Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bangunan gedung negara. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan tim koordinasi bantuan tenaga teknis, tugas pengelola teknis, dan biaya untuk mendukung kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan.
1. i
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 2 Maret 2010
Kepada Yang Terhormat :
1. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia;
2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah
Provinsi/Kepala Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang
bertanggung jawab dalam bidang pembinaan bangunan
gedung negara.
di -
seluruh Indonesia
Perihal : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga
Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
2. ii
SURAT EDARAN
Nomor : 06/SE/M/2010
Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan
bangunan gedung negara melakukan pembinaan teknis dan
pengawasan teknis kepada pengguna anggaran dan
penyedia jasa konstruksi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pasal 4 ayat
(1) setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat
bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari
Departemen Pekerjaan Umum.
Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan tenaga
Pengelola Teknis kepada Kementerian/Lembaga
penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara
tersebut, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
dengan Surat Edaran Menteri sebagai berikut :
I. UMUM
Maksud dari petunjuk teknis adalah agar pembangunan
bangunan gedung negara yang di biayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana
lainnya yang sah dan yang akan dijadikan sebagai aset
negara oleh Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran,
dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.
Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah agar setiap
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung
negara, dapat mewujudkan bangunan gedung negara
yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien
dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras
dengan lingkungannya.
3. 3
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahan - perubahannya;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
III. PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS
1. Kepala Instansi/Kepala Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran yang
melaksanakan pembangunan bangunan gedung
negara mengajukan permintaan bantuan tenaga
Pengelola Teknis secara tertulis kepada :
1) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara oleh
Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di
wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.
4. 4
2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah
Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang
bertanggung jawab dalam pembinaan gedung
negara sebagai pelaksanaan dekonsentrasi/tugas
pembantuan untuk penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara oleh
Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi
tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.
2. Atas dasar permintaan bantuan tenaga Pengelola
Teknis Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi
yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung
negara menugaskan secara tertulis kepada tenaga
teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk
melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pengelola Teknis,
Tenaga Ahli/Nara Sumber, dan Tenaga Pembantu
Pengelola Teknis.
3. Kepala Instansi/Kepala Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran, yang
telah mendapatkan Tenaga Pengelola Teknis, segera
menerbitkan Surat Keputusan Organisasi Pengelola
Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
yang didalamnya melibatkan unsur Pengelola Teknis,
dan tembusan Surat Keputusan tersebut disampaikan
kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi
yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung
negara.
4. Dalam rangka melakukan koordinasi pemberian
bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan
Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan
Gedung Negara, Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas
5. 5
Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Kepala Instansi
Teknis Pemetintah Provinsi yang bertanggung jawab
dalam pembinaan gedung negara membentuk Tim
Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
5. Pembentukan Organisasi/Bagan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Koordinasi
Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara, diatur sebagaimana tercantum di
dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
IV. TENAGA PENGELOLA TEKNIS
1. Tenaga Pengelola Teknis merupakan pejabat
fungsional Bidang Tata Bangunan dan Perumahan
sekurang-kurangnya Ahli Pratama Pangkat Golongan
III/b, yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum
atau Pegawai Negeri Sipil Pangkat Golongan III/b
Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan
Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bersertifikat Pengelola
Teknis Kualifikasi C yang ditetapkan oleh Direktur
Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
2. Tenaga Pengelola Teknis yang diperbantukan kepada
Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan
pembangunan bangunan gedung negara, bertugas
untuk mengelola kegiatan di bidang teknis administratif
selama masa penyelenggaraan pembangunan
bangunan gedung negara di setiap tahapan, baik di
tingkat program maupun di tingkat operasional.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pengelola
Teknis dapat didampingi oleh Tenaga Ahli/Nara
Sumber dan Tenaga Pembantu Pengelola Teknis.
4. Tenaga Pengelola Teknis bertugas pada Pimpinan
Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga
yang menyelenggarakaan pembangunan bangunan
6. 6
gedung negara untuk masa waktu satu tahun
anggaran, dan dapat diminta perpanjangan
penugasan untuk kegiatan pembangunan bangunan
gedung negara yang merupakan kegiatan lanjutan
dan atau kegiatan proyek yang melebihi satu tahun
anggaran (multi years).
5. Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Kompetensi
Tenaga Pengelola Teknis diatur sebagaimana
tercantum di dalam lampiran I yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran
ini.
V. BIAYA KEGIATAN UNSUR PENGELOLA TEKNIS.
Biaya operasional kegiatan unsur Pengelola Teknis termasuk
didalamnya untuk Pembiayaan kegiatan Pengelola
Teknis/Tenaga Ahli/Nara Sumber/Pembantu Pengelola
Teknis dibebankan pada biaya kegiatan unsur Pengelolaan
Teknis yang besarnya 35% dari keseluruhan biaya
pengelolaan kegiatan yang telah tersedia pada mata
anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran.
Biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis digunakan untuk
keperluan :
1. Honorarium;
2. Perjalanan dinas;
3. Transport lokal;
4. Biaya rapat;
5. Biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat; dan
6. Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung
negara yang bersangkutan.
Realisasi pembiayaan kegiatan unsur Pengelola Teknis
dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan
pekerjaan (tahap persiapan, tahap perencanaan, dan
tahap pelaksanaan konstruksi).
7. vii
Pengusulan pencairan biaya operasional kegiatan unsur
Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan
Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran
Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dilakukan oleh
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi
Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam
pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana
Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis.
Format Formulir Pertanggung Jawaban Biaya Unsur
Pengelola Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran II
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Surat Edaran ini.
Demikian kami sampaikan untuk diteruskan dan
dilaksanakan oleh Kepala Instansi/ Kepala Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran yang
melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara,
dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DJOKO KIRMANTO
Tembusan Kepada Yth :
1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga
Republik Indonesia;
2. Para Gubernur Provinsi di SeluruhIndonesia;
3. Direktur Jenderal Anggaran KementerianKeuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan;
5. Para Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum.
8. 8
DAFTAR ISI
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum i
DAFTAR ISI vii
Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum :
LAMPIRAN I PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANI-
SASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PELAKSANAKOORDINASI BANTUAN TENAGA
TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA
I. PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
BAGAN ORGANISASI 1
A. Pembentukan Tim Pelaksana
Koordinasi
B. Susunan Organisasi Tim
Pelaksana Koordinasi
C. Bagan Organisasi Tim Pelaksana
Koordinasi
II. TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG
JAWAB TIM PELAKSANA
A. Ketua Tim Pelaksana
B. Koordinator Bantuan Tenaga
Teknis
C. Tenaga Pengelola Teknis
D. Tenaga Pembantu Pengelola
Teknis
E. Tenaga Ahli
9. 9
9
LAMPIRAN I.1 Prosedur Operasi Standar Pemberian
Bantuan TenagaPengelola Teknis
LAMPIRAN I.2 Laporan MonitoringPengelolaTeknis
LAMPIRAN I.3 Prosedur Operasi Standar Pembangunan
Bangunan Gedung Negara dengan
Manajemen Konstruksi
LAMPIRAN I.4 Prosedur Operasi Standar Pembangunan
Bangunan Gedung Negara dengan
Konsultan Pengawas
LAMPIRAN I.5 Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak,
Surat Perintah Mulai Kerja, dan Berita
Acara Pelaksanaan Pekerjaan
LAMPIRAN II FORMULIR PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA
UNSUR PENGELOLATEKNIS
LAMPIRAN II.1 Susunan Tim Pelaksana Koordinasi
Bantuan Tenaga Teknis dan Pengelola
Teknis
LAMPIRAN II.2 Rencana Penyerapan Biaya Operasional
Kegiatan PengelolaanTeknis
LAMPIRAN II.3 Rincian Penggunaan Biaya Operasional
LAMPIRAN II.4 Daftar Pembayaran Transport Pengelola
Teknis
LAMPIRAN II.5 Daftar Pembayaran Honorarium
Pengelola Teknis
10. LAMPIRAN I
PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM
PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
11. 1
PEMBENTUKAN ORGANISASI/BAGAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA
KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
I. PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, BAGAN
ORGANISASI
A. Pembentukan TimPelaksana Koordinasi
Dalam rangka melakukan koordinasi pemberian
bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada Pimpinan
Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan
Gedung Negara, Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi Teknis Provinsi yang
bertanggung jawab dalam pembinaan gedung
negara membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan
Tenaga Teknis.
B. Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi
Susunan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan
Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara terdiri dari :
1. Pembina
2. Pengarah
3. Tim Pelaksana Bantuan Tenaga Teknis, terdiri dari:
a. Ketua;
b. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis;
c. Tenaga Pengelola Teknis;
d. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis;
e. Tenaga Ahli Teknis ( bidang arsitektur, struktur,
mekanikal/ elektrikal,dan lingkungan);
12. 2
f. Tenaga Ahli Administrasi (ahli pengadaan
barang/jasa konstruksi, ahli keuangan, penilai
dan ahli hukum);
g. Sekretariat.
