SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 4
Baixar para ler offline
“PER KPU NO 26 TAHUN 2013 MEMICU TRANSMIGRASI PEMILIH”1
Oleh : Ahmad Solihin.2

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem
pemerintahan Negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan Negara terbentuk melalui
pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang
diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Karena pemerintah tidak bisa bertindak apapun
mengenai Negara tanpa persetujuan rakyat. Oleh sebab itu ada DPR dan DPD yang mewakili
rakyat. Pemilu merupakan bentuk demokrasi langsung. Bertujuan untuk memilih pemimpin
rakyat, untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, untuk membentuk pemerintahan
menjadi lebih baik dari sebelumnya, untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan
dan mempertahankan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia. Pemilu tidak boleh
menyebabkan rusaknya sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Karena pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk mencapai tujuan Negara
sesuai dengan persetujuan rakyat.
Pemilihan Umum 9 April 2014 tinggal beberapa hari lagi. Pemilihan Umum yang
bertujuan untuk melakukan pergantian anggota DPR,DPD dan DPRD Kab/Kota secara damai
merupakan sarana kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Bab VIIB UUD 1945 Pasal
22E(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali.(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.(4)
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah
perseorangan.(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum
diatur dengan undang undang. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari amandemen ke
III dari UUD 1945.
Peserta Pemilu 2014 yang di ikuti oleh 12 partai politik Nasional dan 3 partai politik
lokal tentunya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan partainya untuk lolos menjadi peserta
Pemilu dengan segala persyaratan yang sangat ketat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum dengan diverifikasi secara factual maupunpartai politik oleh KPU sebagai lembaga
penyelenggara pemilu dari Sebelumnya, tercatat dari 46 parpol yang mendaftar ternyata
sebanyak 12 parpol dinyatakan gagal dalam memenuhi persyaratan berkas awal. Dan
ditambah lagi dengan adanya pelanggaran Kode etik oleh kesekretariatan KPU berdasarkan
Putusan DKPP terhadap Sekjen, Wasekjen, Kepala Biro Hukum, dan Wakil Kepala Biro
Hukum Sekjen. Dengan amar putusannya "Dalam tempo sesingkat-singkatnya
mengembalikan yang bersangkutan beserta pejabat-pejabat lainnya yang terlibat pelanggaran
kepada asal sejak dibacakannya putusan in” pada tanggal 21 Mei 2013.
Disaat semua mata seluruh penjuru Negeri ini tertuju kepada pembiayaan uang negara
untuk saksi dari partai politik pada tanggal 9 April nanti kita tentu saja tidak boleh melupakan
para pemilih yang merupakan rakyat yang akan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih
para wakil rakyat baik untuk DPR, DPD dan DPRD tentunya berdasarkan Dapil masingmasing. Kita tidak mau rakyat hanya dijadikan objek dari para Calon legislator yang akan
duduk manis nantinya.
Harus ada ketentuan peraturan yang bisa melindungi pemilih agar tidak dijadikan
objek dari para caleg entah itu dengan alas an keluarga, family maupun saudara. KPU sebagai
1
2

