MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi II
•
0 gostou•203 visualizações
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penerapan manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. 2. Inisiatif "Sekolah MANTAP" diluncurkan untuk memperkuat praktik-praktik baik pengelolaan dana di sekolah, khususny
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi II
Semelhante a MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi II (20)
Mais de Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)
Mais de Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) (12)
Último
Último (20)
MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi II
- 1. MEDIUMMedia Inovasi Perubahan Masyarakat BULETIN EDISI II /SEPTEMBER 2015 YAYASAN SATU KARSA KARYA (Manajemen Transparan Akuntabel Partisipatif)
- 2. 02 Salam Redaksi 03 Fokus Utama Perempuan dalam Politik Pembangunan Desa 07 Pendidikan PAUD Integrasi Budaya Lokal dalam Pendidikan Anak Usia Dini 09 Pendidikan - CBM BOS Pengawasan Dana BOS oleh Masyarakat 11 Ekonomi Kerakyatan Koperasi Perempuan: Harapan Di Tengah Keterbatasan 13 Jejak Program 14 Gagasan Perempuan! Hadapi Tantangan dan Raihlah Kesempatan Berpolitik 15 Profil Forum Srikandi Desa, Strategi Mengefektifkan Perjuangan Perempuan 17 Tips Sang Inovator Kiat menjadi Fasilitator Kelas yang Sukses 18 Kabar Program 20 Agenda Program Pembaca yang Terhormat, Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan apabila seluruh asas-asas penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Keterbukaan informasi publik sebagai wujud good governance harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat mengantarkan demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki. Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah maupun badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik. Bersamaan dengan momentum Hari Hak untuk Tahu pada 28 September 2015 lalu, MEDIUM Edisi II akan mengupas mengenai praktik transparansi di PAUD, koperasi, pemerintahan desa dan sekolah. Semoga tulisan-tulisan di buletin ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi dalam berbagai sektor. Selamat membaca! Semoga bermanfaat. Salam Redaksi, DAFTAR ISI Tim Redaksi Penanggungjawab : Kangsure SUROTO Pemimpin Redaksi : Amy Supadmi Dewan Redaksi : Ana Susi Yuniasri, Lusiningtias, Riyadh, Dewangga Saputra, Muhammad Histiraludin, Antonia Satrianti, Sri Wahyuni Editor : Eko Bani Layout : Amy S. Distribusi : Divisi Pengelolaan Data & Informasi Alamat Redaksi Singopuran Rt.04/Rw.02 Kartasura Sukoharjo 57164 - Jawa Tengah | Telp./Fax.: +62-271-784928 Email: office@yskk.org | Website: www.yskk.org Buletin ini diterbitkan atas dukungan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Isi buletin merupakan tanggungjawab YSKK dan tidak mencerminkan pandangan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. YAYASAN SATU KARSA KARYA Daftar Isi 02 Salam Redaksi 03 Fokus Utama Sekolah MANTAP 07 PAUD Membangun Keterbukaan, Memperkuat Partisipasi 09 Kepemimpinan Perempuan Keterbukaan Informasi Harus Dirancang Dalam RPJMDes 11 Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Koperasi yang Transparan 13 Jejak Program 14 Gagasan Maknai Keterbukaan Informasi dalam Konteks Luas 15 Profil SMPN 16 Bandar Lampung Komitmen Berikan Layanan Berkualitas 17 Tips Sang Inovator Tips Mengakses Informasi di Sekolah 18 Kabar Program 20 Agenda Program
- 3. Dok.YSKK MEDIUM Edisi II - September 2015 FOKUS UTAMA 3 Sekolah MANTAP ekolah sebagai institusi penyedia layanan publik Sdalam sektor pendidikan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat—yang terus berkembang ditengah situasi yang sangat dinamis. Hal ini membutuhkan kemampuan manajemen sekolah yang baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar layanan yang diberikan oleh sekolah dapat berkualitas dan berkeadilan melalui manajemen yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan mandat UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Maksud dari MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepada sekolah/madrasah Oleh: Kangsure SUROTO, Direktur YSKK dalam mengelola kegiatan pendidikan. Paradigma MBS beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan. Seiring dengan semakin berkembangnya iklim demokrasi di Indonesia, gerakan reformasi yang sudah dimulai sejak tahun 1998, pada saat ini bergeser pada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur”. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan good governance, karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan public yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta Dok. YSKK
- 4. MEDIUM Edisi II - September 2015 FOKUS UTAMA 4 penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan public yang berkualitas Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Selain itu, untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. saat ini pelayanan publik bidang pendidikan masih belum steril dari pengaduan masyarakat. Pun dalam akses informasi, hasil uji akses (transparansi dan akuntabilitas) terkait dengan pengelolaan dana BOS yang dilakukan YSKK dengan GEMA PENA (Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan) di 222 sekolah yang ada di 8 provinsi (Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Timur, Banten, NAD), hanya ada 13% sekolah yang bersedia membuka akses informasinya. Dalam kajian informasi mengenai fungsi, peran, dan bekerjanya badan public, pemerintah juga menerbitkan Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Potret Layanan Pendidikan Namun demikian, meskipun telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga disadari bahwa pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Hasil survei integritas yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,69 untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. Selain itu sebagian Khusus di sector layanan pendidikan, data dari KPK tahun 2004-2011 mencatat ada 321 pengaduan. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY selama tahun 2013 juga mencatat dari 180 pengaduan masyarakat yang paling banyak adalah terkait pelayanan pendidikan. Di Jawa Tengah melalui layanan pengaduan online 'Lapor Gub' dalam 1 bulan terdapat 8 pengaduan terkait pelayanan pendidikan, dan masih banyak lagi data-data pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan. Data ini hanya ingin mengkonfirmasi bahwa sampai akuntabilitas yang dilakukan, salah satunya ditemukan RKAS dan LPj penggunaan dana BOS yang tidak sinkron. Menjadi sebuah fakta bahwa sampai saat ini masih belum semua sekolah dapat menjalankan tata kelola yang baik sesuai prinsip- prinsip MBS yaitu Transparan, Akuntabel dan Partisipatif tersebut. Misalnya saja terkait dengan pengelolaan program BOS yang masih terjadi persoalan di banyak daerah yang diberitakan oleh media masa maupun dari hasil penelitian YSKK dan GEMA PENA. Misalnya saja di Kabupaten Bangka yang belum mempertanggungjawabkan Dana BOS tahun2013 sebesar 6 M karena banyak sekolah yang belum mempertanggungjawabkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Kepala SDN 178223 Nadeak Bariba, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir diberitakan melakukan korupsi dana BOS periode Juli 2009-Desember 2010 senilai Rp 30,7 juta dan harus masuk penjara.Korupsi dana BOS di SMP Taman Budaya Kota Jambi 2009- 2012 yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS,dan masih banyak lagi kasus-kasus