C. Bagan Organisasi Tim Pelaksana Koordinasi
Bagan organisasi tim pelaksana koordinasi bantuan
tenaga teknis pembangunan bangunan gedung
negara, sebagai berikut :
ORGANISASI TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN
TENAGA TEKNIS
PEMBINA
MENTERI PEKERJAAN UMUM
PENGARAH
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
TIM PELAKSANA
KETUA TIM PELAKSANA
DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN/
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI/INSTANSI TEKNIS PROVINSI YANG
BERTANGGUNG JAW AB DALAM PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG
KOORDINATOR BANTUAN TENAGA TEKNIS
KASUBDIT PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA/
KEPALA SUB DINAS INSTANSI PEKERJAAN UMUM PROVINSI YANG BERTANGGUNG JAW AB
DALAM PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG
SEKRETARIAT
TENAGA AHLI
ADMINISTRASI
(PENGADAAN, HUKUM,
PENDAFTARAN BGN,
PENILAI KEUANGAN)
TENAGA PENGELOLA
TEKNIS
TENAGA AHLI TEKNIS
(ARSITEKTUR, STRUKTUR,
MEKANIKAL/ELEKTRIKAL,
LINGKUNGAN)
TENAGA PEMBANTU PENGELOLA TEKNIS
13. 3
1. Pembina adalah Menteri Pekerjaan Umum,
2. Pengarah adalah Direktur Jenderal Cipta Karya
KementerianPekerjaan Umum;
3. Ketua Tim Pelaksana adalah :
a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara oleh
Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di
wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri.
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi
Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam
pembinaan gedung negara sebagai
pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan
untuk penyelenggaraan pembangunan
bangunan gedung negara oleh Instansi
Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak
termasuk Provinsi DKI Jakarta.
4. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis adalah Kepala
Sub Direktorat Pengelolaan Gedung dan Rum ah
Negara Direktorat Penataan Bangunan dan
Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum untuk
penyelenggaraan pembangunan bangunan
gedung negara oleh Kementerian/ Lembaga di
tingkat pusat dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau
Kepala Sub Dinas Instansi Teknis Pekerjaan Umum
Provinsi yang bertanggung jawab dalam
pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan
dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk
penyelenggaraan pembangunan bangunan
gedung negara oleh Instansi
Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak
termasuk Provinsi DKI Jakarta.
5. Tenaga Pengelola Teknis adalah tenaga teknis
Kementerian Pekerjaan Umum/ Dinas Pekerjaan
14. 4
Umum/Instansi Teknis Provinsi yang bertanggung
jawab dalam pembinaan gedung negara, yang
ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk
membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan
pembangunan bangunan gedung negara dalam
mengelola kegiatan di bidang teknis administratif
selama penyelenggaraan pembangunan
bangunan gedung negara.
6. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah tenaga
teknis yang ditugaskan oleh Koordinator Bantuan
Tenaga Teknis untuk membantu kegiatan
Pengelola Teknis atau Tenaga Ahli.
7. Tenaga Ahli Teknis adalah tenaga ahli teknik di
bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal,
utilitas bangunan, pertamanan (landscape),
lingkungan dan tenaga ahli teknis lainnya yang
ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk
mendukung tenaga Pengelola Teknis.
8. Tenaga Ahli Administrasi adalah tenaga ahli di
bidang hukum, keuangan, manajemen
pengelolaan aset dan tenaga ahli administrasi
lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana
untuk mendukung tenaga Pengelola Teknis.
9. Sekretariat adalah unit kerja yang dibentuk oleh
Ketua Tim Pelaksana untuk membantu koordinator
bantuan tenaga teknis dalam melaksanakan tugas
keSekretariatan termasuk pertanggungjawaban
administrasi biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis.
II. TUGAS, FUNGSI dan TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA
A. Ketua Tim Pelaksana
1. Tugas
Ketua Tim Pelaksana melaksanakan tugas
koordinasi dan pengelolaan dalam hal
pemberian bantuan Tenaga Pengelola Teknis
15. 5
kepada Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga yang
menyelenggarakaan pembangunan bangunan
gedung negara, dan berkewajiban melakukan
pelaporan atas tugasnya, sebagai berikut:
a. Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan selaku Ketua Tim Pelaksana,
memberikan laporan atas Pelaksanaan
kegiatan pemberian bantuan tenaga
Pengelola Teknis pembangunan bangunan
gedung negara yang telah dilaksanakannya
termasuk yang dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi
kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui
Direktur Jenderal Cipta Karya setiap semester
dan setiap tahun.
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis
Provinsi yang bertanggung jawab atas
pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim
Pelaksana memberikan laporan atas
kegiatan pemberian bantuan tenaga
Pengelola Teknis pembangunan bangunan
gedung negara yang telah dilaksanakan di
wilayahnya kepada Direktur Penataan
Bangunan dan Lingkungan setiap semester
dan setiap tahun, Dan oleh Direktur
Penataan Bangunan dan Lingkungan
dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum
melalui Direktur Jenderal Cipta Karya.
2. Fungsi
Fungsi Ketua Tim Pelaksana adalah untuk
melakukan:
a. Pengendalian program bantuan teknis
pembangunan bangunan gedung negara;
b. Pengolahan data dan informasi kegiatan
pembangunan bangunan gedung negara;
16. 6
c. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas
tenaga Pengelola Teknis di wilayahnya;
d. Pemberian saran teknis atas persoalan
tingkat program dan operasional, yang
timbul dalam pembangunan bangunan
gedung negara;
e. Pemantauan dan pembinaan tenaga
Pengelola Teknis di wilayahnya.
3. Tanggung Jawab
Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, atas :
a. Ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan
kegiatan Pengelolaan Teknis;
b. Kontinuitas evaluasi/pelaporan kegiatan
pembinaan teknis pembangunan bangunan
gedung negara;
c. Ketertiban pertanggung jawaban
penggunaan biaya kegiatan unsur
Pengelola Teknis.
B. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis
1. Tugas
a. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis
melaksanakan tugas operasional koordinasi
dan pengelolaan pemberian tenaga
bantuan teknis pembangunan bangunan
gedung negara yang diberikan kepada
Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga yang
menyelenggarakaan pembangunan
bangunan gedung negara,
b. Koordinator Bantuan Tenaga Teknis
ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana, dan
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
17. 7
Sekretariat Koordinator Bantuan Tenaga
Teknis.
2. Fungsi
Koordinator Bantuan Tenaga Teknis berfungsi
untuk melaksanakan penyiapan materi :
a. Pengendalian program bantuan teknis
pembangunan bangunan gedung negara;
b. Pengolahan data dan informasi kegiatan
pembangunan bangunan gedung negara;
c. Koordinasi pelaksanaan tugas tenaga
Pengelola Teknis di wilayahnya;
d. Pemberian saran teknis atas persoalan
tingkat program dan operasional, yang
timbul dalam pembangunan bangunan
gedung negara;
e. Pemantauan dan pembinaan Tenaga
Pengelola Teknis di wilayahnya.
3. Tanggung Jawab
Koordinator Bantuan Tenaga Teknis bertanggung
jawab kepada Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan atau Kepala Dinas Pekerjaan
Umum/Kepala Dinas Teknis Provinsi, selaku Ketua
Tim Pelaksana, dalam hal membantu
melaksanakan :
a. Ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan
kegiatan pemberian bantuan tenaga
pengelola teknis;
b. Kontinuitas evaluasi/pelaporanatas kegiatan
pembinaan teknis pembangunan bangunan
gedung negara;
c. Ketertiban pertanggungjawaban
penggunaan biaya kegiatan unsur
Pengelola Teknis.
18. 8
Secara umum pelaksanaan Pemberian Bantuan
Tenaga Teknis berupa tenaga Pengelola Teknis
Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam
Bagan Prosedur Operasi Standar Pemberian Bantuan
Tenaga Pengelola Teknis sebagaimana tercantum
pada lampiran I.1 yang merupakan satu kesatuan
dengan Surat Edaran ini.
C. Tenaga Pengelola Teknis
Tenaga Pengelola Teknis adalah tenaga teknis
Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas
membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja
Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakaan
pembangunan bangunan gedung negara dalam
mengelola kegiatan dibidang teknis administratif
selama penyelenggaraan pembangunan bangunan
gedung negara pada setiap tahapan, baik di tingkat
program maupun di tingkat pelaksanaan.
Pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis atas
dasar permintaan Pimpinan Instansi/Kepala Satuan
Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran
kepada:
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara oleh
Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan di
wilayah DKI Jakarta, termasuk perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri, atau;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi
Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam
pembinaan gedung negara sebagai pelaksanaan
dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk
penyelenggaraan pembangunan bangunan
gedung negara oleh Instansi
Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi tidak
termasuk Provinsi DKI Jakarta.
19. 9
1. Tugas
Tenaga Pengelola Teknis bertugas
Pimpinan Instansi/Kepala Satuan
Kementerian/ Lembaga
pada
Kerja
yang
menyelenggarakaan pembangunan bangunan
gedung negara untuk masa waktu satu tahun
anggaran, dan Pimpinan Instansi/Kepala Satuan
Kerja Kementerian/Lembaga yang
menyelenggarakaan pembangunan bangunan
gedung negara dapat meminta perpanjangan
penugasan tenaga Pengelola Teknis untuk
kegiatan pembangunan bangunan gedung
negara yang merupakan kegiatan lanjutan dan
atau kegiatan proyek yang melebihi satu tahun
anggaran (multi years).
Tenaga Pengelola Teknis bertugas berdasarkan
permintaan tertulis dari Pimpinan Instansi/Kepala
Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang
menyelenggarakaan pembangunan bangunan
gedung negara, dan ditetapkan sebagai Tenaga
Pengelola Teknis kegiatan melalui Surat
Keputusan Organisasi Pengelola kegiatan oleh
Pimpinan Instansi/ Kepala Satuan Kerja
Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
Tenaga Pengelola Teknis bertugas dalam rangka
pembinaan teknis, memantau kegiatan para
penyedia jasa konstruksi pada saat pengadaan/
pemilihan dan pada saat melaksanakan
pekerjaan;
Tenaga Pengelola Teknis memberikan masukan
saran teknis administrasi kepada Pimpinan
Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/
Lembaga yang menyelenggarakaan
pembangunan bangunan gedung negara;
Tenaga Pengelola Teknis dapat memberikan
masukan saran teknis teknologis dan manajemen
untuk percepatan penyelenggaraan
20. 10
pembangunan yang tertib, efektif, efisien dan
berkualitas.
