Dokumen tersebut membahas arah kebijakan dan strategi BKKBN untuk periode 2015-2019 dalam mendukung agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Beberapa program prioritas BKKBN adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, penguatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan dan pembinaan keluarga.

1. ARAH KEBIJAKAN BKKBN 2015-2019
DAN
KEGIATAN PRIORITAS 2015 DAN 2016
Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2015 Regional II
Palangkaraya, 19 Mei 2015
ARAH KEBIJAKAN BKKBN 2015-2019
DAN
KEGIATAN PRIORITAS 2015 DAN 2016
Ir. Ambar Rahayu, M.N.S.
(Sekretaris Utama/Plt. Kepala
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

2. ARAH KEBIJAKAN BKKBN
2015-2019
ARAH KEBIJAKAN BKKBN
2015-2019

3. Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019
Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Misi:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
(Sumber: Paparan Menteri PPN/Ka. Bappenas Rakorbangpus RPJMN 2015-2019)
Misi:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

4. 9 Agenda Prioritas Pembangunan
(Nawa Cita)
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

5. BKKBN mendukung agenda prioritas No. 5
9 Agenda Prioritas Pembangunan 2015-2019 (Nawa Cita)
Framework
RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019
Agenda Prioritas ke-5: Meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia
1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
2. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia
Pintar
3. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program
Indonesia Kerja

6. 3 Dimensi Pembangunan
Dimensi Pemerataan &
Kewilayahan
Antarkelompok
pendapatan
Antarwilayah: (1) Desa,
(2) Pinggiran, (3) Luar
Jawa, (4) Kawasan
Timur
Dimensi Pembangunan
Sektor Unggulan
Kedaulatan pangan
Kedaulatan energi &
ketenagalistrikan
Kemaritiman dan kelautan
Pariwisata dan industri
Strategi Pembangunan Nasional
BKKBN TA 2015 - 2019
Dimensi
Pembangunan Manusia
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Mental /Karakter
Kesehatan:
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
- Jaminan ketersediaan alokon dan peningkatan penggerakan KB-MKJP
- Peningkatan KB MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan
informasi secara berkesinambungan
- Penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi (masyarakat dan remaja)
- Penguatan kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB (PA)
- Penguatan peran tenaga lini lapangan dalam penggerakan pelayanan KB dan advokasi KIE KKBPK (termasuk
advokasi KIE KB MKJP) di lini bawah
BKKBN
Kesehatan:
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
- Jaminan ketersediaan alokon dan peningkatan penggerakan KB-MKJP
- Peningkatan KB MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan
informasi secara berkesinambungan
- Penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi (masyarakat dan remaja)
- Penguatan kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB (PA)
- Penguatan peran tenaga lini lapangan dalam penggerakan pelayanan KB dan advokasi KIE KKBPK (termasuk
advokasi KIE KB MKJP) di lini bawah
Revolusi Mental:
Mendukung upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat melalui penguatan peran keluarga
- Penguatan pemahaman fungsi keluarga
- Pembinaan anak dari usia dini melalui BKB HI
- Pembinaan bagi keluarga yang memiliki Remaja, serta pembinaan langsung kepada remaja dalam penyiapan
generasi bangsa yang berkualitas melalui kegiatan GenRe
- Pembinaan melalui keluarga yang memiliki Lansia (BKL), peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui
kegiatan-kegiatan UPPKS, serta pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

7. Struktur Program dan Kegiatan BKKBN 2015-2019
Nasional
Agenda Prioritas No.5:
Meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia
BKKBNDukungan
K/L terkait
LPP
TFR - ASFR CPR –
Unmet Need
Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana
(KKB)
1. Jumlah akseptor PB – PA
2. Pengetahuan tentang KKB
3. Landasan hukum
Kebijakan dan pemetaan
dalduk, parameter
kependudukan di seluruh
tingkatan wilayah, analisis
dampak kependudukan,
serta peningkatan kerja
sama pendidikan
kependudukan
Jaminan ketersediaan
alokon, peningkatan
penggerakan MKJP, jumlah
akseptor PBI dan non-PBI,
dan penggarapan KKBPK di
wilayah galciltas
Peningkatan dan pembinaan
kesertaan ber-KB melalui
poktan (BKB, BKR, BKL,
UPPKS), serta penguatan
pemahaman 8 fungsi
keluarga
Pengetahuan tentang KKBPK
melalui advokasi KIE dan
penggerakan lini lapangan –
tenaga (kuantitas dan kualitas)
serta penguatan data basis KKBPK
serta penguatan advokasi KIE
(termasuk kespro dan MKJP) di
seluruh tingkatan wilayah
Bidang Pengendalian
Penduduk (Dalduk)
Bidang Keluarga
Berencana dan
Kesehatan Reproduksi
(KBKR)
Bidang Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan
Keluarga (KSPK)
Bidang Advokasi,
Penggerakan, dan
Informasi (Adpin)
Program Latbang: Bidang
Pelatihan, Penelitian, dan
Pengembangan (Latbang)
Program DKM:
Sekretariat Utama
Program Was:
Inspektorat Utama

8. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KKB
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
(Buku I RPJMN 2015 - 2019)
1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di
setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk
pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun
penggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan
kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional,
Efektif, dan Efisien (REE)
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB,
serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat
kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat
kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan,
sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan
peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka
melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum,
kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan, keluarga
berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait
pengembangan Program KKBPK
1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di
setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk
pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun
penggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan
kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional,
Efektif, dan Efisien (REE)
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB,
serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat
kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat
kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan,
sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan
peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka
melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum,
kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan, keluarga
berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait
pengembangan Program KKBPK

9. NO ISU STRATEGIS SASARAN
1 Peningkatan efektivitas advokasi
dan KIE tentang program KKB
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang
kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta
pembangunan keluarga dari PUS, WUS, remaja dan calon pengantin yang diikuti
dengan perilaku untuk menjadi akseptor KB
2 Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KB yang merata
1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk/LPP
2. Menurunnya TFR dan unmet-need, serta meningkatnya angka pemakaian
kontrasepsi/CPR
3. Menurunnya kesenjangan TFR, CPR, unmet need antarwilayah dan antar
tingkat sosial ekonomi
3 Peningkatan pemahaman remaja
mengenai kesehatan reproduksi
dan penyiapan kehidupan
berkeluarga
1. Meningkatnya pemahaman yang komprehensif pada remaja mengenai
kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
2. Menurunnya kelahiran pada perempuan usia remaja (15-19 tahun)
3. Meningkatnya median usia kawin pertama
Isu Strategis dan Sasaran Pembangunan KKB
(Buku II RPJMN 2015-2019)
Peningkatan pemahaman remaja
mengenai kesehatan reproduksi
dan penyiapan kehidupan
berkeluarga
1. Meningkatnya pemahaman yang komprehensif pada remaja mengenai
kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
2. Menurunnya kelahiran pada perempuan usia remaja (15-19 tahun)
3. Meningkatnya median usia kawin pertama
4 Pembangunan keluarga Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orang tua, remaja dan/atau anggota
keluarga tentang fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga.
5 Penguatan landasan hukum dan
penyerasian kebijakan
pembangunan bidang KKB
Tersedianya landasan hukum yang kuat dan serasi antara kebijakan
kependudukan dan KB dan sektor lainnya dan meningkatnya komitmen
pemangku kebijakan terkait dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi pembangunan kependudukan
6 Penguatan data dan informasi
pembangunan bidang KKB
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan dan
KB yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat
dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
7 Penguatan kelembagaan
pembangunan bidang KKB
Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga
berencana (KKB)
9

10. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019
No INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 2015-
2019
1 Persentase laju pertumbuhan
penduduk (LPP)
1,38
(2010-2015)
1,27 1,25 1,23 1,21 1,19
(2015-2020)
2 Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
2,37 2,36 2,33 2,31 2,28 2,28
3 Persentase pemakaian kontrasepsi
(contraceptive prevalence rate/CPR)
65,2
(all method)
65,4
(all method)
65,6
(all method)
65,8
(all method)
66,0
(all method)
66,0
(all method)
a. Menurunnya tingkat putus pakai
kontrasepsi
26,0 25,7 25,3 25,0 24,6 24,6
b. Meningkatnya penggunaan MKJP
(persen)
20,5 21,1 21,7 22,3 23,5 23,5
4 Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need) (%)
10,60 10,48 10,26 10,14 9,91 9,91
5 Angka kelahiran pada remaja usia 15-
19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
46
per 1000
kelahiran
44
per 1000
kelahiran
42
per 1000
kelahiran
40
per 1000
kelahiran
38
per 1000
kelahiran
38
per 1000
kelahiran
6 Presentase kehamilan yang tidak
diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,6