.Tulisan ini di Muat di Harian Medan Pos Pada Tanggal 7 Februari 2014.
. Penulis Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
lembaga pembuat aturan dalam kompetisi ini telah mengeluarkan Per KPU No 26 Tahun
2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum anggota
DPR,DPD dan DPRD Kab/Kota yang ditanda tangani ketua KPU Husni Kamil Manik disaat
detik-detik akhir tahun tahun 2013 yaitu tanggal 31 Desember 2013.
Dalam PerKPU ini mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara, tentunya
disini kita perlu garis bawahi ataupun berikan catatan kecil yaitu pada tahapan pemungutan
suara yang dilakukan oleh KPPS, Para Pemilih pada tanggal 9 April dimulai pada pukul
07.00 Wib akan datang ke TPS utnuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya.
Baik Itu Pemilih yang terdaftar dalam DPT(daftar pemilih tetap), dalam Daftar Pemilih
Tambahan DPTb) maupun pemilih dalam Daftar pemilih Khusus
( DPK).serta Daftar
Pemilih khusus tambahan (DPTkb)
Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah susunan nama penduduk Warga Negara
Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan
berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu AnggotaDPR,
DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
Ada beberapa catatan yang perlu di garis bawahi dari Komisi Pemilihan Umum
(KPU) berkaitan dengan para pemilih yaitu:
I . Kriteria Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2014.
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah susunan nama penduduk Warga Negara
Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang
dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK.
2. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah susunan nama
penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih
berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan
tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS
tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di
TPS lain.
3. Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat DPK,adalah susunan nama penduduk
Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan
Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki
identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS),
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap
(DPT),atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
4. Daftar Pemilih Khusus Tambahan selanjutnya disingkat DPKTb, adalah susunan
nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai
Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau
Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan
memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan
Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Paspor atau Identitas lain. (vide Per
KPU No 26 Tahun 2013 pasal 1 angka 22 S/d 25)..
Ketentuan-ketentuan pasal 1 merupakan ketentuan umum dan merupakan sesuatu yang
akan memberikan penjelasan dari ketentuan pasal berikutnya, tidak dapat dilihat secara
terpisah atau tersendiri, melainkan harus dilihat secara keseluruhan dengan pasal-pasal
lainnya. Dalam ketentuan Per KPU ini terdapat jalinan norma dan pasal-pasal yang perlu
dianalisis secara utuh, artinya pasal-pasal dalam per KPU ini saling terkait atau adanya
keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus mempelajari jalinan pasalpasal dalam peraturan ini, bagaimana hubungan antara satu pasal dengan pasal-pasal lain
dan yang paling penting apa yang mendasari dan menjadi latar belakang dari pasal-pasal
tersebut serta nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam jalinan pasal-pasal tersebut.
1. Dari ketentuan umum ini bisa kita melihat bahwa pemilih adalah setiap WNI yang
sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan juga anggota TNI maupun
Polri yang sudah Purnawirawan itu yang dikatakan sebagai pemilih. Dari peraturan ini
semua warna negara Indonesia yang berhak memilih tadi walaupun tidak terdapat
dalam DPT dapat mempergunakan hak pilihnya dengan dimasukan kedalam Daftar
Pemilih Khusus (DPK) mapun DPTkb, disini KPU sebagai lembaga penyelenggara
mencoba untuk meminimalisir pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih
Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar
Pemilih Tetap (DPT),atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk tetap dapat
mempergunakan hak pilihnya. Sampai dengan batas H-14 digelarnya pemilu legsilatif
9 April 2014.
2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat
memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan
suara di TPS lain. Keadaan tertentu ini dijelaskan adalah : a. menjalankan tugas di
tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di rumah
sakit; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas
belajar; e. pindah domisili; danf. tertimpa bencana alam. Dalam pasal 9 Per KPU 26
tahun 2013 ini menyebutkan Pemilih yang memberikan suara di TPS lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap diberikanSurat Suara DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRAdan DPRK
untuk wilayah Provinsi Aceh, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRP dan DPRD
Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Papua, atau Surat Suara DPR,DPD, DPRPB
dan DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Papua Barat.
3. Dimana pemilih dengan melapor ke PPS dan mendapatkan Formulir A5 KPU dan
melapor ke TPS tempat pemilih bakal memilih dengan batas waktu H-3 Pemungutan
suara. Ketentuan pasal inilah yang akan menjadikan pemilu 9 April 2014 adanya
Transmigrasi Pemilih dari Dapil A ke Dapil B, walaupun ketentuan ini dibatasi.
Dimana para Caleg bisa saja menyuruh family, saudara maupun kerabatnya yang
terdaftar pada Dapil yang berbeda untuk segera ke PPS untuk mendapatkan Formulir
A5 KPU ini, contohnya Caleg A partai B dari Dapil 1 untuk DPRD Kab/Kota,
ternyata banyak family atau keluarga maupun saudaranya terdaftar di daerah Dapil 2
untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota. Tentunya akan beramai-ramai datang ke PPS
untuk mendapatkan Formulir A5 KPU ini dan melaporkannya ke PPS di Dapil 1
sebelum H-3 hari Pemilihan yang tujuannya adalh untuk mermilih saudaranya yang
caleg, atau bisa saja pemberi orderan tertentu,
4. Peraturan KPU No. 26 tahun 2013 pada pasal 8 ayat 5 tentang batas waktu melapor ke
PPS H-3, tempat pemilih bakal memilih dibatalkan dengan sendirinya oleh pasal 8
ayat 7 yang menyebutkan Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya,
tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formulir Model A5-KPU dari PPS asal,
Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal
Pemungutan Suara. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum tentang pemilih
tambahan (DPTb). Juga membingungkan para KPPS nantinya para hari H.
5. Masih ada waktu bagi KPU sebelum tanggal 9 April 2014 untuk segera
mempersiapkan segala sesuatunya agar pemilu 2014 lebih berkualitas, Semoga….
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Muhamad Yogi
 
