1. Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa,yang telah
menberikan kesempatan dan semangat untuk menulis makalah ini. Makalah ini kami
buat untuk memenuhi tugas pelajaran agama dengan judul” Agama dan
Masyarakat”.
Dalam makalah ini kami menyajikan pembahasan yang menitikberatkan
peranan agama khususnya agama islam dalam masyarakat.
Dengan mempelajari makalah ini diharapkan kita dapat mengerti betapa
pentingnya aplikasi agama dalam kehidupan sehari-hari,kita dapat hidup secara adil
dan damai bila segala sesuatu berdasarkan hukum agama,karena sesungguhnya
tidak ada agama yang mengajarkan pada keburukan.
Kita dituntut untuk bertaqwa kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya :
.
-
Artinya :
"Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul Nya, niscaya Allah memasukkannya
ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka
kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang
mendurhakai Allah dan rasul Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan Nya,
niscaya Allah memasukkkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di
dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."
Kami menyadari bahwa dalam penulisan mungkin terdapat kesalahan yang
harus diperbaiki,mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi siapa yang membaca
makalah ini. Amin
Palembang,November 2011
DAFTAR ISI
Page | 1

2. Kata Pengantar .............................................................................................. ............
... 1
Daftar Isi ................................................................................... ....................................
2
BAB I Pendahuluan .................................................................................. ...................
3
A. Latar Belakang ..........................................................................................................
3
B. Tujuan Permasalahan .............................................................................................
3
C. Manfaat Permasalahan ..........................................................................................
4
D. Metode Penulisan
.................................................................................................... 4
BAB II Pembahasan ....................................................................................................
5
A. Pengertian Agama dan Masyarakat .................................................................
5
1. Fungsi Agama dalam Masyarakat ...............................................................
5
2. Peranan Agama dalam Masyarakat ............................................................
7
B. Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dalam Islam ............................................. 7
1. Pengertian Hak Asasi Manusia ....................................................................
7
2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia ............................................................9
3. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam .............................................. 9
C. Praktek Demokrasi dan kaitannya dalam Islam .............................................
11
1. Pengertian Demokrasi ....................................................................................
11
2. Demokrasi di Dunia Islam ..............................................................................
11
BAB III Kesimpulan dan Saran ...............................................................................
15
1. Kesimpulan .....................................................................................................
15

3. 2. Saran .................................................................................................................
15
BAB IV Penutup ..........................................................................................................
16
BAB V Daftar Pustaka ..............................................................................................
17
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Dewasa ini banyak terjadi konflik di masyarakat akibat kurangnya penerapan aktualisasi agam
dalam kehidupan sehari-hari , sebenarnya segala sesuatu akan lebih tentram dan damai. Apabila
hidup ini berpedoman pada islam. Oleh karena itu makalah ini bermaksud untuk memberi pengertian
akan pentingnya penerapan nilai agam dalam masyarakat.
Dalam hal ini islam juga berperan penting dalam penegakkan Hak Asasi Manusia dan
Demokrasi. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan
yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi . Masalah HAM adalah sesuatu
hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung
tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat
bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang
lain.
Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan
atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

4. Demokrasi adalah isu yang masih selalu relevan untuk dibicarakan. Terlebih jika menengok
perkembangan politik di dunia Islam akhir-akhir ini, maka pembicaraan seputar isu Islam dan
Demokrasi tidak akan terhindarkan. Sebagaimana telah dimafhumi bahwa konsepsi demokrasi sendiri
berakar dari tradisi Barat yang sekuler.
Sehingga isu yang dimaksud di sini adalah seputar pertanyaan mendasar bagaimanakah
perspektif ajaran Islam terhadap sistem demokrasi yang hari ini telah menjadi ideologi politik secara
global. Pada akhirnya pertanyaan ini akan menggiring untuk membicarakan juga seperti apakah
konsepsi politik di dalam Islam.
Oleh karena itu disini kami akan membahas tentang fungsi dan peranan islam dalam
masyarakat, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi.
B. Tujuan Permasalahan
T ujuan dari mengangkat materi tentang agama dan masyarakat diantaranya adalah :
 Untuk mengetahui fungsi dan peranan agama dalam masyarakat, agar tercipta
masyarakat yang hidup saling berdampingan secara damai.
 Untuk mengetahui lebih dalam tentang HAM dan pandangannya menurut islam.
 Untuk memberi sedikit penjelasan mengenai praktek demokrasi dan kaitannya dalam
i
islam.
C. Manfaat permasalahan
Manfaat yang dapat kita ambil dari membaca makalah ini adalah :
 Mengetahui peranan agama dalam masyarakat, agar tercipta masyarakat yang hidup
saling berdampingan secara damai.
 Mengetahui lebih dalam tentang Hak Asasi Manusia dan pandangannya menurut
islam.
 Mengetahui tanggung jawab umat beragama dalam demokrasi.
D. Metode Penulisan
Dalam penyusunan makalah ini, kami menggunakan metode mesin
pencari “ di internet, yaitu dengan memanfaatkan google.com atau yahoo.com. dan beberapa
referensi buku agama.

