SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 26
Format BaruOtonomi Daerah MenujuDaerah Membangun?
Sejaktahun 2001 Indonesia secara formal telahmenjalankandesentralisasipemerintahan (ekonomi) dengansemangattunggalmemberikankewenangan yang lebihbesarkepadadaerahuntukmengurusdirinyasendiri, termasukurusanekonomi. Dasardiberlakukannyaotonomidaerahsecaramenyeluruhadalahdengandiciptakannya UU No.22/1999 dengandiikutidengan  UU No.25/1999 Kedua UU tersebutmengaturtentangpemerintahandaerahdanperimbangankeuanganantarapemerintahpusatdandaerah
Pendekatan Big Bang atauZig-Zag Sejarahmencatatbahwaupayadesentralisasidi Indonesia bakayunan pendulum: polazig-zagterjadiantaradesentralisasidansentralisasi Karenapendekatanpemerintahpusat yang sentralistikmakaterjadilahketidakpuasanpadabanyakdaerah-daerah yang kayadanmemberikansumbanganberartibagipendapatannasional. KlimaksdariketidakpuasantersebutmunculketikarezimOrdeBarudigantikandenganrezimReformasidibawahpemerintahanPresidenHabibie. PemerintahanHabibie yang memerintahsetelahjatuhnyarezimSoehartoharusmenghadapitantanganuntukmempertahankanintegritasnasionaldandihadapkanpadapilihanuntukmelakukanpembagiankekuasaandaripemerintahpusatkepadapemerintahdaerah.
PemerintahanHabibiememberlakukandasarhukumdesentralisasi, yaitu UU No.22/1999 mengenaiPemerintahan Daerah, dan UU No.25/1999 mengenaiPerimbanganKeuanganantaraPusatdan Daerah.  UU No.22/1999 mendelegasikankekuasaantertentukepadapemerintahdaerahdanmembentukprosespolitikdaerah. UU No.25/1999 mendorongdesentralisasidenganmemberikanpembagiansumberdayafiskalkepadapemerintahdaerah. Setelahmenerapkansistem yang amatsentralistik, kedua UU diatasmenegaskanadanyafungsidankewenanganpemerintahdaerah yang lebihbesardibandingkan UU No.5/1975. Olehkarenaitu, beberapapengamatmenyebutditerapkannyapendekatanbig bang, radikal, dalamstrukturpemerintahandandesentralisasifiskalkarenamengubahdrastispolahubunganpusatdandaerah  (Ma & Hofman,2002; Alm, Aten, & Bahl, 2001).
OtonomidaerahmenurutUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 menawarkanberbagaimacamparadigmadalampenyelenggaraanpemerintahandaerah yang berbasispadafilosofiKeanekaragamanDalamKesatuan. Paradigma yang ditawarkanantara lain: Kedaulatan Rakyat, Demokratisasi, PemberdayaanMasyarakat, PemerataandanKeadilan.
Undang-UndangNo.22/1999 menyerahkanfungsi, perosnil, dan asset pemerintahpusatkepadapemerintahpropinsi, kabupaten, dankota. Hal iniberartitambahankekuasaandantanggungjawabdiserahkankepadapemerintahkabupatendankota, sertamembentuksistem yang jauhlebihterdesentralisasidibandingkandengansistemdekonsentrasidankoadministratifdimasalalu (Kuncoro, 2004). UU No.22/1999 memperpendekjangkauanatasdekonsentrasi yang dibatasihanyasampaipemerintahanPropinsi
Perubahan yang dilakukan UU initerhadap UU No.5/1974 ditandaidengan (Pratikno, 1999, 2000): Istilahtingkatandaerahotonom (Dati I danDati II) dihapuskan Istilahpemerintahdaerahdalam UU No. 22/1999 digunakanuntukmerujukpadaBadanEksekutif Daerah yang terdiridariKepala Daerah danperangkat Daerah Otonom. Pemerintahanditingkatpropinsihampirtidakberubah. GubernurtetapmenjadiwakilpusatdansekaligusKepala Daerah, danKanwil (instrument Menteri) tetapada. JabatanKepala Wilayah padakabupatendankotasudahtidakdikenallagi.
Reformasipenting yang perludicatatadalahsebagaiberikut: Pertama, adabanyaktingkatandalampemerintahandaerahdan level yang manaseharusnyamenerimapelimpahankekuasaanmerupakanpertanyaanmendasar yang muncul. MenurutUU No.22/1999, pemerintahkabupatendankotatelahmenjadi level yang tepatuntukpelimpahankekuasaandanpengelolaansumberdaya
Kedua, Reformasistrukturpemerintahanseperti yang telahtercermindalam UU No.22/1999 adalahmemperlakukansemuapemerintahdaerahdi Indonesia secaraadil, denganpengecualianJakarta Hal inimencerminkanpenolakanpemerintahpusatakankonsepfederalismedanmemilihkonsepnegarakesatuan. Konsekuensinya, pembangunanpolitikmemerlukanpemberlakuanduaundang-undangkhususuntuk Aceh dan Papua, yaituderajatotonomidaerah yang lebihbesardiberikankepadapemerintahpropinsidaripadakepadapemerintahkabupatendankota.
Ketiga, halpenting lain dalam UU No.22/1999 adalahcakupan yang lebihluasuntukfungsidanaktivitaspemerintah yang diserahkankepadapemerintahdaerah Pemerintahpusathanyamemilikikewenangandantanggungjawabterhadappertahanandankeamanannasional, urusan agama danfungsikhusus lain sepertiperencanaanekonomimakro, sistem transfer fiskal, administrasipemerintah, pengembangansumberdayamanusia, pengembanganteknologidanstandarnasional. Fungsilain yang tidakdisebutkansecarakhususharusdilimpahkankepadapemerintahdaerah, danlebihkhususlagi, UU inimenyebutkantanggungjawabpemerintahdaerahdalampekerjaanumum, manajemenkesehatan, urusanpendidikandankebudayaan, pembangunanpertanian, transportasi, peraturankegiatanmanufakturdanpembangunansumberdayamanusia