11. Program BKKBN Tahun 2015–2019
1. Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
• Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk)
• Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)
• Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)
• Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN)
• Program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
• Sekretariat Utama (Sestama)
• Program DKM di Perwakilan BKKBN Provinsi
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
BKKBN
• Inspektorat Utama (Irtama)
• Program Was di Perwakilan BKKBN Provinsi
4. Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta
Kerjasama Internasional BKKBN
• Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Latbang)
• Program Latbang di Perwakilan BKKBN Provinsi
Program
Teknis
1. Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
• Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk)
• Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)
• Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)
• Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN)
• Program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
• Sekretariat Utama (Sestama)
• Program DKM di Perwakilan BKKBN Provinsi
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
BKKBN
• Inspektorat Utama (Irtama)
• Program Was di Perwakilan BKKBN Provinsi
4. Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta
Kerjasama Internasional BKKBN
• Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Latbang)
• Program Latbang di Perwakilan BKKBN Provinsi
Program
Generik

12. KEGIATAN PRIORITAS BKKBN
TA 2015
KEGIATAN PRIORITAS BKKBN
TA 2015

13. Arah Kebijakan RKP 2015
Tahun 2015 merupakan masa peralihan dari RPJMN 2010-2014 menuju
pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sehingga dalam perencanaannya masih
menggunakan baseline RPJMN/Renstra 2010-2014 yang kemudian
disempurnakan pada level Sub-komponen (Kegiatan Prioritas) sesuai arah
kebijakan pada RPJMN/Renstra 2015-2019
1. Pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan KB yang merata dalam sistem JKN-BPJS dan penguatan
pembangunan keluarga
2. Menguatkan landasan hukum, menyerasikan landasan hukum dan kebijakan
kependudukan dan KB
3. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan
kependudukan dan KB
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan
yang memadai, akurat, dan tepat waktu

14. Kegiatan Prioritas TA 2015
• Pemenuhan kebutuhan alat/obat kontrasepsi (alokon) era JKN-
BPJS
• Pemantapan alur distribusi (supply chain) alokon (termasuk
peningkatan kualitas gudang alokon)
• Penguatan kesertaan KB MKJP
• Penguatan kapasitas SDM (SDM aparatur, SDM lini lapangan, SDM
yan KB era BPJS, dan SDM mitra kerja)
• Perluasan advokasi KIE below the line dan sosialisasi Program
KKBPK yang difokuskan dalam perubahan perilaku masyarakat
• Penguatan data dan informasi kependudukan (termasuk
Pendataan Keluarga dan Integrasi Sistem Pencatatan dan
Pelaporan Yan KB Era BPJS)
• Penguatan kemitraan di semua tingkatan wilayah (termasuk
penguatan lini lapangan)
• Pemenuhan kebutuhan alat/obat kontrasepsi (alokon) era JKN-
BPJS
• Pemantapan alur distribusi (supply chain) alokon (termasuk
peningkatan kualitas gudang alokon)
• Penguatan kesertaan KB MKJP
• Penguatan kapasitas SDM (SDM aparatur, SDM lini lapangan, SDM
yan KB era BPJS, dan SDM mitra kerja)
• Perluasan advokasi KIE below the line dan sosialisasi Program
KKBPK yang difokuskan dalam perubahan perilaku masyarakat
• Penguatan data dan informasi kependudukan (termasuk
Pendataan Keluarga dan Integrasi Sistem Pencatatan dan
Pelaporan Yan KB Era BPJS)
• Penguatan kemitraan di semua tingkatan wilayah (termasuk
penguatan lini lapangan)

15. Kegiatan Prioritas TA 2015
(Lanjutan)
• Kegiatan KB Kencana di 8 provinsi
• Pengembangan BKB Holistik Integratif dan GenRe di 33
Provinsi
• Penguatan kegiatan terkait pembangunan keluarga (termasuk
fasilitasi PPKS sebagai salah satu kegiatan pokok di Balai
Penyuluhan)
• Penyerasian kebijakan, parameter, analisis dampak, dan
literasi kependudukan - fasilitasi penyusunan dan sosialisasi
Rancangan Induk (Grand Design) kependudukan kab/kota
bekerja sama dengan PSK, IPADI, dan Koalisi Kependudukan
• Kegiatan KB Kencana di 8 provinsi
• Pengembangan BKB Holistik Integratif dan GenRe di 33
Provinsi
• Penguatan kegiatan terkait pembangunan keluarga (termasuk
fasilitasi PPKS sebagai salah satu kegiatan pokok di Balai
Penyuluhan)
• Penyerasian kebijakan, parameter, analisis dampak, dan
literasi kependudukan - fasilitasi penyusunan dan sosialisasi
Rancangan Induk (Grand Design) kependudukan kab/kota
bekerja sama dengan PSK, IPADI, dan Koalisi Kependudukan

