SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
PENGELOLAAN DASPENGELOLAAN DAS
KERANGKA PIKIRKERANGKA PIKIR
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAIPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
 Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalamPengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam
mengendalikan hubungan timbal balik antaramengendalikan hubungan timbal balik antara
sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dansumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan
segala aktifitasnya dengan tujuan membinasegala aktifitasnya dengan tujuan membina
kelestarian dan keserasian ekosistem sertakelestarian dan keserasian ekosistem serta
meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagimeningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.manusia secara berkelanjutan.
Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi –Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi –
disiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harusdisiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harus
terpadu.terpadu.
Permasalahan
DAS
Pergeseran
Paradigma
Karakteristik
DAS
Kebijaksanaan
Perundangan
Klasifikasi
DAS
Prinsip Dasar
Pengelolaan
DAS
Tujuan
Pengelolaan
DAS
Terpadu
Sasaran
Pengelolaan
DAS
Terpadu
Proses
Pencapaian
Sesuai
Dengan
Sasaran
P
E
M
E
L
I
H
A
R
A
A
N
Kerangka Pikir Pengelolaan DAS Terpadu
YA
T
I
D
A
K
 Perbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antarPerbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antar
daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;
 Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektorKonsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektor
dan antar daerah kurang optimal;dan antar daerah kurang optimal;
 Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;
 Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;
 Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);
 Keterbatasan pangan dan energi.Keterbatasan pangan dan energi.
Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS
Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS
 Degradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi danDegradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi dan
sedimentasisedimentasi
 Pencemaran air dan tanahPencemaran air dan tanah
 Keterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antarKeterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antar
daerahdaerah
 Kebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentinganKebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentingan
 Kelembagaan yang belum mantapKelembagaan yang belum mantap
 Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.
Tujuan Pengelolaan DASTujuan Pengelolaan DAS
Memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan denganMemanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan
berkelanjutan (berkelanjutan (sustainable)sustainable) sehingga tidak membahayakansehingga tidak membahayakan
lingkungan lokal, regional dan bahkan global.lingkungan lokal, regional dan bahkan global.
Memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agarMemperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agar
dapat menghasilkan barang dan jasa.dapat menghasilkan barang dan jasa.
KOORDINASI
ANTAR LEMBAGA / INSTANSI /
STAKEHOLDERS
Pengelolaan DAS yang prospektif dan komprehensif
oleh semua stakeholders
Tujuan umum :Tujuan umum :
 Terkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) gunaTerkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) guna
kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.
 Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalamTerselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring danperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi DAS.evaluasi DAS.
Tujuan spesifik :Tujuan spesifik :
 Terciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadaiTerciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadai
(waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi,(waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi,
sedimentasi, banjir dan kekeringan.sedimentasi, banjir dan kekeringan.
 Meningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan HidupMeningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan Hidup
 Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.
 Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.
 Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasanTerwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.lingkungan.
Prinsip Dasar Pengelolaan DASPrinsip Dasar Pengelolaan DAS
1.1. Keterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatanKeterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatan top-downtop-down
(sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) &(sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) & bottom-upbottom-up (partisipatif(partisipatif
yang melibatkanyang melibatkan stakeholdersstakeholders / masyarakat);/ masyarakat);
2.2. Keterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmuKeterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmu
dan keterpaduan kepentingan sektoral;dan keterpaduan kepentingan sektoral;
3.3. Pemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memilikiPemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memiliki
kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region)kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region)