- 5. Dok. YSKK MEDIUM Edisi II - September 2015 FOKUS UTAMA 5 penyelewengan yang terjadi. Inisiasi “Sekolah MANTAP” Kasus-kasus tersebut tidak kemudian serta merta menjadi representasi dari wajah pengelolaan dana pendidikan di seluruh Indonesia. Masih cukup banyak sekolah-sekolah yang secara konsisten melakukan praktek-praktek baik pengelolaan dana BOS dan dana sekolah lainnya sesuai dengan prinsip Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif. Sayangnya tidak banyak yang tertarik untuk mengangkat dan menyebarluaskan pengalaman (praktek baik) ini, sebagian besar lebih tertarik untuk mengangkat sisi negatif (kekurangan) dari praktek pengelolaan dana di sekolah. Hal itulah yang melatarbelakangi YSKK bersama dengan tiga Dinas Pendidikan kabupaten/kota (kota Surakarta-Jawa Tengah, kabupaten Gunungkidul-DIY, kota Bandar Lampung-Lampung) dan didukung oleh USAID/ProRep menginisiasi Sekolah MANTAP. Ada 6 sekolah yang dipilih sebagai model, yaitu SDN Kleco 1, SMPN 8 Surakarta (Surakarta, Jawa Tengah), SDN Wonosari 1, SMPN 1 Wonosari 1 (Gunungkidul, DIY), SDN Rawa Laut, dan SMPN 16 Bandar Lampung (Bandar Lampung, Lampung). Tujuan utama dari insiasi tersebut adalah untuk memperkuat dan menyebarluaskan praktek- praktek baik tata kelola sekolah. Sekolah “MANTAP” secara harfiah bermakna sekolah yang “tetap hati, kukuh, kuat”. Sedangkan secara bahasa sekolah “MANTAP” merupakan kepanjangan dari “Manejemen Transparan Akuntabel Partisipatif”. Prinsip transparansi yang ingin diperkuat dalam sekolah MANTAP mensyaratkan data dan informasi sekolah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Laporan pertanggungjawaban program dan anggaran menjadi informasi public yang bisa diakses oleh public bahkan harus disediakan secara serta merta. Aspek akuntabilitas berarti semua yang dilakukan sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Peran komite sekolah harus mendapatkan ruang yang cukup sebagai mitra strategis sekolah sebagai representasi orang tua/wali murid dan stakeholder pendidikan. Tantangan Isu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sebenarnya sudah menjadi “adigum” yang jamak dibahas diberbagai forum dan bahan perbincangan masyarakat. Tetapi implementasi di lapangan masih banyak mengalami tantangan yang luar biasa. Pengalaman ini juga kita alami selama pendampingan Sekolah MANTAP tersebut. Tantangan paling utama yang dihadapi adalah “mengajak orang untuk berubah” yang masih sulit. Budaya patriarkhi yang masih kuat dan pardigma pelayan masyarakat yang masih belum banyak dipahami menjadi factor penghambat perubahan di sekolah. Hal ini berdampak terhambatnya bangunan relasi dan komunikasi yang lebih baik antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Tantangan yang kedua adalah membangun kepedulian orang tua terhadap sekolah. Mayoritas orang tua menganggap bahwa bentuk kepeduliaan terhadap sekolah adalah berwujud material. Masih sangat jarang sekali orang tua yang mempertanyakan bagaimana kurikulum sekolah, rencana sekolah, capaian sekolah, pengelolaan anggaran, dll. Semestinya dengan adanya kebijakan pendidikan dasar yang biayanya ditanggung oleh negara, Pelatihan optimalisasi media sosial yang diikuti perwakilan komite sekolah dan pengelola media sosial 6 sekolah MANTAP. Dok.YSKK
- 6. MEDIUM Edisi II - September 2015 FOKUS UTAMA 6 tentang sistem transparansi akuntabilitas serta mekanisme pertanggungjawabannya. Kedua, sekolah perlu menyusun pendidikan. Kedelapan, memperbaharui rencana kinerja sebagai kesepakatan komitmen pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dilengkapi sistem pengawasan dengan sanksi jelas dan tegas. Ketiga, sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun ajaran/anggaran. Keempat, menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders. Kelima, melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun. Keenam, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Ketujuh, menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik sebagai penerima manfaat pelayanan maka kewajiban orang tua tinggal mengawasinya. Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan tehnologi informasi yang masih terbatas di sekolah. Selain untuk mendukung pembelajaran, tehnologi informasi sebenarnya diciptakan untuk mendukung system tata kelola organisasi agar lebih baik (transparan, akuntabel, partisipatif) serta efektif dan efisien. Sayangnya, meski sekolah dan para gurunya seudah memiliki fasilitas tehnologi informasi yang memadai tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Sebagai sebuah upaya, maka berbagai inisiatif untuk memperkuat tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif harus terus didorong dan didukung. Dinamika sosial dan budaya yang sangat tinggi membutuhkan institusi pelayanan public yang otonom termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pertama, sekolah perlu menyusun aturan main Strategi peningkatan baru. Strategi di atas bertumpu pada kemampuan, niat baik, dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Sekolah perlu melibatkan stakeholders pendidkan dalam menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya transparansi- akuntabilitas sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Sehingga stakeholders sekolah sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada. Beberapa indikator keberhasilan transparansi dan akuntabilitas sekolah antara lain, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah, tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.