16. • Penguatan dukungan kegiatan-kegiatan tematik (MDGs, Anggaran
Responsif Gender, dan MP3KI yang difokuskan pada 155 kec)
• Penguatan kegiatan dukungan manajemen pengelolaan Program
KKBPK (termasuk upaya harmonisasi program dan anggaran bidang
KB dan kesehatan: penegasan pelayanan KB dalam bidang
kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD)
• Penguatan kegiatan bimbingan dan pengawasan internal
• Belanja modal lainnya - pembangunan dan renovasi gedung
kantor/Balai Diklat, baik Pusat maupun Provinsi serta dukungan
sarana prasarana perkantoran (kendaraan roda 4 dan 2 dan
peralatan TI)
• Kegiatan-kegiatan prioritas lain yang turut mendukung pencapaian
RKP BKKBN 2015
Kegiatan Prioritas TA 2015
(Lanjutan)
• Penguatan dukungan kegiatan-kegiatan tematik (MDGs, Anggaran
Responsif Gender, dan MP3KI yang difokuskan pada 155 kec)
• Penguatan kegiatan dukungan manajemen pengelolaan Program
KKBPK (termasuk upaya harmonisasi program dan anggaran bidang
KB dan kesehatan: penegasan pelayanan KB dalam bidang
kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD)
• Penguatan kegiatan bimbingan dan pengawasan internal
• Belanja modal lainnya - pembangunan dan renovasi gedung
kantor/Balai Diklat, baik Pusat maupun Provinsi serta dukungan
sarana prasarana perkantoran (kendaraan roda 4 dan 2 dan
peralatan TI)
• Kegiatan-kegiatan prioritas lain yang turut mendukung pencapaian
RKP BKKBN 2015

17. KEGIATAN PRIORITAS DAN
ALOKASI PAGU INDIKATIF BKKBN
TA 2016
KEGIATAN PRIORITAS DAN
ALOKASI PAGU INDIKATIF BKKBN
TA 2016

18. Kegiatan Prioritas BKKBN TA 2016
Mengacu kepada RPJMN/Renstra 2015-2019 dengan beberapa fokus
penguatan di antaranya pada:
1. Penguatan penggerakan MKJP dan penggerakan PA ganti cara ke MKJP serta
pemenuhan kebutuhan alokon
2. Finalisasi dan sosialisasi Standardisasi Pelayanan KB – dari sisi faskes dan
tenaga pelayanan KB (Ditjalpem dan Ditjalswa)
3. Peningkatan informasi dan konseling kesehatan reproduksi (Provinsi)
4. Pemantauan PA melalui Kartu Motivasi dan Rujukan (KMR) dan pelestarian
PA melalui poktan
5. Penguatan pemahaman peran dan fungsi keluarga melalui poktan
6. BKB HI dan penyiapan remaja berkualitas melalui GenRe
7. Penguatan penggerakan Mekop LinLap (Provinsi) dan penyiapan Balai
Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali Program KKBPK di lini lapangan
8. Penguatan advokasi KIE KKBPK (termasuk KIE Kespro dan KB MKJP) di
seluruh tingkatan wilayah
9. Penguatan kemitraan (termasuk kerja sama dengan Kodim dan Polri) dalam
penggerakan pelayanan KB MKJP
Mengacu kepada RPJMN/Renstra 2015-2019 dengan beberapa fokus
penguatan di antaranya pada:
1. Penguatan penggerakan MKJP dan penggerakan PA ganti cara ke MKJP serta
pemenuhan kebutuhan alokon
2. Finalisasi dan sosialisasi Standardisasi Pelayanan KB – dari sisi faskes dan
tenaga pelayanan KB (Ditjalpem dan Ditjalswa)
3. Peningkatan informasi dan konseling kesehatan reproduksi (Provinsi)
4. Pemantauan PA melalui Kartu Motivasi dan Rujukan (KMR) dan pelestarian
PA melalui poktan
5. Penguatan pemahaman peran dan fungsi keluarga melalui poktan
6. BKB HI dan penyiapan remaja berkualitas melalui GenRe
7. Penguatan penggerakan Mekop LinLap (Provinsi) dan penyiapan Balai
Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali Program KKBPK di lini lapangan
8. Penguatan advokasi KIE KKBPK (termasuk KIE Kespro dan KB MKJP) di
seluruh tingkatan wilayah
9. Penguatan kemitraan (termasuk kerja sama dengan Kodim dan Polri) dalam
penggerakan pelayanan KB MKJP