pada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran danpada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran dan
fungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahapfungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahap
pengelolaan, yaitu :pengelolaan, yaitu :
 Fungsi koordinasiFungsi koordinasi
 Fungsi perencanaanFungsi perencanaan
 Fungsi pelaksanaanFungsi pelaksanaan
 Fungsi pemantauan dan evaluasi.Fungsi pemantauan dan evaluasi.
Karakterik DAS / Hakekat DASKarakterik DAS / Hakekat DAS
Sebagai bentang lahan (landscape);Sebagai bentang lahan (landscape);mempunyai fungsi:mempunyai fungsi:
-- ruangruang
- produksi- produksi
- habitat- habitat
Sebagai sistem hidrologiSebagai sistem hidrologi; mempunyai fungsi:; mempunyai fungsi:
-- menangkap hujanmenangkap hujan
- menyimpan hujan- menyimpan hujan
- menyalurkan air- menyalurkan air
Sebagai ekosistemSebagai ekosistem; dalam DAS terjadi:; dalam DAS terjadi:
-- rantai makanan dan aliran energirantai makanan dan aliran energi
- daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA- daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA))
-- Kegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budayaKegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budaya
(Notohadiprawiro, 1986)
Klasifikasi DASKlasifikasi DAS
-DAS lokal : Berada dalam satu kabupaten
-DAS regional : Berada dalam satu propinsi
-DAS nasional : Berada lebih dari satu propinsi
-DAS internasional : Berada lebih dari satu negara
LANDASAN HUKUM DANLANDASAN HUKUM DAN
PERATURANPERATURAN
 UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3
 UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANUU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
 UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATIUU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYADAN EKOSISTEMNYA
 UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHUU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
 UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAANUU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP
 UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANGUU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG
 UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.
PERGERSERANPERGERSERAN
PARADIGMAPARADIGMA
 PEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASIPEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI
 SISTEM PEMBANGUNANSISTEM PEMBANGUNAN GAVERMENT CENTRISGAVERMENT CENTRIS MENJADI
PUBLIC PRIVATE COMMUNITY PARTICIPATION.
 BIROKRASI NORMATIF MENJADI PROFESIONAL RESPONSIF
DAN NETRAL
 PROGRAM TOP DOWN MENJADI BOTTOM UP-TOP DOWN
 SUMBERDAYA AIR DARI BARANG SOSIAL MENJADI BARANG
EKONOMI DAN FUNGSI SOSIAL
 PENGELOLAAN HUTAN DARI TIMBER MANAGEMENT MENJADI
RESOURCES (ECOSYSTEM) MANAGEMENT.
KEWENANGAN MENURUT UUKEWENANGAN MENURUT UU
22/199922/1999
1. PEMERINTAH PUSAT :1. PEMERINTAH PUSAT :
PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA,PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA,
PROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNANPROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM &SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM &
KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS.KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS.
2. PEMERINTAH PROPINSI :2. PEMERINTAH PROPINSI :
KEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAANKEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAAN
TATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHANTATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHAN
BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,
PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI.PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI.
3.3. PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.
SASARAN PENGELOLAAN DASSASARAN PENGELOLAAN DAS
TERPADUTERPADU
 Terciptanya kondisi hidrologis DAS yangTerciptanya kondisi hidrologis DAS yang
optimal : hasil air yang memadai ( waktu,optimal : hasil air yang memadai ( waktu,
ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosiruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi
sedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas airsedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas air
 Meningkatnya produktivitas lahanMeningkatnya produktivitas lahan
 Meningkatnya kesejahteraan masyarakatMeningkatnya kesejahteraan masyarakat
 Terwujudnya pembangunan yangTerwujudnya pembangunan yang
berkelanjutan yang berwawasan lingkunganberkelanjutan yang berwawasan lingkungan
PROSES PENCAPAIANPROSES PENCAPAIAN
 Resources didayagunakan secara terpaduResources didayagunakan secara terpadu
menyeluruh berkelanjutan dan nerwawasanmenyeluruh berkelanjutan dan nerwawasan
lingkungan melalui pendekatan DASlingkungan melalui pendekatan DAS
TUGAS PDASTUGAS PDAS
Median Elevasi DASMedian Elevasi DAS
 Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.
 Median elevasi dihitung dengan kurva hipsometrikMedian elevasi dihitung dengan kurva hipsometrik
Kelas Ketinggian Luas (ha) Luas (%)
Kumulatif luas %
diatas limit bawah
675-700 2.83
700-725 7.3
725-750 8.96
750-775 10.46
775-800 11.2
800-825 11.11
825-850 10.35
850-875 11.72
875-900 8.47
900-925 5.41
925-950 2.92
950-975 1.35
975-1000 0.69
1000-1005 0.23
93
Tabel Perhitungan Median Elevasi DTA Rahtawu
Peta DTA Rahtawu

