PERBUP

1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR I TAHUN 2O1O
TENTANG
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKTL KEPALA
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2O1O MENDAHULUI PENETAPAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2O1O
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang
ltlengingat
: bahwa dalam ra1gk3 suksesnya penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten pakpak Bharat
sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten pakpak
Bharat tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Pakpak Bharat tentang Pendanaan Kegiatan pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2O1O
Mendahului Penetapan ApBD 2O1O
1. Undang-Undang Nornor g Tahun 2OO3 tentang Pembentukan.Kabupaten
Nias selatan, Kabupaten pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republi[
lndonesia Tahun 2003 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1z rahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor4T-, Tambahan
^ lgmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 42g6);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan.Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambLhan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2oo4 Nomor 12s,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) jo.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2oos tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2o0s tentang
Perubahan Undang-Uleng Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 109, Tambahan Lembaran
_ Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dlerah (Lem-baran Negara
Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4439);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja lstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Memperhatikan 1.
lndonesia Nomor 4614;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903145461SJ tanggal 17
Desember 2009 tentang Dukungan APBD Dalam Pemilihan Umum KDH
dan WKDH Tahun 2010;
Surat Pernyataan Bupati Pakpak Bharat dan Pimpinan DPRD Kabupaten
Pakpak Bharat tanggal 12 Januari 2O1O tentang Kesepakatan besaran
anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat yang
ditampung di APBD Kab. Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2010.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PENDANAAN
KEGIATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2O1O
MENDAHULUI PENETAPAN APBD 2O1O
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara
Pemerintah Daerah;
Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor;
6. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
7.
8.
9.
11.
2.
3.
4.

3. 7.
8.
Panitia Pengawasan Pemilihan Umum adatah Panitia Pengawasan pemilihan Umum
Kabupaten Pakpak. Bharat sebagai lembaga petaksana pengawasan pemilihan umum
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten pakpak Bhlrat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabufaten Pakpak anarit Tahun Anggaran
2010;
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat
Pemilukada adalah P-emilihan Kepala Daerah dan Wakil (epita Daerah' Kabuplten
Pakpak Bharat Tahun 2010.
Pasal 4
Anggaran untuk mendanai kegiatan Pemilukada dimaksud akan ditampung dalam ApBD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2010.
Anggaran Pemilukada Tahun 2010 dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) dalam Kelompok Belinja Tidak Langsung, J-enis B6lanja
Hibah.
Pasal 5
Besaran dana yang akan ditampung dalam APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2010 sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Naskah
Perjanjian Pemberian Hibah Daerah yaitu Hibah untuk Komisi pemitilhan Umum
Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp.5.078.462.510,00 (lima milyard tujuh puluh
delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupialr; dan Hibah
untuk Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebesar
Rp.1.071.184.000,00 (satu milyard tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu
rupiah).
Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Daerah dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua
-
Komisi pemilihan Umum
Kabupatgn Pakpak Bharat untuk Naskah Perjanjian Hibah kepada Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
9.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ir.rng lingkup pendanaan kegiatan dalam Peraturan Bupati ini adalah pemilukada
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010.
BAB III
PENDANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 3
Pendanaan kegiatan Pemilukada dimaksud pada pasal 2 meliputi pelaksanaan tahapan-
Lahapan penyelenggaraan Pemilukada yang harus segera dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak
'Bharat
dan teliatan pengawasan pemilukada
dilaksanakan oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kibupaten eifpaf Bharat.
1.
2.
1.
2.
a
-J-

