN DIJK TIDAK MENYETUJUI ISTILAH HUKUM KEBIASAAN SEBAGAI TERJEMAHAN DARI ADATRECHT, MENURUTNYA "TIDAKLAH TEPAT
MENERJEMAHKAN ADATRECHT MENJADI HUKUM KEBIASAAN UNTUK MENGGANTIKAN HUKUM ADAT, KARENA YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM
KEBIASAAN ADALAH KOMPLEKS PERATURAN HUKUM YANG TIMBUL KARENA KEBIASAAN, ARTINYA KARENA TELAH DEMIKIAN LAMANYA ORANG
BIASA BERTINGKAH LAKU MENURUT SUATU CARA TERTENTU SEHINGGA TIMBULLAH SUATU PERATURAN KELAKUAN YANG DITERIMA DAN JUGA
DIINGINKAN OLEH MASYARAKAT, SEDANGKAN APABILA ORANG MENCARI SUMBER YANG NYATA DARI MANA SUATU PERATURAN BERASAL, MAKA
HAMPIR SENANTIASA AKAN DIKEMUKAKAN SUATU ALAT PERLENGKAPAN MASYARAKAT TERTENTU DALAM LINGKUNGAN BESAR ATAU KECIL
SEBAGAIPANGKALNYA".
• HUKUM ADAT PADA DASARNYA MERUPAKAN SEBAGIAN DARI ADAT ISTIADAT MASYARAKAT. ADAT ISTIADAT MENCAKUP KONSEP YANG LUAS.
SEHUBUNGAN DENGAN ITU DALAM PENELAAHAN HUKUM ADAT HARUS DIBEDAKAN ANTARA ADAT ISTIADAT (NON-HUKUM) DENGAN HUKUM ADAT,
WALAUPUNKEDUANYASULITSEKALIUNTUKDIBEDAKAN KARENAKAITAN YANGERAT DI ANTARAKEDUANYA.

5. HUKUMADATMENURUTPARAAHLI
• Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan
dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.
• Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan
bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
• Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan
yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh
kekuasaan Pemerintah Hindia.
• Supomo mengatakan Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang
meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-
peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
• Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah
“penetapan”.
• M. M. Djojodigoeno menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
• Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah
mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
• Soerojo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang
selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian
besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
• Teori Reception en Complexu yang dikemukakan oleh Mr. L. C.W. Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka
hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Jika ada hal-hal yang menyimpang daripada hukum
agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

6. •
•
•
•
•
•
•
UNSUR-UNSURHUKUMADAT

7. PERBEDAANADATDANHUKUMADAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. SIFATHUKUMADAT
INDONESIA
•
•
•
•

9. •
•
•
•
•
•
•
•
CORAKHUKUMADATDIINDONESIA

10. THANKYOU!