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
 
limpasan air hujan dan pengukurannya
limpasan air hujan dan pengukurannyalimpasan air hujan dan pengukurannya
limpasan air hujan dan pengukurannyaFitria Anggrainy
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1infosanitasi
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuKebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuudhiye
 
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUPKEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUPLAKSMI WIJAYANTI
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptxPPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptxmulilhaq
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Penataan Ruang
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Dodi Mofiar, S.KM., M.Si
Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Dodi Mofiar, S.KM., M.SiPengelolaan Sumber Daya Air oleh Dodi Mofiar, S.KM., M.Si
Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Dodi Mofiar, S.KM., M.Sinesyaazzura
 
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...Oswar Mungkasa
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumJoy Irman
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

Mais procurados (20)

KLHS
KLHSKLHS
KLHS
 
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
 
limpasan air hujan dan pengukurannya
limpasan air hujan dan pengukurannyalimpasan air hujan dan pengukurannya
limpasan air hujan dan pengukurannya
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 
Pengelolaan das
Pengelolaan dasPengelolaan das
Pengelolaan das
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Modul pengantar klhs
Modul pengantar klhsModul pengantar klhs
Modul pengantar klhs
 
Kebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuKebutuhan air baku
Kebutuhan air baku
 
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUPKEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptxPPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
PPT DDDTLH DIKLAT KLHS.pptx
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Dodi Mofiar, S.KM., M.Si
Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Dodi Mofiar, S.KM., M.SiPengelolaan Sumber Daya Air oleh Dodi Mofiar, S.KM., M.Si
Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Dodi Mofiar, S.KM., M.Si
 
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
 
BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Hutan Kota
 

Destaque

KONSEP PENGELOLAAN SITU
KONSEP  PENGELOLAAN SITUKONSEP  PENGELOLAAN SITU
KONSEP PENGELOLAAN SITUAnton Riyanto
 
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata airZaidil Firza
 
5.rencana pengelolaan das
5.rencana pengelolaan das 5.rencana pengelolaan das
5.rencana pengelolaan das Zaidil Firza
 
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p dasZaidil Firza
 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran SungaiPeraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran SungaiPenataan Ruang
 
Modul 2 konsep perencanaan pengembangan sumber daya air, kebijakan
Modul 2 konsep perencanaan pengembangan sumber daya air, kebijakanModul 2 konsep perencanaan pengembangan sumber daya air, kebijakan
Modul 2 konsep perencanaan pengembangan sumber daya air, kebijakanLusnia S Multianti
 

Destaque (7)

KONSEP PENGELOLAAN SITU
KONSEP  PENGELOLAAN SITUKONSEP  PENGELOLAAN SITU
KONSEP PENGELOLAAN SITU
 
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
 
5.rencana pengelolaan das
5.rencana pengelolaan das 5.rencana pengelolaan das
5.rencana pengelolaan das
 
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
10.monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dan kelembagaan p das
 
6.perencanaan rhl
6.perencanaan rhl6.perencanaan rhl
6.perencanaan rhl
 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran SungaiPeraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 
Modul 2 konsep perencanaan pengembangan sumber daya air, kebijakan
Modul 2 konsep perencanaan pengembangan sumber daya air, kebijakanModul 2 konsep perencanaan pengembangan sumber daya air, kebijakan
Modul 2 konsep perencanaan pengembangan sumber daya air, kebijakan
 

Semelhante a OPTIMAL DAS

Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautDasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautSiti Sahati
 
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newPengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newEdiSuryadi12
 
TUGAS AKHIR MAKALAH HIDROLOGI JUMINTEN SARI.docx
TUGAS AKHIR MAKALAH HIDROLOGI JUMINTEN SARI.docxTUGAS AKHIR MAKALAH HIDROLOGI JUMINTEN SARI.docx
TUGAS AKHIR MAKALAH HIDROLOGI JUMINTEN SARI.docxJUMINTENSARI1
 
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfPERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfssuser2d53881
 
Tugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanTugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanWayan Susanto
 
RUSAKNYA EKOSISTEM TAMBAK AKIBAT BANJIR ROB DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN ...
RUSAKNYA EKOSISTEM TAMBAK AKIBAT BANJIR ROB DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN ...RUSAKNYA EKOSISTEM TAMBAK AKIBAT BANJIR ROB DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN ...
RUSAKNYA EKOSISTEM TAMBAK AKIBAT BANJIR ROB DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN ...Analyst of Water Resources Management
 
Pengembangan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan
Pengembangan Sumberdaya Alam dan Pembangunan BerkelanjutanPengembangan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan
Pengembangan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutanmuktiimam
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Pengelolaan sumberdaya alam air
Pengelolaan sumberdaya alam airPengelolaan sumberdaya alam air
Pengelolaan sumberdaya alam airRiska_21
 
P engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airP engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airRiska_21
 
P engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airP engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airputeraarief
 
P engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airP engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airRiska_21
 
P engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airP engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airRiska_21
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxMuhammadMunarMukhsin1
 
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalPengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalpariatmono
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupHendra Rahman
 

Semelhante a OPTIMAL DAS (20)

Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan LautDasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir Dan Laut
 
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newPengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
 