5. BAB II
Pembahasan
A. Pengertian Agama dan Masyarakat
Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip
kepercayaan kepada Tuhan, Agama bukan dari kebudayaan yang diciptakan oleh seorang
atau sejumlah orang melainkan dari Allah SWT (Tuhan kita). Agama yang benar tidak
dirumuskan oleh manusia. Manusia hanya dapat merumuskan kebajikan atau kebijakan,
bukan kebenaran. Kebenaran hanyalah berasal dari yang benar yang mengetahui segala
sesuatu yang tercipta, yaitu Sang Pencipta itu sendiri. Dan apa yang ada dalam agama selalu
berujung pada tujuan yang ideal. Ajaran agama berhulu pada kebenaran dan bermuara pada
keselamatan. Ajaran yang ada dalam agama memuat berbagai hal yang harus dilakukan oleh
manusia dan tentang hal-hal yang harus dihindarkan. Kepatuhan pada ajaran agama ini akan
menghasilkan kondisi ideal.
Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu
dan menghasilkan kebudayaan.Manusia sendiri berasal dari satu rumpun,yaitu Adam dan
mempunyai unsur yang serupa dan sama. Sewajarnya manusia mempunyai hak dan kewajiban
serta penilaian dan pelayanan yang sama. Namun terdapat perbedaan yang disebabkan oleh
kehidupan sosial ekonomi,sifat yang timbul akibat gen,dan lingkungan tempat dimana
manusia tinggal.
Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan supaya kamu saling
1
mengenal.
1
Al Qur’an surah Al Hujaraat ayat 13

6. Pada dasarnya manusia sama dimata Allah yang membedakannya hanyalah
ketaqwaannya,yang membuat seseorang berkualitas di hadapan Allah SWT.
1. Fungsi Agama dalam Masyarakat
Dalam hal fungsi, masyarakat dan agama itu berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang
timbul di masyarakat yang tidak
dapat dipecahakan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan
ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan agama
menjalankan fungsinya sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya.
Agama dalam masyarakat bisa difungsikan sebagai berikut :
a. Fungsi edukatif.
Agama memberikan bimbingan dan pengajaaran dengan perantara petugas-petugasnya
(fungsionaris) seperti syaman, dukun, nabi, kiai, pendeta imam,
guru agama dan lainnya, baik dalam upacara (perayaan) keagamaan, khotbah, renungan (meditasi)
pendalaman rohani, dsb.
b. Fungsi penyelamatan.
Bahwa setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup sekarang ini maupun sesudah
mati. Jaminan keselamatan ini hanya bisa mereka temukan dalam agama. Agama membantu manusia
untuk mengenal sesuatu “yang sakral” dan “makhluk teringgi” atau Tuhan dan berkomunikasi dengan-
Nya. Sehingga dalam yang hubungan ini manusia percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan.
Agama sanggup mendamaikan kembali manusia yang salah dengan Tuhan dengan jalan
pengampunan dan Penyucian batin.
c. Fungsi pengawasan sosial (social control)
Fungsi agama sebagai kontrol sosial yaitu :
Agama meneguhkan kaidah-kaidah susila dari adat yang dipandang baik bagi kehidupan
moral warga masyarakat.
Agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral ( yang dianggap baik )dari
serbuan destruktif dari agama baru dan dari system hokum Negara modern.
d. Fungsi memupuk Persaudaraan.
Kesatuan persaudaraan berdasarkan kesatuan sosiologis ialah kesatuan manusia-manusia yang
didirikan atas unsur kesamaan.
Kesatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama, seperti liberalism, komunisme, dan
sosialisme.

