2. hukum
berfungsi mengatur masyarakat
mengembangkan suatu sikap tertentu yang
dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu
sikap otoritatif, berkuasa, dan memerintah.
Hukum tetap berlaku sebagai hukum sebelum
ada ketentuan lain lain yang mengubah atau
mencabutnya (logika hukum).
Hukum tidak mengikuti logika ilmu dengan
penelitian dan pengujian eksperimental dan
cara lain, tetapi sebagai suatu tekhnologi sosial
ia ,asih bisa dikaitkan sebagai ilmu.
3.
Hukum sebagai ilmu terapan membutuhkan
sandaran pada ilmu dasar-dasar dan agar
bisa menjalankan fungsinya, ia membutuhkan
ilmu-ilmu dasarnya: sosiologi, antropologi,
dan psikologi.
4. Menurut
filsuf G.E Moore (sebagaimana disitir
oleh Prof. Dr. Phil Astrid S. Susanto)
mengemukakan fungsi terutama adalah
memberikan gambaran (description) tentang
alam semesta sebagai keseluruhan.
G. E Moore juga memberikan macam-mavcam
jalan berfilsafat, yaitu:
(1)Berdasarkan common sense, (2)berdasarkan
pengetahuan tambahan (addition) terhadap
common sense, (3) adanya hal-hal yang
mungkin terdapat di alam semesta, dan (4)
kemungkinan tidak adanya hal-hal tersebut di
alam semesta
5. Dalam buku theory of legislation (Jeremy Bentham),
dinyatakan pokok-poko fungsi hukum, yakni:
memberi penghidupan bertujuan memperoleh materi
yang berlimpah-limpah, mendorong persamaan, dan
memelihara keamanan. Dari fungsi-fungsi ini yang
paling pokok adalah keamanan dan penekanannya
pada fungsi melindungi dari hukum.
Tujuan yang ke-2, yakni: persamaan kesempatan. Hal
ini untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang
ada dalam perundang-undangan, yaitu:
menyingkirkan perbagai kekaburan menyerahkan ini
usaha ini kepada usaha individu yang bebas dan
persaingan bebas.
6. Cara
berpikir atau paham hukum hanya dapat
mengikuti masyarakat dimana biasanya
dikatakan hukum itu selalu hinkt achter de feiten
aan yang hidup. Di Indonesia, hukum yang hidup
selama ini didasarkan pada dua ajaran yang
dianggap sebagai dua ajaran yang mutlak:
Ajaran mazhab sejarah (Friedrich Carl von Savigny)
yang mengemukakan hukum itu tidak dibuat tetapi
tumbuh bersama dengan masyarakat
Ajaran atau teori keputusan (Beslissingenleer) yang
dipelopori oleh B. Ter Haar Bzn yang mengemukakakn
hanya kebiasaan kebiasaan yang diakui oleh para
penguasa (kepala adat) di dalam keputusankeputusannya yang merupakan hukum
7.
C.F.G Sunaryati Hartono memberikan contoh,
jika kita ditugaskan untuk membuat suatu
RUU maka RUU itu diperkirakan paling cepat
akan mulai berlaku kira-kira lima tahun
kemudian
Sehingga hukum yang berlaku sudah
ketinggalan jaman karena hukum tersebut
harus diakui sebagai kebiasaan terlebih
dahulu
8.
Menurut C.F.G Sunaryati Hartono, bukan
masyarakat yang harus membentuk hukum,
tetapi hukum yang harus membentuk kebiasaan
masyarakat
Sehingga hukum memilki 4 fungsi
◦
◦
◦
◦
Pemeliharaan ketertiban dan keamanan
Pembangunan
Penegak keaadilan
Pendidikan masyarakat
9. 1.
Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban
dan keamanan
Roscoe Pound: filsafat hukum sepanjang jaman
memiliki 3 persamaan:
Sebagai suatu kehendak ilahi
Grundnorm yang mengatur tindak tanduk manusia
Sistem kaidah yang mengatur tindak tanduk dan
hubungan antar manusia
Sehingga berfungsi untuk menjaga perdamaian (peace)
dan general security
10. 2. Hukum sebagai sarana pembangunan
Pembinaan bidang hukum harus mampu
menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut
tingkat kemajuan di segala bidang sehingga tercapai
ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana
ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa
sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan
yang menyeluruh
mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan
bangsa dan memajukan kesejahteraan umum
Sehingga harus berorientasi ke masa depan
11. 3. Hukum sebagai sarana penegakkan keadilan
Perubahan akan menyebabkan ketegangan
hubungan antar manusia
Perubahan ini sering dirasakan sebagai ketidak
adilan dan
Tugas hukum: mempersiapkan norma-norma baru
yang akan harus berlaku bagi dan dalam keadaan
yang mengubah hubungan antar manusia yang lama
menjadi yang baru
Hukum dalam pembangunan harus melihat jauh ke
depan (dapat meprediksi masalah yang terjadi)
12. 4. Hukum sebagai sarana pendidikan
masyarakat
Terdapat perbedaan antara hukum pada
masyarakat taradisonal dan masyarakat yang sudah
modern
O.k.i hukum harus mengikuti perkembangan
kebiasaan masyarakat
Contoh : perjanjian yang dahulunya hanya lisan
berubah menjadi peraturan tertulis
13. Prof.
Dr. Phil Astrid S. Susanto: proses
perubahan masyarakat adalah perubahan
norma-normanya.