Secara terinci Tenaga Pengelola teknis bertugas
membantu kepala satuan kerja, pejabat
pembuat komitmen, bendahara, pejabat
verifikasi, pengelola administrasi kegiatan
Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara,
antara lain:
a. Pada tahap persiapan dan perencanaan
konstruksi,membantu dalam kegiatan:
1) Menyiapkan bahan masukan untuk
penetapan organisasi kegiatan;
2) Menyiapkan bahan, Jadual, waktu, dan
strategi penyelesaian kegiatan;
3) Menyiapkan proses pengadaan
penyedia jasa manajemen konstruksi
termasuk menyusun KAK;
4) Menyiapkan proses pengadaan
penyedia jasa perencanaan termasuk
menyusun KAK;
5) Menyiapkan surat penetapan penyedia
barang/jasa (SPPBJ), surat perjanjian
kerja, dan surat perintah mulai kerja
(SPMK);
6) Mengendalikan kegiatan MK atau
Pengawasan dan mengendalikan
kegiatan perencanaan untuk pekerjaan
yang menggunakan konsultan
Pengawas;
7) Menyiapkan model berita acara
persetujuan kemajuan pekerjaan untuk
pembayaran angsuran dan berita
acara lainnya yang berkaitan dengan
kegiatan MK / Pengawasan dan
kegiatan perencanaan.
21. 11
b. Pada tahap pelaksanaan konstruksi,
membantu dalam kegiatan:
1) Menyiapkan proses pengadaan
penyedia jasa pengawasan termasuk
menyusun KAK;
2) Menyiapkan proses pengadaan
penyedia jasa pelaksana konstruksi;
3) Mengendalikan kegiatan pengawasan
pelaksanaan konstruksi;
4) Mengendalikan kegiatan pelaksanaan
konstruksi dan penilaian atas prestasi
kemajuan tahap pelaksanaan
konstruksi;
5) Menyiapkan model berita acara
persetujuan kemajuan pekerjaan untuk
pembayaran angsuran dan berita
acara lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan konstruksi;
6) Menyiapkan model berita acara serah
terima bangunan yang telah selesai
dari pelaksana konstruksi.
c. Pada tahap pasca-konstruksi, membantu
dalam kegiatan persiapan untuk
mendapatkan status dari Pengguna
Anggaran, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari
Instansi Teknis Daerah, dan pendaftaran
sebagai bangunan gedung negara untuk
mendapatkan Huruf Daftar Nomor (HDNo)
dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Pengelola Teknis yang mendapat penugasan
dari:
a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara
oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat
22. 12
dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
atau
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis
Provinsi yang bertanggung jawab dalam
pembinaan bangunan gedung negara untuk
penyelenggaraan pembangunan bangunan
gedung negara oleh Instansi
Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi
tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta,
wajib memberikan laporan atas pelaksanaan
tugasnya secara periodik setiap bulan, menggunakan
format Formulir Laporan Bulanan Pengelola
sebagaimana tercantum pada lampiran I.2 yang
merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
2. Fungsi
Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu
Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja
Kementerian/ Lembaga yang
menyelenggarakaan pembangunan bangunan
gedung negara dalam pengelolaan teknis
administratif selama masa pembangunan
bangunan gedung negara pada setiap tahapan,
baik di tingkat program maupun di tingkat
operasional.
Secara terinci Tenaga Pengelola Teknis berfungsi
membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat
Pembuat Komitmen, antara lain:
a. Memberikan masukan (input) dari segi teknis
administratif penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara;
serta
b. Memberikan masukan (input) teknologi dan
manajemen, untuk percepatan
penyelenggaraan pembangunan yang
tertib, efektif, efisien dan berkualitas.
23. 13
Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut
diatas maka Tenaga Pengelola Teknis harus
memliki kompetensi sebagai mana tercantum
dibawah ini:
Tenaga Pengelola Teknis adalah pejabat
fungsional Bidang Tata Bangunan dan
Perumahan yang ditetapkan oleh Menteri
Pekerjaan Umum atau Tenaga Teknis yang
bersertifikat Pengelola Teknis yang ditetapkan
oleh Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum.
Tenaga Pengelola Teknis sekurang-kurangnya
pejabat fungsional Tata Bangunan dan
Perumahan Ahli Pratama Pangkat Golongan III/b,
atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan
Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis
Provinsi yang bertanggung jawab dalam
pembinaan gedung negara Pangkat Golongan
III/b yang bersertifikat Pengelola Teknis dengan
Kualifikasi C, yang dianggap mampu dan dapat
menjalankan tugas secara profesional di bidang
tata bangunan, serta ditugaskan secara
proporsional sesuai kapasitas tenaga teknis yang
bersangkutan.
Tenaga Pengelola Teknis dalam melaksanakan
tugas pembinaan teknis pembangunan
bangunan gedung negara, wajib memiliki
kompetensi di dalam menerapkan peraturan
pokok dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara
diantaranya :
a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang Dan Jasa Pemerintah termasuk
perubahannya, terkait dengan :
1) Persiapan pengadaan barang/jasa
pemerintah,
24. 14
2) Proses pengadaan barang/jasa yang
memerlukan penyedia barang/ jasa,
3) Pelaksanaan penilaiankualifikasi.
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi terkait
dengan :
1) Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi
Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi (buku
8)
2) Standar Dokumen Seleksi Nasional
Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump
Sum (buku 7)
3) Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi
Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi (buku
9)
4) Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan
Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan
Konstruksi/Pemborongan (buku 3)
5) Standar Dokumen Pelelangan Nasional
Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi
(Pemborongan) Untuk Kontrak Lump Sum
(buku 2)
6) Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan
Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan
(Pemborongan) Untuk Kontrak Lump Sum
(buku 5)
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
terkait dengan:
1) Persyaratan bangunan gedung negara,
2) Tahapan pembangunan bangunan
gedung negara,
25. 15
3) Pembiayaan pembangunan bangunan
gedung negara,
4) Tata cara pembangunan bangunan
gedung negara,
5) Pendaftaran bangunan gedung negara.
d. Peraturan LPJK Nomor 11b Tahun 2008
Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana
Konstruksi Dan Jasa Pengawas Konstruksi
terkait dengan :
1) Sertifikat usaha jasa perencana konstruksi
dan jasa pengawas konstruksi,
2) Bentuk, sifat, persyaratan, penggolongan
klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa
perencana konstruksi dan jasa pengawas
konstruksi,
e. Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008
Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana
Konstruksi terkait dengan :
1) Sertifikat usaha jasa pelaksana konstruksi ,
2) Bentuk, sifat, persyaratan, penggolongan
klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa
pelaksana konstruksi.
f. Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB).
g. Peraturan lainnya yang terkait dengan
penyelenggaraan pembangunan bangunan
gedung negara.
h. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan
Manajemen Konstruksi sebagaimana
tercantum pada lampiran I.3 yang
merupakan satu kesatuan dengan Surat
Edaran ini.
i. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Negara dengan Konsultan
Pengawas sebagaimana tercantum pada
26. 16
lampiran I.4 yang merupakan satu kesatuan
dengan Surat Edaran ini.
j. Model-model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak,
Surat Perintah Memulai Pekerjaan, Berita
Acara (Manajeman Konstruksi, Perencanaan,
Pengawasan, dan Pelaksanaan Konstruksi)
sebagaimana tercantum pada lampiran I.5
yang merupakan satu kesatuan dengan Surat
Edaran ini.
3. Tanggung jawab
Secara struktural Tenaga Pengelola Teknis
bertanggung jawab kepada:
a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara
oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat
dan di wilayah DKI Jakarta, termasuk
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
atau;
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Instansi
Teknis Provinsi yang bertanggung jawab
dalam pembinaan gedung negara sebagai
pelaksanaan dekonsentrasi/tugas
pembantuan untuk penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara
oleh Instansi Kementerian/Lembaga di wilayah
Provinsi tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.
Secara operasional/fungsional Tenaga Pengelola
Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan
Instansi/Kepala Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga yang
menyelenggarakaan pembangunan bangunan
gedung negara.
27. 17
D. Tenaga Pembantu Pengelola Teknis
1. Tugas
Tenaga Pembantu Pengelola Teknis adalah
tenaga teknis yang ditugaskan oleh Ketua Tim
Pelaksana untuk membantu kegiatan Tenaga
Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli.
Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertugas
untuk memonitor perkembangan kegiatan
(Progress Fisik dan Keuangan) dari Tenaga
Pengelola Teknis dan atau Tenaga Ahli, baik
ditingkat program maupun pelaksanaan.
2. Fungsi
Tenaga Pembantu Pengelola Teknis berfungsi
untuk memperlancar dan mempermudah
kegiatan Tenaga Pengelola Teknis dan atau
Tenaga Ahli.