7. Kesatuan persaudaraan berdasarkan sistem politik yang sama. Bangsa-bangsa bergabung
dalam sistem kenegaraan besar, seperti NATO, ASEAN dll.
Kesatuan persaudaraan atas dasar se-iman, merupakan kesatuan tertinggi karena dalam
persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja melainkan seluruh
pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang
dipercayai bersama.
e. Fungsi transformatif.
Fungsi transformatif disini diartikan dengan mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-
nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat.
Sedangkan menurut Thomas F. O’Dea menuliskan enam fungsi agama dan masyarakat
yaitu:
1. Sebagai pendukung, pelipur lara, dan perekonsiliasi.
2. Sarana hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara Ibadat.
3. Penguat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada.
4. Pengoreksi fungsi yang sudah ada.
5. Pemberi identitas diri.
6. Pendewasaan agama.
Sedangkan menurut Hendro Puspito lebih ringkas lagi, akan tetapi intinya hampir sama,
menurutnya fungsi agama dan masyarakat itu adalah edukatif, penyelamat, pengawasan
sosial,memupuk persaudaraan, dan trasformatif.
2. Peranan Agama dalam masyarakat
Dalam hal peranan,Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia
dan masyarakat, karena agama memberikan sebuah system nilai yang memiliki derivasi pada norma-
norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku
manusia, baik di level individu dan masyarakat. Agama menjadi sebuah pedoman hidup singkatnya.
Dalam memandang nilai, dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama, nilai agama dilihat dari
sudut intelektual yang menjadikan nilai agama sebagai norma atau prinsip. Kedua, nilai agama
dirasakan di sudut pandang emosional yang menyebabkan adanya sebuah dorongan rasa dalam diri
yang disebut mistisme.
Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan
memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peranan
sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belah bahkan menghancurkan eksistensi suatu
masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok
pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan eksistensi pemeluk agama
lain.
B. Tanggung Jawab Umat Beragama dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia

8. 1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang
Maha Pencipta. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya.
Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-
maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat melecehkan hak asasi orang
lain , ia harus mempertanggunjawabkan perbuatannya.
Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak
persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua
2
hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.
Konsep HAM dalam UU. No. 39 tahun 1999
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dansetiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan
hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan
berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak
anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi
Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan
pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI
Nomor XVII/MPR/1998.
Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia terdiri dari:
1. Hak untuk hidup
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup,
meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir
dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Setiap orang berhak untuk membentuk
kelaurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang
bebas.
3. Hak mengembangkan diri
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak
pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan
2
H. Baharuddin Lopa . Al qur’an dan Hak Asasi Manusia .(Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa ,1996), hlm. 2.

9. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh
keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara
pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas
dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara
obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi
Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai
keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-
masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas
bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
6. Hak atas rasa aman
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, hak milik,
rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan
Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat
dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan,
berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi
melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau
perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan
pemerintahan.
9. Hak wanita
Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan,
profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping
itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap
hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. Hak anak
Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat
dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri
dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia
Hak Asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek
kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :
a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak
miliknya.
b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia
berada.
c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan
pribadi di dalam tempat kediamannya.

10. e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui
sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah
sesuai undang-andang.
f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam,
tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuans
secara sewenang-wenang.
h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman,
dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi
manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Hak Asasi manusia dalam perspektif Islam
Ide mengenai HAM juga terdapat dalam Islam, yang telah tertuang dalam
syari’ah sejak diturunkannya Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid. Tauhid dalam islam
mengandung arti bahwa hanya ada satu pencipta bagi alam semesta. Ajaran dasar pertama dalam
Islam adalah la ilaha illa Allah (tiada Tuhan selain Allah SWT). Seluruh alam dan semua yang ada
dipermukaan bumi adalah ciptaan Allah, semua manusia, hewan, tumbuhan dan benda tak bernyawa
berasal dari Allah.
Dengan demikian, dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh
manusia. Dari ajaran dasar persamaan dan persaudaraan manusia tersebut, timbullah Kebebasa-
kebebasan manusia, seperti kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan
mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Dari situ pulalah timbul hak-hak asasi manusia, seperti hak
hidup, hak memiliki harta, hak berbicara, hak berpikir dan sebagainya.
Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal.
Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh
diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut,
melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak
tersebut. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia,
lewat syari’ah Islam yang diturunkan melalui wahyu.
Menurut syari’ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang
ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban
tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud
tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.
Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan
penghormatan terhadap sesama manusia.8 Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia
sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang
manusia atas manusia lainya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan
firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya sebagai berikut : “Hai manusia,
sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara
kaum adalah yang paling takwa.”
Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang
tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah
meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai
hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Al-Qur’an, antara lain :
Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan
sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Di samping itu,