- 7. MEDIUM Edisi II - September 2015 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 7 Membangun Keterbukaan, Memperkuat Partisipasi enomena menjamurnya Lembaga PAUD saat ini Fmenjadi angin segar bagi stimulasi tumbuh kembang anak usia dini. Namun tak banyak lembaga PAUD tersebut yag mampu bertahan dan berkelanjutan. Hal ini dimungkinkan karena masih terlalu bergantungnya beberapa Lembaga PAUD terhadap bantuan dari pemerintah dan rendahnya pertisipasi dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat menjadi hal yang perlu dibangun untuk menjaga kemanfaatan sebuah Lembaga PAUD berkelanjutan. Sehingga tidak hanya bergantung pada dana dari program-program pemerintah. Ketika program bantuan habis atau terhenti diharapkan Lembaga PAUD tetap dapat melayani anak-anak. Dalam membangun partisipasi masyarakat salah satu kuncinya Oleh: Dewangga Saputra, Pelaksana Program Pendidikan YSKK terletak pada keterbukaan. Hal ini dirasakan betul oleh Taman Pintar (TP) Candi Asri di Sukoharjo yang sejak awal dikembangkan menjadi sebuah Lembaga PAUD yang Berbasis Masyarakat ini. PAUD menerapkan keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaannya. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi bagian penting yang mengawal perkembangan TP Candi Asri. Partisipasi dari masyarakat untuk mendukung Lembaga PAUD TP Candi Asri tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dalam berbagai hal, mulai dari terlibatnya masyarakat sebagai pengurus maupun pendidik PAUD. Tempat pembelajaran pun menggunakan bekas TK Desa dan direnovasi bersama masyarakat. Perlengkapan belajar semisal meja dan kursi juga berasal dari sumbangan. Tokoh Agama, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat maupun orangtua secara sukarela menjadi narasumber dalam program Parenting Education. Dan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TP Candi Asri pun cukup tinggi, total ada 129 anak yang bergabung sejak tahun 2010. Partisipasi masyarakat terhadap keberlanjutan Lembaga PAUD di TP Candi Asri tentu tidak hadir begitu saja. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari TP Candi Asri untuk menggalang partisipasi dari masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam membidani lahirnya TP Candi Asri tergambar dari ikut sertanya tokoh masyarakat, tokoh agama, kader-kader PKK dan Posyandu Melibatkan Masyarakat Sejak Awal Pendirian Kegiatan Parenting Education yang difasilitasi oleh orangtua anak didik. Dok.YSKK
- 8. Dok. YSKK MEDIUM Edisi II - September 2015 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 8 serta pemerintah lokal setempat terlibat sejak proses perencanaan. Harapannya dengan pelibatan sejak awal akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sebuah Lembaga PAUD untuk memenuhi kebutuhan anak di usia emasnya. Pelibatan masyarakat dalam proses pendirian PAUD akan mendorong masyarakat untuk mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya . Pada proses pendirian ini partisipasi masyarakat antara lain sebagai pengurus yang aktif mempersiapkan pendirian PAUD. Kader PKK atau Posyandu yang potensial dan memiliki komitmen dan kecintaan di dunia pendidikan dan anak bergabung melalui proses seleksi menjadi pendidik. Membangun komunikasi yang intens dengan masyarakat perlu dilakukan untuk membangun partisipasi, termasuk pula dengan orangtua. Dalam mendidik anak tentu butuh komunikasi dan kerjasama yang baik antara orangtua dan pendidik. Komunikasi antara pendidik dan orangtua dapat terbangun dalam berbagai cara. Mulai dari komunikasi yang dijalin langsung dengan orangtua. Berbincang mengenai perkembangan anak hal apa yang sudah berkembang baik dan mana yang perlu mendapat perhatian lebih. Komunikasi dalam sebuah pertemuan juga dilakukan, dengan memanfaatkan Parenting Education. Sebuah pertemuan bulanan orangtua untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh anak, yang berkembang menjadi sarana forum orangtua. Mulai dari sosialisasi peraturan di TP Candi Asri sampai menjadi sarana diskusi orangtua untuk menyampaikan pertanyaan, saran Membangun Komunikasi dengan Orang Tua maupun kritik kepada PAUD. Dari proses komunikasi inilah akan timbul keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga jika ada kendala yang dihadapi maka akan dicari solusinya bersama-sama untuk kemajuan Lembaga PAUD. Selain komunikasi langsung dan melalui forum pertemuan di TP Candi Asri juga dapat dilakukan melalui perwakilan orangtua. Perwakilan Orangtua dipilih melalui proses musyawarah di setiap awal tahun ajaran. Perwakilan orangtua ini berperan untuk mengkomunikasikan informasi dari orangtua ke PAUD atau sebaliknya dan berperan dalam mengkoordinir peran dari orangtua ketika berpartisipasi dalam kegiatan anak. Menempatkan orangtua sebagai patner dalam menstimulus tumbuh kembang anak dapat membawa dampak positif. Orangtua anak didik yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan maupun pendidikan merupakan potensi bagi PAUD. Khususnya untuk dilibatkan dalam mendukung kegiatan untuk anak. Orang tua sejak awal dapat dilibatkan secara aktif dan terbuka dalam merancang kegiatan untuk anak. Mulai dari pembahasan tujuan kegiatan untuk anak sampai masalah teknis kegiatan, pembagian peran dan kebutuhan dana yang diperlukan. Kegiatan yang dirancang bersama orangtua antara lain yaitu Praktek Menyiapkan Makanan Sehat untuk Anak. Kegiatan ini pelatih/kokinya dari orangtua dan pendidik, peralatan dan bahan- bahannya yang dipersiapkan bersama. Atau kegiatan lain seperti Outing class, yang rencana awalnya hanya jalan-jalan untuk Melibatkan Orang tua dalam kegiatan anak pengenalan lingkungan, namun setelah dibahas bersama dengan orangtua disepakati menjadi kegiatan out bond. Dalam sebuah kegiatan, pengelolaan dana adalah salah satu pertenggung jawaban dan perlu dilakukan secara terbuka. Hal ini tercermin dikala di TP Candi Asri, orangtua dilibatkan dalam pembahasan kebutuhan dana dan setelah kegiatanpun diinformasikan kepada orang tua. Berkat pengelolaan yang terbuka dan komunikasi yang aktif kepada orangtua. Kepercayaan dan partisipasi orangtua kepada Lembaga PAUD mengalir dengan sukarela. Seperti adanya Donasi Beras dimana setiap orangtua dengan sukarela mendonaturkan segelas beras ke Taman Pintar Candi Asri. Ketika partisipasi masyarakat telah terbangun maka harus diiringi dengan pengelolaan yang baik dan terbuka. Kualitas pembelajaran di Lembaga PAUD dan perhatian kepada anak pun menjadi hal yang perlu untuk senantiasa di tingkatkan. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan orangtua. “Setelah diskusi dengan orangtua disepakati bersama kegiatannya outbond. Namun karena alokasi dana dan peralatan bertambah, sedangkan dana di Kas TP mepet, orangtuapun secara sukarela menggalang iuran dan berbagi peran membawa peralatan yang dibutuhkan secara sukarela.” Rida Panca – Pendidik TP Candi Asri Pengelolaan Dana yang Terbuka