Untuk itu, maka Tenaga Pembantu Pengelola
Teknis harus memiliki kompetensi setinggi-
tingginya adalah Pejabat Fungsional Tata
Bangunan Ahli Pratama Pangkat Golongan III/a,
atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan
Umum/Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Teknis
Provinsi yang bertanggung jawab dalam
pembinaan gedung negara dengan Pangkat
Golongan III/a atau bersertifikat Pengelola Teknis
dengan kualifikasi D.
Dalam hal kualifikasi Tenaga Pengelola Teknis,
Tenaga Ahli, dan Tenaga Pembantu Pengelola
Teknis untuk wilayah provinsi tidak termasuk
wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan
kriteria tidak mencukupi, Kepala Dinas Pekerjaan
Umum/instansi teknis provinsi yang bertanggung
jawab dalam pembinaan gedung negara dapat
menugaskan Pejabat yang dianggap mampu
dan memiliki jabatan atau kepangkatan
setingkat lebih rendah.
28. 18
3. Tanggung Jawab
Tenaga Pembantu Pengelola Teknis bertanggung
jawab atas hal-hal yang ditugaskan kepadanya,
dan secara profesional bertanggung jawab
penuh terhadap kebenaran hal-hal yang
dilaporkan kepada Tenaga Pengelola Teknis dan
atau Tenaga Ahli.
E. Tenaga Ahli
Tenaga Ahli bertindak sebagai Narasumber dan
bekerja secara profesional.
Tenaga Ahli dibagi atas Tenaga Ahli Teknis dan Tenaga
Ahli Administrasi.
Tenaga Ahli Teknis adalah tenaga ahli teknik di bidang
arsitektur, struktur, mekanikal/elektrikal/utilitas
bangunan, pertamanan (landscape), lingkungan dan
tenaga ahli teknik lainnya yang ditugaskan oleh
Direktur Penatan Bangunan dan Lingkungan atau
Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis Provinsi
untuk mendukung kegiatan dari tenaga Pengelola
Teknis.
1. Tugas
Tenaga Ahli bertugas mendukung Tenaga
Pengelola Teknis dalam rangka melakukan
kegiatan, antara lain :
a. Analisa kebutuhan ruang dan biaya
pembangunan bangunan gedung negara
dan atau;
b. Uji kelayakan konstruksi atas bangunan
gedung negara dan atau;
c. Evaluasi atas kegagalan bangunan pasca
konstruksi (evaluasi terhadap perencanaan/
pelaksanaan/ pengawasan/ pemanfaatan).
29. 19
Tenaga Ahli yang mendapat penugasan dari
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi
Teknis Provinsi wajib membuat laporan hasil
kajian/analisa/telaahan/pengujian/evaluasi/
informasi/standar/manual yang dilakukan dan
disampaikan kepada yang menugaskan serta
kepada Tenaga Pengelola Teknis yang
bersangkutan.
2. Fungsi
Secara terinci Tenaga Ahli Teknis berfungsi
membantu tenaga Pengelola Teknis, dibidang
teknis antara lain:
a. Memberikan masukan (input) dari segi teknis
teknologis penyelenggaraan pembangunan
bangunan gedung negara; serta
b. Memberikan masukan (input) teknologi dan
manajemen, untuk percepatan
penyelenggaraan pembangunan yang
tertib, efektif, efisien dan berkualitas.
Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut
diatas maka Tenaga Ahli Teknis harus memliki
kompetensi sebagai mana tercantum dibawah
ini:
Kompetensi Tenaga Ahli sekurang-kurangnya
adalah Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan
Perumahan Ahli Madya yang ditetapkan oleh
Menteri Pekerjaan Umum, atau Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas
Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang
bertanggung jawab dalam pembinaan gedung
negara yang bersertifikat Pengelola Teknis dari
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
dengan kualifikasi A dan minimal Pangkat
Golongan IV/a, atau Tenaga Ahli profesional
bersertifikat Keahlian (SK) dengan kualifikasi Ahli
Madya.
30. 20
3. Tanggung Jawab
Tenaga Ahli Teknis secara profesional
bertanggungjawab penuh terhadap hasil
kajian/analisa/telaahan/pengujian/
evaluasi/informasi/standar/manual yang
dilakukannya dan disampaikan kepada Direktur
Penataan Bangunan dan Lingkungan atau
Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis
Provinsi yang menugaskannya.
Tenaga Ahli Administrasi adalah tenaga ahli
administratif di bidang hukum, keuangan, manajemen
pengelolaan aset dan tenaga ahli administratif
lainnya yang ditugaskan oleh Direktur Penataan
Bangunan dan Lingkungan/Kepala Dinas Pekerjaan
Umum/Instansi Teknis Provinsi untuk mendampingi
tenaga Pengelola Teknis.
1. Tugas
Tenaga Ahli Administrasi bertugas mendukung
Tenaga Pengelola Teknis dalam rangka
melakukan kegiatan, antara lain:
a. Proses penyusunan kontrak jasa konstruksi dan
atau
b. Proses Pengadaan penyedia jasa konstruksi
(Konsultan Manajeman Kostruksi, Konsultan
Perencana, Konsultan Pengawas, Pelaksana
Konstruksi) dan atau,
c. Proses Penaksiran dan atau penakaran nilai
aset bangunan gedung negara untuk
pemanfaatan dan atau penghapusan.
d. Proses Pendaftaran sebagai bangunan
gedung negara.
Tenaga Ahli yang mendapat penugasan dari
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi
Teknis Provinsi wajib membuat laporan hasil
kajian/analisa/telaahan/pengujian/evaluasi/
31. 21
informasi/standar/manual yang dilakukan dan
disampaikan kepada yang menugaskan serta
kepada Tenaga Pengelola Teknis yang
bersangkutan.
2. Fungsi
Secara terinci Tenaga Ahli Administrasi berfungsi
membantu tenaga Pengelola Teknis, dibidang
Administrasi antara lain:
a. Memberikan masukan (input) dari segi
Administrasi penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara;
serta
b. Memberikan masukan (input) Administrasi
pembangunan yang tertib, efektif, efisien
dan berkualitas.
Karenanya, untuk melakukan fungsi tersebut
diatas maka Tenaga Ahli Administrasi harus
memliki kompetensi sebagai mana tercantum
dibawah ini:
Kompetensi Tenaga Ahli sekurang-kurangnya
adalah Pejabat Struktural atau Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas
Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang
bertanggung jawab dalam pembinaan gedung
negara dengan minimal Pangkat Golongan IV/a,
atau Tenaga Ahli profesional bersertifikat Keahlian
(SK) dengan kualifikasi Ahli Madya.
3. Tanggung Jawab
Tenaga Ahli Adminstrasi secara profesional
bertanggungjawab penuh terhadap hasil
kajian/analisa/telaahan/pengujian/
evaluasi/informasi/standar/ manual yang
dilakukan dan disampaikan kepada Direktur
Penataan Bangunan dan Lingkungan atau
Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis
Provinsi yang menugaskannya.
32. LAMPIRAN I.1
PROSEDUR OPERASI STANDAR
PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS
NO
PELAKSANA
KEGIATAN
KEMENTERIAN
/LEMBAGA
DIREKTUR
PBLDJCK
DEP.PU/KA
DINASPU
PROVINSI
KOORDINATO
RBANTUAN
TENAGA
TEKNIS
PENGELOLA
TEKNIS
1
MENGAJUKAN SURAT
PERMINTAAN BANTUAN TENAGA
PENGELOLA TEKNIS
2
MEMBERIKAN DISPOSISI UNTUK
DISIAPKAN DATA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PGN DAN
NOMINASI PENGELOLA TEKNIS
3
MENYIAPKAN DATA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PGN, NOMINASI
PENGELOLA TEKNIS DAN DRAFT
SURAT PENUGASAN PENGELOLA
TEKNIS
4
MENETAPKAN SURAT
PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS
DAN MENDISPOSISIKAN UNTUK
PENYAMPAIAN KEPADA YBS
5
PENYAMPAIAN SURAT
PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS
KEPADA YBS
6
MENERIMA SURAT PENUGASAN
PENGELOLA TEKNIS
7
MENETAPKAN PENGELOLA
TEKNIS DALAM SURAT
KEPUTUSAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI PENGELOLA
KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN,
DAN MENYAMPAIKAN KEPADA
YBS
8
MENERIMA TEMBUSAN SURAT
KEPUTUSAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI PENGELOLA
KEGIATAN PEMBANGUNAN PGN
9
MELAKSANAKAN TUGAS
PENGELOLA TEKNIS DAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN
BULANAN
10
MELAKUKAN MONITORING ATAS
KEGIATAN PENGELOLA TEKNIS
11
MENYAMPAIKAN LAPORAN
MONITORING ATAS KEGIATAN
PENGELOLA TEKNIS 22
33. --- ..
i
I •s-..
t
LAMPIRANI.2
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
._..tUK UIPOltNt ll!l(A.Nt I t I l J I 4 I S I I I 1 I I I t - II I 111
I DATA UMUM PROYEK
1 DEPARTEMENll.E~
2 DITJENISE'TINGl<AT
3 NNM SATUANl<ERJ.t.
• NNM l<EPM.A SATl<ER/PPI<
5 ~ Tl<EPM.ASATl<ER/PPI<
6 LOKASI PEl<ERJ.MN I
~ .. --·'""'"' .
B
..
IA
··Y
-A
··~
-- ·-D
-P
......._ -- --
o l<ECAMATAN
b l<ABUPA T ENJl<O TA
c PROPINSI
' AP8N 8 L N TAHUNNIGGAIWI
~.!"'*'!.,.,.~~- -~~--~. ---- ----
'!