19. 10. Persiapan pelaksanaan SDKI pada tahun 2017 (Pusdu)
11. Pengembangan kajian berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (Pusna),
analisis dan kajian berdasarkan hasil Susenas 2015 ,serta penyusunan
Proyeksi Penduduk Hasil Supas 2015 (Ditrenduk dan Pusdu)
12. Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi Asian
Population Association/APA 2017 (Pulin)
13. Updating data keluarga, MS, dan Survei RPJMN (Provinsi)
14. Penyediaan data dan informasi berdasarkan hasil Pendataan Keluarga,
serta analisis dan umpan balik hasil pendataan keluarga (Ditlaptik)
15. Koordinasi penyelesaian P2D PKB/PLKB di seluruh kab/kota (Provinsi)
serta sertifikasi PKB/PLKB (Ditbinlap)
16. Pemetaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam
penguatan Program KKBPK tk. kab/kota (Provinsi)
17. Peningkatan pemahaman isu kependudukan dan peningkatan kerja
sama dengan PT melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik
Kependudukan, KB, dan PK (Bidang Dalduk Provinsi – Ditpenduk)
Kegiatan Prioritas BKKBN TA 2016 (Lanjutan)
10. Persiapan pelaksanaan SDKI pada tahun 2017 (Pusdu)
11. Pengembangan kajian berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (Pusna),
analisis dan kajian berdasarkan hasil Susenas 2015 ,serta penyusunan
Proyeksi Penduduk Hasil Supas 2015 (Ditrenduk dan Pusdu)
12. Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi Asian
Population Association/APA 2017 (Pulin)
13. Updating data keluarga, MS, dan Survei RPJMN (Provinsi)
14. Penyediaan data dan informasi berdasarkan hasil Pendataan Keluarga,
serta analisis dan umpan balik hasil pendataan keluarga (Ditlaptik)
15. Koordinasi penyelesaian P2D PKB/PLKB di seluruh kab/kota (Provinsi)
serta sertifikasi PKB/PLKB (Ditbinlap)
16. Pemetaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam
penguatan Program KKBPK tk. kab/kota (Provinsi)
17. Peningkatan pemahaman isu kependudukan dan peningkatan kerja
sama dengan PT melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik
Kependudukan, KB, dan PK (Bidang Dalduk Provinsi – Ditpenduk)

20. Pagu Indikatif BKKBN TA 2016
Alokasi Pagu
TA 2015
Alokasi Pagu BKKBN
TA 2016
sesuai
RPJMN/Renstra
2015-2019
Alokasi Pagu sesuai
SE Pagu Indikatif
(No. S-288/MK.02/2015 dan
No. 0082/M.PPN/04/2015)
Rp3,294T Rp3,822T Rp3.394.657.742.000
Alokasi di atas termasuk
biaya Operasional Murni (OM)/
001 dan 002
Rp422.669.779.000

21. Penutup
• Pengembangan kegiatan prioritas diharapkan mengacu pada hasil Rakernas
Program KKBPK TA 2015 dengan disesuaikan kebutuhan sesuai kondisi
kewilayahan, dengan fokus kepada upaya pencapaian sasaran Renstra 2015-
2019
• Perwakilan BKKBN Provinsi harus dapat meningkatkan kerja sama
(kemitraan) di bidang KKBPK dengan Pemerintah Daerah, baik provinsi
maupun kab/kota agar isu-isu KKBPK dapat masuk sebagai prioritas di
seluruh tingkatan wilayah (masuk di dalam Renstrada)
• Dalam upaya penguatan perencanaan Program dan Kegiatan untuk TA 2016,
diharapkan agar para pengelola program dapat merumuskan kegiatan-
kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaian
sasaran RPJMN/Renstra 2015-2019
• Pengembangan kegiatan prioritas diharapkan mengacu pada hasil Rakernas
Program KKBPK TA 2015 dengan disesuaikan kebutuhan sesuai kondisi
kewilayahan, dengan fokus kepada upaya pencapaian sasaran Renstra 2015-
2019
• Perwakilan BKKBN Provinsi harus dapat meningkatkan kerja sama
(kemitraan) di bidang KKBPK dengan Pemerintah Daerah, baik provinsi
maupun kab/kota agar isu-isu KKBPK dapat masuk sebagai prioritas di
seluruh tingkatan wilayah (masuk di dalam Renstrada)
• Dalam upaya penguatan perencanaan Program dan Kegiatan untuk TA 2016,
diharapkan agar para pengelola program dapat merumuskan kegiatan-
kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaian
sasaran RPJMN/Renstra 2015-2019

22. Terima Kasih
22