SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
•
0 likes•714 views
Dokumen tersebut membahas visi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia, termasuk upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur TIK, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mendorong pemanfaatan TIK yang bermanfaat bagi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka hukum dan kebijakan TIK di Indonesia serta inisiatif-inisiatif keamanan siber seperti Gerakan Masyar
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Viewers also liked
Viewers also liked (16)
Similar to SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
Similar to SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKA (20)
More from SMK NEGERI 1 BANGKINANG
More from SMK NEGERI 1 BANGKINANG (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
- 1. SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 2. Visi TIK Presiden RI TIK adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini yang harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaanTIK Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya… (Forum e-Indonesia Initiative ITB 2005)
- 3. Information Renovation Information Society Agricultural Society Industrial Society Industry Revolution Analog Electronics Digital Electronics 1814 Steam Engine 1873 Telephone 1920 TV 1973 Computer 2010-2025 Digital Revolution 3 Perubahan dan Tantangan kedepan Terutama di Real Space Terutama di Cyber space
- 4. Perkembangan IPTEK di “ Akses, Network, Aplikasi dan Konten” menumbuhkan Cyberspace - Dunia Maya” & Contents Perkembangan Cyberspace Networks
- 5. Cyber Space Real Space Internet Sehat dan Aman Dunia Maya yang semakin membesar Memfasilitasi terbentuknya jejaring dan sistem cyberspace yang konstruktif dan produktif Mendorong transformasi dari real space ke cyberspace 1 2 3 4 Membawa added value dalam dunia nyata dan semakin membesar 5 Value chain of Real and Cyber Space Industri lokal (local content) 6 MDG’s dan WSIS Peran strategis pembangunan nasional peluang baru bisnis informatika Konvergensi 5
- 6. Status TIK Indonesia dan dunia 6
- 9. *) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (Okt 2012) Indonesian Facebook Users
- 10. Indonesian Twitter Users # of tweets *) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (February 2012)
- 12. Kerangka Dasar Pasal 28F UUD 1945 KOMINFOUU No.32Tahun 2002 Tentang Penyiaran UU No.40Tahun 1999 Tentang Pers UU No11Tahun 2008Tentang ITE UU No.14Tahun 2008 KIP Undang – Undang No.6Tahun 1984 Tentang POS RPJM 2009 - 2014 Visi dan Misi KOMINFO : Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Tentang Informasi PP, PERMEN, dll. Visi Misi Presiden RITentangTIK UU No. 36Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Operator Perguruan Tinggi Industri/ Vendor Investor Pusat Riset
- 14. DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS Pembangunan infrastruktur Pembangunan kapasitas SDM Peningkatan pertumbuhan konten Mendorong peran lembaga dan komunitas sosial (relawan) …. etc …. Menumbuhkan ekonomi masyarakat (goal) Sinergi seluruh pemangku kepentingan (keyword) 14 Academia Business (indus tries) Govern ment Commu nity (civil society) Quadruple helix based on Etzkowitz and Leydesdorff ( 2000 , p. 112), Carayannis and Campbell ( 2009 , p. 207, 2010 , p. 62) and Danilda et al. ( 2009 ) ANT
- 15. PEMERINTAH KOMUNITAS AKADEMISI INDUSTRI • Pemerintah provinsi dan daerah Kerjasama Dengan Pemerintah • Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pengajar Kerjasama dengan Akademisi • RelawanTIK, Lembaga Sosial Masyarakat dan lainnya Kerjasama dengan Komunitas • Dunia Usaha dan Industri Kerjasama dengan Bisnis
- 16. Pembangunan infrastruktur dan Peningkatkan Literasi TIK Masyarakat CAP/MCAP/Wardes GPOBA/Warmasif … PLIK/MPLIK CAP 204 unit MCAP 51 unit Desa Informasi/ Radio Komunitas 76 lokasi Wardes 222 Prototyping Piloting Massive Deployment
- 17. TANTANGAN Bagaimana meningkatkan dampak positif TIK pada masyarakat Meningkatkan partitipasi dan utilisasi Menjaga sustainability PLIK 5748 unit MPLIK 1907 unit Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera Kata kunci : Inovasi dan Produktif PLIK/MPLIK
- 18. Kapal CAP
- 19. Panjang : 18 m Lebar : 4,2m Tinggi hull : 2m Mesin : 1 x 170 Hp Speed : 10 knot Monohull 18 meter, 1 x 170hp
- 20. MOTOR CAP
- 22. Dasar Hukum dan Kebijakan TIK 22
- 23. UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Disahkan/diundangkan tanggal 21 APRIL 2008 Berlaku untuk: setiap orang Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE: • tempat: di dalam atau di luar Indonesia; • akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia; • merugikan kepentingan Indonesia. *penjelasan psl 2 UU ITE 23
