Materi kuliah Pendidikan HAM dan Demokrasi

1. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA dan DEMOKRASI Oleh : G. Siswanto, S.Pd.,S.H.,M.H. NIDN : 0717056004

6.  ATURAN TAMBAHAN UUD 1945 PASAL I AMANDEMEN KE 4 MPR DITUGASI UNTUK MENINJAU TERHADAP MATERI & STATUS HUKUM TAP MPRS/ MPR DARI 1960 - 2002 UNTUK MENGAMBIL PUTUSAN PADA ST MPR 2003.  TAP MPR. I/ MPR/ 2002 PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI - TUGAS : MELAKUKAN PENGKAJIAN SECARA KOMPREHENSIF TENTANG PERUBAHAN UUD 1945. - SUSDUK : KEWENANGAN DAN ANGGOTA KOMISI DILAPORKAN PALING LAMBAT PADA ST MPR 2003. PASAL II AMANDEMEN KE 4 DENGAN DITETAPKANNYA PERUBAHAN UUD INI, UUD NRI TAHUN 1945 TERDIRI ATAS PEMBUKAAN DAN PASAL-PASAL.

7.  BANGSA INDONESIA YG DULUNYA DIKENAL RAMAH TAMAH, RUKUN, GOTONG ROYONG, SALING MENG-HORMATI, & BERSATU PADU DLM SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA NAMPAKNYA TELAH MERUBAH WAJAH-NYA JADI BANGSA YG MENAMPILKAN KEKERASAN, MELANGGAR HAM DAN MERENDAHKAN PERADABAN. HAL DEMIKIAN TDK BOLEH BERLANJUT, HARUS DICEGAH & DIKEMBALIKAN HARKAT MARTABATNYA SBG BANGSA YG BESAR & BERBUDAYA TINGGI.  HAK ASASI MANUSIA ADALAH SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PADA HAKEKAT & KEBERADAAN MANUSIA SBG MAKHLUK TUHAN YME & MERUPAKAN ANUGERAH-NYA YG WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI & DILINDUNGI OLEH NEGARA, PEMERINTAH DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT & MARTABAT MANUSIA.

8.  MERUPAKAN ISU GLOBAL - DEMOKRASI - LINGKUNGAN HIDUP - HAM - TERORISME  HAM MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI “HUMAN RIGHT” (HAK MANUSIA) MUNGKIN KATA ASASI DIAMBIL DARI “LEGES FUNDA MENTALIS” (HUKUM DASAR) DASAR = ASASI ----> YANG DASAR = YANG ASASI GRON RECHTEN (BLD) = GRUNDRECHTE (JERMAN) = BASIC RIGHT (INGGRIS).  BPUPKI DAN PPKI PADA SAAT MENYUSUN UUD 1945 MEMBICARAKAN TENTANG HAK DASAR, PBB 1948 BERBICARA HAK MANUSIA.

9.  HUMAN RIGHT : PERLINDUNGAN TERHADAP SESEORANG DARI PENINDASAN OLEH NEGARA ATAU BUKAN NEGARA.  BASIC RIGHT : PERLINDUNGAN SESEORANG WARGA NEGARA/ PENDUDUK DARI PENINDASAN NEGARA.  UNTUK MENEGAKKAN DAN MELINDUNGI HAM SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, MAKA PELAKSANAAN HAM DIJAMIN, DIATUR DAN DITUANGKAN DALAM PERATURAN UU.  DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK : - KEPADA PEMBATASAN YANG DITETAPKAN OLEH UU - DENGAN MAKSUD UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN NILAI-2 AGAMA, KAMTIBUM DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS.

11. HAM MENURUT PANCASILA & UUD 1945  KEHIDUPAN YG SELARAS, SERASI & SEIMBANG BER-TUMPU PADA NILAI BUDAYA NUSANTARA.  PANCASILA MERUPAKAN HASIL KOMPROMI BANGSA INDONESIA YG MAJEMUK, GUNA MENGGALANG & MENJAMIN PERSATUAN BANGSA & KEUTUHAN WILAYAH MENUJU CITA-CITA BERSAMA.  INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM BUKAN ATAS KEKUASAAN BELAKA (PANCASILA SBG SUMBER HUKUM, UUD 1945 SBG KONSTITUSI)  INDONESIA ADALAH NEGARA DEMOKRASI.