- 9. MEDIUM Edisi II - September 2015 KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 9 umpan balik yang memadai adalah kondisi ideal yang butuh kita tuju bersama, sebagai jaminan minimum negara terhadap komunitas (perempuan), dan ini berdimensi perlakuan khusus (affirmative action) bagi perempuan. Secara etimologi, kata “informasi” berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu informacion (tahun 1387) yang diserap dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas-aktifitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”. Dalam tulisan ini, informasi kita definisikan sebagai gagasan, konsep, atau ide yang lahir dari pengalaman-pengalaman individu Kita Butuh Konsep Ideal dan kolektif sebagai bahan perumusan kebijakan dan aturan menuju peningkatan kualitas hidup bersama. Konsep ideal sangat kita butuhkan saat ini, sebab kecenderungan yang terjadi selama ini adalah masyarakat (khususnya perempuan) hanya diberikan informasi yang berupa kebijakan- kebijakan satu arah. Desa memiliki kewenangan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan asas rekognisi (otonomi asli) dan subsidiaritas (kewenangan lokal berskala desa) yang disertai anggaran rata-rata Rp 1,3 miliar (di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y.) Kewenangan yang besar ini harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Keterbukaan informasi publik (KIP) menjadi salah satu upaya dalam mewujudkannya. Terbukanya informasi publik adalah salah satu bentuk terpenuhinya hak warga negara (masyarakat). Masyarakat berhak untuk mengetahui rencana perumusan kebijakan di desa, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Desa menjadi ujung pelayanan bagi masyarakat, sehingga KIP merupakan satu kesatuan dalam pelayanan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya. KIP menuntut kesiapan dan kesediaan pemerintahan desa sebagai badan publik untuk membuka informasi seluas- luasnya bagi masyarakat sebab Desa mengelola uang negara. UU KIP sudah disahkan sejak 7 tahun Perihal Keterbukaan Informasi Publik di Desa “Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” (Pasal 68, UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa) agi pemerintah desa—atau unit-unit Bpemerintahan lainnya, lebih luas lagi penyelenggara negara—menyediakan dan memberikan informasi perihal perencanaan dan penganggaran desa secara umum adalah perkara gampang, namun menjamin semua elemen masyarakat desa (khususnya perempuan) memiliki kapasitas untuk mengolah informasi serta memberikan Oleh: Ana Susi Yuniasri, Kepala Divisi Program YSKK Dok.YSKK Keterbukaan Informasi Harus Dirancang Dalam RPJMDes
- 10. Saya datang ke desa dan matur (berbicara) kepada kepala desa. Kemudian saya matur (berbicara) kepada kepala desa untuk meminta APBDes, RPJMDes, RKP Desa. Kepala desa menyampaikan semua dokumen yang njenengan (anda) minta kami saya punya. Saya juga mengatakan kegunaan dokumen tersebut untuk kebutuhan PKK. Pemerintah Desa menanggapinya dengan baik dan salut dengan upaya kami. Murtini Kader Desa Kalitekuk MEDIUM Edisi II - September 2015 KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 10 lalu, namun disamping pengetahuan Pemerintah Desa tentang KI masih minim, rata-rata desa di Kabupaten Gunungkidul belum memiliki rencana strategis implementasi KIP dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya. Hal ini menjadi tantangan bagi terwujudnya KIP di Desa. Untuk memiliki kapasitas mengolah informasi dan memberikan umpan balik terhadap informasi yang diterima, maka minimal ada tiga prakondisi yang harus diciptakan oleh Desa, yaitu program penguatan kapasitas yang tersistematis dan berkelanjutan bagi perempuan, tersedianya media-media alternatif, serta pembangunan Sistem Informasi Desa (SID). Pertama, program penguatan kapasitas yang tersistematis dan berkelanjutan bagi perempuan. Hambatan paling besar dialami oleh perempuan tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri terhadap para pemegang otoritas desa untuk meminta informasi. Pemahaman yang masih minim mengenai manfaat mendapatkan informasi desa dan pengetahuan tentang mekanisme permohonan informasi menjadi salah dua dari tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Respon yang diperoleh bisa saja pemerintah desa menolak memberikan informasi, menghindar memberikan informasi dengan berbagai alasan. Butuh penguatan kapasitas bagi perempuan untuk melakukan pengawalan terhadap pemerintahan dan pembangunan desa melalui akses terhadap informasi publik. Hal inilah yang dilakukan oleh kader perempuan di delapan desa di Kabupaten Gunungkidul. Memperkuat pengetahuan bagimana cara mengakses informasi publik, informasi desa apa saja yang Prakondisi Minimum boleh diakses, dan bagaimana memanfaatkan informasi publik yang sudah diperoleh. Salah satu aksi yang dilakukan adalah “studi kasus” permintaan informasi ke pemerintah desa masing-masing. Terdapat pembelajaran positif yang diambil sperti dalam proses permintaan informasi publik dibutuhkan komunikasi yang baik, ini akan membantu pemahaman yang sama antara masyarakat dengan pemerintah desa. tahu, seperti melalui musyawarah desa dengan memperhatikan keterwakilan “kepentingan” yang ada desa, menempelkan pengumuman laporan pertanggungjawaban kepala desa – laporan pembangunan di papan informasi yang terjangkau oleh masyarakat, serta menyemarakkan forum-forum warga. Pemerintah desa juga bisa memanfaatkan website sebagai keterbukaan informasi penting desa. Ketiga, pembangunan sistem Informasi Desa (SID). sistem informasi desa (SID) yang diamanatkan UU Desa membantu implementasi UU Desa sebagai momen yang tepat untuk memulai KI di tingkat desa sehingga pemerintahan desa semakin transparan, akuntabel dan partisipatif. Kemudahan masyarakat mengakses informasi mendorong partisipasi, karena ditempatkan sebagai subyek yang menjadi agenda penting dalam proses pembangunan sehingga pembangunan berbasis data yang dibangun secara kolektif dalam SID. Dan juga sangat penting adalah peningkatan kapasitas perempuan desa tentang teknologi informasi serta berbagai fasilitas yang memungkinkan bagi perempuan untuk terus belajar, seperti internet gratis di desa dan perangkat komputer untuk umum. Kedua, tersedianya media-media alternatif. Guna mewujudkan KI, pemerintah desa dapat memulainya dengan menyediakan media yang efektif menjembatani kewajiban pemerintah desa dengan hak masyarakat untuk “ Dok. YSKK