Syarat perubahan ini: harus mewakili 3
bidang:
Perubahan nilai-nilai kehidupan sosial tradisonal
menjadi nilai-nilai sosial yang modern
Perubahan nilai sos-pol yang berdasar kesukuan
menjadi nilai-nilai sosial Indonesia
Perubahan sos-eko dari agraris menjadi nilai
ekonomi yang cocok bagi masyarakat
14.
Dari situ ketiga bidang tersebut harus berubah secara
sinkron dan searah, bukan dengan kekuasaan dan
paksaan, tetapi melalui persuasif
Perubahan itu dalam hukum Indonesia harus
memnuhi 4 syarat;
Norma hukum harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Harus memupuk nilai baru yang merubah nilai sosial yang
berlandaskan kesukuan menjadi nasional
Mencerminkan perubahan dari masyarakat yang agraris
ke arah industrialis
Harus dapat menjamin dinamika dalam rangka
pembahuruan hukum nasional
15.
Sarjana hukum tak dapat berpuas hati
mempelajari hukum positif saja
Tetapi juga harus memahami ilmu-ilmu lain
seperti sejarah, antroplogi, sosiologi, dll
Juga harus mengetahui tentang cara-cara
pembentukan hukum, perbandingan hukum
dan masalah-masalah dalam perubahan
masyarakat
16.
Filsafat hukum sudah berperan sejak jaman Yunani
kuno dan terus mengalami pergulatan tentang
kebutuhan keberadaannya dari abad ke abad
◦ 2 kebutuhan yang mendorong pemikiran filsafat
hukum:
Kepentingan masyarakat akan keselamatan umum,
perdamaian dan ketertiban menyebabkan perlunya
dasar yang tetap bagi penertiban tindakan manusia
Perubahan yang terus-menerus dalam masyarakat
memrlukan penyesuaian kembali sehingga
memerlukan asas-asas sebagai pegangan
17.
Filosof mencoba menghasilkan suatu hukum
yang sempurna dan bertahan selamalamanya
O.k.i filsafat hukum memberikan suatu uraian
dlm waktu, tempat, dan daya upaya tentang
ketertiban hukum untuk memenuhi
perkembangan hukum pada suatu masa
tertentu
18.
Dalam menjaga keutuhan masyarakat,
hukum berfungsi: menetapkan hubungan
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
anggota masyarakat
Menentukan alokasi wewenang dan badanbadan yang berwenang melakukan paksaan
dan sanksi-sanksi yang efektif
Disposisi masalah-masalah sengketa
Menyesuaikan pola hubungan dengan
perubahan dalam masyarakat
19.
Fungsi tersebut, antara lain:
◦ Menyerasikan nilai-nilai hukum agar tidak saling
bertentangan
◦ Menguji efektifitas hukum positif
◦ Mengukur manfaat norma, doktrin, dan lembaga bagi
masyarakat
◦ Memimpin penerapan hukum sesuai dengan tujuan
hukum
Dalam fungsinya sebagai pengubah masyarakat, hukum
tidak hanya mengukuhkan kebiasaan dan tingkah laku
yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan
pada tujuan-tujuan yang dikehendaki
20.
Pitirim A. Sorokin : Hukum dipandang oleh
masyarakat modern sebagai instrumen untuk
mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain
(utilitarian)
Emile Durkheim: masyarakat terbagi menjadi 2 dari
solidaritasnya
◦ Mekanik : kebersamaan dari para anggotanya,
biasanya menganut hukum represif
◦ Organik: individualitas anggotanya, biasanya
menganut hukum restitutif
21.
Dalam masyarakat akan terjadi konflik kebutuhan
manusia, sebagai masyarakat dan sebagai individu
Untuk mengatasi konfik ini negara menerapkan 2
metode:
◦ Pemenuhan kebutuhan ekonomis
◦ Koersi :
Tidak terorganisir
Konvensi masyarakat dan etiket bermasyarakat
Hukum (yang diorganisasi oleh negara)
Untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan
individu
22.
Social Enginering by Law:
◦ Mengenal problem yang dihadapi termasuk
masyarakat yang hendak dirubah
◦ Memahami nilai yang ada dalam masyarakat
◦ Membuat alternatif hipotesis tentang solusi
◦ Mengikuti jalannya penerapan hukum dan
mengukur efek-efeknya
Perlu berhati-hati agar tidak merugikan
masyarakat , semisal dari segi budayadan
antropologi
23.
Mochtar Kusumaatmadja: fungsi dan
perkembangan hukum dalam pembangunan
nasional, terdapat mengenai 2 hal:
◦ Sikap mental warganegara terhadap pihak yang
berkuasa
Pasif : hanya mengikuti peraturan yang dibuat oleh
negara
Aktif: menuruti hukum juga, mengetahui hak dan
kewajibannya dan bila perlu menuntutnya
24.
Masalah-masalh hukum yang perlu diteliti
selain mengerti fungsinya, kita juga harus
mengetahui berbagai faktor lain seperti
pendidikan hukum, apakah sudah rekevan
dengan kondisi masa kini
Juga perlkembangan hukum positif dalam
memnuhi kebutuhan masyarakat akan
kepastian hukum
25.
Hukum adalah tekhnologi sosial sehingga berarti hukum
berfungsi sebagai sarana:
◦ Pembahuran/pembangunan masyarakat
◦ Pemanfaatan sumebr daya
◦ Penegakkan keadilan
◦ Perwujudan kesejahteraan
◦ Pembentukan kebiasaan
◦ Pemenuhan kebutuhan masyarakat
◦ Pengendalian sosial
Maka, hukum harus berjalan beriringan dengan ilmu-ilmu
yang lain (sejarah, politik, sosiologi, dll)