Tugas hukum kons uas hasyim
Tugas hukum kons uas hasyimTugas hukum kons uas hasyim
Tugas hukum kons uas hasyimyuni arifiani
 
Peran kejaksaan republik indonesia
Peran kejaksaan republik indonesiaPeran kejaksaan republik indonesia
Peran kejaksaan republik indonesiailham_fajar_ramadhan
 
Badan yudikatif di indonesia
Badan yudikatif di indonesiaBadan yudikatif di indonesia
Badan yudikatif di indonesiaRissa Vilia
 
peradilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluperadilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluIr. Soekarno
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Nafis Fathur Rizki
 
Presiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenPresiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenBelum Kerja
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfIdris Miaus
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Ahmad Solihin
 
Undang Undang Polri
Undang Undang PolriUndang Undang Polri
Undang Undang Polrirestamadiun
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945Cucu Sya'diah
 
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesiaUndang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesiaSylvia Diansari
 
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
 
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiPenyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
 
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasiPeran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasiAhmad Dahlan University
 
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Operator Warnet Vast Raha
 
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uuPengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uuAnnisa Khoerunnisya
 

Mais procurados (19)

Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
Tugas hukum kons uas hasyim
Tugas hukum kons uas hasyimTugas hukum kons uas hasyim
Tugas hukum kons uas hasyim
 
Peran kejaksaan republik indonesia
Peran kejaksaan republik indonesiaPeran kejaksaan republik indonesia
Peran kejaksaan republik indonesia
 
Badan yudikatif di indonesia
Badan yudikatif di indonesiaBadan yudikatif di indonesia
Badan yudikatif di indonesia
 
peradilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluperadilan khusus pemilu
peradilan khusus pemilu
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
 
Presiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenPresiden & wakil presiden
Presiden & wakil presiden
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
 
Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3
 
Undang Undang Polri
Undang Undang PolriUndang Undang Polri
Undang Undang Polri
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
 
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesiaUndang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
Undang undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
 
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di Indonesia
 
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiPenyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
 
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasiPeran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
 
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
 
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uuPengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
 

Destaque

Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaOtonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaAhmad Solihin
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranAhmad Solihin
 
'Dokumen.tips perawakan pendek
'Dokumen.tips perawakan pendek'Dokumen.tips perawakan pendek
'Dokumen.tips perawakan pendekNazeem Bagez
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialAhmad Solihin
 
Describing daily routine.
Describing daily routine.Describing daily routine.
Describing daily routine.julianG79
 

Destaque (7)

Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
 
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaOtonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaran
 
Ppt3
Ppt3Ppt3
Ppt3
 
'Dokumen.tips perawakan pendek
'Dokumen.tips perawakan pendek'Dokumen.tips perawakan pendek
'Dokumen.tips perawakan pendek
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
 
Describing daily routine.
Describing daily routine.Describing daily routine.
Describing daily routine.
 

