2. i
KATA PENGANTAR
Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya dan
terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu,
relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara
bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci
(IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada
tahun anggaran 2013, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan
melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi
(Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melalui
dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau
barang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana
dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Petunjuk Teknis (Juknis) ini memuat penjelasan tentang tujuan program,
tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme
pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik,
administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini
diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan
program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Petunjuk
Teknis ini. Apabila dalam Petunjuk Teknis ini masih terdapat kekurangan atau
kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, April 2013
Direktur Pembinaan SMK
Ir. Anang Tjahjono, MT
NIP. 19641119 198803 1 001

3. ii
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK
TAHUN 2013
1. KODE JUKNIS : 12-PS-2013
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK
3. TUJUAN : a. Membantu Sekolah dalam
pemenuhan kebutuhan peralatan
Praktik SMK;
b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan
praktek SMK untuk mencapai
kompetensi yang dipersyaratkan.
4. SASARAN : 508 Paket
5. TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp. 71.120.000.000,00 (tujuh puluh satu
miliar seratus dua puluh juta rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA : Pengadaan Peralatan Praktik SMK.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk
uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah
yang memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/ atau SMK
yang mendapat afirmasi melalui
program percepatan pembangunan.
b. Diprioritaskan bagi SMK yang
memiliki ruang praktik beserta
utilitas pendukungnya;
c. Memiliki data analisis kebutuhan
Peralatan Praktik SMK (butuh-ada-
kurang/ lebih);
d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik
minimal 64 siswa atau 2 Rombongan
Belajar ;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta
Pendirian Yayasan dan Pengurus

4. iii
Yayasan tidak boleh merangkap
sebagai Kepala Sekolah;
f. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin
pendirian sekolah;
g. Memiliki rekening sekolah (bukan
rekening atas nama pribadi/
yayasan) yang masih aktif;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala
SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
untuk:
1) Melakukan pencatatan serah
terima aset hasil Bantuan
Peralatan Praktik SMK bagi SMK
Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset
hasil Bantuan Peralatan Praktik
SMK dari Kepala Sekolah ke
Yayasan bagi SMK Swasta.
j. Diprioritaskan bagi SMK yang
melampirkan surat pernyataan
kepala sekolah bahwa SMK telah
mengunggah (upload) data Paket
Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui
website
www.pendataan.dikmen.kemdikbud.
go.id

5. iv
9. JADUAL KEGIATAN :
NO KEGIATAN
WAKTU
1. Penerimaan
Usulan
s.d. Mei 2013
2. Evaluasi usulan s.d. Mei 2013
3. Verifikasi Lokasi Maret-Juni 2013
4. Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
s.d. Juni 2013
5. Bimbingan
Teknis dan MoU
s.d. Juli 2013
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 2013
7. Laporan Awal 14 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
8. Pelaksanaan di
Lokasi
90 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
9. Supervisi
Pelaksanaan
Agustus s.d.
Nopember
10. Laporan Akhir 30 hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
10. LAYANAN INFORMASI :
Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan
situasi dan kondisi.
Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Email : alat.sarpras@ditpsmk.net
Website : www.ditpsmk.net

6. v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................i
DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................ii
DAFTAR ISI........................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................1
A. Latar Belakang.................................................................................1
B. Tujuan ............................................................................................1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan.............................................................1
D. Sasaran...........................................................................................2
E. Hasil yang Diharapkan......................................................................3
F. Nilai Bantuan ...................................................................................3
G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................3
H. Jadual Kegiatan ...............................................................................3
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................4
A. Organisasi .......................................................................................4
B. Tugas dan Tanggungjawab...............................................................4
1. Direktorat Pembinaan SMK ...........................................................4
2. Dinas Pendidikan Provinsi.............................................................4
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................................................5
4. Sekolah Penerima Bantuan ...........................................................5
5. Penyedia Barang/ Jasa .................................................................7
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, TATA CARA PENYALURAN
DANA..................................................................................................8
A. Persyaratan Penerima Bantuan .........................................................8
B. Mekanisme Pengajuan Usulan...........................................................9
C. Bimbingan Teknis........................................................................... 10
D. Penyaluran Dana ........................................................................... 10
E. Supervisi........................................................................................ 11
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN
DANA BANTUAN...............................................................................12
A. Ketentuan Penggunaan Dana.......................................................... 12
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.......................................... 12
BAB V PELAPORAN................................................................. .........13
PENUTUP..........................................................................................14
LAMPIRAN

7. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu strategi peningkatan mutu pendidikan SMK adalah penyediaan
sarana dan prasarana pendidikan, khususnya Peralatan Praktik SMK yang
memadai dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan yang
berkualitas.
Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah Peralatan Praktik
SMK untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan
pendidik.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memenuhi
kebutuhan ruang praktik pada SMK, Direktorat Pembinaan SMK pada
tahun 2013 melalui dana APBN melaksanakan program Bantuan
Pembangunan Peralatan Praktik Siswa.
Dalam hal pelaksanaannya, dipandang perlu disusun suatu Panduan
Pelaksanaan agar program tersebut memperoleh dukungan, perhatian
dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Untuk itu diharapkan rencana program bantuan tersebut akan dapat
direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi tercapainya layanan yang
optimal bagi SMK yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya
peserta didik.
B. Tujuan
1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik
SMK;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik SMK untuk mencapai
kompetensi yang dipersyaratkan.
C. Dasar Hukum Dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian Bantuan Peralatan Praktik SMK, dilandasi
peraturan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;

8. 2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan
Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-
2014 dan perubahannya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
602/A.A3/KU/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan
Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat
Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun
anggaran 2013 dan revisinya;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-023.12.1.
666053/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan revisinya.
D. Sasaran
Sasaran Bantuan Peralatan Praktik SMK adalah pengadaan Peralatan
Praktik SMK sebanyak 508 Paket.

9. 3
E. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari pemberian bantuan adalah:
1. Terpenuhinya kekurangan peralatan pembelajaran praktik sebanyak
508 paket;
2. Meningkatnya kompetensi siswa dan guru.
F. Nilai Bantuan
Total Nilai Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK adalah sebesar
Rp. 71.120.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh juta
rupiah).
G. Karakteristik Program Bantuan
1. Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK untuk memenuhi
kebutuhan sarana SMK ;
2. Dalam hal sekolah melakukan pengadaan barang dan jasa mengikuti
prosedur Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan
provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
3. Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK diberikan dalam bentuk
dana secara utuh melalui rekening SMK, bukan atas nama pribadi/
yayasan dan tidak ada pemotongan dengan alasan apapun oleh
pihak manapun;
4. Jangka waktu penggunaan dana selama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak diterimanya dana di rekening sekolah;
5. Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK dikelola secara
transparan, menganut azas efisien dan efektif serta dapat
dipertanggungjawabkan.
H. Jadual Kegiatan
Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2013
2. Evaluasi usulan s.d. Mei 2013
3. Verifikasi Lokasi Maret-Juni 2013
4. Penetapan SMK Penerima Bantuan s.d. Juni 2013
5. Bimbingan Teknis dan MoU s.d. Juli 2013
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 2013
7. Laporan Awal 14 hari kalender sejak dana diterima di
rekening Sekolah
8. Pelaksanaan di Lokasi 90 hari kalender sejak dana diterima di rekening
Sekolah
9. Supervisi Pelaksanaan Agustus s.d. Nopember
10. Laporan Akhir 30 hari kalender sejak dana diterima di rekening
Sekolah

10. 4
BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Peralatan Praktik SMK dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK akan
melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Propinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
4. Sekolah (SMK);
5. Penyedia Barang/ Jasa.
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
Setiap unsur yang terlibat dalam Bantuan Peralatan Praktik SMK
sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen yang berkaitan
dengan Bantuan Peralatan Praktik Siswa;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap usulan bantuan;
d. Menetapkan calon penerima bantuan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi (apabila diperlukan);
h. Menerima laporan pelaksanaan bantuan (laporan awal dan
laporan akhir).
2. Dinas Pendidikan Propinsi
a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan ke institusi yang terkait;
b. Menerima tembusan surat/ rekapitulasi usulan Bantuan Peralatan
Praktik SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;