BANGUNANlAIN·lAIN
· · ....-.Gll.io
7 NAMAPEl<ERJMHA<EGIATAN
II DA TA TEKNIS
.........~
.
i
--·--- --
2 OAIA I
0 OIS- PllOIOllP 0 P!R""HAS 0 LMIU•M
I
llUlllOHl~AIC MUM.IF!
IPl!LNCSNIMH
KONStA.I NI
I HliHARfKN..l. I
I
I (lll*JNl ll ........ KASI
I r-
.11.#tOlt.AWMTU
PUl(HCNIA
I
-----·--·-· _.......i I ~.... ---·
t--·-·-------·-'1-· --..----·-·--·-·-·! - - - - i- - -·--·I
I:"s'~"'"'I
3 STATUS
I
I
.PfRfH(NWH .PfLfUHONI
• RE.Al.ISASIFISIK DAN l<EUNIGAN
1
r-··
R
·
E
-
H
-
C
·
N
-
IA
·-
(1
·-
l )
- --~~ASl~L_.Kl!OIA.titl
1 , ....... ftt11". "'WI.
Pl!ltl!HCNIMH ;
....~--:.-- --·:1---+---+-----t----1
PU.NCSNtMH ;
111 CA TA TAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
TENA~ TEKNIS
IV DA TA PELAPOR
TEAAGir. TEKNIS I .IAHOAUHOifl
2 N111110
NoplGol
3 N11111•
NoplGol
23
35. LAMPIRAN I.4
PROS E D U R OPERASI STAND A R
PEMB A N G U N A N BANGU N A N GEDUNG NEGARA DENGAN KONS U L T A N PENGA W A S
NO
PELAKSANA
KEGIATAN
KASATKER/PPK
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
PANITIA
PENGADAAN
BARANG/JASA
PENYEDIA
JASA
KONSULTANSI
PENYEDIA
JASA
PELAKSANA
KONSTRUKSI
PENGELOLA
TEKNIS
KONSULTAN
PENGAWAS
KONSULTAN
PERENCANA
KONTRAKTOR
PELAKSANA
KONSTRUKSI
1
PENER B IT A N SK PANITIA PENGADAAN
BARANG/JASA
2
PENYU S U N A N JADWAL DAN BESARAN
PAKET PENGAD A A N BARANG/ JASA
3
SELEKSI KONSULTAN
A.PERENCANA
B.PENGAWAS
3.1 PRAKU AL IFIK A S I KONSULTAN
3.2 PENGU M U M A N SORT LIST
3.3 PEMAS U K A N PENAWARAN
3.4 EVALUASI PENAWARAN
3.5 PENGU M U M A N CALON
3.6 PENET AP A N KONSULTAN
3.7 KONTRAK KONSULTAN
3.8 SPMK KONSULTAN
4 PENYU S U N A N DOKUMEN
PERENCANAAN
5
EVALUASI DAN PENGENDALIAN
PEKER J A A N PERENCANAAN
6 PENGES A H A N DOKUMEN PELELANGAN
7
PENGA D A A N JASA PELAKSANA
KONSTRUKSI
8.1 PRAKUALIFIKASI
8.2 DAFTAR PESERTA
8.3 PENGAM B IL A N DOKUMEN
8.4 ANWIJZING
8.5 PEMAS U K A N PENAWARAN
8.6 EVALUASI PENAWARAN
8.7 PENGU M U M A N CALON
8.8 PENET AP A N PELAKSANA
8.9 KONTRAK PELAKSANAAN
8.10 SPMK PELAKSANA
8 PELAKS A N A A N KONSTRUKSI
9
PENGA W A S A N PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
10
PENGE N D AL IA N PEKERJAAN
KONSUL T A N PENGAWAS
11
PENGA W A S A N BERKALA KONSULTAN
PERENCANA
12
SERAH TERIMA I PEKERJAAN
PELAKS A N A A N KONSTRUKSI
13
SERAH TERIMA PEKERJAAN
PERENCANAAN
14
PERBA IK A N /P E N Y E M P U R N A A N
PEKER J A A N KONSTRUKSI
15
SERAH TERIMA II PEKERJAAN
PELAKS A N A A N KONSTRUKSI
16
SERAH TERIMA PEKERJAAN
PENGAWASAN
17
PENDA FT A R A N SEBAGAI BANGUNAN
BANGU N A N GEDUNG NEGARA
25
36. LAMPIRAN I.5
MODEL
KERANGKA ACUAN KERJA,
KONTRAK, SURAT PERINTAH MULAI KERJA, DAN
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pendahuluan
Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara
merupakan dokumen yang dapat diacu oleh Kepala Satuan Kerja/Pejebat Pembuat
Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengelola Teknis dalam menyusun
dokumen pengadaan yang akan dilakukannya.
Apabila model-model tersebut telah disepakati oleh Pengguna Jasa Konstruksi dan
Penyedia Jasa Konstruksi dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Maka model-
model terebut diberlakukan dalam seluruh tahapan pembangunan gedung negara
sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa.
2. Model Kerangka Acuan Kerja, Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita
Acara terdiri dari :
1. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI
2. MODEL KONTRAK
3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA MANAJEMEN KONSTRUKSI
4. MODEL BERITA ACARA MANAJEMEN KONSTRUKSI
5. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PERENCANAAN
6. MODEL KONTRAK
7. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PERENCANAAN
8. MODEL BERITA ACARA PERENCANAAN
9. MODEL KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN
10. MODEL KONTRAK
11. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PENGAWASAN
12. MODEL BERITA ACARA PENGAWASAN
13. MODEL KONTRAK
14. SURAT PERINTAH MULAI KERJA PELAKSANAAN
15. MODEL BERITA ACARA PELAKSANAAN
26
38. 28
KODE
II.2.1
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI(MK)
KERANGKAACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN/
REHABILITASI/ RENOVASI/ RESTORASI
......................................................................................
KEGIATAN
......................................................................................
1. PENDAHULUAN
A. UMUM.
1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri PU Nomor 45//KPTS/M/2007
tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara, Konsultan Manajemen Konstruksi digunakan
untuk pembangunan bangunan gedung negara yaitu:
a. Bangunan bertingkat diatas 4 lantai, dan atau
b. Bangunan dengan luas total diatas 5.000 m2, dan atau
c. Bangunan khusus, dan atau
d. Melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun kontraktor, dan
atau.
e. Dilaksanakan secara bertahap yang tidak dapat diselesaikan dalam satu
tahun anggaran.
2. Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) akan melaksanakan pengendalian/
pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan Perencana
dan kontraktor Pelaksana/pemborong yang diikut sertakan dalam satuan
kerja bersangkutan, yang menyangkut aspek mutu, waktu, dan biaya, serta
administrasi kontrak.
3. Secara kontraktual Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
Dalam kegiatan operasionalnya, konsultan MK mendapatkan bantuan
bimbingan teknis dan administrasi dalam menentukan arah pekerjaan
pengendalian/ pengawasan dari Pengelola satuan kerja, yang terdiri dari
Pengelola Administrasi dan Keuangan serta Pengelola Teknis yang ditunjuk
dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
B. LATAR BELAKANG.
1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan
Kerja ………………………..…………………………………
2) Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini………………….
39. 29
2. MAKSUD DAN TUJUAN.
1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Manajemen
Konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus
dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas.
2) Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan MK dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai KAK ini.
3. SASARAN
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan :
…………….
1) .…………….
4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pengguna Jasa adalah : Satuan Kerja.............
Nama PPK : …………….
Alamat : Jl………..
5. SUMBER PENDANAAN
A. Biaya ManajemenKonstruksi.
1) Untuk pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi ini diperlukan biaya
kurang lebih Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27
Desember 2007 perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara yaitu :
a. Besarnya biaya Konsultan Manajemen Konstruksi merupakan biaya
tetap dan pasti.
b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian
pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Satker/ PPK…………….dan
Konsultan Manajemen Konstruksi.
2) Biaya pekerjaan Konsultan Manajemen Kosntruksi dan tata cara
pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses
pengadaan konsultan Manajemen Kosntruksi sesuai peraturan yang
berlaku, yang terdiri dari :
a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
b. Materi dan penggandaan laporan,
c. Pembelian bahan dan ATK,
d. Biaya penyelidikan tanah sederhana
e. Pembelian dan atau sewa peralatan
f. Biaya rapat-rapat
g. Perjalanan (lokal maupun luar kota/ Internasional)
h. Jasa dan overhead Manajemen Konstruksi
i. Pajak dan iuran daerah lainnya.
3) Pembayaran biaya Konsultan Manajemen Kosntruksi didasarkan pada
prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan Pemborong.
40. 30
B. Sumber Biaya.
Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DIPA Departemen
.............Tahun Anggaran 200... Nomor : .........................
6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG
A. Lingkup Kegiatan; adalah Majemen Konstruksi Pembangunan/ Rehabilitasi/
renovasi/RestorasiGedung ...........................(sesuai DIPA).
B. Lokasi Kegiatan; ...........
C. Data Lokasi;........
1) data – data tentang lokasi.
(Peta, Peraturan ttg Bangunan utk lokasi tsb),dll.............
2) program alih teknologi.
3) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan.
Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya
yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam
pelaksanaan pekerjaan ini.