- 11. MEDIUM Edisi II - September 2015 EKONOMI KERAKYATAN 11 leh, dari dan untuk anggota. Ungkapan Osederhana tersebut sangat pas untuk menggambarkan kegiatan koperasi. Karena seperti yang kita ketahui, koperasi dihidupkan dari iuran anggotanya, dan pada akhirnya akan menghidupkan anggotanya. Dalam istilah politik kita kenal dengan sebutan demokrasi. Pencatatan dan pembukuan keuangan secara rutin dilakukan tiga koperasi perempuan di Kabupaten Gunungkidul. dimana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi; dan koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota. Selain itu Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan akuntabel, pertanggungjawaban, kemandirian dan adil, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manfaat koperasi menerapkan tata kelola yang baik antara lain meningkatkan nilai koperasi terutama kepentingan dan perlindungan shareholders (anggota koperasi sebagai pemilik koperasi), sehingga terbangun kepercayaan dan kredibilitas koperasi di mata anggota, mitra dan pihak berkepentingan lainnya. Kedua, sumber daya koperasi termanfaatkan secara baik, tepat sasaran, tepat waktu, tepat ukuran, minimalisasi pemborosan dan penyimpangan sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas organisasi. Tuntutan untuk menjadi organisasi koperasi yang transparan, responsibel, mandiri dan adil, maka perlu kelengkapan aturan, ketentuan dan berbagai hal yang mengatur internal koperasi selengkap mungkin. untuk itu, tidak menutup kemungkinan banyak dilakukan penataan kondisi internal organisasi koperasi. Perubahan ini hanya berjalan mulus jika ada komitmen kuat para pengambil keputusan di koperasi. Tiga koperasi perempuan di Kabupaten Gunungkidul yakni Kopwan Mitra Usaha Perempuan, Kopwan Sekar Arum, dan Kopwan Karya Perempuan Mandiri melakukan berbagai upaya agar menjadi koperasi yang transparan. Upaya yang dilakukan koperasi antara lain pertama, memperkuat kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan agar mampu mengelola sistem hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi sebagai organisasi dari dan untuk anggota, wajib menerapkan tata kelola yang baik. Menurut Syakhoza (2008) tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi yang secara baik mengelola sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif, memakai prinsip-prinsip terbuka, Koperasi berasal dari kata cooperative, yang berarti usaha bersama. Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian koperasi, yaitu: koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis; koperasi adalah perusahaan, Mewujudkan Koperasi yang Transparan Oleh: Amy Supadmi Dok. YSKK
- 12. MEDIUM Edisi II - September 2015 EKONOMI KERAKYATAN 12 Dok. YSKK bulan dan menempelkan laporan keuangan setiap bulannya. Selain itu untuk menjamin akuntabilitas, pengurus selalu memberikan kesempatan pada anggota dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengakses catatan keuangan. Tantangan atau kendala yang dihadapi antara lain pertama, penguasaan teknologi informasi masih rendah terlebih para anggota sehingga pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung efektivitas dan kinerja koperasi belum optimal. Publikasi secara tidak terbatas belum bisa dilakukan. Selain itu baik anggota maupun pihak luar yang ingin mengetahui koperasi harus datang secara langsung ke sekretariat koperasi. Kalau mengacu pada pilar good governance maka dukungan teknologi informasi menjadi pilar dasar selain transarapan, akuntabel dan partisipatif dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang baik. Kedua, kesadaran anggota dalam memanfaatkan informasi administrasi dan keuangan. Targetnya mereka mampu mendokumentasikan setiap kejadian baik terkait keuangan maupun non keuangan, khusus keuangan mereka harus mampu menyusun laporan neraca rugi laba dengan baik karena basis koperasi adalah keuangan. Kedua, disiplin melakukan pencatatan dan penyusunan laporan setiap bulan dalam bentuk laporan neraca dan keuangan. Pencatatan ini dilakukan baik secara manual maupun melalui komputerisasi. Karena koperasi perempuan mendapat dampingan dari Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) maka mereka difasilitasi sistem pencatatan akuntansi yang terintegrasi dalam komputer. Hal ini dirasa sangat membantu para pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Sistem pencatatan manual cukup melelahkan. Ketiga, selalu melaporkan terkait perkembangan organisasi dan keuangan kepada seluruh anggota dengan cara yang mereka gunakan pertemuan rutin setiap koperasi masih kurang. Sebagian masih cenderung berpikiran pragmatis pada informasi yang berhubungan dengan diri sendiri misalnya sisa hutang, jumlah pinjaman dan SHU. Sementara informasi lainnya yang sebenarnya penting sebagai dasar pengambilan kebijakan di koperasi masih minim memanfaatkan data dan informasi tersebut. Basis utama kegiatan koperasi adalah simpan pinjam. Produk jasa yang selalu mengandalkan dengan demikian kepercayaan masyarakat dan anggota menjadi keharusan. Transparansi menjadi jaminan kepercayaan mereka. Kepercayaan ini menjadi penting karena dengan kepercayaan penuh anggota semakin banyak orang yang bergabung dan memanfaatkan akan menjadi indikasi tingkat kepercayaan masyarakat dan hal ini akan berkontribusi terhadap kemanfaatan yang akan diterima oleh anggotanya. Selain itu akan berkontribusi pada jumlah SHU yang dihimpun koperasi. Dok. YSKK Dok.YSKK
- 13. MEDIUM Edisi II - September 2015 JEJAK LANGKAH 13 Peserta Pelatihan Optimalisasi Media Sosial untuk Transparansi & Akuntabilitas sekolah sedang melakukan praktek akvitas blog, 28 - 30 Oktober 2014 di Hotel Grand Sae, Solo. Awak media sedang mengikuti konferensi pers dalam Workshop Revitalisasi Komite Sekolah, di Hotel Lampion, 26 November 2014. Inisiasi Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan Akuntabel Partisipatif) Peserta berdiskusi merumuskan komite sekolah impian dalam Lokalatih Optimalisasi Peran Komite Sekolah, 15 - 17 Juli 2014 di Hotel Aziza, Surakarta. ekolah MANTAP (Manajemen Transparan Akuntabel Partisipatif) Sdiinisiasi Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama dengan 3 Dinas Pendidikan 3 kabupaten/kota. Ada 6 sekolah yang menjadi model sekolah MANTAP yakni SDN Kleco 1 & SMPN 8 Surakarta (Jawa Tengah), SDN 1 Wonosari & SMPN 1 Wonosari (D.I. Yogyakarta) serta SDN 1 Rawa Laut & SMPN 16 Bandar Lampung (Lampung). Pendampingan yang dilakukan YSKK untuk memperkuat 6 sekolah model tersebut diantaranya: Penyusunan perencanaan dan penganggaran sekolah yang partisipatif, memperkuat kelembgaan dan fungsi komite sekolah, optimalisasi media sosial, pengembangan standar pelayanan informasi dan pengaduan sekolah, kampanye sekolah MANTAP melalui media massa dan media sosial. Peserta Pelatihan Perencanaan & Penganggaran Sekolah yang Partisipatif terlibat dalam diskusi kelompok, 26 - 28 Agustus 2014 di Hotel Aziza, Solo.