KajianUU No.22/1999 dan UU No.32/2004 Padabulan September 2004 telahterjadiperubahanbesarmenyangkutperubahanparadigmadansubstansimaterimengenaiotonomidaerahdengandiundangkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahanDaerah. PengesahanUndang-undangOtonomi Daerah yang baruini, olehsebagiankalangandianggapsebagaikemundurankonseptualdankontekstualbagipelaksanaanotonomidaerah yang sesungguhnya. Pergeserandemipergeseranpemaknaantentangkonsepotonomidaerah yang fundamental dapatditemukandaripergantianUndang-undangtersebut Maknadesentralisasimisalnya, daripenyerahanwewenangpemerintahanolehpemerintahankepaladaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistemPemerintahanRepublik Indonesia.
Perbedaanyang mendasardarikeduamaknaotonomidaerahberdasarkankeduaUndang-Undangadalahdihapuskannyakalimat “Kepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakat” daripemaknaanOtonomi Daerah sebagaimana yang dimaksuddalamUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999. Penghapusankalimattersebutakanmemberikanimplikasiataskewenangan yang diserahkankepaladaerahotonom. Daerah otonomakansangatdibatasihanyadenganPeraturanPerundang-undangan yang berlakudanbukanpadaadanyakehendakdanaspirasidarimasyarakatsetempat
Perubahanmendasarjugaterjadipadakonsepotonomidesa yang diaturolehkeduaUndang-Undangini. Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 secaradefinitifmenyebutkan: “Desaataupunkampungnagari, betook, dllmerupakankesatuanmasyarakathukum yang memilikikewenanganmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanasal-usuldanadat-istiadatsetempat yang diakuidalamsistempemerintahannasionaldanberadadidaerahkabupaten”. Desaadalah “ sekumpulanmanusia yang hidupbersamaatausuatuwilayah, yang memilikisuatuorganisasipemerintahandenganserangkaianperaturan-peraturan yang sitetapkansendiri, sertaberadadibawahpimpinanpimpinandesa yang merekapilihdantetapkansendiri”  ( Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1(o) ).
DefinisidesainiternyatajugamengalamiperbedaansejakdisahkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ini. DefinisidesasebagaimanadimaksudpadaPasal 1 (12) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 adalahkesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas-bataswilayah yang berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat, berdasarkanasal-usuldanadat-istiadatsetempat yang diakuidandihormatidalamSistemPemerintahan Negara KesatuanRepublikIndonesia. Perbedaanmendasarterjadidengandihapuskannyakalimat “beradadidaerahKabupaten”. Penghapusankalimatinimengisyaratkanbahwakewenangan yang diberikan, adalahkewenangan yang diberikanolehpemerintahanpusatdanbukan yang diberikanolehdaerahkarenakedudukannyadidaerahKabupaten. Perubahaninijugaakanmemberikanartibahwasemuawilayahterkecildaridaerahadalahdesabaik yang beradadiKotamadyamaupunKabupaten. Hal iniberbedadengankonsepUndang-undangsebelumnya yang menempatkandesahanyapadadaerahKabupaten.
ReformasiHubunganFiskalPusat-Daerah Sejaktahunanggaran 2001 Indonesia memasuki era baruyaitu era desentralisasifiskal. Tujuanumumdariperubahantersebutadalahuntukmembentukdanmembangunsistempublik yang dapatmenyediakanbarangdanjasapubliklokal yang semakinefektifdanefisien, dengantetapmenjagastabilitasmakroekonomi. Hal iniakanberwujuddalambentukpelimpahankewenangankepadatingkatpemerintahanuntukmelakukanpembelanjaan, kewenanganuntukmemungutpajak, danadanyabantuandalambentuk transfer daripemerintahpusatkepemerintahdaerah.
MenurutSidik (2002:41), tujuanumumpelaksanaandesentralisasifiskalharusdapatmenjamin: Kesinambungankebijakanfiskal (fiskal sustainability) dalamkontekskebijakanekonomimakro. Mengadakankoreksiatasketimpanganantardaerah (horizontal imbalance) danketimpanganantarapusatdengandaerah (vertical imbalance) untukmeningkatkanefisiensipengalokasiansumberdayanasionalmaupunkegiatanpemerintahdaerah Dapatmemenuhiaspirasidaridaerah, memperbaikistrukturfiskal, danmemobilisasipendapatansecara regional maupunnasional Meningkatkanakuntabilitas, transparansi, danpartisipasimasyarakatdalampengambilankeputusanditingkatdaerah Memperbaikikeseimbanganfiskalantardaerahdanmemastikanadanyapelayanan yang berkualitasdisetiapdaerah Menciptakankesejahteraansosial (social welfare) bagimasyarakat.
