Manajemen Media Elektronik

1. 1. Ahmad Musafiq 201242394
2. Ayu Anggraini 201241292
3. Adeline Agatha 201241261
4. Rahmi Andriani 201241339
5. Septi Verawati 201241268
6. Lenny Setiawan 201241446
7. Randy Alfajri 201241400
8. Irvan Camille 201241360
1

2. M E D I A
E L E K T R O N I K
2

3. 3

4.  P e n g e r t i a n E t i k a
(Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari
kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan
bagaimana cabang utama filsafat yang
mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi
mengenai standar dan penilaian moral.
4

5.  M e n u r u t P a r a A h l i
Menurut “Bertens”
Nilai- nilai atau norma – norma yang
menjadi pegangan seseorang atau suatu
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
5

6.  Etika Secara Umum Dapat Dibagi Dua :
1. Etika Umum
Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana
manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia
mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-
prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia
dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau
buruknya suatu tindakan.
6

7. 2. Etika Khusus
Merupakan penerapan prinsip -
prinsip moral dasar dalam bidang
kehidupan yang khusus.
 E t I k a S e c a r a U m u m
7

8. P e n g e r t i a n
Orang yang mempunyai profesi atau
pekerjaan purna waktu dan hidup
dari pekerjaan itu dengan
mengandalkan suatu keahlian yang
tinggi.
P r o f e s io n a l i s m e
8

9. Pedoman sikap, tingkah laku
dan perbuatan dalam
melaksanakan tugas dan
dalam kehidupan sehari-hari.
P R O F E S I O N A L I S M EK O D E E T I K P R O F E S I A T A U 9

10. Tanggung Jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan
terhadap hasilnya.
Tanggung Jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan
orang lain atau masyarakat pada umumnya.
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa
saja apa yang menjadi haknya
Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki
dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.
P r i n s i p E t i k a P r o f e s i
10

11.  P e n g e r t i a n P e r s
Pers dalam arti sempit : penyiaran-penyiaran pikiran
atau berita dengan jalan tertulis. Sedangkan, Pers
dalam arti luas : semua media massa yg memancarkan
pikiran & perasaan seseorang baik secara tertulis
ataupun lisan.
11

12. 1. I n f o r m a s i
2. P e n d i d i k a n
3.H i b u r a n
4.K o n t r o l S o s I a l
12

13. Hak Pers (Ps 4 UU No.40/1999)
1. Kemerdekaan pers dijamin sbg hak asasi warga
negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan
penyensoran, pembredelan dan pelarangan
penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers
nasional mempubyai hak mencari, memperoleh,
dan menyampaikan gagasan & informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan
pemeberitaan di depan hukum, watawan
mempunyai hak tolak.
13

14. Kewajiban Pers Ps 5 UU No.40/1999
Pers nasional berkewajiban memberitakan persitiwa
& opini dg menghormati norma-norma agama & rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak
bersalah
Pers wajib melayani
Hak Jawab
Pers wajib melayani hak
Koreksi.
14

15. Peranan Pers nasional
(Ps 6 UU No.40/1999)
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum, & hak asasi manusia
serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yg tepat, akurat & benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, korekasi & saran thd
hal-hal yg berkaitan dg kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan & kebenaran
15

16. 16

17. KODE ETIK JURNALISTIK
17

18.  F u n g s i K o d e E t i k J u r n a l i s t i k
Menurut M. Alwi Dahlan
1. Melindungi keberadaan seseorang profesional
dalam berkiprah di bidangnya
2. Melindungi masyarakat dari malpraktek oleh
praktisi yang kurang profesional
3. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi
4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi
5. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber
18

19. 19

20. 20

21. 21

22. KESIMPULAN
 Undang-undang penyiaran yang
akhirnya lahir pada 2002 memuat
pasal-pasal yang mendorong
terjadinya demokratisasi penyiaran.
 Izin penyiaran diberikan melalui
proses terbuka dan melibatkan
publik
22

23.  UU penyiaran mengusung
gagasan desentralisasi penyiaran
televisi, di mana tidak lagi dikenal
adanya stasiun televisi nasional
yang mampu menjangkau
penonton di seluruh Indonesia
secara langsung dari Jakarta.
KESIMPULAN
23

24. S A R A N
1. Sebaiknya ada pemahaman literasi media yang
baik.
2. Sebaiknya adanya pasal khusus yang mengatur
mengenai etika di Indonesia terutama dalam hal
penyiaran.
3. Adanya filter bagi media dalam penayangan
tayangan tertentu terutama tayangan anak- anak
dan tayangan yang berkemungkinan akan
disaksikan diluar dari audiens yang seharusnya.
4. Media harus lebih independent lepas dari
intervensi berbagai pihak serta kepentingan
perorangan agar tidak adanya pekerja media yang
menjadi korban atas pelaggaran profesionalisme
pers.
24

25. Any
Questions
??
25