12. TUGAS NEGARA  MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & SELURUHTUMPAH DARAH INDONESIA  MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM  MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA  MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA 1. HAK UNTUK HIDUP 2. HAK UNTUK BERKELUARGA & MELANJUTKAN KETURUNAN 3. HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI 4. HAK UNTUK MEMPEROLEH RASA KEADILAN 5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI 6. HAK ATAS RASA AMAN 7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN 8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 9. HAK WANITA 10. HAK ANAK HAM & KEBEBASAN DASAR MANUSIA TERDIRI DARI 10 BAGIAN :

13. 1. Hak Untuk Hidup.

14. 2. HAK UNTUK BERKELUARGA dan MELANJUTKAN KETURUNAN

15. 3. HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI

16. 4. HAK UNTUK MEMPEROLEH RASA KEADILAN

19. 5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI

21. 6. HAK ATAS RASA AMAN

22. 7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN

23. 8. HAK TURUT SERTA DLM PEMERINTAHAN DPR RI

24. 9. Hak Wanita Ruyati

25. 10. Hak Anak

26. Melarang : Anak dijadikan sarana Kepentingan Politik / Negara

27. KEWAJIBAN DASAR MANUSIA  SETIAP ORANG YG BERADA DI WIL RI WAJIB PATUH PADA ATURAN.  SETIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT DALAM PEM-BELAAN NEGARA  SETIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI HAM YANG LAIN  SETIAP HAM SESEORANG MENIMBULKAN KEWAJIBAN DASAR & TANGGUNG JAWAB UNTUK MENGHORMATI HAM ORANG LAIN SECARA TIMBAL BALIK.  DLM MENJALANKAN HAK & KEBEBASANNYA, SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

28. JAK DONELLY (1990) : HAM ITU MELEKAT PADA KODRAT MANUSIA ITU SENDIRI LANDASAN HAM :  KODRAT MANUSIA  TUHAN CIPTAKAN MANUSIA YANG MENGHENDAKI CAPAI DERAJAT KESEMPURNAAN

29. HAM / HAK DASAR MANUSIA DIATUR DLM UUD, UU DST MENJUNJUNG TINGGI & MENGHORMATI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA CIPTAAN TUHAN NAMUN INGAT TEORI KONTRAK SOSIAL RAKYAT DLM MEMBENTUK SUATU NEGARA

30. HUKUM BERFUNGSI UNTUK : - PENGENDALIAN SOSIAL (SOCIAL CONTROL) - PENYELESAIAN SENGKETA (DISPUTE SETTLEMENT) - REKAYASA SOSIAL (SOCIAL ENGINEERING) TUJUAN HUKUM : - KEPASTIAN HUKUM - KEADILAN - MANFAAT PASAL 28 (2) UUD 1945 DALAM MENJALANKAN HAK & KEBEBASAN, SETIAP MASY. WAJIB TUNDUK PADA PEMBATASAN YANG DITETAPKAN DENGAN UU. UNTUK JAMIN PENGAKUAN & PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN.

31. KEJAHATAN GENOSIDA”, ADALAH SETIAP PERBUATAN YG DILAKUKAN DGN MAKSUD UTK MENGHANCURKAN ATAU MEMUSNAHKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KELOMPOK BANGSA, RAS KELOMPOK ETNIS, KELOMPOK AGAMA, DNG CARA :  MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK  MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK DAN MENTAL YG BERAT  MENCIPTAKAN KONDISI KEHIDUPAN YG BERAKIBAT KEMUSNAHAN  MENCEGAH KELAHIRAN  MEMINDAHKAN SECARA PAKSA PELANGGARAN HAM BERAT