Secarakonseptual, desentralisasifiskalmensyaratkanbahwasetiapkewenangan yang diberikankepadadaerahaharusdisertaidenganpembiayaan yang besarnyasesuaideganbesarnyakewenangantersebut. Artinya, pertama-tama beberapatugasdankewenangan yang dipandangefisienditanganiolehdaerahataudengankata lain didelegasikandaripusatkepadadaerah. Kewajibanpemerintahpusatadalahmenjaminsumberkeuanganuntukpendelegasianwewenangtersebut. Hal iniberartibahwahubngankeuanganantarapusatdengandaerahperludiberikanpengaturansedemikianrupa, sehinggakebutuhanpengeluaran yang akanmenjaditanggungjawabdaerahdapatdibiayaidarisumber-sumberpenerimaan yang ada.
Impikasi UU No.33 Tahun2004 Seiringdenganprosespembaruanterhadapisuotonomidandesentralisasi, pemerintahtelahmelakukanrevisiatas UU No.25/1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdenganPemerintah Daerah menjadi UU No.33/2004. Menurut UU No.25/1999 tersebut, sumber-sumberpendanaanpelaksanaanpemerintahdaerahterdiriatasPendapatanAsli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. PAD terdiridarikomponenPajak Daerah, Retribusi Daerah, hasilpengelolaankekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbanganmerupakanpendanaandaerah yang bersumberdari APBN yang terdiridari Dana BagiHasil (DBH), Dana AlokasiUmum (DAU), dan Dana AlokasiKhusus (DAK). Dana BagiHasilbersumberdaripajakdansumberdayaalam yang dibagikankepadadaerahberdasarkanpresentasetertentu.
DalamUU No.33/2004, terjadirevisimengenaidanareboisasi yang semulatermasukbagiandari DAK, kinimenjadibagiandari DBH. DAK merupakandana yang berasaldari APBN dandialokasikankepadadaerah yang dimaksudkanuntukmembantumembiayaikegiatankhususdaerahdansesuaidenganprioritasnasional. UU No.33/2004 mengubahpolabantuandansumbangandaripemerintahpusatkepemerintahdaerahdanberlakuhinggasaatini. SubsidiDaerah Otonomdan Dana Inpresdihapuskandandigantidengan DAU,
MenurutUU No.33/2004, DAU bertujuanuntukmengurangiketimpangankemampuankeuanganantardaerah (horizontal imbalance). Jumlah DAU yang dibagikan minimal 26% daripenerimaandalamnegeridanakandibagikankepadaseluruhpropinsidankabupaten/kota. Dalam UU tersebutsecaraeksplisitdisebutkanbahwakriteria DAU didasarkanpadaduafaktorpenting, yaknikebutuhandaerah (fiscal needs) danpotensiperekonomiandaerah (fiscal capacity). Celahfiskal (fiscal gap), yang merupakandasarpenentuan DAU, adalahselisihantarafiscal capacity denganfiscal needs. Dengankata lain, DAU digunakanuntukmenutupcelah yang terjadikarenakebutuhandaerahlebihbesardaripotensipenerimaandaerah yang ada.
Untukmenghindarikemungkinanterjadinyapenurunankemampuandaerahdalammembiayaibebanpengeluaran yang sudahmenjaditanggungjawabnya, selainmenggunakan formula fiscal gapperhitungan DAU jugamenggunakanfaktorpenyeimbang yang terdiridari: Lumpsumyang bgerasaldarisejumlahproporsi DAU yang akandibagikansecarameratakepadaseluruhdaerah yang besarnyatergantungpadakemampuankeuangannegara; Transfer daripemerintahpusat yang dialokasikansecaraproporsionaldarikebutuhangajipegawaimasing-masingdaerah. Denganadanyafaktorpenyeimbang, alokasi DAU kepadadaerahditentukandenganperhitungan formula fiscal gapdanfaktorpenyeimbang.
Denganbegitu, kemampuanfiskalmerupakanisupentingdanstrategis, karenadimasamendatangpemerintahdaerahdiharapkandapatmengurangibahkanmelepaskanketergantungannyasecarafinansialkepadapemerintahpusat. Karenatingkatketergantungan financial tersebutmempunyaihubunganterbalikdengantingkatperolehanPendapatanAsli Daerah (PAD), makauntukmengurangiketergantunganfinansialtersebutpemerintahdaerahharusmerancangdanmenetapkanberbagai skim peningkatan PAD. Secaraumum skim peningkatan PAD meliputi: Intensifikasidanekstensifikasipungutandaerahdalambentukpajakatauretribusi Eksplorasisumberdayaalam Skemapembentukan capital (capital formation) atauinvestasidaerahmelaluipenggalangandanaataumenbarik investor.
IsuSentraldalamPelaksanaanOtonomiDaerah Isusentralutamadalampelaksanaanotonomidaerahadalah: Misalokasianggaran. Kulturbirokrasi yang masihkoruptif, Orientasipemerintahdaerahuntukmemperbesarpendapatanaslidaerah (PAD) dengansegalacara.
PeraturanBermasalahBerdasarkanJenisPungutan Sumber: KomitePemantauPelaksanaanOtonomi Daerah (KPPOD), 2005
Global Corruption Barrometer Indonesia 2005 Sumber: TranparencyInterntional Indonesia, 2005 Keterangan: *) Kisaran 1-5 (semakintingginilaisemakinkorup)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitEnchink Qw
 