- 14. MEDIUM Edisi II - September 2015 GAGASAN 14 Maknai Keterbukaan Informasi dalam Konteks Luas ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang UKeterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Aryo Widyandoko, transparansi harus dimaknai dalam konteks yang luas. “Transparan kan artinya keterbukaan. Transparansi di pengelolaan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,” terangnya. Ia mencontohkan transparansi secara umum adalah mensosialisasikan setiap program yang ada di Dinas Pendidikan ke masyarakat. Di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), misalnya dalam juknisnya sudah diatur bahwa setiap informasi terkait penggunaan BOS harus ditempel di papan informasi sekolah. “Tujuannya agar orang tua dapat melakukan pengawasan apakah dana BOS digunakan tepat sasaran atau tidak,” ujar Aryo. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. “Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ada informasi yang memang tidak dapat diakses oleh publik. Sekolah perlu mengelompokkan informasi mana yang dapat diakses oleh orang tua dan mana mana yang dapat diakses oleh publik,” terangnya. Pemilahan ini untuk meminimalisir penyalahgunaan informasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. Bagaimana sekolah harus menerapkan keterbukaan informasi? Simak hasil wawancara MEDIUM dengan Aryo Widyandoko, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta di ruang kerjanya berikut:
- 15. MEDIUM Edisi II - September 2015 PROFIL 15 SMPN 16 Bandar Lampung Komitmen Berikan Layanan Berkualitas eterbukaan informasi melalui media sosial, Kmengapa tidak? Mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk mendukung keterbukaan informasi di sekolah merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan SMPN 16 Bandar Lampung. Salah satu sekolah model MANTAP (Manajemen Transparan Akuntabel Partitisipatif) ini memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas baik kepada anak didik maupun masyarakat luas. Perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis media sosial membawa warna baru terhadap bentuk pelayanan informasi yang diberikan sekolah. Menurut pengelola website SMPN 16 Bandar Lampung, Estiko, era media sosial ini membuat akses masyarakat terhadap sebuah informasi menjadi tidak terbatas dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja. “Keterbukaan informasi perlu memanfaatkan media sosial ini,” tuturnya. Maka sejak tahun 2012, SMPN 16 Bandar Lampung menggunakan blog untuk mempublikasikan nilai anak didik, kegiatan belajar mengajar, materi pembelajaran, dan informasi lainnya. Sekolah sebagai badan publik wajib memberikan jaminan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang berkualitas memiliki karakteristik antara lain adanya SOP, kesesuaian proses pemberian pelayanan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan, kemudahan pengaduan masyarakat, menerapkan standar pelayanan yang jelas dan transparan, memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik, memanfaatkan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dalam sistem sosialisasi tentang layanan informasi dan pengaduan kepada komite sekolah, orang tua murid, dan masyarakat umum, sekolah membuat skema layanan infomasi dan pengaduan sekolah. SMPN 16 Bandar Lampung sudah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Di dalamnya dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, Mekanisme Standar Layanan Informasi Publik melalui Permohonan yang dipajang di salah satu sudut SMPN 16 Bandar Lampung. Dok.YSKK maksud dan tujuan, hakekat pelayanan informasi publik, azas pelayanan informasi publik, lingkup pelayanan informasi publik, standart operasional pelayanan informasi publik mengenai sistem pelayanan, waktu kerja pelayanan informasi, mekanisme permohonan informasi publik, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, konsultasi dan laporan, jenis evaluasi kinerja pelayanan publik dalam mendorong kinerja pelayanan. Selain memanfaatkan media sosial, SMPN 16 Bandar Lampung juga mengembangkan pelayanan informasi dan pengaduan yaitu membentuk PPID di tingkat sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PPID, sekolah melakukan Oleh: Antonia Satrianti, Staf Program Pendidikan YSKK
- 16. MEDIUM Edisi II - September 2015 PROFIL 18 keberatan pemohon atas pemberian informasi publik, kedudukan PPID SMPN 16 Bandar Lampung, tugas dan fungsi PPID SMPN 16 Bandar Lampung, pengumpulan informasi, mengklasifikasikan informasi yaitu informasi yang wajib dan informasi yang dikecualikan, serta penyelesaian sengketa informasi. Sedangkan prosedur pelayanan permintaan informasi di SMPN 16 Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut : 1. Pemohon informasi mengajukan permintaan tertulis untuk mendapatkan pelayanan informasi data kepada petugas layanan informasi. 2. Petugas layanan informasi menerima, mencatat, dan menyampaikan surat permintaan data kepada PPID. 3. Petugas Humas di bawah PPID membuat memo kepada petugas Data dan Sarana Informasi, Arsip dan Dokumentasi, Pengelola Perpustakaan, atau atau Koordinator Tim Penjamin Mutu Sekolah yang memiliki informasi. 4. Petugas layanan informasi menyampaikan surat permintaan data dan memo kepada unit kerja yang ditunjuk. 5. Pemberian keterangan tertulis yang ditandatangani PPID disampaikan kepada pemohon informasi apabila informasi belum dimiliki. 6. Petugas layanan informasi memantau penyiapan data sesuai dengan memo yang telah diajukan. 7. Petugas layanan informasi menerima data/informasi yang telah dipersiapkan unit kerja. 