7. LINGKUP PEKERJAAN
A. Lingkup Pekerjaan; yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen
Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya
Pekerjaan Umum Nomor. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, yang terdiri dari :
1) Tahap Persiapan:
i. membantu pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan penyedia jasa
perencanaan, termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memberi
saran waktu dan strategi pengadaan, serta bantuan evaluasi proses
pengadaan;
ii. membantu Pengelola Kegiatan dalammempersiapkan dan menyusun
program pelaksanaan seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan;
iii. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan
pengumuman seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan baik melalui
papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik;
iv. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pra-kualifikasi
calon peserta seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan;
v. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat
penjelasan pekerjaan;
vi. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga
Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan
Perencanaan;
vii. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan teknis
dan biaya dari penawaran yang masuk;
41. 31
2) Tahap Perencanaan:
i. Mengevaluasi program pelaksanaan kegiataan perencanaan yang dibuat
oleh konsultan perencana yang meliputi program penyediaan dan
penggunaan sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen
lelang.
ii. Memberikan konsultasi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan
pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan
biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik.
iii. Mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi program
terhadap hasil perencanaan, perubahan-perubahan/penyimpangan teknis
dan administrasi atas persoalan yang timbul serta pengusulan koreksi
program.
iv. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap
perencanaan.
v. Menyusun Laporan Bulanan kegiatan Konsultansi manajemen konstruksi
tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila
terjadi penyimpangan.
vi. Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan sampai dengan dokumen
pelelangan, menyusun program pelaksanaan pelelangan bersama
konsultan perencana, dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan serta
membantu kegiatan panitia pelelangan.
vii. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan
pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan.
viii. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan,
menyusun laporan hasil rapat koordinasi dan membuat lapoaran kemajuan
pekerjaan manajemen konstruksi.
3) Tahap Pelelangan/PengadaanKontraktor
i. Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun
program pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik.
ii. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan
pengumuman pelelangan, baik melalui papan pengumuman, media
cetak, maupun media elektronik.
iii. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan
prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan
melalui prakualifikasi).
iv. Membantu memberikan penjelasanan pekerjaan pada waktu rapat
penjelasan pekerjaan.
v. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun
Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner’s Estimate (OE) pekerjaan
konstruksi fisik.
vi. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran
yang masuk.
vii. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan
konstruksi fisik.
viii. Menyusun laporan kegiatan pelelangan.
42. 32
4) Tahap Pelaksanaan
i. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang
disusun oleh pemborong yang meliputi program-program pencapaian
sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan
dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program Quality
Assurance / Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan
kerja (K3).
ii. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian
waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil
konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib
administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
iii. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan
manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun
tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
iv. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
konstruksi fisik.
v. Melakukan kegiatan pengawasan yang tediri atas :
Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan.
Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan,
serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan
persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan
masukan hasil rapat-rapat lapangan dan laporan harian/mingguan
pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksanan konstruksi.
Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan
dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang
diajukan oleh Kontraktor
Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan
(As Built Drawing) sebelum serah terima I.
Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima I dan
mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.
Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun
petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima
pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua
pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran
angsuran pekerjaan konstruksi.
43. 33
Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen
Pendaftaran.
Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan
dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/
Kota setempat.
vi. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.
B. KRITERIA
Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Manajemen
Konstruksi harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
1) Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan
secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah
ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2) Persyaratan Obyektif
Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk
kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan
kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
3) Persyaratan Fungsional
Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik,
baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan
dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Manajemen
Konstruksi.
4) Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan,
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
C. PROGRAM KERJA
Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera menyusun program kerja yang
meliputi :
1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci.
2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan
konsultan Manajemen Konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi
Tugas atas rekomendasi Tim Teknis.
3) Uraian konsepsi konsultan Manajemen Konstruksi atas pekerjaan
pengawasan proyek tersebut.
4) Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari
Pejabat Pembuat Komitmen, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam
pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan Manajemen Konstruksi
dalam melaksanakan tugasnya.
44. 34
D. TANGGUNG JAWAB
1) Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab secara professional
atas jasa manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode
etik, tata laku profesi yang berlaku.
2) Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah menjaga agar proyek
memiliki kinerja sebagai berikut :
i. Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya
anggaran / waktu yang telah ditetapkan.
ii. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia
atau yang telah ditetapkan.
iii. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang
berlaku.
iv. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan.
3) Penanggung jawab professional manajemen konstruksi adalah tidak hanya
konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli
professional manajemen konstruksi yang terlibat.
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan Manajemen Konstruksi diperkirakan selama.........(....) bulan
atau.....(.........) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK sampai dengan Serah Terima
Kedua.
Dengan perincian sebagai berikut :
Tahap Persiapan = ..........bulan atau.........(........) hari kalender.
Tahap perencanaan = ......... bulan atau ........(........) hari kalender.
s.d. pelelangan pengadaan Kontraktor = 1 bulan atau (tiga puluh) hari kalender.
Tahap Konstruksi Fisik = ......... bulan atau ........(. .......) hari kalender.
9. TENAGA AHLI
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Manajemen Konstruksi harus
menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan
Manajemen Konstruksi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa
yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS.
Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai
berikut :
No. JABATAN KEAHLIAN JML
(org)
KUALI
FIKASI
PENGALAMAN
MINIMAL
A. TENAGA AHLI
1.
2.
3.
2.
Team Leader / Koordinator
Pengawas
Ahli Struktur
Ahli Utilitas (ME)
ARSITEK
SIPIL
Arsitektur
Struktur
Utilitas (ME)
1
1
1
1
1
1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
9 tahun
7 tahun
5 tahun
5 tahun
5 tahun
5 tahun
45. 35
3.
4.
5.
6.
Pengawas Lapangan:
a. Pengawas -1
b. Pengawas - 2
c. Pengawas - 3
d. Seterusnya…
B. TENAGA PENDUKUNG
1.
2.
Operator Komputer
Administrasi Kantor
Dll
2
1
D3
S1
4 tahun
4 tahun
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat
tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae
(pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.
10. KELUARAN
Keluaran yang diminta dari konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan Kerangka
Acuan Kerja ini adalah :
A. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan/
Rehabilitasi/ renovasi.. Gedung Kantor ..............., yang dilaksanakan oleh Konsultan
Perencana dan Kontraktor yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu
serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien,
sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.
Dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi adalah :
i. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi.
ii. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari
Konsultan Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan, konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak
terpenuhinya syarat teknis.
iii. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan,
tenaga, dan hari kerja.
iv. Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
v. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan.
vi. Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan.
vii. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.
viii. Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan
ix. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).
x. Laporan rapat di lapangan (site meeting).
xi. Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar chart dan S curve serta
Net Work Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
46. 36
B. Ko
C. nsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai
dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan
kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.
11. PELAPORAN
Jenis laporan Manajemen Konstruksi yang harus diserahkan ke Pejabat Pembuat
Komitmen :
1) Laporan Review Disain
2) Buku Harian
3) Laporan Mingguan
4) Laporan Bulanan
5) Laporan Akhir (ST-1 dan ST-2)
12. PENUTUP
A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa
semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang
dibutuhkan.
B. Berdasarkan bahan bahan tersebut konsultan menyusun program kerja sebagai
bahan diskusi untuk menghasilkan Pedoman Penugasan.
Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang Pengarahan Penugasan ini dari
Panitia Pengadaan, konsultan agar segera membuat Usulan Teknis dan Biaya sesuai
dengan Pengarahan Penugasan KAK ini, dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan
dengan jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir dalam KAK ini.
DIBUAT DI ……………………
TANGGAL ……………………
MENGETAHUI:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
.................................
NIP ..........................
DIBUAT OLEH:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
............................
NIP ....................
Catatan: Model KAK tersebut diatas berdasarkan Permen PU nomor: 43/PRT/M/2007 tanggal 27
Desember 2007 dan bersifat pokok yang masih harus disesuaikan, dikembangkan/ dilengkapi
untuk kebutuhan Kegiatan Satuan Kerja yang bersangkutan.
...........................................................................................................................................
47. 37
KODE
II.2.2 SURAT PERJANJIAN PEKERJAANMK
Untuk Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi, Syarat Umum dan Syarat Khusus
Kontrak Mengacu kepada Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007
tentang Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultasi Kontrak Lump Sum
(buku 7), Pelaporan dan Tahapan Pekerjaan, mengikuti Permen PU. Nomor 45/PRT/M/2007
tanggal 27 Desember 2007.
48. 38
KODE
II.2.3
SURAT PERINTAH MULAI KERJA PEKERJAANMK
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
.........................................................................................
Nomor : ...........................
Tanggal : ............................
PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN /
REHABILITASI / RENOVASI / RESTORASI
………………………………………………………..
Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : ……………………tanggal
………………denganini kami yang bertandatangan dibawah ini:
1. N a m a : ............................................
Jabatan (struktural) : ............................................
Alamat : ............................................
Selaku Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen ............................ yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
MEMERINTAHKAN KEPADA:
2. N a m a : ............................................
Jabatan : Direktur ...............................
Nama Badan Usaha : ............................................
Alamat Badan Usaha : ...........................................
Selaku Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan .............. yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.
Surat Perintah Mulai Kerja ini diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini :
1. Pihak Pertama memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk memulai melaksanakan
kegiatan pekerjaan Manajemen Konstruksi selambat lambatnya 14 (empat belas hari
kalender) sejak tanggal sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Manajemen
Konstruksi Nomor ; Tanggal .
2. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Pihak Kedua belum juga memulai pekerjaan
yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan
hubungan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan dari Pihak Kedua, dan kepada Pihak
Kedua akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
49. 39
Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di dan mulai
berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat
Pembuat Komitmen
PT. ...................................... ……………………………..