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008taufanfahri
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8olerafif
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahfuji kurniawan
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahsyabdan
 
Paper desentralisasi fiskal
Paper desentralisasi fiskalPaper desentralisasi fiskal
Paper desentralisasi fiskalMulyadi Yusuf
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahFahmy Metala
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiArya D Ningrat
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Otonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahOtonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahAmalia Dekata
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenanganciciliaintan
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )Dheea Resta
 
Peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah STIP WUNA
Peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah STIP WUNA Peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah STIP WUNA
Peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah STIP WUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesiaKebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesiaSyaifOer
 

Mais procurados (20)

Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan SempitDesentralisasi Secara Luas dan Sempit
Desentralisasi Secara Luas dan Sempit
 
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
 
Makalah otonomo daerah
Makalah otonomo daerahMakalah otonomo daerah
Makalah otonomo daerah
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Paper desentralisasi fiskal
Paper desentralisasi fiskalPaper desentralisasi fiskal
Paper desentralisasi fiskal
 
Makalah otonomi daerah lengkap
Makalah otonomi daerah lengkapMakalah otonomi daerah lengkap
Makalah otonomi daerah lengkap
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Denis anggun
Denis anggunDenis anggun
Denis anggun
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Otonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahOtonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - Makalah
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenangan
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
 
Peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah STIP WUNA
Peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah STIP WUNA Peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah STIP WUNA
Peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah STIP WUNA
 
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesiaKebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
 

Semelhante a OTONOMI DAERAH

PARDIMAN - OTODA 5 MARET.pptx
PARDIMAN - OTODA 5 MARET.pptxPARDIMAN - OTODA 5 MARET.pptx
PARDIMAN - OTODA 5 MARET.pptxalfianwibowo2
 
otonomi daerah [Autosaved].pptx
otonomi daerah [Autosaved].pptxotonomi daerah [Autosaved].pptx
otonomi daerah [Autosaved].pptxHamidMukhlis1
 
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxPPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxYasintadevi1
 
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.pptx
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.pptxHIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.pptx
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.pptxsani2903
 
MPH_KERANGKA_TEORI_FENI_UTAMI_201021009.docx
MPH_KERANGKA_TEORI_FENI_UTAMI_201021009.docxMPH_KERANGKA_TEORI_FENI_UTAMI_201021009.docx
MPH_KERANGKA_TEORI_FENI_UTAMI_201021009.docxHeri890793
 
Makalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaranMakalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaranWarnet Raha
 
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsiYKN
 

Semelhante a OTONOMI DAERAH (20)

PARDIMAN - OTODA 5 MARET.pptx
PARDIMAN - OTODA 5 MARET.pptxPARDIMAN - OTODA 5 MARET.pptx
PARDIMAN - OTODA 5 MARET.pptx
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
otonomi daerah [Autosaved].pptx
otonomi daerah [Autosaved].pptxotonomi daerah [Autosaved].pptx
otonomi daerah [Autosaved].pptx
 
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASAPERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
 
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxPPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
perkembangan otonomi daerah
perkembangan otonomi daerahperkembangan otonomi daerah
perkembangan otonomi daerah
 
Makalah pemekaran
Makalah pemekaranMakalah pemekaran
Makalah pemekaran
 
Makalah pemekaran
Makalah pemekaranMakalah pemekaran
Makalah pemekaran
 
Makalah pemekaran
Makalah pemekaranMakalah pemekaran
Makalah pemekaran
 
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.pptx
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.pptxHIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.pptx
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.pptx
 
Makalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaranMakalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaran
 
Makalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaranMakalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaran
 
Makalah otonomi daerah lengkap
Makalah otonomi daerah lengkapMakalah otonomi daerah lengkap
Makalah otonomi daerah lengkap
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
MPH_KERANGKA_TEORI_FENI_UTAMI_201021009.docx
MPH_KERANGKA_TEORI_FENI_UTAMI_201021009.docxMPH_KERANGKA_TEORI_FENI_UTAMI_201021009.docx
MPH_KERANGKA_TEORI_FENI_UTAMI_201021009.docx
 
Makalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaranMakalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaran
 
Makalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaranMakalah dampak pemekaran
Makalah dampak pemekaran
 
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
 

Último

Pendidikan agama islam syirik modern.pptx
Pendidikan agama islam syirik modern.pptxPendidikan agama islam syirik modern.pptx
Pendidikan agama islam syirik modern.pptxArdianAlaziz
 
WJIHS #44 - Renungan masa COVID-19 - MUREX - DARAH UNGU YESUS KRISTUS
WJIHS #44 - Renungan masa COVID-19 - MUREX - DARAH UNGU YESUS KRISTUSWJIHS #44 - Renungan masa COVID-19 - MUREX - DARAH UNGU YESUS KRISTUS
WJIHS #44 - Renungan masa COVID-19 - MUREX - DARAH UNGU YESUS KRISTUSRobert Siby
 
Asmak Sunge Rajeh WA +62 819 3171 8989 .
Asmak Sunge Rajeh WA +62 819 3171 8989 .Asmak Sunge Rajeh WA +62 819 3171 8989 .
Asmak Sunge Rajeh WA +62 819 3171 8989 .Ustadz Habib
 
Teks Doa Untuk Rosario Peristiwa Terang.
Teks Doa Untuk Rosario Peristiwa Terang.Teks Doa Untuk Rosario Peristiwa Terang.
Teks Doa Untuk Rosario Peristiwa Terang.KennayaWjaya
 
WJIHS #44 Khotbah 120521 HCI Makna BIRU MERAH
WJIHS #44 Khotbah 120521 HCI Makna BIRU MERAHWJIHS #44 Khotbah 120521 HCI Makna BIRU MERAH
WJIHS #44 Khotbah 120521 HCI Makna BIRU MERAHRobert Siby
 
Ihsanul amal, beramal dalam Islam ada 2 syarat
Ihsanul amal, beramal dalam Islam ada 2 syaratIhsanul amal, beramal dalam Islam ada 2 syarat
Ihsanul amal, beramal dalam Islam ada 2 syaratpuji239858
 