11. 5
d. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
program Bantuan Peralatan Praktik SMK sesuai dengan
ketentuan;
e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan
Peralatan Praktik SMK dari sekolah;
f. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
pelaksanaan program;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
a. Menghimpun usulan kebutuhan Peralatan Praktik SMK dari
sekolah;
b. Mengusulkan calon penerima Bantuan Peralatan Praktik SMK ke
Direktorat Pembinaan SMK;
c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal Bantuan Peralatan Praktik
SMK untuk SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima
Bantuan Peralatan Praktik Siswa;
e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan antara SMK dengan Direktorat Pembinaan
SMK;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program Bantuan Peralatan Praktik SMK sesuai dengan
ketentuan;
g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan
Praktik SMK dari sekolah;
i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Peralatan
Praktik SMK bagi SMK Negeri; dan mengetahui serah terima aset
hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK dari Kepala Sekolah ke
Yayasan bagi SMK Swasta.
4. Sekolah
a. Membuat surat pernyataan bahwa telah meng-unggah (upload)
data Paket Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui website
www.pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id;
b. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuh-
ada-kurang/ lebih) Peralatan Praktik SMK kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;

12. 6
c. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Peralatan Praktik SMK berkewajiban:
1) Menyusun proposal Bantuan Peralatan Praktik SMK yang
dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan
yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota bagi SMK yang telah ditetapkan sebagai
calon penerima bantuan untuk disampaikan kepada Direktorat
Pembinaan SMK pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis;
2) membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang terdiri
dari:
a) ULP/ Pejabat Pengadaan Peralatan (atau bekerja sama
dengan ULP di Kabupaten/ Kota);
ULP/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah panitia/
Pejabat Pengadaan yang diangkat oleh Kepala Sekolah
melalui surat keputusan yang mempunyai tugas:
(1.) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
(2.) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
(3.) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
(4.) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa;
(5.) Menilai kualifikasi penyedia Barang/ Jasa, melalui
Prakualifikasi/ Pascakualifikasi;
(6.) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
(7.) Menetapkan penyedia Barang/ Jasa;
(8.) Mengumumkan pemenang;
(9.) Menjawab sanggahan;
(10.)Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Barang/ Jasa kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK);
(11.)Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia
Barang/ Jasa;
(12.)Membuat laporan hasil proses pengadaan Barang/
Jasa.
b) Panitia/Pejabat Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan
pengadaan peralatan;
Tugas dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pemeriksa dan
Penerima Peralatan adalah sebagai berikut:
(1.) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan
Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam kontrak;

13. 7
(2.) Menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa
setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;
(3.) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
d. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Peralatan
Praktik SMK berkewajiban:
1) Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan
Prasarana;
2) Membuat analisis kebutuhan peralatan (butuh-ada-kurang/
Lebih);
3) Membuat daftar kebutuhan peralatan dan spesifikasinya;
4) Menyusun Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
5) Membuat analisa harga perkiraan sendiri (HPS);
6) Menandatangani Pakta Integritas;
7) Menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
8) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap
persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Peralatan
Praktik SMK (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan
peraturan perundangan;
9) Melaksanakan Bantuan Peralatan Praktik SMK sesuai
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya
serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka
percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
10) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Bantuan Peralatan
Praktik SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang
diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Keuangan;
11) Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan (bagi
SMK Negeri) dan kepada yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai
peraturan perundangan.
5. Penyedia Barang/ Jasa
Penyedia barang/ Jasa adalah perusahaan yang ditetapkan sebagai
pelaksana pengadaan Peralatan Praktik SMK.