........................................ . ......................................
*) .................................... NIP……………………
Catatan *) Ditandatangani penanggung jawab perusahaan
50. 40
d. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ………………………...
SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ………………………...
e. Biaya Pekerjaan MK : Rp..... …………………………………………
(……………………………………………)
f. Waktu Pekerjaan MK : Tgl mulai : ………………………...
Tgl selesai : ………………………...
Jml. minggu : ………………………...
KODE
II.2.4.1 LAPORAN PEKERJAANMK
KEGIATAN : ………………………….
………………………….
LAPORAN PEKERJAAN
MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEKERJAAN : ………………………….
………………………….
LOKASI : ………………………….
NOMOR : …………………………….
MINGGU KE : …………………………….
TANGGAL : …………………………….
LAMPIRAN : 1 satu) set Laporan
1. Telah melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk:
a. Pekerjaan : ...................................................................
b. Lokasi : ...................................................................
c. Departemen/Lembaga : ...................................................................
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Nomor :
………………………...
Tanggal : ………………………...
c. Konsultan MK : ……………………………………………
Pelaksanaan Manajemen konstruksi tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir):
a. …………………………………………………………………………………………….
b. …………………………………………………………………………………………….
a.Dan seterusnya.
2. Berdasarkan laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor: …………………………. Minggu ke …….
Tanggal………. Yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan
Manajemen Konstruksi, bahwa:
a. Kontraktor Pelaksana : PT/CV.........................................................
b. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ........................................
SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ........................................
Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar: ……….. %
Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.
Diketahui oleh: Dibuat oleh:
Pengelola Teknis Kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi
**) ..................................................... PT/CV……………………………..
. ........................................... . ......................................
NIP....................................... *)………..………………
Catatan *) Dapat ditangani oleh:
Penanggung jawab perusahaan dan atau
Penanggung jawab lapangan dari perusahaan
**) Diisi Nama Kegiatan yang bersangkutan
51. 41
KODE
II.2.4.2
BERITA ACARASERAHTERIMA PEKERJAANMK
KEGIATAN : ………………………….
………………………….
BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEKERJAAN MK
PEKERJAAN : …………………………. NOMOR : …………………………….
…………………………. TANGGAL : …………………………….
LAMP. : Laporan Pekerjaan MK
LOKASI : …………………………. Nomor : ……………
Tanggal : ……………
Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………tanggal…………bulan …………tahun ………….., kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
I. Nama : ……………………………………………………..…………
Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen
.............................................
berdasarkan Surat Keputusan………………………….
Nomor : …………………………………………………
Tanggal : …………………………………………………
Alamat Kantor : ……………………………………………………..…………
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
II. Nama : ………………………………………………………..………
Jabatan : ……………………………………………………..…………
Berdasarkan Akte Notaris ………………………………
Nomor : …………………………………………………
Tanggal : …………………………………………………
Bertindak untuk dan atas nama PT/CV …………….
Alamat kantor : ……………………………………………………..…………
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak berdasarkan:
1. Surat Keputusan penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor:
……………………………… tanggal ..………………………..…
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor:
……………..……………..…tanggal ……………….…………...
Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan MK dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima
dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan MK untuk:
a. Pekerjaan : ............................................................
b. Lokasi : ............................................................
c. Departemen/Lembaga : ............................................................
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: Nomor :.....................................
Tanggal: ..................................
52. 42
Pasal 2
Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat
Perjanjian pekerjaan Manajemen Konstruksi):
1. Laporan mingguan,… : ….. (………) rangkap
2. Dan seterusnya : ….. (………) rangkap
Demikian berita acara serah terima pekerjaan menejemen konstruksi ini dibuat dan
ditandatangani di …………………………. pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10
(sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat
Pembuat Komitmen
PT/CV . ............................... ……………………………..
........................................ . ......................................
*) .................................... NIP……………………
Catatan *) Penanggung jawab perusahaan
53. 43
KODE
II.2.4.3
BERITA ACARA KEMAJUANPEKERJAANMANAJEMEN
KONSTRUKSI(MK) UNTUKPEMBAYARANANGSURAN
KEGIATAN : ………………………….
………………………….
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK) UNTUK
PEMBAYARAN ANGSURAN
PEKERJAAN : …………………………. NOMOR : …………………………….
…………………………. TANGGAL : …………………………….
LAMP. : Laporan Pekerjaan MK
LOKASI : …………………………. Nomor : ……………
Tanggal : ……………
Minggu ke : ……………
Pada hari ini,…………………… tanggal………………bulan …………………tahun
……………………..,kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama : ……………………………………………………..…………
Jabatan : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen
.............................................
berdasarkan Surat Keputusan………………………….
Nomor : …………………………………………………
Tanggal : …………………………………………………
Alamat Kantor : ……………………………………………………..…………
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
II. Nama : ………………………………………………………..………
Jabatan : ……………………………………………………..…………
Berdasarkan Akte Notaris ………………………………
Nomor : …………………………………………………
Tanggal : …………………………………………………
Bertindak untuk dan atas nama PT/CV …………….
Alamat kantor : ……………………………………………………..…………
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan:
1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk:
a. Pekerjaan : ............................................................
b. Lokasi : ............................................................
c. Departemen/Lembaga : ............................................................
d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:Nomor: .....................................
Tanggal: .....................................
e. Konsultan MK : ............................................................
f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor : ...................................
SPMK Manajemen Konstruksi Tanggal : ...................................
g. Biaya Pekerjaan MK : Rp ......................................................
(.......................................................... )
Prestasi pekerjaan manajemen konstruksi telah mencapai kemajuan sebesar :
………% (………………………………) prosen.
2. Berdasarkan pasal …. Ayat ….. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi
tersebut butir 1.f diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK
PERTAMA sejumlah:
……% X Rp ………………………. = Rp. ………………………………….
54. 44
3. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : ……. (………………….) kali angsuran
pembayaran yaitu:
a. Angsuran ke ….. = Rp. ………………………………….
b. Angsuran ke ….. = Rp. ………………………………….
c. Angsuran ke ….. = Rp. ………………………………….
Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. ………………………………….
4. Pada angsuran pembayaran ini
PIHAK KEDUA berhak dibayarkan
sebesar: = Rp. ………………………………….
Terbilang : (………………………………………………………………………………)
Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi ini dibuat dan
ditandatangani di ………………………………padatanggal tersebut di atas, dalam rangkap
10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Konsultan Manajemen Konstruksi Kepala Satuan Kerja/Pejabat
Pembuat Komitmen
PT/CV . ............................... ……………………………..
........................................ . ......................................
*) .................................... NIP……………………
56. 46
KODE
II.2.5. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PERENCANAAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI/RESTORASI
......................................................................................
KEGIATAN
......................................................................................
1. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya,
sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal,
ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta
berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indanesia.
2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan
sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang
layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung
negara.
3. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan
secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya
perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut
kaidah, norma serta tata laku profesional.
4. Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) untuk pekerjaan perencanaan pedu disiapkan
secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya
perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
B. Latar Belakang.
l . Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup
Satuan Kerja ………………………………
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah
Departemen/ Lembaga………………………………………………..
3. Untuk penyelenggaraan satuan kerjatermaksud, dibentuk Organisasi
Pengelola Satuan kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja :
....................….… tanggal …………….…….. dan SK Pembentukan Panitia
Lelang / Pengadaan / Penunjukan Langsung Nomor :
…………………………tanggal ............…………. dengan susunan
organisasi seperti pada lampiran.
57. 47
2. MAKSUD DAN TUJUAN
1) Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana
yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi
dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas
perencanaan.
2) Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai
sesuai KAK ini.
3. SASARAN
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Restorasi Bangunan :
1) ……………....
2) .....................
4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pengguna Jasa adalah : Satuan Kerja.............
Nama PPK : …………….
Alamat : Jl………..
5. SUMBER PENDANAAN
A. Biaya Perencanaan.
1 . Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini diperlukan biaya kurang lebih
Rp…………….(…………..) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 45 / KPTSMK/2007 tanggal 27 Desember 2007.
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu:
a. untuk pekerjaan standar berlaku biaya maksimum sesuai yang
tercantum dalam tabel A s.d. tabel D, dan dihitung dengan billing rate
sesuai ketentuan yang berlaku.
b. bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan
dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing
rate yang berlaku,
c. pengaturan komponen pembiayaan pada butir a) dan b) diatas adalah
dipisahkan antara bangunan standar, serta dan non standar dan harus
terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf,
d. besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan
pasti.
e. ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjan pekerjaan
perencanaan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja dan Konsultan
Perencana.
58. 48
2. Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur
secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan
perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari:
a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
b. materi dan penggandaan laporan,
c. Pembelian bahan dan ATK
d. Biaya Penyelidikan tanah sederhana
e. pembelian dan atau sewa peralatan,
f. sewa kendaraan,
g. biaya rapat-rapat,
h. perjalanan (lokal maupun luar kota),
i. jasa dan overhead Perencanaan,
j. pajak dan iuran daerah lainnya,
3. Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan
pekerjaan perencanaan.
B. Sumber Dana.
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada:
1. DIPA Nomor .........................tanggal
2. Loan Nomor ..........................tanggal
3. Dan lain-lain.
6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG
A. Lingkup Kegiatan; adalah Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/
renovasi/RestorasiGedung ...........................(sesuai DIPA).
B. Lokasi Kegiatan;...........
C. Data Lokasi;
1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana harus mencari informasi
yang dibutuhkankan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan
Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja,
maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan
sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan
Perencana.