Penampakan Yesus setelah kebangkitan Lengkap.pdf
Penampakan Yesus setelah kebangkitan Lengkap.pdfPenampakan Yesus setelah kebangkitan Lengkap.pdf
Penampakan Yesus setelah kebangkitan Lengkap.pdfDianNovitaMariaBanun1
 
SEMINAR - Marriage and Family - Tips Rumah Tangga Bahagia
SEMINAR - Marriage and Family - Tips Rumah Tangga BahagiaSEMINAR - Marriage and Family - Tips Rumah Tangga Bahagia
SEMINAR - Marriage and Family - Tips Rumah Tangga BahagiaRobert Siby
 
Renungan Doa Subuh EIUC July 2024 Mazmur 88 Short
Renungan Doa Subuh EIUC July 2024 Mazmur 88 ShortRenungan Doa Subuh EIUC July 2024 Mazmur 88 Short
Renungan Doa Subuh EIUC July 2024 Mazmur 88 ShortRobert Siby
 
AYAT MUHKAMAT DAN AYAT MUTASYABIHAT - STUDI QURAN
AYAT MUHKAMAT DAN AYAT MUTASYABIHAT -  STUDI QURANAYAT MUHKAMAT DAN AYAT MUTASYABIHAT -  STUDI QURAN
AYAT MUHKAMAT DAN AYAT MUTASYABIHAT - STUDI QURANBudiSetiawan246494
 
Buku Panduan Baca Tulis Al-Quran dan Praktik Ibadah.pdf
Buku Panduan Baca Tulis Al-Quran dan Praktik Ibadah.pdfBuku Panduan Baca Tulis Al-Quran dan Praktik Ibadah.pdf
Buku Panduan Baca Tulis Al-Quran dan Praktik Ibadah.pdfsrengseng1c
 
BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ORANG ARAB.pptx
BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ORANG ARAB.pptxBUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ORANG ARAB.pptx
BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ORANG ARAB.pptxWahyudinHioda
 
KISAH NABI MUSA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SD
KISAH NABI MUSA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SDKISAH NABI MUSA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SD
KISAH NABI MUSA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SDAprihatiningrum Hidayati
 

Último (13)

Pendidikan agama islam syirik modern.pptx
Pendidikan agama islam syirik modern.pptxPendidikan agama islam syirik modern.pptx
Pendidikan agama islam syirik modern.pptx
 
WJIHS #44 - Renungan masa COVID-19 - MUREX - DARAH UNGU YESUS KRISTUS
WJIHS #44 - Renungan masa COVID-19 - MUREX - DARAH UNGU YESUS KRISTUSWJIHS #44 - Renungan masa COVID-19 - MUREX - DARAH UNGU YESUS KRISTUS
WJIHS #44 - Renungan masa COVID-19 - MUREX - DARAH UNGU YESUS KRISTUS
 
Asmak Sunge Rajeh WA +62 819 3171 8989 .
Asmak Sunge Rajeh WA +62 819 3171 8989 .Asmak Sunge Rajeh WA +62 819 3171 8989 .
Asmak Sunge Rajeh WA +62 819 3171 8989 .
 
Teks Doa Untuk Rosario Peristiwa Terang.
Teks Doa Untuk Rosario Peristiwa Terang.Teks Doa Untuk Rosario Peristiwa Terang.
Teks Doa Untuk Rosario Peristiwa Terang.
 
WJIHS #44 Khotbah 120521 HCI Makna BIRU MERAH
WJIHS #44 Khotbah 120521 HCI Makna BIRU MERAHWJIHS #44 Khotbah 120521 HCI Makna BIRU MERAH
WJIHS #44 Khotbah 120521 HCI Makna BIRU MERAH
 
Ihsanul amal, beramal dalam Islam ada 2 syarat
Ihsanul amal, beramal dalam Islam ada 2 syaratIhsanul amal, beramal dalam Islam ada 2 syarat
Ihsanul amal, beramal dalam Islam ada 2 syarat
 
Penampakan Yesus setelah kebangkitan Lengkap.pdf
Penampakan Yesus setelah kebangkitan Lengkap.pdfPenampakan Yesus setelah kebangkitan Lengkap.pdf
Penampakan Yesus setelah kebangkitan Lengkap.pdf
 
SEMINAR - Marriage and Family - Tips Rumah Tangga Bahagia
SEMINAR - Marriage and Family - Tips Rumah Tangga BahagiaSEMINAR - Marriage and Family - Tips Rumah Tangga Bahagia
SEMINAR - Marriage and Family - Tips Rumah Tangga Bahagia
 
Renungan Doa Subuh EIUC July 2024 Mazmur 88 Short
Renungan Doa Subuh EIUC July 2024 Mazmur 88 ShortRenungan Doa Subuh EIUC July 2024 Mazmur 88 Short
Renungan Doa Subuh EIUC July 2024 Mazmur 88 Short
 
AYAT MUHKAMAT DAN AYAT MUTASYABIHAT - STUDI QURAN
AYAT MUHKAMAT DAN AYAT MUTASYABIHAT -  STUDI QURANAYAT MUHKAMAT DAN AYAT MUTASYABIHAT -  STUDI QURAN
AYAT MUHKAMAT DAN AYAT MUTASYABIHAT - STUDI QURAN
 
Buku Panduan Baca Tulis Al-Quran dan Praktik Ibadah.pdf
Buku Panduan Baca Tulis Al-Quran dan Praktik Ibadah.pdfBuku Panduan Baca Tulis Al-Quran dan Praktik Ibadah.pdf
Buku Panduan Baca Tulis Al-Quran dan Praktik Ibadah.pdf
 
BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ORANG ARAB.pptx
BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ORANG ARAB.pptxBUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ORANG ARAB.pptx
BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT ORANG ARAB.pptx
 
KISAH NABI MUSA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SD
KISAH NABI MUSA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SDKISAH NABI MUSA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SD
KISAH NABI MUSA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SD
 

OTONOMI DAERAH

  • 1. Format BaruOtonomi Daerah MenujuDaerah Membangun?
  • 2. Sejaktahun 2001 Indonesia secara formal telahmenjalankandesentralisasipemerintahan (ekonomi) dengansemangattunggalmemberikankewenangan yang lebihbesarkepadadaerahuntukmengurusdirinyasendiri, termasukurusanekonomi. Dasardiberlakukannyaotonomidaerahsecaramenyeluruhadalahdengandiciptakannya UU No.22/1999 dengandiikutidengan UU No.25/1999 Kedua UU tersebutmengaturtentangpemerintahandaerahdanperimbangankeuanganantarapemerintahpusatdandaerah
  • 3. Pendekatan Big Bang atauZig-Zag Sejarahmencatatbahwaupayadesentralisasidi Indonesia bakayunan pendulum: polazig-zagterjadiantaradesentralisasidansentralisasi Karenapendekatanpemerintahpusat yang sentralistikmakaterjadilahketidakpuasanpadabanyakdaerah-daerah yang kayadanmemberikansumbanganberartibagipendapatannasional. KlimaksdariketidakpuasantersebutmunculketikarezimOrdeBarudigantikandenganrezimReformasidibawahpemerintahanPresidenHabibie. PemerintahanHabibie yang memerintahsetelahjatuhnyarezimSoehartoharusmenghadapitantanganuntukmempertahankanintegritasnasionaldandihadapkanpadapilihanuntukmelakukanpembagiankekuasaandaripemerintahpusatkepadapemerintahdaerah.
  • 4.
  • 5. PemerintahanHabibiememberlakukandasarhukumdesentralisasi, yaitu UU No.22/1999 mengenaiPemerintahan Daerah, dan UU No.25/1999 mengenaiPerimbanganKeuanganantaraPusatdan Daerah. UU No.22/1999 mendelegasikankekuasaantertentukepadapemerintahdaerahdanmembentukprosespolitikdaerah. UU No.25/1999 mendorongdesentralisasidenganmemberikanpembagiansumberdayafiskalkepadapemerintahdaerah. Setelahmenerapkansistem yang amatsentralistik, kedua UU diatasmenegaskanadanyafungsidankewenanganpemerintahdaerah yang lebihbesardibandingkan UU No.5/1975. Olehkarenaitu, beberapapengamatmenyebutditerapkannyapendekatanbig bang, radikal, dalamstrukturpemerintahandandesentralisasifiskalkarenamengubahdrastispolahubunganpusatdandaerah (Ma & Hofman,2002; Alm, Aten, & Bahl, 2001).
  • 6. OtonomidaerahmenurutUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 menawarkanberbagaimacamparadigmadalampenyelenggaraanpemerintahandaerah yang berbasispadafilosofiKeanekaragamanDalamKesatuan. Paradigma yang ditawarkanantara lain: Kedaulatan Rakyat, Demokratisasi, PemberdayaanMasyarakat, PemerataandanKeadilan.
  • 7. Undang-UndangNo.22/1999 menyerahkanfungsi, perosnil, dan asset pemerintahpusatkepadapemerintahpropinsi, kabupaten, dankota. Hal iniberartitambahankekuasaandantanggungjawabdiserahkankepadapemerintahkabupatendankota, sertamembentuksistem yang jauhlebihterdesentralisasidibandingkandengansistemdekonsentrasidankoadministratifdimasalalu (Kuncoro, 2004). UU No.22/1999 memperpendekjangkauanatasdekonsentrasi yang dibatasihanyasampaipemerintahanPropinsi
  • 8. Perubahan yang dilakukan UU initerhadap UU No.5/1974 ditandaidengan (Pratikno, 1999, 2000): Istilahtingkatandaerahotonom (Dati I danDati II) dihapuskan Istilahpemerintahdaerahdalam UU No. 22/1999 digunakanuntukmerujukpadaBadanEksekutif Daerah yang terdiridariKepala Daerah danperangkat Daerah Otonom. Pemerintahanditingkatpropinsihampirtidakberubah. GubernurtetapmenjadiwakilpusatdansekaligusKepala Daerah, danKanwil (instrument Menteri) tetapada. JabatanKepala Wilayah padakabupatendankotasudahtidakdikenallagi.
  • 9. Reformasipenting yang perludicatatadalahsebagaiberikut: Pertama, adabanyaktingkatandalampemerintahandaerahdan level yang manaseharusnyamenerimapelimpahankekuasaanmerupakanpertanyaanmendasar yang muncul. MenurutUU No.22/1999, pemerintahkabupatendankotatelahmenjadi level yang tepatuntukpelimpahankekuasaandanpengelolaansumberdaya
  • 10. Kedua, Reformasistrukturpemerintahanseperti yang telahtercermindalam UU No.22/1999 adalahmemperlakukansemuapemerintahdaerahdi Indonesia secaraadil, denganpengecualianJakarta Hal inimencerminkanpenolakanpemerintahpusatakankonsepfederalismedanmemilihkonsepnegarakesatuan. Konsekuensinya, pembangunanpolitikmemerlukanpemberlakuanduaundang-undangkhususuntuk Aceh dan Papua, yaituderajatotonomidaerah yang lebihbesardiberikankepadapemerintahpropinsidaripadakepadapemerintahkabupatendankota.