4. 3' Naskah Perjanjian pemberian Hibah Daerah dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oreh
Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua paniiia pengawasan pemilihan
Umum Kabupaten Pakpak Bharat untuk Naskah Perjanjian Hibah kepada panitia
Pengawasan pemilihan Umum.
BAB IV
PROSEDUR PENYALURAN DANA
Pasal 6
Penyaluran Dana untuk Pemilukada dilakukan melatui Rekening Kas Umum Daerah setelah
mendapat persetujuan dari Bupati pakpak Bharat.
Pasal 7
Pencairan dana kegiatan pemilukada dapat dilakukan menunggu
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pakpak Bharat rahun
dasar pelaksanaan anggaran.
ditetapkannya Anggaran
Anggaran 2010 sebagai
Pasal 8
Penerima Hibah mengajukan permintaan pencairan dana hibah disesuaikan dengan tahapan-
tahapan penyelenggaraan Pemilukada dengan tidak melampaui jumlah pagu dana yang akanditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dai Belanja Daerah Kabupaten pakpak Bharat TahunAnggaran 2010.
BAB IV
KEWAJIBAN PENERIMA DANA HIBAH
1.
2.
3.
4.
Pasal 9
Komisi Pemilihan
.
Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima dana hibah
diwajibkan, menandatangani Berita Acara serah terima bana Hibah diatas materai
Rp.6.000,-
Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima dana
!io1n diwajibkan menandatangani Berita Acara serah terima Dana Hibah diatas materai
Rp.6.000,-
Komisi Pemilihan
.
UTy, Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima dana hibah
diwajibkan membuka Nomor Rekening pada PT. Bank Sumit Cabang pembantu Salak
sebagai dasar transfer dana. i
Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima dana
!io.'l diwajibkan membuka Nomor Rekening pada PT. Bank Sumut cabang pembantu
Salak sebagai dasar transfer dana.
fqqlila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan pemitu Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah
.masih terdipat siia dana padq bendahara penerima Hibah wajib
menyetorkan kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.
5.
-4-

5. 1.
3.
pERrANGS0iJr^wABAN
Pasal 10
Komisi Pemilihan
.
Um.um Kabupaten Pakpak Bharat dan panitia pengawasan pemilu
Kabupaten Pakpak Btarat sebigai p"n"iim hib;h bertanggungjawab secara fisik dankeuangan terhadap Belanja Hib;h Pemitu or"ian oan
-tllamYi
fepala Daerah yangdikelolanya.
Komisi Pemilihan
Y*T Kabupaten Pakpak Bharat dan panitia pengawasan pemilu
Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima tribah menyampaikan Laporanpertanggungjawaban. penggunaan -dana
kepao- Bupati pakpak Bharat dan DPRDKabupaten Pakpak Bharat seJuai dengan perundang-undangan yang berraku.Penyampaian lan91a.n
.pertanggung;Iwaban
-;;;g;rraan -dana
Jebagaimana tersebutdalam ayat (1) dilakukan prriig limbat 3 bulai"seterah berakhirnya seluruh tahapanpenyelenggaraan pemilukada.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai bertaku sejak
mengetahui, memerintahkan pengundangan
Berita Daerah Kabupaterl pakpak Eharat
tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat
peraturan ini dengan penempatannya
-
dalam
Ditetapkan di Satak
Pada tanggal a I Januari 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT
H. MAKMUR BERASA
Diundangkan di Salak
pada tanggal .rr Januari 2O1O
SEKRETARIS DAERAH
PAKDAK BHARAT
l[^^*l
GANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2O1O NOMOR T
-5-
2.

6. 1.
2.
3.
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10
Komisi Pemilihan
.
Um.um Kabupaten Pakpak Bharat dan panitia pengawasan pemilu
Kabupaten Pakpak Btrarat sebagai peneiim, hibah bertanggunj;awao secara fisik dankeuangan terhadap Belanja Hib;h Pemilu Daerah oan
-tfuarli
Kepala Daerah yang
dikelolanya.
Komisi Pemilihan
9r1, Kabupaten Pakpak Bharat dan panitia pengawasan pemilu
Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima hibah menyampaikan Laporanpertanggungjawaban penggunaan
-dana
kepada Bupati ear<pfl Bharat dan DpRDKabupaten Pakpak Bharat seiuai dengan perundang-undangan vlng bertaku.
Pe.nyampaian langp.n
.pertanggungjlwaban p"njirnran -dana
Jebagaimana tersebutdalam ayat (1) dilakukan pating lambat 3 bulai-setelah berakhirnya seluruh tahapanpenyelenggaraan pemilukada.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak
mengetahui, memerintahkan pengundangan
Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat
tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat
peraturan ini dengan penempatannya dalam
Ditetapkan di Salak
Pada tanggal ut Januari ZOIO
BUPATI PAKPAK BHARAT
M
H. MAKMUR BERASA
Diundangkan di Salak
pada tanggalo/rl Januari 2O1O
SEKRETARIS DAERAH
PAKWAK BHARAT
/fi*lGANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2Of O NOMOR I
-5-