14. 8
BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, TATA CARA PENYALURAN
DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan
Persyaratan calon penerima Bantuan Peralatan Praktik SMK adalah
sebagai berikut:
1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau
diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program
percepatan pembangunan.
2. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki ruang praktik beserta utilitas
pendukungnya;
3. Memiliki data analisis kebutuhan Peralatan Praktik SMK (butuh-ada-
kurang/ Lebih);
4. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta
didik minimal 64 siswa atau 2 Rombongan Belajar ;
5. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan dan Pengurus
Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah;
6. Memiliki ijin operasional/ ijin pendirian sekolah;
7. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi/
yayasan) yang masih aktif;
8. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
9. Memiliki/adanya Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk:
a. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Peralatan
Praktik SMK bagi SMK Negeri.
b. Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik
SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
10. Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan kepala
sekolah bahwa SMK telah mengunggah (upload) data Paket Aplikasi
Sekolah (PAS) SMK melalui website
www.pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

15. 9
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan
adalah sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan
usulan bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa berdasarkan
analisis kebutuhan dari sekolah ke alamat dibawah ini:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit
Sarana dan Prasarana menerima usulan bantuan Peralatan Peralatan
Praktik Siswa yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi usulan dan verifikasi
data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima
bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa;
5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan Peralatan Peralatan Praktik
Siswa ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan Peralatan Peralatan Praktik
Siswa tersebut kepada SMK penerima yang berada di wilayah
binaannya.
7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Peralatan
Peralatan Praktik Siswa wajib menyampaikan persyaratan sebagai
penerima bantuan dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan
dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan
Peralatan Peralatan Praktik Siswa dengan surat keputusan setelah
dinyatakan memenuhi persyaratan;
9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
Surat Perjanjian pemberian bantuan.

16. 10
C. Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan
1. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan akan
mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
a. Penjelasan materi pokok, yaitu :
1) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
2) Strategi dan Metode Pelaksanaan Pengadaan Peralatan
Praktik Siswa;
3) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
keuangan.
b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/ persyaratan sebagai calon
penerima bantuan;
c. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
d. Penandatanganan Pakta Integritas;
e. Penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
D. Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2013 disalurkan langsung ke rekening Sekolah
2. Proses penyaluran dana Tahun 2013 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Direktorat Pembinaan SMK mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah dengan melampirkan:
1) SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan
SMK tentang Penetapan SMK Penerima tahun 2013;
2) Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Lembaga Penyalur.
b. Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam

17. 11
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur.
e. Penyaluran dana dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan No 81 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga.
f. Dana diterima oleh sekolah tanpa potongan atau pengenaan
biaya apapun.
E. Supervisi
1. Supervisi akan dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan melibatkan unsur yang terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK;
2. Semua dokumen kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik SMK harus
diarsipkan dengan baik oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan Peralatan
Praktik SMK.

18. 12
BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN
DANA BANTUAN
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana bantuan Peralatan Praktik SMK, hanya dipergunakan untuk :
1. Pengadaan Peralatan Praktik SMK serta pajak-pajak;
2. Penggunaan dana bantuan harus dituangkan dalam Rencana
Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala SMK
Penerima Bantuan.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh sekolah dalam rangka
mempertanggungjawabkan dana bantuan, antara lain :
1. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan sesuai
dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
2. Dana Bantuan Peralatan Praktik SMK yang diterima harus selesai
dipertanggungjawabkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari
kalender terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah;
3. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

19. 13
BAB V
PELAPORAN
Sekolah penerima Bantuan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan
Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktik SMK dan pertanggungjawaban
keuangan dana bantuan. Laporan tersebut harus dapat memberikan data
dan informasi yang lengkap mengenai proses kegiatan dari awal sampai
dengan dinyatakan selesai.
Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid
rapih, dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan
dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Email : alat.sarpras@ditpsmk.net
Website : www.ditpsmk.net