  • 11. Ketiga, halpenting lain dalam UU No.22/1999 adalahcakupan yang lebihluasuntukfungsidanaktivitaspemerintah yang diserahkankepadapemerintahdaerah Pemerintahpusathanyamemilikikewenangandantanggungjawabterhadappertahanandankeamanannasional, urusan agama danfungsikhusus lain sepertiperencanaanekonomimakro, sistem transfer fiskal, administrasipemerintah, pengembangansumberdayamanusia, pengembanganteknologidanstandarnasional. Fungsilain yang tidakdisebutkansecarakhususharusdilimpahkankepadapemerintahdaerah, danlebihkhususlagi, UU inimenyebutkantanggungjawabpemerintahdaerahdalampekerjaanumum, manajemenkesehatan, urusanpendidikandankebudayaan, pembangunanpertanian, transportasi, peraturankegiatanmanufakturdanpembangunansumberdayamanusia
  • 12. KajianUU No.22/1999 dan UU No.32/2004 Padabulan September 2004 telahterjadiperubahanbesarmenyangkutperubahanparadigmadansubstansimaterimengenaiotonomidaerahdengandiundangkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahanDaerah. PengesahanUndang-undangOtonomi Daerah yang baruini, olehsebagiankalangandianggapsebagaikemundurankonseptualdankontekstualbagipelaksanaanotonomidaerah yang sesungguhnya. Pergeserandemipergeseranpemaknaantentangkonsepotonomidaerah yang fundamental dapatditemukandaripergantianUndang-undangtersebut Maknadesentralisasimisalnya, daripenyerahanwewenangpemerintahanolehpemerintahankepaladaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistemPemerintahanRepublik Indonesia.
  • 13. Perbedaanyang mendasardarikeduamaknaotonomidaerahberdasarkankeduaUndang-Undangadalahdihapuskannyakalimat “Kepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakat” daripemaknaanOtonomi Daerah sebagaimana yang dimaksuddalamUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999. Penghapusankalimattersebutakanmemberikanimplikasiataskewenangan yang diserahkankepaladaerahotonom. Daerah otonomakansangatdibatasihanyadenganPeraturanPerundang-undangan yang berlakudanbukanpadaadanyakehendakdanaspirasidarimasyarakatsetempat
  • 14. Perubahanmendasarjugaterjadipadakonsepotonomidesa yang diaturolehkeduaUndang-Undangini. Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 secaradefinitifmenyebutkan: “Desaataupunkampungnagari, betook, dllmerupakankesatuanmasyarakathukum yang memilikikewenanganmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanasal-usuldanadat-istiadatsetempat yang diakuidalamsistempemerintahannasionaldanberadadidaerahkabupaten”. Desaadalah “ sekumpulanmanusia yang hidupbersamaatausuatuwilayah, yang memilikisuatuorganisasipemerintahandenganserangkaianperaturan-peraturan yang sitetapkansendiri, sertaberadadibawahpimpinanpimpinandesa yang merekapilihdantetapkansendiri” ( Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1(o) ).
  • 15. DefinisidesainiternyatajugamengalamiperbedaansejakdisahkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ini. DefinisidesasebagaimanadimaksudpadaPasal 1 (12) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 adalahkesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas-bataswilayah yang berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat, berdasarkanasal-usuldanadat-istiadatsetempat yang diakuidandihormatidalamSistemPemerintahan Negara KesatuanRepublikIndonesia. Perbedaanmendasarterjadidengandihapuskannyakalimat “beradadidaerahKabupaten”. Penghapusankalimatinimengisyaratkanbahwakewenangan yang diberikan, adalahkewenangan yang diberikanolehpemerintahanpusatdanbukan yang diberikanolehdaerahkarenakedudukannyadidaerahKabupaten. Perubahaninijugaakanmemberikanartibahwasemuawilayahterkecildaridaerahadalahdesabaik yang beradadiKotamadyamaupunKabupaten. Hal iniberbedadengankonsepUndang-undangsebelumnya yang menempatkandesahanyapadadaerahKabupaten.
  • 16. ReformasiHubunganFiskalPusat-Daerah Sejaktahunanggaran 2001 Indonesia memasuki era baruyaitu era desentralisasifiskal. Tujuanumumdariperubahantersebutadalahuntukmembentukdanmembangunsistempublik yang dapatmenyediakanbarangdanjasapubliklokal yang semakinefektifdanefisien, dengantetapmenjagastabilitasmakroekonomi. Hal iniakanberwujuddalambentukpelimpahankewenangankepadatingkatpemerintahanuntukmelakukanpembelanjaan, kewenanganuntukmemungutpajak, danadanyabantuandalambentuk transfer daripemerintahpusatkepemerintahdaerah.
  • 17. MenurutSidik (2002:41), tujuanumumpelaksanaandesentralisasifiskalharusdapatmenjamin: Kesinambungankebijakanfiskal (fiskal sustainability) dalamkontekskebijakanekonomimakro. Mengadakankoreksiatasketimpanganantardaerah (horizontal imbalance) danketimpanganantarapusatdengandaerah (vertical imbalance) untukmeningkatkanefisiensipengalokasiansumberdayanasionalmaupunkegiatanpemerintahdaerah Dapatmemenuhiaspirasidaridaerah, memperbaikistrukturfiskal, danmemobilisasipendapatansecara regional maupunnasional Meningkatkanakuntabilitas, transparansi, danpartisipasimasyarakatdalampengambilankeputusanditingkatdaerah Memperbaikikeseimbanganfiskalantardaerahdanmemastikanadanyapelayanan yang berkualitasdisetiapdaerah Menciptakankesejahteraansosial (social welfare) bagimasyarakat.