8. Petugas layanan informasi membuat tanda bukti pelayan informasi yang ditandatangani oleh PPID yang menyatakan bahwa permintaan data telah selesai dikerjakan. 9. Pemohon Informasi mengambil data/informasi dan menandatangani persetujuan penggunaan informasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan informasi. Pihak SMPN 16 Bandar Lampung juga menyediakan form tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik, dan surat keterangan PPID SMPN 16 Bandar Lampung tentang penolakan permohonan informasi untuk informasi yang dikecualikan. Selain itu, SMPN 16 Bandar Lampung juga berinisiatif untuk menyediakan 1 unit computer yang khusus digunakan untuk pelayanan informasi dan pengaduan sekolah, dan dapat diakses oleh siapa pun baik pihak sekolah maupun masyarakat termasuk orang tua murid. Pengembangan standar ini sebagaimana telah dilakukan sebelumnya, selain karena tuntutan regulasi dan kebijakan, juga telah menjadi keniscayaan dalam sistem good governance dan open governance yang sedang dibangun di Indonesia. Papan informasi keuangan yang berisikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
- 17. Secara prinsip, undang-undang ini mengakui beberapa hal terkait dengan keterbukaan informasi, yaitu antara lain: 1. Bahwa informasi adalah kebutuhan pokok manusia; 2. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia; 3. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat bagi negara demokrasi; 4. Keterbukaan informasi merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (termasuk badan publik) yang demokratis; dan 5. Informasi harus dikelola untuk mewujudkan masyarakat informasi yang demokratis. Munculnya regulasi tersebut bisa dimaknai bahwa informasi adalah kebutuhan bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Meski demikian, tentu apabila kita ingin mengakses informasi seputar kebijakan pendidikan atau hal-hal yang berkaitan pendidikan di sekolah tetap haruslah memegang kaidah-kaidah umum. Tidak mentang-mentang kita punya atau tahu tentang UU KIP, kita kemudian bebas menggunakannya. Disisi lain, sekolah relative “sulit” memberikan data dikarenakan data yang ada disalahgunakan. Misalnya tidak digunakan sebagai mana mestinya (memeras, memfitnah, menuduh dsb). Lantas bagaimana trik untuk mendapatkan informasi sekolah terutama soal anggaran (BOS, RAPBS, RKAS dll)? 1. Pastikan tujuan kita untuk apa mengakses anggaran. Tentu mengetahui perencanaan kegiatan merupakan hak apalagi bila anak kita bersekolah disitu. Jangan sampai sekolah memungut atau mengalokasikan belanja diluar yang dibutuhkan. 2. Informasi yang dibutuhkan juga harus jelas tidak berupa besaran. Misalnya mengenai data keluarga guru, tentu tidak relevan dengan kita sebagai orang tua murid. Beda dengan informasi rencana induk pengembangan sekolah, daftar guru pengajar, visi misi sekolah dan hal lainnya. 3. Bicara atau buat surat dengan tujuan dan data diri yang jelas. Bila perlu dengan penjelasan lisan sehingga pihak sekolah yang menerima maksud kita akan terbuka memberikan data yang dibutuhkan.Bila sejak awal ada kecurigaan karena rencana anggaran tidak sesuai dengan yang akan dialokasikan, atur strategi supaya akses informasi tetap dialokasikan, atur strategi supaya akses informasi tetap terbuka bagi kita. 4. Ajak orang tua siswa lain untuk bersama-sama meminta informasi itu. Agar tidak dikesankan kita sendiri punya motif yang tidak baik. Atur juga siapa yang membuka bicara, memperkenalkan diri maupun menyatakan maksud kedatangan. Pembicaraan tidak boleh dimonopoli seseorang supaya pihak sekolah tahu bahwa informasi yang dibutuhkan adalah kebutuhan bersama. 5. Jaga komunikasi dengan pihak sekolah, baik pada saat kita butuh atau tidak. Karena barangkali saat ini kita belum butuh namun lain waktu bisa jadi kita membutuhkannya. Apa konsekuensinya apabila pihak sekolah tidak melakukan sharing informasi kepada publik? Jawabnya ada pada pasal 52 undang-undang KIP yang menyatakan badan publik yang tidak memberikan informasi dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah). Tips Mengakses Informasi di Sekolah Muhammad Histiraludin - Koordinator Program Pendidikan YSKK ransparansi dalam dunia pendidikan merupakan sebuah keniscayaan sebab pendidikan di Indonesia telah menjadi Tlayanan wajib bagi pemerintah. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). MEDIUM Edisi II - September 2015 TIPS SANG INOVATOR 17
- 18. Penguatan Komite Sekolah Perlu Sinergi Berbagai Pihak inergitas antara pihak sangat penting untuk Smenguatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut diungkapkan, Staf Ahli DPRD Kabupaten Gunungkidul Fransisca Andriyani, pada diskusi tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Hotel Dwangsa HAP Solo, Senin (24/8). “Pemerintah dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang menjawab kebutuhan penguatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,” ujar Fransisca. “Agar tanggungjawab terhadap pendidikan menjadi milik pemerintah, orangtua dan masyarakat,” imbuhnya. Terkait tidak optimalnya bahkan tidak berjalannya peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Konsultan Kemdikbud Suparlan, mengatakan semua pihak harus hati-hati dalam menyimpulkan persoalan terkait regulasi kedua badan mandiri tersebut. “Persoalan ini harus dinilai dengan jernih, apakah persoalannya ada pada substansi regulasi, baik dalam PP 17/2010 maupun regulasi daerah, atau persoalannya hanya pada teknis implementasi, sehingga rumusan kita dapat menjawab persoalan,” terang Suparlan. Desa Perlu Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD atu tahun pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Stentang