3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan
perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:
a. Informasi tentang lahan, meliputi :
i. kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan topografi,
ii. kondisi tanah (hasil soil test),
iii. keadaan air tanah,
iv. peruntukan tanah,
59. 49
V. koefisien dasar bangunan,
vi. koefisien lantai bangunan,
vii. perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan
lain-lain.
b. Pemakai bangunan:
i. struktur organisasi,
ii. jumlah personii-personil sekarang dan satuan kerja
pengembangan untuk ............. tahun mendatang
(umumnya 5 tahun),
iii. kegiatan utama utama, penunjang, pelengkap,
iv. perlengkapan / peralatan khusus, jenis, berat, dan dimensinya.
c. Kebutuhan bangunan:
i. program ruang,
ii. keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang,
d. Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan
dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang
tersebut.
e. Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/ bangunan.
f. Keinginan - keinginan tentang utilitas bangunan seperti:
i. Air bersih :
1) kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang),
2) sumber air, jaringan dan kapasitasnya.
ii. Air hujan dan air buangan;
1) letak saluran kota,
2) cara pembuangan keluar tapak.
iii. Air kotor dan sampah.
1) Letak Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
2) Cara pembuangan keluar dari TPS
iv. Tata Udara/A.C. (bila dipersyaratkan)
1) beban (Ton ref),
2) pembagian beban,
3) sistem yang diinginkan.
v. Transportasiverfikal dalam bangunan (bila dipersyaratkan) ;
1) type dan kapasitas yang akan dipilih,
2) intervall dan waktu tunggu (Waifing Time),
3) penggunaan escalator dan conveyor.
vi. Penanggulangan bahaya kebakaran (bila dipersyaratkan):
1) detector (jenis, type),
2) fire alarm (jenis),
3) peralatan permadam kebakaran (jenis, kemampuan).
60. 50
vii. Pengaman dari bahaya pencurian dan perusakan (bila
dipersyaratkan)
1) alarm (jenis, type),
2) sistim yang dipilih.
viii. Jaringan listrik :
1) kebutuhan daya,
2) sumber daya dan spesifikasinya,
3) cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas, spesifikasi).
ix. Jaringan komunikasi (telepon, telex, radio, intercom);
1) kebutuhan titik pembicaraan,
2) sistim yang dipilih.
X. Dan lain-lain sesuai keperluannya.
4) program alih teknologi.
5) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan.
Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya
yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam
pelaksanaan pekerjaan ini.
7. LINGKUP PEKERJAAN
7.1. LINGKUP TUGAS
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah
berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas
perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan
gedung negara yang terdiri dari:
A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan
(termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis
besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat
mengenai peraturan daerah/ perijinan bangunan.
B. Penyusunan Prarencana seperti rencana tapak, pra-rencana bangunan termasuk
program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan mengurus perijinan sampai
mendapatkan keterangan rencana kota, keterangan persyaratan bangunan dan
lingkungan, dan IMB pendahuluan dari Pemerintah Daerah Setempat.
C. Menyelenggarakan paket satuan kerjaloka karya value engineering (VE) selama
40 (empat puluh) jam secara in house (khusus untuk pembangunan bangunan
gedung diatas luas 12.000 M2 atau diatas 8 lantai).
D. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat:
1. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau studi maket
yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
Perhitungan struktur harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai
Ijin Sertifikat.
61. 51
2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
3. Rencana utilitas, dan Tata Hijau/landscape beserta uraian konsep dan
perhitungannya.
4. Perkiraan biaya.
E. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat:
1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai
dengan gambar rencana yang telah disetujui.
Semua gambar arsitektur, struktur, dan utilitas harus ditanda tangani oleh
Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin
Sertifikat.
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan
konstruksi (E.E.).
4. Laporan akhir perencanan.
F. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Kepala Satuan Kerja di
dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pelelangan
menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.
G. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk
menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun
kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila
terjadi lelang ulang.
H. Mengadakan pengawasan berkala setama pelaksanaan konstruksi fisik dan
melaksanakan satuan kerjaseperti :
1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada
perubahan.
2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama
masa pelaksanaan konstruksi.
3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang
penggunaan bahan.
4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.
I. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya
termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan
mekanikal-elektrikal bangunan.
7.2. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN
A. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa
perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tentang
Jasa Konstruksi.
B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
1 . Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan
standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
62. 52
2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi
batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK
ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu
bangunan yang akan diwujudkan.
3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan,
standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk
bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung
negara.
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan persiapan Dokumen
Lelang Konstruksi diperkirakan selama.........(....) bulan atau.....(.........) hari kalender,
terhitung sejak terbit SPMK.
Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan
Berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik, yang
diperkirakan selama.............(..........) bulan atau............(............) hari kalender.
9. TENAGA AHLI
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus
menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana
untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam
KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS.
Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai
berikut :
CONTOH :
No. JABATAN KEAHLIAN JML
(org)
KUALI
FIKASI
PENGALAMAN
MINIMAL
A. TENAGAAHLI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Team Leader Sipil /
Struktur Mekanikal &
Elektrikal Interior
Quantity Surveyor
dll
ARSITEK
SIPIL
ELEKTRIKAL
1
1
1
1
1
S1
S1
S1
S1
S1
9 tahun
7 tahun
5 tahun
5 tahun
5 tahun
C. TENAGAPENDUKUNG
1.
2.
Operator Komputer
Administrasi Kantor
Dll
2
1
D3
S1
4 tahun
4 tahun
Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga
ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman
dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.
63. 53
10. KELUARAN
10.1. TAHAPAN PERENCANAAN
Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan
Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:
A. Tahap KonsepPerencanaan
1) Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan
kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu
perencanaan.
2) Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi
hubungan ruang, dll.
3) Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana,
keterangan rencana kota, dll.
B. Tahap Pra - Rencana Teknis
1) Gambar-gambar rencana tapak.
2) Gambar-gambar pra-rencana bangunan.
3) Perkiraan biaya pembangunan.
4) Laporan Perencanaan.
5) Mengurus kelengkapan untuk perizinan, IMB, SLF, dan Bukti Hak Atas Tanah.
6) Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat.
7) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
8) Laporan hasil kegiatan lokakarya value engineering (khusus untuk bangunan
diatas 12. 000 m2 atau lebih dari 8 lantai).
C. Tahap Pengembangan Rencana
1) rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila
diperlukan;
2) rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
3) rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan
perhitungannya;
4) garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifi-cations);
5) perkiraan biaya.
D. Tahap RencanaDetail
1) membuat gambar-gambardetail,
2) rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS)
3) rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BQ)
4) rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa
Biaya Konstruksi - SNI
5) dan menyusun laporan perencanaan; struktur, utilitas, lengkap dengan
perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan.
64. 54
E. Tahap Pelelangan(Dokumen PerencanaanTeknis)
1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan ; arsitektur, struktur, mekanikal
dan elektrikal, pertamanan, tata ruang ,
2) Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis
(RKS)
3) Reancana Anggaran Biaya (RAB),
4) Rincian Voume pekerjaan/ bill of quatity (BQ),
5) Laporan Perencanaan;
F. Tahap Pengawasan Berkala
1). Laporan Pengawasan Berkala; seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan
pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar
dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan
penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa
konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan
membuat laporan akhir pengawasan berkala;
2) Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan
perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan,
pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang
menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.
10.2. K R l T E R l A
A. Kriteria Umum
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang
dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan
berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:
1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :
a. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata
ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang
bersangkutan,
b. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
c. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan
a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan
karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya
daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya
(fisik, sosial dan budaya),
b. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan
keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya,
c. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
65. 55
3) Persyaratan Struktur Bangunan
a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung
beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa,dll),
b. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau
luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan,
c. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda
yang disebabkan oleh perilaku struktur,
d. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang
disebabkan oleh kegagalan struktur.
4) Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran
a. menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan
gedung.
b. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung
beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia,
c. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian
rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran,
sehingga:
i. cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman,
ii. cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran
memasukilokasi untuk memadamkanapi,
iii. dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
5) Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar
a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang
layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta
layanan di dalamya,
b. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau
luka saat evakuasi pada keadaan darurat,
c. menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya
untuk bangunan fasilitas umum dan sosial,
6) Persyaratan Transportasi dalam Gedung
a. menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan
nyaman di dalam bangunan gedung,
b. menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya
untuk bangunan fasilitas umum dan sosial,
7) Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan
Bahaya :
a. menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam
bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat,
b. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman,
apabila terjadi keadaan darurat,
66. 56
8) Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi :
a. menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam
menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung
sesuai dengan fungsinya,
b. menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya
dari bahaya akibat petir,
c. menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam
menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung
sesuai dengan fungsinya.
9) Persyaratan Instalasi Gas (gas bakar dan/atau gas medik) :
a. menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang
terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai
dengan fungsinya,
b. menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup,
c. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas secara
baik.
10) Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan
a. menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang
pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya,
b. menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan
kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan,
c. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi
secara baik,
11) Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara
a. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami
maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam
bangunan gedung sesuai dengan fungsinya,
b. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara
secara baik,
12) Persyaratan Pencahayaan :
a. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik
alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan
kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya,
b. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan
pencahayaan secara baik,
13) Persyaratan Kebisingan dan Getaran
a. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara
dan getaran yang tidak diinginkan,
b. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerjayang
menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan
upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan
lingkungan.