TUGAS AKHIR MAKALAH HIDROLOGI JUMINTEN SARI.docx
TUGAS AKHIR MAKALAH HIDROLOGI JUMINTEN SARI.docxTUGAS AKHIR MAKALAH HIDROLOGI JUMINTEN SARI.docx
TUGAS AKHIR MAKALAH HIDROLOGI JUMINTEN SARI.docx
 
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfPERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
 
Tugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanTugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayan
 
Review pesisir dan laut
Review pesisir dan lautReview pesisir dan laut
Review pesisir dan laut
 
RUSAKNYA EKOSISTEM TAMBAK AKIBAT BANJIR ROB DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN ...
RUSAKNYA EKOSISTEM TAMBAK AKIBAT BANJIR ROB DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN ...RUSAKNYA EKOSISTEM TAMBAK AKIBAT BANJIR ROB DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN ...
RUSAKNYA EKOSISTEM TAMBAK AKIBAT BANJIR ROB DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN ...
 
Das pangi ayung
Das pangi ayungDas pangi ayung
Das pangi ayung
 
Pengembangan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan
Pengembangan Sumberdaya Alam dan Pembangunan BerkelanjutanPengembangan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan
Pengembangan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Pengelolaan sumberdaya alam air
Pengelolaan sumberdaya alam airPengelolaan sumberdaya alam air
Pengelolaan sumberdaya alam air
 
P engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airP engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam air
 
P engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airP engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam air
 
P engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airP engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam air
 
P engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam airP engelolaan sumberdaya alam air
P engelolaan sumberdaya alam air
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
 
Status Keberlanjutan & Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kabupaten Memp...
Status Keberlanjutan & Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kabupaten Memp...Status Keberlanjutan & Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kabupaten Memp...
Status Keberlanjutan & Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kabupaten Memp...
 
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalPengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim global
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
 

OPTIMAL DAS

  • 2. KERANGKA PIKIRKERANGKA PIKIR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAIPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI  Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalamPengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antaramengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dansumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya dengan tujuan membinasegala aktifitasnya dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem sertakelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagimeningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.manusia secara berkelanjutan. Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi –Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi – disiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harusdisiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harus terpadu.terpadu.
  • 4.  Perbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antarPerbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antar daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;  Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektorKonsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar daerah kurang optimal;dan antar daerah kurang optimal;  Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;  Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;  Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);  Keterbatasan pangan dan energi.Keterbatasan pangan dan energi. Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS
  • 5. Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS  Degradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi danDegradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi dan sedimentasisedimentasi  Pencemaran air dan tanahPencemaran air dan tanah  Keterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antarKeterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antar daerahdaerah  Kebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentinganKebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentingan  Kelembagaan yang belum mantapKelembagaan yang belum mantap  Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.
  • 6. Tujuan Pengelolaan DASTujuan Pengelolaan DAS Memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan denganMemanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan berkelanjutan (berkelanjutan (sustainable)sustainable) sehingga tidak membahayakansehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional dan bahkan global.lingkungan lokal, regional dan bahkan global. Memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agarMemperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agar dapat menghasilkan barang dan jasa.dapat menghasilkan barang dan jasa. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA / INSTANSI / STAKEHOLDERS Pengelolaan DAS yang prospektif dan komprehensif oleh semua stakeholders
  • 7. Tujuan umum :Tujuan umum :  Terkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) gunaTerkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) guna kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.  Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalamTerselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring danperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS.evaluasi DAS.
  • 8. Tujuan spesifik :Tujuan spesifik :  Terciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadaiTerciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadai (waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi,(waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi, sedimentasi, banjir dan kekeringan.sedimentasi, banjir dan kekeringan.  Meningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan HidupMeningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan Hidup  Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.  Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.  Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasanTerwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.lingkungan.
  • 9. Prinsip Dasar Pengelolaan DASPrinsip Dasar Pengelolaan DAS 1.1. Keterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatanKeterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatan top-downtop-down (sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) &(sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) & bottom-upbottom-up (partisipatif(partisipatif yang melibatkanyang melibatkan stakeholdersstakeholders / masyarakat);/ masyarakat); 2.2. Keterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmuKeterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmu dan keterpaduan kepentingan sektoral;dan keterpaduan kepentingan sektoral; 3.3. Pemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memilikiPemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memiliki kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region)kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region) pada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran danpada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran dan fungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahapfungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahap pengelolaan, yaitu :pengelolaan, yaitu :  Fungsi koordinasiFungsi koordinasi  Fungsi perencanaanFungsi perencanaan  Fungsi pelaksanaanFungsi pelaksanaan  Fungsi pemantauan dan evaluasi.Fungsi pemantauan dan evaluasi.
  • 10. Karakterik DAS / Hakekat DASKarakterik DAS / Hakekat DAS Sebagai bentang lahan (landscape);Sebagai bentang lahan (landscape);mempunyai fungsi:mempunyai fungsi: -- ruangruang - produksi- produksi - habitat- habitat Sebagai sistem hidrologiSebagai sistem hidrologi; mempunyai fungsi:; mempunyai fungsi: -- menangkap hujanmenangkap hujan - menyimpan hujan- menyimpan hujan - menyalurkan air- menyalurkan air Sebagai ekosistemSebagai ekosistem; dalam DAS terjadi:; dalam DAS terjadi: -- rantai makanan dan aliran energirantai makanan dan aliran energi - daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA- daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA)) -- Kegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budayaKegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budaya (Notohadiprawiro, 1986)
  • 11. Klasifikasi DASKlasifikasi DAS -DAS lokal : Berada dalam satu kabupaten -DAS regional : Berada dalam satu propinsi -DAS nasional : Berada lebih dari satu propinsi -DAS internasional : Berada lebih dari satu negara
  • 12. LANDASAN HUKUM DANLANDASAN HUKUM DAN PERATURANPERATURAN  UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3  UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANUU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATIUU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYADAN EKOSISTEMNYA  UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHUU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAANUU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP  UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANGUU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG  UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.
  • 13. PERGERSERANPERGERSERAN PARADIGMAPARADIGMA  PEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASIPEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI  SISTEM PEMBANGUNANSISTEM PEMBANGUNAN GAVERMENT CENTRISGAVERMENT CENTRIS MENJADI PUBLIC PRIVATE COMMUNITY PARTICIPATION.  BIROKRASI NORMATIF MENJADI PROFESIONAL RESPONSIF DAN NETRAL  PROGRAM TOP DOWN MENJADI BOTTOM UP-TOP DOWN  SUMBERDAYA AIR DARI BARANG SOSIAL MENJADI BARANG EKONOMI DAN FUNGSI SOSIAL  PENGELOLAAN HUTAN DARI TIMBER MANAGEMENT MENJADI RESOURCES (ECOSYSTEM) MANAGEMENT.
  • 14. KEWENANGAN MENURUT UUKEWENANGAN MENURUT UU 22/199922/1999 1. PEMERINTAH PUSAT :1. PEMERINTAH PUSAT : PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA,PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA, PROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNANPROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM &SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM & KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS.KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS. 2. PEMERINTAH PROPINSI :2. PEMERINTAH PROPINSI : KEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAANKEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAAN TATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHANTATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHAN BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI.PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI. 3.3. PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA: PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.
  • 15. SASARAN PENGELOLAAN DASSASARAN PENGELOLAAN DAS TERPADUTERPADU  Terciptanya kondisi hidrologis DAS yangTerciptanya kondisi hidrologis DAS yang optimal : hasil air yang memadai ( waktu,optimal : hasil air yang memadai ( waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosiruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi sedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas airsedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas air  Meningkatnya produktivitas lahanMeningkatnya produktivitas lahan  Meningkatnya kesejahteraan masyarakatMeningkatnya kesejahteraan masyarakat  Terwujudnya pembangunan yangTerwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkunganberkelanjutan yang berwawasan lingkungan
  • 16. PROSES PENCAPAIANPROSES PENCAPAIAN  Resources didayagunakan secara terpaduResources didayagunakan secara terpadu menyeluruh berkelanjutan dan nerwawasanmenyeluruh berkelanjutan dan nerwawasan lingkungan melalui pendekatan DASlingkungan melalui pendekatan DAS
  • 18. Median Elevasi DASMedian Elevasi DAS  Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.  Median elevasi dihitung dengan kurva hipsometrikMedian elevasi dihitung dengan kurva hipsometrik Kelas Ketinggian Luas (ha) Luas (%) Kumulatif luas % diatas limit bawah 675-700 2.83 700-725 7.3 725-750 8.96 750-775 10.46 775-800 11.2 800-825 11.11 825-850 10.35 850-875 11.72 875-900 8.47 900-925 5.41 925-950 2.92 950-975 1.35 975-1000 0.69 1000-1005 0.23 93 Tabel Perhitungan Median Elevasi DTA Rahtawu
  • 19.