Semelhante a Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih

2332014_BUKU Panduan KPPS.pdf
2332014_BUKU Panduan KPPS.pdf2332014_BUKU Panduan KPPS.pdf
2332014_BUKU Panduan KPPS.pdfTeguhUcok
 
PKPU Nomor 20 tahun 2019 tentang syarat pencalonan legislatif
PKPU Nomor 20 tahun 2019 tentang syarat pencalonan legislatifPKPU Nomor 20 tahun 2019 tentang syarat pencalonan legislatif
PKPU Nomor 20 tahun 2019 tentang syarat pencalonan legislatifAhmad Toriq
 
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019AndamAnnisa
 
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg okeUu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg okeSariman Bkl
 
Uu no 8 thn 2012 pemilu
Uu no 8 thn 2012 pemilu Uu no 8 thn 2012 pemilu
Uu no 8 thn 2012 pemilu WawanIdola
 
Pemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptPemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptANZAKKI
 
PKPU NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI PILKADA
PKPU NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI PILKADAPKPU NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI PILKADA
PKPU NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI PILKADAKEPOLAH
 
Pkpu 8 th 2018
Pkpu 8 th 2018Pkpu 8 th 2018
Pkpu 8 th 2018fariztasha
 
Makalah pemilu smp negeri 2 raha
Makalah pemilu smp negeri 2 rahaMakalah pemilu smp negeri 2 raha
Makalah pemilu smp negeri 2 rahaWarnet Raha
 

Semelhante a Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih (20)

Buku panduan kpps
Buku panduan kppsBuku panduan kpps
Buku panduan kpps
 
2332014_BUKU Panduan KPPS.pdf
2332014_BUKU Panduan KPPS.pdf2332014_BUKU Panduan KPPS.pdf
2332014_BUKU Panduan KPPS.pdf
 
PKPU Nomor 20 tahun 2019 tentang syarat pencalonan legislatif
PKPU Nomor 20 tahun 2019 tentang syarat pencalonan legislatifPKPU Nomor 20 tahun 2019 tentang syarat pencalonan legislatif
PKPU Nomor 20 tahun 2019 tentang syarat pencalonan legislatif
 
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
 
UU No 8_th_2012
UU No 8_th_2012UU No 8_th_2012
UU No 8_th_2012
 
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg okeUu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
Uu no 8 thn 2012 pemilu leg oke
 
Uu nomor 8 tahun 2012
Uu nomor 8 tahun 2012Uu nomor 8 tahun 2012
Uu nomor 8 tahun 2012
 
Uu no 8 thn 2012 pemilu
Uu no 8 thn 2012 pemilu Uu no 8 thn 2012 pemilu
Uu no 8 thn 2012 pemilu
 
Pemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptPemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.ppt
 
Latihan Soal PPS.docx
Latihan Soal PPS.docxLatihan Soal PPS.docx
Latihan Soal PPS.docx
 
Pkpu 26 2013_2114_2
Pkpu 26 2013_2114_2Pkpu 26 2013_2114_2
Pkpu 26 2013_2114_2
 
Tugas pkn revisi 1
Tugas pkn revisi 1Tugas pkn revisi 1
Tugas pkn revisi 1
 
Money Politik 1.pptx
Money Politik 1.pptxMoney Politik 1.pptx
Money Politik 1.pptx
 
UU 08 2012
UU 08 2012UU 08 2012
UU 08 2012
 
PKPU NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI PILKADA
PKPU NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI PILKADAPKPU NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI PILKADA
PKPU NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI PILKADA
 
Pkpu 8 th 2018
Pkpu 8 th 2018Pkpu 8 th 2018
Pkpu 8 th 2018
 
PKPU Nomor 8 Tahun 2018
PKPU Nomor 8 Tahun 2018PKPU Nomor 8 Tahun 2018
PKPU Nomor 8 Tahun 2018
 
Uu 12 2003
Uu 12 2003Uu 12 2003
Uu 12 2003
 
Tugas pkn yang baru
Tugas pkn yang baruTugas pkn yang baru
Tugas pkn yang baru
 
Makalah pemilu smp negeri 2 raha
Makalah pemilu smp negeri 2 rahaMakalah pemilu smp negeri 2 raha
Makalah pemilu smp negeri 2 raha
 

