SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga
Tinggi Negara
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

@Priasmoro_ CreativeDesign
Tugas
Pokok

Peran

Fungsi

Dewan
Perwakilan
Rakyat

Kewajiban

Wewenang

@Priasmoro_ CreativeDesign
Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya dalam setahun. (Pasal 19 (3))

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. (Pasal 20 (1))

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (Pasal 20 (2))

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (Pasal 22 (1))

Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan. (22 (3))
@Priasmoro_ CreativeDesign
Anggaran
Legislasi

Pengawasan

Fungsi

@Priasmoro_ CreativeDesign
Membentuk undang-undang yang dibahas dengan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Membahas dan memberikan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap Perpu
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan
oleh DPD yang berkaitan denganbidang otonomi
daerah
Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan
RUU yang diajukan oleh DPR maupunoleh
pemerintah
Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN
dan RUU yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan
@Priasmoro_ CreativeDesign
memperhatikan pertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan
yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan
undang-undang mengenai otonomi daerah
Memilih anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan
atas pertanggungjawaban keuangan negara yang
disampaikan oleh BPK
Mengajukan, memberikan persetujuan,
pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
Menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
ditentukan dalam UUD 1945 dan undang-undang
@Priasmoro_ CreativeDesign










Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan
perundangundangan.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional
dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
@Priasmoro_ CreativeDesign












Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Menaati tata tertib dan kode etik.
Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan
lembaga lain.
Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala.
Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat.
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan
politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
@Priasmoro_ CreativeDesign
1.

2.

Peranan DPR dalam sistem pemerintahan yang berasas
kedaulatan rakyat, yaitu melaksanakan amanat rakyat.
Pasal 20 A ayat 3 “Selain hak yang diatur dalam pasal –
pasal lain Undang – Undang Dasar ini, setiap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat memepunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak
imunitas.

@Priasmoro_ CreativeDesign
Terima kasih

“Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan”
@Priasmoro_ CreativeDesign

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Operator Warnet Vast Raha
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyOperator Warnet Vast Raha
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Susunan lembaga negara
Susunan lembaga negaraSusunan lembaga negara
Susunan lembaga negaraabdul majit
 
Lembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifLembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifrizqialfadly
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfIdris Miaus
 
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkTugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkOperator Warnet Vast Raha
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945Cucu Sya'diah
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesiabulan purnama
 

Mais procurados (20)

Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
 
Susunan lembaga negara
Susunan lembaga negaraSusunan lembaga negara
Susunan lembaga negara
 
Lembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifLembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatif
 
Lembaga negara
Lembaga negaraLembaga negara
Lembaga negara
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkTugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
 
Ppt 6
Ppt 6Ppt 6
Ppt 6
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
 
Lembaga independen
Lembaga independenLembaga independen
Lembaga independen
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatifLembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
 

Semelhante a Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara

Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)Oktavia Pramesti
 
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1AlImamIslamicSchool
 
Bab 3 kewenangan lembaga negar.docx
Bab 3 kewenangan lembaga negar.docxBab 3 kewenangan lembaga negar.docx
Bab 3 kewenangan lembaga negar.docxEniSulistyowati
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanjimmy
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraJajang Sulaeman
 
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxSoal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxRezaOktaviaPutra
 
Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Jannu Isworo
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahJajang Sulaeman
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraYasmine Rusnandha
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
 

Semelhante a Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara (20)

Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
 
Bab 3 kewenangan lembaga negar.docx
Bab 3 kewenangan lembaga negar.docxBab 3 kewenangan lembaga negar.docx
Bab 3 kewenangan lembaga negar.docx
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
 
Uud amandemen
Uud amandemenUud amandemen
Uud amandemen
 
kelompok 2 pkn upt1.pptx
kelompok 2 pkn upt1.pptxkelompok 2 pkn upt1.pptx
kelompok 2 pkn upt1.pptx
 
Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3
 
Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxSoal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
 
Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indah
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
PPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indahPPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indah
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
 
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
 

Mais de Lukman Priasmoro

Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan SosialPemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan SosialLukman Priasmoro
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialLukman Priasmoro
 
Undang undang nomor 24 tahun 2007
Undang undang nomor 24 tahun 2007Undang undang nomor 24 tahun 2007
Undang undang nomor 24 tahun 2007Lukman Priasmoro
 