32. Pelanggaran HAM Berat Etnis Ras Agama Aborsi Ras

33. Menderita : Fisik, Cacat, Mental Mental

34. “ KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN “ SERANGAN MELUAS/SISTEMATIK YG DI KETAHUINYA BAHWA SERANGAN TERSEBUT DITUJUKAN SCR LANGSUNG THD PENDD SIPIL, BERUPA :  PEMBUNUHAN  PEMUSNAHAN  PERBUDAKAN  PENGUSIRAN / PEMINDAHAN PAKSA  MEMINDAHKAN SECARA PAKSA PERAMPASAN KEMERDEKAAN / KEBEBASAN FISIK  PENYIKSAAN  PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN SCR PAKSA, ATAU BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL LAIN YG SETARA  PENGANIAYAAN  PENGHILANGAN ORANG SCR PAKSA  KEJAHATAN APARTHEID

37. FUNGSI : UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA KOMNAS HAK LAKSANAKAN FUNGSI :  PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENYULUHAN, PEMANTAUAN & MEDIASI TTG HAM.  PEMANTAUAN, TUGAS & WEWENANG :  PENGAMATAN PELAKSANAAN & HAM BUAT LAPORAN.  LIDIK & RIKSA TERHADAP PERISTIWA DI MASY. BERDASARKAN SIFAT & YG DIDUGA TERDAPAT GAR HAM.  PEMANGGILAN UTK DPT KAT TERHADAP PENGADUAN/ KORBAN, PIHAK YANG DIADUKAN.  PEMANGGILAN SAKSI  TINJAUAN TEMPAT KEJADIAN  PANGGIL PIHAK TERKAIT  BERI PENDAPAT BERDASARKAN BERSETUJUAN KANTOR PENGADILAN THD PERKARA YG DLM PROSES PERADILAN.

38.  HAK BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA . PENEGAKAN HUKUM (PIDANA) PADA DASARNYA ADALAH SUATU PERAMPASAN SEBAGIAN HAM OLEH APARAT YG BERWENANG DALAM RANGKA MELINDUNGI ATAU MENEGAKKAN KEPENTINGAN UMUM  ASAS BAGI HAK TERSANGKA / TERDAKWA  ASAS BAGI HAK TERSANGKA / PERLAKUAN YANG SAMA SETIAP ORANG DIMUKA HUKUM  TANGKAP, TAHAN, GELEDAH DAN SITA ATAS PERINTAH TERTULIS  AZAS PRADUGA TAK BERSALAH  GANTI RUGI DAN REHABILITASI  PENGADILAN CEPAT, MUDAH, MURAH, JUJUR DAN TAK MEMIHAK  MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM  MEMBERITAHUKAN HAK SEJAK DI TANGKAP/ DITAHAN  TERDAKWA HARUS HADIR DLM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN HAK ASASI MENURUT KUHAP

39. LAMANYA PENAHANAN : PENYIDIK : 20 HARI , DAPAT DIPERPANJANG 40 HARI ( 2 X 20 HARI ) PENUNTUT UMUM : 20 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 30 HARI HAKIM PN : 30 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 60 HARI

40. PERLINDUNGAN HAK ASASI BAGI SAKSI DAN ATAU KORBAN  DAPAT MENGUNDURKAN DIRI  MEMBERIKAN KESAKSIAN TANPA KEHADIRAN TERSANGKA  HAKIM BISA MENUNJUK JURU BAHASA BAGI YG TIDAK FAHAM BAHASA INDONESIA ATAU BISU / TULI / BISU TULI

41. PRA PERADILAN SBG KONTROL TERHADAP PENEGAK HUKUM TINDAKAN PENEGAK HUKUM YG DIANGGAP MERUGIKAN TERSANGKA DAPAT DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN/ PRAPERADILAN, AGAR JANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG TERHADAP TERSANGKA / TERDAKWA.  SYARAT FORMAL : KELENGKAPAN ADMINISTRASI  SYARAT MATERIIL : SYAH TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN / PENUNTUTAN.  GANTI RUGI YG PERKARANYA DIHENTIKAN PADA TAHAP PENYIDIKAN / PENUNTUTAN.

42. 0 PASAL 28 I UUD 1945 Ayat (1) ……………, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ………………... Sebelum Ketika sesudah UU No.40/ 2000 Rakyat hendaki gulang Ham berat lidik ad hoc Rekom DPR Pres KUHP * Lidik Komnas Ham * Sidik Jakgung * Pengadilan Ham Berat sidik ad hoc Pengadilan ad hoc