  • 18. Secarakonseptual, desentralisasifiskalmensyaratkanbahwasetiapkewenangan yang diberikankepadadaerahaharusdisertaidenganpembiayaan yang besarnyasesuaideganbesarnyakewenangantersebut. Artinya, pertama-tama beberapatugasdankewenangan yang dipandangefisienditanganiolehdaerahataudengankata lain didelegasikandaripusatkepadadaerah. Kewajibanpemerintahpusatadalahmenjaminsumberkeuanganuntukpendelegasianwewenangtersebut. Hal iniberartibahwahubngankeuanganantarapusatdengandaerahperludiberikanpengaturansedemikianrupa, sehinggakebutuhanpengeluaran yang akanmenjaditanggungjawabdaerahdapatdibiayaidarisumber-sumberpenerimaan yang ada.
  • 19. Impikasi UU No.33 Tahun2004 Seiringdenganprosespembaruanterhadapisuotonomidandesentralisasi, pemerintahtelahmelakukanrevisiatas UU No.25/1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdenganPemerintah Daerah menjadi UU No.33/2004. Menurut UU No.25/1999 tersebut, sumber-sumberpendanaanpelaksanaanpemerintahdaerahterdiriatasPendapatanAsli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. PAD terdiridarikomponenPajak Daerah, Retribusi Daerah, hasilpengelolaankekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbanganmerupakanpendanaandaerah yang bersumberdari APBN yang terdiridari Dana BagiHasil (DBH), Dana AlokasiUmum (DAU), dan Dana AlokasiKhusus (DAK). Dana BagiHasilbersumberdaripajakdansumberdayaalam yang dibagikankepadadaerahberdasarkanpresentasetertentu.
  • 20. DalamUU No.33/2004, terjadirevisimengenaidanareboisasi yang semulatermasukbagiandari DAK, kinimenjadibagiandari DBH. DAK merupakandana yang berasaldari APBN dandialokasikankepadadaerah yang dimaksudkanuntukmembantumembiayaikegiatankhususdaerahdansesuaidenganprioritasnasional. UU No.33/2004 mengubahpolabantuandansumbangandaripemerintahpusatkepemerintahdaerahdanberlakuhinggasaatini. SubsidiDaerah Otonomdan Dana Inpresdihapuskandandigantidengan DAU,
  • 21. MenurutUU No.33/2004, DAU bertujuanuntukmengurangiketimpangankemampuankeuanganantardaerah (horizontal imbalance). Jumlah DAU yang dibagikan minimal 26% daripenerimaandalamnegeridanakandibagikankepadaseluruhpropinsidankabupaten/kota. Dalam UU tersebutsecaraeksplisitdisebutkanbahwakriteria DAU didasarkanpadaduafaktorpenting, yaknikebutuhandaerah (fiscal needs) danpotensiperekonomiandaerah (fiscal capacity). Celahfiskal (fiscal gap), yang merupakandasarpenentuan DAU, adalahselisihantarafiscal capacity denganfiscal needs. Dengankata lain, DAU digunakanuntukmenutupcelah yang terjadikarenakebutuhandaerahlebihbesardaripotensipenerimaandaerah yang ada.
  • 22. Untukmenghindarikemungkinanterjadinyapenurunankemampuandaerahdalammembiayaibebanpengeluaran yang sudahmenjaditanggungjawabnya, selainmenggunakan formula fiscal gapperhitungan DAU jugamenggunakanfaktorpenyeimbang yang terdiridari: Lumpsumyang bgerasaldarisejumlahproporsi DAU yang akandibagikansecarameratakepadaseluruhdaerah yang besarnyatergantungpadakemampuankeuangannegara; Transfer daripemerintahpusat yang dialokasikansecaraproporsionaldarikebutuhangajipegawaimasing-masingdaerah. Denganadanyafaktorpenyeimbang, alokasi DAU kepadadaerahditentukandenganperhitungan formula fiscal gapdanfaktorpenyeimbang.
  • 23. Denganbegitu, kemampuanfiskalmerupakanisupentingdanstrategis, karenadimasamendatangpemerintahdaerahdiharapkandapatmengurangibahkanmelepaskanketergantungannyasecarafinansialkepadapemerintahpusat. Karenatingkatketergantungan financial tersebutmempunyaihubunganterbalikdengantingkatperolehanPendapatanAsli Daerah (PAD), makauntukmengurangiketergantunganfinansialtersebutpemerintahdaerahharusmerancangdanmenetapkanberbagai skim peningkatan PAD. Secaraumum skim peningkatan PAD meliputi: Intensifikasidanekstensifikasipungutandaerahdalambentukpajakatauretribusi Eksplorasisumberdayaalam Skemapembentukan capital (capital formation) atauinvestasidaerahmelaluipenggalangandanaataumenbarik investor.
  • 24. IsuSentraldalamPelaksanaanOtonomiDaerah Isusentralutamadalampelaksanaanotonomidaerahadalah: Misalokasianggaran. Kulturbirokrasi yang masihkoruptif, Orientasipemerintahdaerahuntukmemperbesarpendapatanaslidaerah (PAD) dengansegalacara.
  • 26. Global Corruption Barrometer Indonesia 2005 Sumber: TranparencyInterntional Indonesia, 2005 Keterangan: *) Kisaran 1-5 (semakintingginilaisemakinkorup)