11. Al-Qur’an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat. Al-Qur’an juga menjelaskan dalam
sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk,serta tentang persamaan dalam penciptaan,
misalnya dalam Surat Al-Hujaratayat 13.
Al-Qur’an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat
zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan
dengan kata-kata : adl, qisth dan qishash.Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara
mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan danmengutarakan
aspirasi.
Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat 29. Begitu juga halnya dengan Sunnah
Nabi. Nabi Muhammad saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan
perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk
memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang
yang berbeda agama, melalui sabda beliau.“ Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid
(seorang yang telahdilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya ataumembebaninya
diluar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak
rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”
Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah
Wada’. Kedua naskahyang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi masterpeacenya HAM dalam
perspektif Islam.
Piagam Madinah adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan diMadinah dalam
menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun golongan masyarakat di Madinah pada
masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu golongan Islan yang terdiri dari golongan Anshar dan
Muhajirin, golongan Yahudi dan para penyembah berhala. Di tengah-tengah pluralitas masyarakat
seperti ituNabi saw berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang dapat
menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
Prakteknya, Nabi saw mempererat persaudara Muhajirin dan Anshar berdasarkan ikatan
akidah. Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, beliau mempersatukannya atas ikatan
sosial politik dan kemanusiaan. Bukti konkretnya adalah adanya kesepakatan yang tertuang dalam
piagama Madinah tersebut. Adapun inti dari Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan,
persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong menolong dan
membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh.
Berikut adalah substansi ringkasan dari Piagam Madinah. Deklarasi Islam Universal tentang
Hak Asasi Manusia Deklarasi ini disusun dalam Konferensi Islam di Mekkah pada tahun 1981.
Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan
kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa
hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya
Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM.Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah
bahwa teksnya memuat acuanacuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang
berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber
tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut hukum Islam.
Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa :
1. Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum (pasal IV a).
2. Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang
tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini (pasal IV c dan d).
3. Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai kewajiban
memprotes ketidakadilan (pasal IV b).
4. Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap perintah
yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang memerintahkannya
C. Praktek Demokrasi dan Kaitannya dalam Islam
1. Pengertian Demokrasi