- 24. UU No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) • mengimplementasi beberapa standar international : UNCITRAL Model Law on E-Commerce (1996) UNCITRAL Model Law on E-signature law (2001) UN Convention on use of electronic communication for international contract (2005) EU Convention on Cybercrime (Budapest 2001) Mengatur hukum materil dan hukum formil UU ITE
- 25. Amanat Pembentukan PP Sembilan Pasal UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik Mengamanatkan Pembentukan PP: 1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2); 2) TandaTangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ; 3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6); 4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2); 5) PenyelenggaraanTransaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3); 6) PenyelenggaraAgen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2); 7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24); 8) Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4 ); 9) Peran Pemerintah dalam PemanfaatanTIK (Pasal 40). RPP PSTE RUUTCI RPP tersendiri
- 26. Cakupan UU-ITE 26 Bab II Asas danTujuan Bab III Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan TandaTangan Elektronik Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik BabV Transaksi Elektronik BabVI Nama Domain, HKI, dan Pelindungan Hak Pribadi Bab I Ketentuan Umum BabVII Perbuatan yang Dilarang BabVIII Penyelesaian Sengketa Bab IX Peran Pemerintah Dan Masyarakat Bab X Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
- 27. Keamanan Informasi ( Cyber security ) 27
- 28. TUGAS DAN FUNGSI 28 Melaksanakan perumusan & pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keamanan informasi. Bidang-bidang tugas (yang masing-masing dipimpin oleh Ka. Subdit): - Tata Kelola Keamanan Informasi - Teknologi Keamanan Informasi - Monitoring, Evaluasi,&Tanggap Darurat Keamanan Informasi - Penyidikan dan Penindakan - Budaya Keamanan Informasi (Permen- MenKominfo No. 17/Oktober-2010)
- 29. Pasal 10 : Pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan Ruang lingkup Keamanan dalam UU No. 11 thn 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektornik & RPP PSTE Pasal 15 ayat (1) : Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Pasal 11 : Tanda Tangan Elektronik Pasal 13 : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Pasal 16 : Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pasal 17 : Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Pasal 22 : Penyelenggaraan Agen Elektronik Pasal 31 : Tata Cara Intersepsi Pasal 24 : Pengelolaan Nama Domain Pasal 40 : Peran Pemerintah & Perlind. Data Strategis
- 30. GEMA INSAN Gerakan Masyarakat Internet Sehat dan Aman 30
- 31. A. Pendekatan Teknologi ID-SIRTII Indonesia Security Incident Response Team on Information Infrastructure Inaicta Perangkat Internet Sehat & Aman untuk Anak Indonesia DNS Nawala Warmasif Community Access Point PLIK/MPLIK
- 32. B. Pendekatan Hukum UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) • RPP Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 UU ITE) • RPP Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 UU ITE) • RPP Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 UU ITE) • RPP Transaksi Elektronik (Pasal 17 UU ITE) • RPP Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 UU ITE) • RPP eGovernment (Pasal 24 UU ITE) RUU Tata Cara Intersepsi RUU Revisi UU ITE
- 33. C. Pendekatan Socio Kultural Promosi Internet Sehat dan Aman menuju masyarakat cerdas dan produktif Sosialisasi / Workshop UU ITE, Deklarasi Gema Insan Kompetisi : INAICTA, APICTA, Lomba Blogger, Lomba e-Mading, Lomba Robot Bermitra dengan Relawan TIK dan Komunitas TIK lainnya
- 34. 22 Deklarator: Kementerian Kominfo, Kementerian PP & PA, Kementerian Diknas, Kementerian Agama, Pengurus Pusat Muslimat NU, KOWANI, AWARI, APJII, PGRI, KNPI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, WALUBI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, MUI, Yayasan Kita dan Buah Hati, Pramuka, Pengurus Pusat PKK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, BEM UI, Dinas Informasi dan Komunitas Provinsi Maluku dan OSIS SMA Negeri 1 Jakarta Deklarasi Gema Insan
- 35. Sosialisasi Internet Sehat Aman Pemberantasan Buta Internet Bagi Tuna Netra Dialog Interaktif Radio dan Televisi Roadshow INSAN di Sekolah Seminar dan Pelatihan Blog Materi Publikasi INSAN Safer Internet Day 2012