Mais de Ahmad Solihin

Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riOtonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riAhmad Solihin
 
Perlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalPerlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalAhmad Solihin
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Tindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluTindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluAhmad Solihin
 
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMPERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMAhmad Solihin
 

Mais de Ahmad Solihin (6)

Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riOtonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
 
Perlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalPerlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasional
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
 
Tindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluTindak pidana pemilu
Tindak pidana pemilu
 
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMPERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
 

Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih

  • 1. “PER KPU NO 26 TAHUN 2013 MEMICU TRANSMIGRASI PEMILIH”1 Oleh : Ahmad Solihin.2 Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan Negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan Negara terbentuk melalui pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Karena pemerintah tidak bisa bertindak apapun mengenai Negara tanpa persetujuan rakyat. Oleh sebab itu ada DPR dan DPD yang mewakili rakyat. Pemilu merupakan bentuk demokrasi langsung. Bertujuan untuk memilih pemimpin rakyat, untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, untuk membentuk pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya, untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia. Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk mencapai tujuan Negara sesuai dengan persetujuan rakyat. Pemilihan Umum 9 April 2014 tinggal beberapa hari lagi. Pemilihan Umum yang bertujuan untuk melakukan pergantian anggota DPR,DPD dan DPRD Kab/Kota secara damai merupakan sarana kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Bab VIIB UUD 1945 Pasal 22E(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari amandemen ke III dari UUD 1945. Peserta Pemilu 2014 yang di ikuti oleh 12 partai politik Nasional dan 3 partai politik lokal tentunya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan partainya untuk lolos menjadi peserta Pemilu dengan segala persyaratan yang sangat ketat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan diverifikasi secara factual maupunpartai politik oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dari Sebelumnya, tercatat dari 46 parpol yang mendaftar ternyata sebanyak 12 parpol dinyatakan gagal dalam memenuhi persyaratan berkas awal. Dan ditambah lagi dengan adanya pelanggaran Kode etik oleh kesekretariatan KPU berdasarkan Putusan DKPP terhadap Sekjen, Wasekjen, Kepala Biro Hukum, dan Wakil Kepala Biro Hukum Sekjen. Dengan amar putusannya "Dalam tempo sesingkat-singkatnya mengembalikan yang bersangkutan beserta pejabat-pejabat lainnya yang terlibat pelanggaran kepada asal sejak dibacakannya putusan in” pada tanggal 21 Mei 2013. Disaat semua mata seluruh penjuru Negeri ini tertuju kepada pembiayaan uang negara untuk saksi dari partai politik pada tanggal 9 April nanti kita tentu saja tidak boleh melupakan para pemilih yang merupakan rakyat yang akan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih para wakil rakyat baik untuk DPR, DPD dan DPRD tentunya berdasarkan Dapil masingmasing. Kita tidak mau rakyat hanya dijadikan objek dari para Calon legislator yang akan duduk manis nantinya. Harus ada ketentuan peraturan yang bisa melindungi pemilih agar tidak dijadikan objek dari para caleg entah itu dengan alas an keluarga, family maupun saudara. KPU sebagai 1 2 .Tulisan ini di Muat di Harian Medan Pos Pada Tanggal 7 Februari 2014. . Penulis Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