12. Istilah demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan cratein yang
berarti pemerintah. Abraham Lincoln (1809-1865)
mendefinisikan demokrasi sebagai ”Government of the people, by the people, for
the people” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).
2. Demokrasi di Dunia Islam
Setidaknya terdapat tiga kelompok sikap dalam memandang hubungan antara Islam dan
demokrasi:
Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Konsep demokrasi sebagai
konsep yang lahir bersamaan dengan sekulerisme di Barat. Sehingga kelompok ini menolak sama
3
sekali demokrasi.
Kedua, yang mengatakan bahwa demokrasi memang bukan berasal dari ajaran
Islam, tetapi Islam bisa memberikan nilai-nilai dalam demokrasi. Sehingga diperlukan penyesuaian dan
4
penafsiran terhadap konsep domokrasi itu sendiri maka munculah konsep demokrasi Islami.
Ketiga, bahwa antara Islam dan demokrasi tidak ada masalah. Menurut kelompok ini Islam
adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi. Pendapat ketiga ini
5
yang agaknya lebih dominan, termasuk di Indonesia.
Para pengusung demokrasi dari kalangan muslim sebagaimana yang dikemukakan oleh
kelompok ketiga di atas, biasanya menggiring pada pemahaman bahwa sekularisasi juga harus
dilakukan oleh umat Islam. Bahwa umat Islam semestinya meniru kemajuan Barat dengan konsep
demokrasinya. Mereka juga beranggapan bahwa Islam tidak memiliki konsepsi yang jelas tentang
negara. Di Turki, misalnya, Kemal Ataturk yang berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1923,
melakukan de-islamisasi secara besar-besaran. Yang mencolok adalah prinsip republikanisme-nya,
bahwa negara Turki modern menerapkan sistem demokrasi parlementer yang dipimpin oleh seorang
presiden, bukan kesultanan atau khilafah. Sehingga pada saat itu, tanggal 3 Maret 1924, Khilafah
6
Utsmaniyyah yang telah berkuasa selama lebih dari 700 tahun (1299-1922) itu resmi dihapuskan.
Di Mesir muncul nama ’Ali ’Abdur-Raziq dengan bukunya yang kontroversial, al-Islam wa
Ushul al-Hukm (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan), di mana ia mengklaim bahwa Islam khilafah
tidak ada dasarnya dalam Al-Qur’an, Hadits maupun ijma’ ulama. Islam tidak memberikan aturan yang
pasti tentang pengelolaan negara. Baginya Muhammad saw hanyalah seorang nabi bukan penguasa.
Semestinya agama tidak dikait-kaitkan dengan urusan politik, pola pemerintahan, administrasi negara
dan lain-lain. Bahkan Abdur-Raziq juga menuding sistem khilafah bertanggungjawab atas
7
ketertinggalan umat Islam.
3
Pendapat ini belakangan disuarakan oleh gerakan politik Hizbut Tahrir, lihat misalnya dalam
buku Ad-Dimuqrathiyah Nizham Kufr: Yahrumu Akhdzuha aw Tathbiquha aw Ad-Da’watu ilayha
karangan Abdul Qadim Zallum. Beliau menyatakan bahwa demokrasi yang dijajakan Barat yang
kafir ke negeri-negeri Islam sesungguhnya merupakan sistem kufur…. Oleh karena itu, kaum
Muslim diharamkan secara mutlak untuk mengambil, menerapkan dan menyebarluaskannya.
4
Tahir Azhary menyimpulkan ada sembilan prinsip Negara hukum menurut al-Qur’an dan
Sunnah; diantaranya syuro, al-‘adalah, al-musawah dst. Menurut kelompok ini semua prinsip itu
merupakan prinsip demokrasi Cuma demokrasi perlu diislamkan dengan memberikan landasan
substansial kedaulatan ilahi yang diamanahkan kepada rakyat. Lihat misalnya M. Masykur Amin
dan Muhammad Najib, Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: LKPSM,
1993). Hal 3-11
5
Lihat Civic Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani oleh Tim
Indonesian Center of Civic Education (ICCE). Hal 52
6
Lihat Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran (Jakarta: Gema Insani Press,
7
Ibid. hal 94

13. Paska kolonialisasi oleh bangsa-bangsa Eropa di negeri-negeri Muslim dan di Dunia Ketiga,
demokratisasi kemudian menjadi semacam paradigma politik yang diyakini kebenarannya sehingga
digarap secara sistematis dan terencana hingga sekarang, era negara adidaya AS dengan imprealisme
8
gaya barunya, di bidang ekonomi, politik, budaya dan pemikiran.
Dengan kekuatannya AS melakukan internasionalisasi ideologi kapitalismenya –termasuk
demokrasi. Ditilik dari sudut pandang ini nampak bahwa ada kepentingan ideologis negaranegara
kapitalis seperti AS terhadap seruan demokrasi di Dunia Ketiga. Mengapa? karena hanya dengan
sistem demokrasilah, ideologi kapitalisme bisa tumbuh subur. Ujungnya mereka dapat dengan mudah
mengeruk kekayaan dan mengeksploitasi negara di Dunia Ketiga.
Pada prakteknya terjadi resistensi yang cukup kuat terhadap arus demokratisasi di dunia
Islam. Karena pada hakikatnya demokrasi membawa spirit sekularisasi, yang dengan sendirinya
mengingkari jiwa ajaran Islam sehingga tidak akan pernah bisa berjalan dengan mulus. Masalah ini
nampaknya juga disadari oleh para pemikir dan ahli demokrasi di Barat
Elie Khudourie misalnya menganggap pemahaman doktrinal sebagai penghambat praktek
demokrasi, Bernard Lewis mengajukan teori kultur masyarakat muslim yang terbiasa dengan otokrasi
dan ketaatan absolut kepada pemimpin, baik pemimpin agama maupun penguasa sebagai
penghambatnya. Kemudian ada tesis Clash of Civilization-nya Samuel F. Huntington yang meragukan
9
Islam dapat sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Barat.
Melihat fakta dan realitas di atas, demokrasi, yang hari ini sudah menjadi bagian integral
sistem pemerintahan negara-negara muslim termasuk di Indonesia, semestinya tidak hanya
difahami, misalnya, hanya sekadar pemilihan kepala negara (pemimpin) oleh rakyat; atau
hanya proses pengambilan keputusan yang sama dalam musayawarah; atau sekadar
kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan mengkritik penguasa. Dari pemahaman
seperti ini biasanya demokrasi kemudian dikontradikkan dengan otoritarianisme. Sehingga
ketika membicarakannya seakan-akan melupakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem
politik yang berakar dari sekularisme yang secara mendasar bertentangan dengan prinsip-
prinsip.
8
Bandingkan misalnya dengan pengantar Abdurrahman Al-Baghdady dalam Nuim Hidayat,
Imperialisme Baru. (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Hal 17-40
9
Demokrasi pada prakteknya selalu mengalami distorsi. Konsep representasi (representative
democracy) misalnya hanyalah ilusi dan mustahil untuk diwujudkan. Mana mungkin satu orang
anggota dewan dapat mewakili dan menyerap misalnya 400 ribu orang konstituennya. Sementara
mereka hanya duduk di bangku sidang sembari berasumsi bahwa rakyat yang memilihnya akan
menyepakati apapun yang diputuskan di gedung parlemen. Di Indonesia misalnya distorsi ini
semakin terbukti ketika banyak produk legislasi wakil rakyat justru mementingkan pihak asing,
pemilik modal dan merugikan rakyat, seperti UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal Asing,
UU BHP dll.