Desa, berbagai pengalaman komunitas, lembaga, dan pemerintah desa menorehkan catatan. Tak terkecuali lembaga PAUD di Kecamatan Weru, Sukoharjo menemukan jalan untuk membangun generasi. “Terkait PAUD, kedepan perlu dikawal bersama dengan BPD dan seluruh elemen masyarakat agar tahun-tahun yang akan datang Desa dapat memfasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD,” ungkap Kepala Desa Alasombo Suwardi, saat berdialog dengan perwakilan Taman Pintar (TP) Nurul Ilmi, Kamis (3/9) di Balai Desa setempat. Menanggapi hal itu, pendidik TP Nurul Ilmu Winarsih, menyatakan jika TP dan Pos PAUD bisa menjadi prakarsa masyarakat di bidang PAUD, maka akan dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraannya. “Lembaga PAUD butuh dukungan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat dan pemerintah desa dengan adanya UU Desa ini kami berharap bisa lebih serius menyelenggarakan PAUD,” terang Winarsih. “Sejauh ini sudah ada program dan dana desa yang mendukung kami,” imbuhnya. MEDIUM Edisi II - September 2015 KABAR PROGRAM 18
- 19. Perempuan Desa Tolak Politik Uang erempuan Gunungkidul menolak politik uang yang Pmarak jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Perhelatan lima tahunan yang diharapkan membawa perubahan pada kesejahteraan rakyat ini seringkali ternodai dengan adanya politik uang. Menurut kader PKK, Yohana, politik uang bukan hanya menodai demokrasi. “Money politic itu seperti menggadaikan lima tahun kepemimpinan seorang kepala daerah dengan uang yang besarnya tidak seberapa,” terangnya saat diskusi di Homestay Joglo Jawa, Gunungkidul, Sabtu, (11/9). Lebih lanjut ia menjelaskan, perlu upaya serius agar masyarakat tidak terjebak. “Perlu memanfaatkan forum-forum yang yang ada di desa misal arisan dan pertemuan PKK untuk mengajak masyarakat agar tidak terjebak politik uang,” katanya. Menurut Koordinator Program Kepemimpinan Perempuan YSKK, Lusiningtias, upaya mengkampanyekan demokrasi yang sehat harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. “Kampanye seperti ini tidak bisa instan, butuh proses. Tapi bisa dimulai dari orang terdekat dulu,” tuturnya. Pengelola Koperasi Harus Melek Teknologi Informasi emanfaatan teknologi informasi mutlak menjadi Pkebutuhan pengelola koperasi perempuan untuk meningkatkan kinerja pencatatan keuangan dan media komunikasinya. Hal ini diungkapkan pendamping koperasi, Ana Susi Yuniasri, saat memfasilitasi pelatiha inputing data dan keuangan, Senin (31/8) di Sekretariat Kopwan Karya Perempuan Mandiri. “Pemanfatan teknologi informasi oleh koperasi bisa meningkatkan kualitas pencatatan transaksi keuangannya,” ujar Susi. “Inputing data tidak lagi dilakukan secara manual sehingga lebih efisien,” imbuhnya. Ia menambahkan, pemberlakuan Pasar Bebas ASEAN pada tahun 2015 ini membuka arus persaingan bebas yang semakin tajam antar pelaku ekonomi termasuk koperasi. “Koperasi diharapkan menjadi pendorong sektor UMKM harus mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, dan penguasaan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan,” terangnya. Menurut bendahara koperasi, Jumikem, pembukuan menggunakan komputer memudahkannya mengecek kesalahan. “Selain itu inventaris laptop koperasi juga termanfaatkan” ujarnya. MEDIUM Edisi II - September 2015 KABAR PROGRAM 19
- 20. MEDIUM Edisi II - September 2015 AGENDA PROGRAM 20 Program Sekolah MANTAP 1) Pekan Suara Warga - Oktober 2015 Kegiatan ini bertujuan mengukur pendapat masyarakat terkait tata kelola layanan pendidikan tingkat dasar dan menengah. 2) Diskusi Publik Mengenai Usulan Kebijakan Pendidikan - November 2015 Kegiatan ini bertujuan menguji dan mendapatkan masukan dari publik terkait naskah kebijakan untuk revisi PP nomor 17 tahun 2010, Perda pendidikan Kota Surakarta, dan Raperda pendidikan Kabupaten Gunungkidul, bagian/bab Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 3. Konsolidasi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan Gunungkidul - Oktober 2015 Tujuan mengidentifikasi aset jaringan masyarakat sipil dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan aset pada proses advokasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Agenda Kegiatan: Program Kepemimpinan Perempuan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Ekonomi Kerakyatan Agenda Kegiatan: Agenda Kegiatan: Agenda Kegiatan: 1) FGD Kajian Integrasi PUG dalam Politik, Pemerintahan dan Pembangunan Desa - November 2015 Tujuannya mengkaji sejauh mana konsep PUG sudah dan bisa terintegrasi dalam regulasi dan kebijakan politik pemerintahan dan pembangunan desa. 2) Pelatihan PUG (Pengarusutamaan Gender) dalam politik dan pembangunan desa - November 2015 Tujuannya Meningkatkan Pengetahuan,Ketrampilan dan sikap para pihak terkait dengan integrasi PUG dalam politik dan pembangunan desa. 1) Workshop Perencanaan Strategis Taman Pintar dan Pos PAUD - Oktober 2015 Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan rencana strategis Taman Pintar dan Pos PAUD tahun 2016/2018. 2) Talkshow Radio Pentingnya Budaya Lokal Anak di Zaman Global - November 2015 Tujuan dari kegiatan ini menyebarluaskan pengalaman pengintegrasi budaya lokal di dalam kegiatan PAUD dan manfaatnya bagi anak usia dini. 1) Diskusi tentang Kebijakan Pengembangan UMKM Kabupaten Gunungkidul - November 2015 Kegiatan ini bertujuan mendiskusikan arah kebijakan pembangunan UMKM di kabupaten Gunungkidul tahun 2016/2019. 2) Pendampingan Tehnis - Oktober 2015 Tujuannya untuk memberikan pendampingan kepada 3 koperasi perempuan di Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan organisasi dan usahanya.