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesia
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesiaBab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesia
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesiaLukman Priasmoro
 
Bab viii bertoleransi dalam keberagaman
Bab viii bertoleransi dalam keberagamanBab viii bertoleransi dalam keberagaman
Bab viii bertoleransi dalam keberagamanLukman Priasmoro
 
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesiaBab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesiaLukman Priasmoro
 
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriBab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriLukman Priasmoro
 
Uu 12 2010-gerakan_pramuka
Uu 12 2010-gerakan_pramukaUu 12 2010-gerakan_pramuka
Uu 12 2010-gerakan_pramukaLukman Priasmoro
 
Undang undang-tahun-2009-11-09
Undang undang-tahun-2009-11-09Undang undang-tahun-2009-11-09
Undang undang-tahun-2009-11-09Lukman Priasmoro
 
Modul pancasila sbg ideologi terbuka
Modul pancasila sbg ideologi terbukaModul pancasila sbg ideologi terbuka
Modul pancasila sbg ideologi terbukaLukman Priasmoro
 
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012Uu koperasi nomor 17 tahun 2012
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012Lukman Priasmoro
 

Mais de Lukman Priasmoro (20)

Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan SosialPemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan Sosial
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 
Undang undang nomor 24 tahun 2007
Undang undang nomor 24 tahun 2007Undang undang nomor 24 tahun 2007
Undang undang nomor 24 tahun 2007
 
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesia
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesiaBab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesia
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesia
 
Bab viii bertoleransi dalam keberagaman
Bab viii bertoleransi dalam keberagamanBab viii bertoleransi dalam keberagaman
Bab viii bertoleransi dalam keberagaman
 
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesiaBab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
 
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkriBab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
Bab vi pentingnya daerah dalam bingkai nkri
 
Uu kesos-no11-2009
Uu kesos-no11-2009Uu kesos-no11-2009
Uu kesos-no11-2009
 
Uu 12 2010-gerakan_pramuka
Uu 12 2010-gerakan_pramukaUu 12 2010-gerakan_pramuka
Uu 12 2010-gerakan_pramuka
 
Undang undang-tahun-2009-11-09
Undang undang-tahun-2009-11-09Undang undang-tahun-2009-11-09
Undang undang-tahun-2009-11-09
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bab 4 dan daftar pustaka
Bab 4 dan daftar pustakaBab 4 dan daftar pustaka
Bab 4 dan daftar pustaka
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
Modul pancasila sbg ideologi terbuka
Modul pancasila sbg ideologi terbukaModul pancasila sbg ideologi terbuka
Modul pancasila sbg ideologi terbuka
 
Pekerja sosial
Pekerja sosialPekerja sosial
Pekerja sosial
 
Drama inggris
Drama inggrisDrama inggris
Drama inggris
 
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012Uu koperasi nomor 17 tahun 2012
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012
 
Politik bahasa indonesia
Politik bahasa indonesiaPolitik bahasa indonesia
Politik bahasa indonesia
 
Bab 3 dan daftar pustaka
Bab 3 dan daftar pustakaBab 3 dan daftar pustaka
Bab 3 dan daftar pustaka
 

Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara

  • 1. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tinggi Negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) @Priasmoro_ CreativeDesign
  • 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya dalam setahun. (Pasal 19 (3)) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. (Pasal 20 (1)) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (Pasal 20 (2)) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (Pasal 22 (1)) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan. (22 (3)) @Priasmoro_ CreativeDesign
  • 5. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD yang berkaitan denganbidang otonomi daerah Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupunoleh pemerintah Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama Menetapkan APBN bersama Presiden dengan @Priasmoro_ CreativeDesign memperhatikan pertimbangan DPD
  • 6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UUD 1945 dan undang-undang @Priasmoro_ CreativeDesign
  • 7.      Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. @Priasmoro_ CreativeDesign
  • 8.       Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menaati tata tertib dan kode etik. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya @Priasmoro_ CreativeDesign
  • 9. 1. 2. Peranan DPR dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat, yaitu melaksanakan amanat rakyat. Pasal 20 A ayat 3 “Selain hak yang diatur dalam pasal – pasal lain Undang – Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat memepunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. @Priasmoro_ CreativeDesign
  • 10. Terima kasih “Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan” @Priasmoro_ CreativeDesign