20. 14
BAB VI
PENUTUP
Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap
penting agar dilampirkan pada proposal.
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima
Bantuan Peralatan Praktik SMK dapat mewujudkan rencana pengembangan
sekolahnya. Diharapkan semua pihak yang ikut berperan program ini baik
langsung maupun tidak langsung dengan terlebih dahulu memahami isi
Petunjuk Teknis program bantuan, sebelum memutuskan untuk ikut
berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan
prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program Bantuan Peralatan Praktik SMK ini akan berjalan lancar, apabila
semua yang terlibat dalam proses Bantuan ini konsisten terhadap peraturan
perundangan termasuk penerapan Juknis ini.
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah serta pihak-pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Peralatan Praktik SMK. Dengan
demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam
perencanaan dan pelaksanaan program Bantuan Peralatan Praktik SMK.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Peralatan Praktik
SMK yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

21. LAMPIRAN

22. PETUNJUK
PENYUSUNAN PROPOSAL
PROPOSAL BANTUAN
PERALATAN PRAKTIK SMK
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2013

23. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
1. Bagian Depan, meliputi :
• Halaman Sampul
• Halaman Identitas Sekolah;
• Halaman Pengesahan/Persetujuan;
• Halaman Kata Pengantar;
• Halaman Daftar Isi;
2. Bagian Isi, meliputi :
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
Bab II KOMPETENSI KEAHLIAN DAN DATA SISWA
A. Kompetensi Keahlian yang dibuka
B. Kompetensi Keahlian yang akan dikembangkan
C. Data siswa dan Data Penerimaan siswa
Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA
A. Analisis Kebutuhan Peralatan Praktik
B. Rencana pemenuhan Kebutuhan Peralatan Praktik
C. Ketersediaan Peralatan Praktik dan Rencana
Pengembangannya
Bab IV PENDANAAN
Rencana pembiayaan Peralatan Praktik SMK secara
keseluruhan serta sumber pembiayaannya
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
1. Copy surat pengangkatan sebagai Kepala sekolah;
2. Copy Rekening sekolah;
3. Surat pernyataan memiliki Peralatan/ laboratorium Praktik SMK;
4. Surat pernyataan sanggup melakukan perakitan dengan
melibatkan guru dan siswa atas bimbingan industri mitra;
5. SK ULP/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa;
6. SK Panitia/Pejabat Pemeriksa/ penerima komponen Peralatan
Praktik SMK;
7. Copy sertifikat akreditasi dari BAN S/ M;
8. Profil SMK

24. DINAS PENDIDIKAN...............
SMK . . . . . . . . .
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SMK ...........................
Nomor : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN
BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK
TAHUN 2013
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan program
Bantuan Peralatan Praktik SMK di Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . Tahun
Anggaran 2013;
2. bahwa dalam rangka kegiatan Bantuan Peralatan
Praktik SMK perlu dibentuk Panitia/ULP Pejabat
Pengadaan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta
perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84
Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah dalam rangka percepatan
pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

25. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan dan menugaskan nama-nama terlampir
dalam Surat Keputusan ini sebagai ULP/Panitia Pejabat
Pengadaan Peralatan Praktik SMK ...........;
KEDUA : ULP/Panitia Pejabat Pengadaan Bantuan Peralatan
Praktik SMK mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa;
5. Menilai kualifikasi penyedia Barang/ Jasa, melalui
Prakualifikasi/Pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan penyedia Barang/ Jasa;
8. Mengumumkan pemenang;
9. Menjawab sanggahan;
10. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Barang/ Jasa kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK);
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia
Barang/ Jasa;
12. Membuat laporan hasil proses pengadaan Barang/
Jasa.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya ULP/Panitia Pengadaan
harus berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada
Kepala Sekolah/ Pejabat Pembuat Komitmen.
KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat keputusan ini
dibebankan pada dana Bantuan Peralatan Praktik SMK.
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
ditetapkan dalam keputusan tersendiri dangan catatan
bahwa, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/
perbaikan sebagaimana mestinya.

26. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai selesainya tugas tersebut di atas.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala SMK . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . . .
Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ...........
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota...........
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

27. Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK ..............
Nomor : . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . .
Panitia/ Pejabat Pengadaan
Bantuan Peralatan Praktik SMK
SMK ...............................
NO NAMA UNSUR/INSTANSI
JABATAN DALAM
KEPANITIAAN
1.
2.
3.
Sekolah/ Masyarakat/
Instansi lain
Sekolah/ Masyarakat/
Instansi lain
Sekolah/ Masyarakat/
Instansi lain
Ketua Panitia
merangkap anggota
Sekretaris merangkap
anggota
Anggota
Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . . .
Kepala SMK . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . .

28. DINAS PENDIDIKAN....................
SMK . . . . . . . . .
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SMK ...........................
Nomor : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN
PANITIA/PEJABAT PENERIMA dan PEMERIKSA HASIL PENGADAAN
PERALATAN PRAKTIK SMK…………………..
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan program
Bantuan Peralatan Praktik SMK di Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . Tahun
Anggaran 2013;
2. bahwa dalam rangka kegiatan Bantuan Bantuan
Peralatan Praktik SMK perlu dibentuk
Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil
Pengadaan Peralatan Praktik SMK................. .
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta
perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84
Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah dalam rangka percepatan
pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

29. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan dan menugaskan nama-nama dalam
lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan proses
Pemeriksaan dan Penerimaan Peralatan Praktik SMK
SMK...........;
KEDUA : Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Peralatan
Praktik SMK …………… mempunyai tugas :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan
Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan Barang/ Jasa setelah
melalui pemeriksaan/ pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
KETIGA : Tim Penerima dan Pemeriksa Hasil Pengadaan Peralatan
bertanggung jawab kepada Kepala SMK/ Pejabat
Pembuat Komitmen.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai selesainya tugas tersebut di atas.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala SMK . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . .
Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ...........
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota...........
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

30. Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK ..............
Nomor : . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . .
Panitia/Pejabat Penerima dan Pemeriksa
Hasil Pengadaan Peralatan Praktik
SMK ...............................
NO NAMA UNSUR JABATAN
DALAM TIM
1.
2.
3.
…………………
…………………
…………………
wakasek sarpras
Kepala Program Studi/
Kompetensi Keahlian
Guru produktif
Ketua Tim
Sekretaris
Anggota
Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .
Tanggal : . . . . . . . . . . .
Kepala SMK . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP. . . . . . . . . . . .

31. KOP SURAT
SEKOLAH
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :………………………………
NIP :………………………………
Jabatan :………………………………
Alamat :………………………………
………………………………
Provinsi…………………..
Menyatakan sebagai berikut :
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam
perbuatan tercela;
2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung
berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan
Pembangunan...............................sesuai Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta turut menjaga
kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.
Menyaksikan : Jakarta,.....................
Pejabat Pembuat Komitmen Pembuat Pernyataan,
Materai 6000
Ir. Nur Widyani, MM …………………………………
NIP 196210261987032001 NIP. …………………………

32. KOP SURAT
SEKOLAH
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :………………………………
NIP :………………………………
Jabatan :………………………………
Alamat :………………………………
………………………………
Provinsi………………………
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Sehubungan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan…………………………………
Nomor:……………….Tanggal…………….dengan nilai sebesar Rp……………………
(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan
yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala
akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,…………………………………..
Kepala SMK…………………………….
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………………………..

33. [kop surat sekolah]
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :………………………………
NIP :………………………………
Jabatan :………………………………
Alamat :………………………………
………………………………
Provinsi…………………..
Menyatakan sebagai berikut :
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung
berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam
melaksanakan Pembangunan...............................sesuai Surat
Perjanjian Kerjasama;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.
Menyaksikan : Jakarta,.....................
Pejabat Pembuat Komitmen Pembuat Pernyataan,
Materai 6000
Ir. Nur Widyani, MM …………………………………
NIP 196210261987032001 NIP. …………………………