  • 2. lembaga pembuat aturan dalam kompetisi ini telah mengeluarkan Per KPU No 26 Tahun 2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD Kab/Kota yang ditanda tangani ketua KPU Husni Kamil Manik disaat detik-detik akhir tahun tahun 2013 yaitu tanggal 31 Desember 2013. Dalam PerKPU ini mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara, tentunya disini kita perlu garis bawahi ataupun berikan catatan kecil yaitu pada tahapan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS, Para Pemilih pada tanggal 9 April dimulai pada pukul 07.00 Wib akan datang ke TPS utnuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya. Baik Itu Pemilih yang terdaftar dalam DPT(daftar pemilih tetap), dalam Daftar Pemilih Tambahan DPTb) maupun pemilih dalam Daftar pemilih Khusus ( DPK).serta Daftar Pemilih khusus tambahan (DPTkb) Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu AnggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK. Ada beberapa catatan yang perlu di garis bawahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkaitan dengan para pemilih yaitu: I . Kriteria Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2014. 1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK. 2. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. 3. Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat DPK,adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT),atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). 4. Daftar Pemilih Khusus Tambahan selanjutnya disingkat DPKTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Paspor atau Identitas lain. (vide Per KPU No 26 Tahun 2013 pasal 1 angka 22 S/d 25).. Ketentuan-ketentuan pasal 1 merupakan ketentuan umum dan merupakan sesuatu yang akan memberikan penjelasan dari ketentuan pasal berikutnya, tidak dapat dilihat secara terpisah atau tersendiri, melainkan harus dilihat secara keseluruhan dengan pasal-pasal lainnya. Dalam ketentuan Per KPU ini terdapat jalinan norma dan pasal-pasal yang perlu dianalisis secara utuh, artinya pasal-pasal dalam per KPU ini saling terkait atau adanya keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus mempelajari jalinan pasalpasal dalam peraturan ini, bagaimana hubungan antara satu pasal dengan pasal-pasal lain
  • 3. dan yang paling penting apa yang mendasari dan menjadi latar belakang dari pasal-pasal tersebut serta nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam jalinan pasal-pasal tersebut. 1. Dari ketentuan umum ini bisa kita melihat bahwa pemilih adalah setiap WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan juga anggota TNI maupun Polri yang sudah Purnawirawan itu yang dikatakan sebagai pemilih. Dari peraturan ini semua warna negara Indonesia yang berhak memilih tadi walaupun tidak terdapat dalam DPT dapat mempergunakan hak pilihnya dengan dimasukan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) mapun DPTkb, disini KPU sebagai lembaga penyelenggara mencoba untuk meminimalisir pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT),atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk tetap dapat mempergunakan hak pilihnya. Sampai dengan batas H-14 digelarnya pemilu legsilatif 9 April 2014. 2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu ini dijelaskan adalah : a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; danf. tertimpa bencana alam. Dalam pasal 9 Per KPU 26 tahun 2013 ini menyebutkan Pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap diberikanSurat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRAdan DPRK untuk wilayah Provinsi Aceh, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Papua, atau Surat Suara DPR,DPD, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Papua Barat. 3. Dimana pemilih dengan melapor ke PPS dan mendapatkan Formulir A5 KPU dan melapor ke TPS tempat pemilih bakal memilih dengan batas waktu H-3 Pemungutan suara. Ketentuan pasal inilah yang akan menjadikan pemilu 9 April 2014 adanya Transmigrasi Pemilih dari Dapil A ke Dapil B, walaupun ketentuan ini dibatasi. Dimana para Caleg bisa saja menyuruh family, saudara maupun kerabatnya yang terdaftar pada Dapil yang berbeda untuk segera ke PPS untuk mendapatkan Formulir A5 KPU ini, contohnya Caleg A partai B dari Dapil 1 untuk DPRD Kab/Kota, ternyata banyak family atau keluarga maupun saudaranya terdaftar di daerah Dapil 2 untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota. Tentunya akan beramai-ramai datang ke PPS untuk mendapatkan Formulir A5 KPU ini dan melaporkannya ke PPS di Dapil 1 sebelum H-3 hari Pemilihan yang tujuannya adalh untuk mermilih saudaranya yang caleg, atau bisa saja pemberi orderan tertentu, 4. Peraturan KPU No. 26 tahun 2013 pada pasal 8 ayat 5 tentang batas waktu melapor ke PPS H-3, tempat pemilih bakal memilih dibatalkan dengan sendirinya oleh pasal 8 ayat 7 yang menyebutkan Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formulir Model A5-KPU dari PPS asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum tentang pemilih tambahan (DPTb). Juga membingungkan para KPPS nantinya para hari H. 5. Masih ada waktu bagi KPU sebelum tanggal 9 April 2014 untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pemilu 2014 lebih berkualitas, Semoga….