14. BAB III
Kesimpuan dan Saran
A. Kesimpulan
Islam itu adalah agama yang asy-syumul (lengkap). Ajaran Islam meliputi
seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan
tuntunan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia
yang berskala besar. Seperti mengenai fungsi nilai-nilai agama yang sangat penting
di kalangan masyarakat , mengenai Hak Asasi Manusia serta pentingnya diadakan
suatu demokrasi.
Agama sangat penting peranannya di dalam masyarakat, agar terciptanya
masyarakat yang hidup berdampingan secara adil dan damai. Penciptaan tatanan
kehidupan masyarakat salah satunya adalah penegakkan demokrasi. Wawasan dasar

15. islam tentang prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, persamaan, serta
pengakuan atas hak-hak asasi manusia.
B. Saran
Kita sebagai umat beragam hendaknya mengaktualisasi nilai-nilai agama
dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat, dengan memprtimbangkan baik
buruknya tindakan yang akan kita lakukan.
Dan Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati.
Dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan
Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.
Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan
mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.
Kita juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi terlebih
mengenai keadilan.
BAB IV
Penutup
Dengan mengucapkan syukur AlHAMdulillah kehadirat Allah Swt. Akhirnya
Kami dapat menyelesaikan Makalah ini dengan lancar walaupun dalam
pelaksanaanya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, segala hal yang
mengenai pentingnya agama dalam masyarakat ,Penegakan Hak Asasi Manusia dan
demokrasi , tidak akan seluruhnya terselesaikan tanpa adanya keinginan yang kuat
untuk mengkaji diri sendiri.
Makalah merupakan sarana yang tepat untuk mengkaji ilmu dan pengetahuan.
Sehingga makalah sangatlah berperan dalam menyimpulkan isi-isi penting dari
sebuah bahan kajian atau materi. Sehingga kami tidak hanya sekedar melaksakan
tugas kuliah saja namun benar-benar mendapat ilmu dan pengetahuan.

16. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya makalah in terutama kepada Allah Swt.
Kami menyadari masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam
makalah ini.
Terimakasih juga kepada pihak yang sudah membaca makalah ini semoga
dapat bermanfaat untuk yang akan datang. Amin.
BAB V
Daftar Pustaka
Zainuddin Ali, Haji.2011.Pendidikan Agama Islam. Jakarta:PT Bumi Aksara.
Muhammad Najib, Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial. Yogyakarta:
LKPSM, 1993.
Abdul Qadim Zallum, Demokrasi Sistem Kufur (terj), Jakarta: HTI Press, 1992.
Tim Indonesian Center of Civic Education (ICCE). Civic Education, Demokrasi,
Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani oleh Jakarta: Penerbit
Kencana. 2008.
Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran (Jakarta: Gema Insani

17. Press, 2008)
Nuim Hidayat, Imperialisme Baru. Jakarta: Gema Insani Press, 2009
Sosiologi Agama, Drs. D. Hendropuspito, O. C.
Agama Dan Masyarakat, Elizabeth K Nottingham.
http://obyramadhani.wordpress.com/2009/11/20/agama-dan-masyarakat/
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi