2. KERANGKA PIKIRKERANGKA PIKIR
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAIPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalamPengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam
mengendalikan hubungan timbal balik antaramengendalikan hubungan timbal balik antara
sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dansumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan
segala aktifitasnya dengan tujuan membinasegala aktifitasnya dengan tujuan membina
kelestarian dan keserasian ekosistem sertakelestarian dan keserasian ekosistem serta
meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagimeningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.manusia secara berkelanjutan.
Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi –Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi –
disiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harusdisiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harus
terpadu.terpadu.
4. Perbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antarPerbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antar
daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;
Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektorKonsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektor
dan antar daerah kurang optimal;dan antar daerah kurang optimal;
Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;
Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;
Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);
Keterbatasan pangan dan energi.Keterbatasan pangan dan energi.
Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS
5. Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS
Degradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi danDegradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi dan
sedimentasisedimentasi
Pencemaran air dan tanahPencemaran air dan tanah
Keterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antarKeterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antar
daerahdaerah
Kebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentinganKebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentingan
Kelembagaan yang belum mantapKelembagaan yang belum mantap
Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.
6. Tujuan Pengelolaan DASTujuan Pengelolaan DAS
Memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan denganMemanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan
berkelanjutan (berkelanjutan (sustainable)sustainable) sehingga tidak membahayakansehingga tidak membahayakan
lingkungan lokal, regional dan bahkan global.lingkungan lokal, regional dan bahkan global.
Memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agarMemperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agar
dapat menghasilkan barang dan jasa.dapat menghasilkan barang dan jasa.
KOORDINASI
ANTAR LEMBAGA / INSTANSI /
STAKEHOLDERS
Pengelolaan DAS yang prospektif dan komprehensif
oleh semua stakeholders
7. Tujuan umum :Tujuan umum :
Terkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) gunaTerkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) guna
kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.
Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalamTerselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring danperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi DAS.evaluasi DAS.
8. Tujuan spesifik :Tujuan spesifik :
Terciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadaiTerciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadai
(waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi,(waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi,
sedimentasi, banjir dan kekeringan.sedimentasi, banjir dan kekeringan.
Meningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan HidupMeningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.
Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.
Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasanTerwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.lingkungan.
9. Prinsip Dasar Pengelolaan DASPrinsip Dasar Pengelolaan DAS
1.1. Keterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatanKeterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatan top-downtop-down
(sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) &(sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) & bottom-upbottom-up (partisipatif(partisipatif
yang melibatkanyang melibatkan stakeholdersstakeholders / masyarakat);/ masyarakat);
2.2. Keterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmuKeterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmu
dan keterpaduan kepentingan sektoral;dan keterpaduan kepentingan sektoral;
3.3. Pemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memilikiPemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memiliki
kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region)kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region)
pada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran danpada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran dan
fungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahapfungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahap
pengelolaan, yaitu :pengelolaan, yaitu :
Fungsi koordinasiFungsi koordinasi
Fungsi perencanaanFungsi perencanaan
Fungsi pelaksanaanFungsi pelaksanaan
Fungsi pemantauan dan evaluasi.Fungsi pemantauan dan evaluasi.
10. Karakterik DAS / Hakekat DASKarakterik DAS / Hakekat DAS
Sebagai bentang lahan (landscape);Sebagai bentang lahan (landscape);mempunyai fungsi:mempunyai fungsi:
-- ruangruang
- produksi- produksi
- habitat- habitat
Sebagai sistem hidrologiSebagai sistem hidrologi; mempunyai fungsi:; mempunyai fungsi:
-- menangkap hujanmenangkap hujan
- menyimpan hujan- menyimpan hujan
- menyalurkan air- menyalurkan air
Sebagai ekosistemSebagai ekosistem; dalam DAS terjadi:; dalam DAS terjadi:
-- rantai makanan dan aliran energirantai makanan dan aliran energi
- daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA- daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA))
-- Kegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budayaKegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budaya
(Notohadiprawiro, 1986)
11. Klasifikasi DASKlasifikasi DAS
-DAS lokal : Berada dalam satu kabupaten
-DAS regional : Berada dalam satu propinsi
-DAS nasional : Berada lebih dari satu propinsi
-DAS internasional : Berada lebih dari satu negara
12. LANDASAN HUKUM DANLANDASAN HUKUM DAN
PERATURANPERATURAN
UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3
UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANUU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATIUU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYADAN EKOSISTEMNYA
UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHUU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAANUU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP
UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANGUU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG
UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.
13. PERGERSERANPERGERSERAN
PARADIGMAPARADIGMA
PEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASIPEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI
SISTEM PEMBANGUNANSISTEM PEMBANGUNAN GAVERMENT CENTRISGAVERMENT CENTRIS MENJADI
PUBLIC PRIVATE COMMUNITY PARTICIPATION.
BIROKRASI NORMATIF MENJADI PROFESIONAL RESPONSIF
DAN NETRAL
PROGRAM TOP DOWN MENJADI BOTTOM UP-TOP DOWN
SUMBERDAYA AIR DARI BARANG SOSIAL MENJADI BARANG
EKONOMI DAN FUNGSI SOSIAL
PENGELOLAAN HUTAN DARI TIMBER MANAGEMENT MENJADI
RESOURCES (ECOSYSTEM) MANAGEMENT.
14. KEWENANGAN MENURUT UUKEWENANGAN MENURUT UU
22/199922/1999
1. PEMERINTAH PUSAT :1. PEMERINTAH PUSAT :
PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA,PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA,
PROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNANPROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM &SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM &
KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS.KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS.
2. PEMERINTAH PROPINSI :2. PEMERINTAH PROPINSI :
KEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAANKEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAAN
TATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHANTATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHAN
BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,
PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI.PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI.
3.3. PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.
15. SASARAN PENGELOLAAN DASSASARAN PENGELOLAAN DAS
TERPADUTERPADU
Terciptanya kondisi hidrologis DAS yangTerciptanya kondisi hidrologis DAS yang
optimal : hasil air yang memadai ( waktu,optimal : hasil air yang memadai ( waktu,
ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosiruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi
sedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas airsedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas air
Meningkatnya produktivitas lahanMeningkatnya produktivitas lahan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakatMeningkatnya kesejahteraan masyarakat
Terwujudnya pembangunan yangTerwujudnya pembangunan yang
berkelanjutan yang berwawasan lingkunganberkelanjutan yang berwawasan lingkungan
16. PROSES PENCAPAIANPROSES PENCAPAIAN
Resources didayagunakan secara terpaduResources didayagunakan secara terpadu
menyeluruh berkelanjutan dan nerwawasanmenyeluruh berkelanjutan dan nerwawasan
lingkungan melalui pendekatan DASlingkungan melalui pendekatan DAS
18. Median Elevasi DASMedian Elevasi DAS
Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.
Median elevasi dihitung dengan kurva hipsometrikMedian elevasi dihitung dengan kurva hipsometrik
Kelas Ketinggian Luas (ha) Luas (%)
Kumulatif luas %
diatas limit bawah
675-700 2.83
700-725 7.3
725-750 8.96
750-775 10.46
775-800 11.2
800-825 11.11
825-850 10.35
850-875 11.72
875-900 8.47
900-925 5.41
925-950 2.92
950-975 1.35
975-1000 0.69
1000-1005 0.23
93
Tabel Perhitungan Median Elevasi DTA Rahtawu