2. UMUM
Biro Tata Pemerintahan merupakan salah satu
sub unit kerja dilingkungan Sekretariat Aceh
yang dipimpin seorang Kepala Biro yang
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah
melalui Asisten Pemerintahan.
3. Tugas Pokok Biro Tata Pemerintahan
Sesuai Qanun Aceh nomor 4 tahun 2007
tentang SOTK jo Pergub nomor 15 tahun 2008
Tugas Pokok Biro Tata Pemerintahan:
• Mempersiapkan bahan pembinaan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
• Melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan umum;
• Pengembangan perangkat daerah;
• Pembinaan otonomi daerah;
• Pembinaan perangkat pemerintah mukim dan
gampong.
4. Fungsi Biro Tata Pemerintahan:
Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi:
• Kegiatan dan adm bagi perangkat
pemerintahan daerah;
• Penyelenggaraan pemerintahan umum,
penyusunan rencana program dan juknis
pembinaan prasarana fisik pemerintahan dan
pertanahan;
• Tatakelola keuangan mukim dan gampong;
• Administrasi kependudukan dan capil;
• Pelaksanaan Otda & Otsus, TP dan menyusun
juknis evaluasi penyelenggaraan PUM, Otda,
Otsus dan penyelenggaraan Pemko;
5. Fungsi Biro Tata Pemerintahan:• Pengembangan perangkat pemerintahan
mukim dan gampong;
• Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan
ketenagakerjaan dengan juknisnya; serta
• Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya
yang diberikan SEKDA melalui Asisten
Pemerintahan.
6. ISSU KRUSIAL
• Belum tuntasnya penyelesaian batas daerah
antara Aceh-Sumut, dan batas kab/kota di Aceh;
• Belum selesai peraturan perundang-undangan
turunan UUPA terutama RPP Kewenangan dan
Perpres Peralihan Kanwil BPN Aceh;
• Belum selesainya penataan kewenangan antara
pemerintah Aceh dengan pemerintah kab/kota
sesuai dengan amanah UUPA.
• Belum tuntasnya penyelesaian sengketa tanah
antara masyarakat dengan perusahaan dan
masyarakat dengan lembaga pemerintah;
7. • Persiapan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum belum optimal;
• Belum optimalnya pemerintahan kecamatan,
mukim dan gampong dalam pemberian
pelayanan yang baik kepada masyarakat;
• Banyaknya jumlah gampong di Aceh (6.464)
sehingga kurang efektif dan efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
8. VISI DAN MISI
VISI PEMERINTAH ACEH
ACEH YANG BERMARTABAT,
SEJAHTERA, BERKEADILAN,
DAN MANDIRI BERLANDAS-
KAN UNDANG-UNDANG PEME-
RINTAHAN ACEH SEBAGAI
WUJUD MoU HELSINKI
VISI BIRO TATA PEMERINTAHAN
TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG
AMANAH, ASPIRATIF, AKUN-
TABEL, TRANSPARAN, BAIK
DAN BENAR DISEMUA STRATA
PEMERINTAHAN
9. MISI PEMERINTAH ACEH
1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan
Aceh yang amanah melalui
implementasi dan penyelesaian
peraturan pelaksana Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk
menjaga perdamaian yang abadi;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan
nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor
kehidupan masyarakat;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan
kualitas sumber daya manusia;
4. Melaksanakan pembangunan Aceh
yang proporsional, terintegrasi dan
berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah
produksi masyarakat dan optimalisasi
pemanfaatan SDA.
MISI BIRO TATA PEMERINTAHAN
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan, mukim dan gampong;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan (good
govenrnance and geverment);
3. Menigkatkan pelelayanan pemerintahan kepada
masyarakat;
4. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dan
otonomi khusus Aceh dan kabupaten/kota;
5. Meningkatkan penyelenggaraan urusan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan;
6. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan adm
dukcapil, meningkatkan SIAK;
7. Mendukung dan memfasilitasi Pemilu dan
Pemilukada;
8. Memfasilitasi terbentuknya PP, Perpres dan Qanun
bidang pemerintahan sebagai implementasi MoU
Helsinki dan UUPA;
9. Meningkatkan percepatan penyelesaian tata batas
wilayah administrasi pemerintahan Aceh-Sumut dan
antar Kab/Kota;
10. Meningkatkan upaya penyelesaian proses ganti rugi
tanah untuk kepentingan pembangunan dan
meminimalisasi konflik atau sengketa pertanahan;
11. Meningkatkan koordinasi untuk terciptanya situasi,
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. STRUKTUR ORGANISASI BIRO TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BIRO
KABANG PUM &
KEPENDUDUKAN
KASUBBAG TU
KASUBBAG TRANTIB
DAN PERTANAHAN
KASUBBAG ADM
KEPENDUDUKAN
KABAG OTDA
KASUBBAG PENGEMB
OTDA
KASUBBAG DK & TP
KASUBBAG
PENGENDALIAN &
EVALUASI
KABAG PEM MUKIM
& GAMPONG
KASUBBAG PRKT
MUKIM & GAMPONG
KASUBBAG PEM
MUKIM & GAMPONG
KASUBBAG
KEUANGAN MUKIM
&GAMPONG
KABAG PENATAAN
PENGEMB
PERANGKAT
PEMERINTAHAN
KASUBBAG TATA
BATAS
KASUBBAG
PERANGKAT
PEMERINTAHAN
KASUBBAG PEMILU &
PILKADA
JUMLAH PEGAWAI : 42 ORANG
11. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN
I. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah
1. Rapat Kerja Bupati/Walikota Akan dilaksanakan pada bulan November dengan target terciptanya KISS
Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai wadah mengumpulkan
permasalahan yg dihadapi daerah dan mencari solusi permasalahannya.
2. Rapat Kerja APPSI Telah dilaksanakan dalam bentuk penyetoran Iuran dan mengikuti Rapat
APPSI
II. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Konsultasi Pembahasan RPP Kewengan
Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh
1. Telah terbentuk Tim Percepatan RPP dan Perpres Turunan UU No.11 Tahun 2016
sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 118/43526 terdiri dari: T. Setia
Budi, Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH, Nurzahri, ST, Edrian, SH, M.Hum, M.Adli
Abdullah, SH, MCL dan Fakhrulsyah Mega.
2. Telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 118/414/2013 tentang Tim
Penyusun dan Pembahas Draf Qanun Kewenangan Pemerintah Aceh dan
pemerintah Kab/Kota, dan sedang disusun draf Qanun tersebut.
III. Penataan Daerah Otonomi Baru
4. Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari
Daerah Induk ke Daerah Pemekaran
Telah terfasilitasi pelaksanaan P3D antara daerah induk dengan daerah pemekaran
yaitu:
1. Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Langsa dengan kesepakatan.
2. Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe sudah ada kesepakatan
penyerahan aset dengan kompensasi.
5. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal
Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
1. Telah diajukan 5 segmen batas daerah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dengan
Permendagri.
2. Telah diberikan dukungan pemasangan batas daerah bersumber anggaran APBN
pada sektor batas Aceh Tamiang-Gayo Lues, Aceh Tamiang-Aceh Timur, Aceh
Timur-Gayo Lues, Aceh Tengah-Bener Meriah dan batas daerah dengan anggaran
APBA sedang pelaksaan pemasangan pada sektor Nagan Raya-Abdya dan Aceh
Tengah-Gayo Lues.
3. Rakor Batas akan dilaksanakan pada Bulan November ini.
12. PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN
III. Penataan Otonomi Baru
6. Koordinasi dan Pemantapan Pemerintahan
Daerah dan Kecamatan
1. Telah dilaksanakan fasilitasi pengumpulan Profil Bupati/Walikota, Wakil
Bupati/Wakil Walikota se Aceh dan telah disampaikan ke Kementerian Dalam
Negeri
2. Telah terfasilitasi penerbitan Surat Perintah Tugas 35 Bupati dan
Wakil/Walikota dan Wakil mengikuti Diklat Orientasi Kepemimpinan
3. Telah terfasilitasi penerbitan 8 rekomendasi izin keluar negeri Kepala dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
4. Telah diverifikasi sebanyak 5 Pejabat Negara yang pensiun
5. Menghipun data kepala daerah yang telah mengikuti diklat
6. Fasilitasi PAW dan Koordinasi Pemantapan tugas dan fungsi DPRK
7. Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah.
7. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota
Kegiatan ini dalam bentuk EKPOD dan merupakan kegiatan baru, sampai saat ini
sedang dilakukan penghimpunan data EKPOD dan tanggal 19 November 2013
direncanakan melakukan Rapat Sosialisasi kepada Aparatur Kabupaten Kota.
8. Evaluasi dan Monitoring LPPD
Kabupaten/Kota
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi LPPD 23 Kabupaten/Kota dan telah
tersusun Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota yang akan ditandatangani
Gubernur Aceh dan baru dapat dipublikasikan sebagaimana kebiasaan pada
peringatan Hari Otda tahun mendatang
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah
kecamatan
Telah dilaksanakan Pelatihan PATEN 190 orang bagi aparatur 23 Kabupaten/Kota
Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PATEN di Banda Aceh
IV. Penataan Penguasaan, Pemilkan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
10. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah Telah dilakukan inventarisasi Konflik Pertanahan sebanyak 33 Kasus:
1. Konflik di Kabupaten/Kota 15 Kasus
2. Proses Penyelesaian oleh intansi terkait 13 Kasus
3. Yang telah selesai 5 Kasus
13. PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN
V. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
11. Penyusunan LPPD Gubernur Telah Tersusunnya LPPD Gubernur dan dengan ketepatan waktu sebagaimana
peraturan perundang-undangan
12. Penyusunan LKPJ Gubernur Telah disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dengan
ketepatan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan baru
dibacakan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada bulan Juli 2013
13. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Pemerintahan Gampong/Kelurahan
Telah tersusunnya Draf Pergub tentang Tata Cara Pengeloaan Tanah Kas Gampong.
Telah terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan
Gampong bagi aparatur Pemerintahan 23 Kabupaten/Kota
Telah terinventarisir aset-aset gampong pada 23 Kabupaten/Kota
14. Bimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah
Gampong
Telah dilakukan penyempurnaan Nama dan Kode Wilayah Administrasi dan Kode
Gampong sebanyak 23 Kab/Kota, 289 Kec, 761 Mukim dan 6.464 Gampong.
Telah dilaksanakan Fasilitasi Bimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah Gampong
sebanyak 69 orang dari Kabupaten/Kota
15. Sosialisasi Simbol Keistimewaan Aceh dan
Kekhususan Aceh (Bendera, Lambang dan
Himne)
Kegiatan ini berupa persiapan bentuk bendera, lambang, dan himne, dalam bentuk
kerjasama dengan pihak ketiga, belum dapat direalisasikan karena masih dalam
proses konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
16. Rapat Kerja Camat se Aceh Telah dilaksanakan Rakor Camat 2 kali dengan jumlah peserta 293 camat se Aceh
di Banda Aceh dengan hasil rekomendasi diantranya tentang dukungan camat
terhadap program dan kegiatan pemerintah aceh dan camat siap menjadi agen
perobahan (agent of chang) dalam pelayanan publik
VI. Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu
17. Persiapan Pelaksanaan Pemilu Telah terfasilitasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan monitoring pelaksanaan
pada tanggal 29 Oktober 2013 pada Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam.
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif Thn 2014.
14. PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN
VII. Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan
dan Catatan Sipil
18. Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan 23 Kabupaten/Kota telah mengikuti SIAK untuk Pencatatan Sipil
23 Kabupaten/Kota telah membuat Qanun Penyelenggaraan kependudukan
2.889.223 jiwa telah terekam dan penerbitan e-KTP
Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kependudukan tahun 2013
VIII. Peningkatan Kelembagaan Aparatur
19. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
Terlaksananya administrasi penyelenggaraan pemerintahan
Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian biro
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap pegawai biro
20. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Gampong dan Kelurahan
19 Kabupaten/Kota telah menyusun Qanun tentang Gampong
1.077 Gampong telah melakukan pemilihan Keuchiek secara demokrasi
Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Gampong untuk 220 orang untuk
Keuchik Kabupaten Pidie , Pidie Jaya, Banda Aceh dan Aceh Besar
15. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK
PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN
ANGGARAN (RP.)
I. Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah 350.000.000
1. Rapat Kerja
Bupati/Walikota
Rapat Kerja Bupati/
Walikota se Aceh
Terciptanya KISS dalam rangka
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan di Aceh
200.000.000
2. Rapat Kerja APPSI Peran Serta Pemerintah
Daerah di APPSI
Pemerintah Aceh dapat ikut
serta/berperan aktif dalam rangka
kerjasama antar daerah di Indonesia
150.000.000
II. Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 500.000.000
3. Konsultasi Pembahasan
RPP Kewengan Pemerin-
tah yang Bersifat Nasional
di Aceh
Fasilitasi Penuntasan
Penyelesaian RPP
Kewenangan
Fasilitasi Penyusunan
Rancangan Qanun
Kewenangan Kab/Kota
Sosialisasi PP
Kewenagan dan Qanun
Kewenangan Kab/Kota
1. Terselesaikannya RPP menjadi PP
Kewenangan Pemerintah yang Bersifat
Nasional di Aceh.
2. Terselesaikannya Penyusunan Raqan
Kewenagan Kab/Kota.
3. Tersosialisasinya PP kewenagan dan UU
turunan UUPA lainnya.
500.000.000
III. Penataan Daerah Otonomi Baru 2.150.000.000
4. Fasilitasi Percepatan
Penyerahan P3D dari
Daerah Induk ke Daerah
Pemekaran
Fasilitasi Pelaksanaan
P3D Aceh Utara dengan
Kota Lhokseumawe
Tertuntaskannya pelaksanaan P3D antara
daerah induk dengan daerah pemekaran
yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan Kota
Lhokseumawe sudah ada kesepakatan
dengan kompensasi.
100.000.000
16. PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK
PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN
ANGGARAN (RP.)
III. Penataan Daerah Otonomi Baru
5. Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi
Antar Daerah
Dukungan Fasilitasi
Penyelesaian Batas
Provinsi oleh
Pemerintah Pusat
Pemasangan Pilar Batas
Daerah 4 Segmen
Terlaksananya Penyelesaian Batas Provinsi
Aceh dengan Provinsi Sumut .
Terpasangnya 4 Segmen Batas daerah
Kab/Kota.
1.200.000.000
6. Koordinasi dan
Pemantapan Pemerin-
tahan Daerah dan
Kecamatan
Fasilitasi Pembinaan
dan Pengawasan
Implementasi UU No.
11 tahun 2006 dan
serta PP No. 19 Tahun
2009 Tentang
Kecamatan
Terkoordinasi Pemantapan Pemerintahan
dan Terlaksananya peran Kecamatan
sebagaimana PP No.19 Tahun 2009
Terfasilitasi SK anggota/Pimmpinan DPRA
dan Penyusunan SK anggota/Pimpinan
DPRK dan Penyelesaian PAW DPRA/DPRK
Terlaksananya Pelantikan KDH/WKDH
definitif Kab. Pidie Jaya dan Kota
Subulussalam
300.000.000
7. Evaluasi Penyelenggaraan
Otonomi Daerah pada
Pemerintahan Kabupaten/
Kota
Melakukan Pembinaan
dan Pengumpulan Data
EKPOD 23 Kab/Kota
Terbinanya Kabupaten/Kota dalam
pengisian data EKOD untuk evaluasi 100.000.000
8. Evaluasi dan Monitoring
LPPD Kabupaten/Kota
Melakukan Rapat
Sosialisasi Penyusunan
LPPD Kabupaten/Kota
dan Melakukan
monitoring penyusunan
LPPD Kabupaten/Kota
sebagai percepatan dan
ketepatan waktu.
Tersosialisasinya tat a cara Penyusunan
LPPD Kabupaten/Kota sesuai dengan PP
No.3 Tahun 2007
200.000.000
17. PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK
PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN
ANGGARAN (RP.)
III. Penataan Daerah Otonomi Baru
9. Pembinaan Penyeleng-
garaan Pelayanan Admi-
nistrasi Terpadu (PATEN)
di wilayah Kecamatan
Melakukan Fasilitasi
dan Pembinaan
terhadap beberapa
kecamatan yang
menjadi Pilot Project
Adanya Kecamatan yang mandiri yang mampu
melayani publik dengan optimal dan menjadi
sampel Penyelenggaraan yang mandiri,
efisien dan tepat guna
250.000.000
IV. Penataan Penguasaan,
Pemilikan dan Pemanfaatan
Tanah
650.000.000
10. Penyelesaian Konflik dan
Sengketa Tanah
Melakukan koordinasi
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
Menfasilitasi penyele-
saian konflik dan
sengketa pertanahan
Terinventarisasinya dan tersusunnya serta
terdelegasinya pelaksanaan persiapan
pengadaan tanah untuk kepentingan
umum.
Terfasilitasinya penyelesaian konflik dang
sengketa tanah antara masyarakat dengan
HGU dan pemerintah
650.000.000
V. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan 1.425.000.000
11. Penyusunan LPPD
Gubernur
Penghimpunan data
dan penyusunan LPPD
Gubernur tahun 2013
Tersiapkannya LPPD Gubernur dengan
baik dan tepat waktu sebagaimana
amanat PP no. 3 Tahun 2007
225.000.000
12. Penyusunan LKPJ
Gubernur
Penghimpunan data
dan penyusunan LKPJ
Gubernur tahun 2013
Tersiapkannya LKPJ Gubernur dengan baik
dan tepat waktu sebagaimana amanat PP
no. 3 Tahun 2007
250.000.000
18. PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK
PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN
ANGGARAN (RP.)
V. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
13. Rapat Kerja Camat se
Aceh
Melakukan Raker
Camat se-Aceh
Terkoordinasinya Pemerintah Kecamatan
dengan Pemerintah Provinsi dalam
mempersamakan persepsi pengembangan
dan pembangunan Aceh
150.000.000
14. Penataan Kelembagaan
dan Aparatur Pemerin-
tahan Mukim
Melakukan bantuan
sarana dan prasarana
Mukim
Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dapat
berjalan dengan baik 200.000.000
15. Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Pemerintahan
Gampong
Pengadaan Aplikasi
Keuangan dan aset
gampong.
Pelatihan operasional
aplikasi keuangan dan
aset gampong
Tersusunnya laporan keuangan dan aset
gampong 200.000.000
16. Fasilitasi Penataan Batas
Wilayah Mukim dan
Gampong
Melakukan Fasilitasi
Rapat Pembinaan
Penataan Wilayah
Mukim dan Gampong
1. Tertatanya Wilayah Mukim dan
Gampong
2. Tersedianya Peta Wilayah Administrasi
Mukim dan Gampong
250.000.000
17. Pembekalan Tugas-Tugas
Sekretaris Gampong
Melakukan Fasilitasi
Rapat Pembinaan
Sekretaris Gampong
Meningkatnya pelayanan terhadap
masyarakat dan administrasi yang baik. 150.000.000
19. PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK
PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN
ANGGARAN (RP.)
VI. Koordinasi Peningkatan
Kapasitas Kependudukan dan
Catatan Sipil
18. Rapat Bidang kepen-
dudukan
Melakukan Rapat
Koordinasi Bidang
Kependudukan
Samanya Persepsi tentang Kependudukan
Terkumpulnya bahan regulasi kependudukan 200.000.000
VII. Pemilihan Kepala Daerah dan
Pemilu 700.000.000
19. Persipan Pelaksanaan
Pemilu
Melakukan Pembe-
ntukan Desk pemilu
Legislatif dan Presiden
Terfasilitasinya Persipan dan Pelaksanaan
Pemilu 2014.
Terkoordinasinya Pelaksanaan Pemilu
2014
700.000.000
VIII. Ppeningkatan Kelembagaan dan
Aparatur 1.000.000.000
20. Pembinaan Penyeleng-
garaan Pemerintahan
Umum
Pelayanan Aparatur
Pemerintahan
Memberikan Pelatihan
bagi aparatur
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
bagi Kab/Kota
Terlayani aparatur pemerintahan
Meningkatnya SDM aparatur
pemerintahan
Terlaksananya penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
700.000.000
21. Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong
Fasilitasi Rapat
Pembinaan Penyeleng-
garaan pemerintahan
Gampong
Terlaksananya penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong sebagaimana
amanat UUPA 2006
300.000.000
20. KEGIATAN DEKONSENTRASI DALAM
MENDUKUNG DAN FASILITASI TUGAS
GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
DASAR PELAKSANAAN
Permendagri No.66 tahun 2012 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di wilayah provinsi.
21. PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA REALISASI
No KEGIATAN PELAKSANA
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI s/d
SAAT INI %
1 Penunjang Adm Satker Biro Tata
Pemerintahan
300.660.000 147.748.000 49,14
2 Penataan Adm
Pemerintahan,
Ketentraman dan
Ketertiban
Biro Tata
Pemerintahan 452.395.000 364.207.000 80,51
3 Koordinasi Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah
BAPPEDA 452.292.000 181.018.000 40,02
4 Pengendalian
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah di Wilayah
Provinsi
Biro
Pembangunan
244.504.000 173.095.000 70,79
5 Fasilitasi Perundang-
Undangan
Biro Hukum 265.284.00 211.303.000 79,65
22. No KEGIATAN PELAKSANA
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI s/d
SAAT INI %
6 Peningkatan Kapasitas
Aparat Pemerintah
Daerah dalam
Pengelolaan Kawasan
Sumber Daya Alam di
Prov. NAD
Biro Tata
Pemerintahan
400.000.000 11.421.000 2,85
7 Fasilitasi Peningkatan
Peran Gubernur
terhadap Kabupaten/
Kota di Kawasan
Ekonomi, Industri dan
Perdagangan Bebas
Biro
Perekonomian
400.000.000 70.303.600 17,57
8 Fasilitas Pencitraan
Satpol PP di Daerah
(Aceh)
Satpol PP & WH 350.000.000 0 00,00
9 Pengembangan dan
Penataan Wilayah
Administrasi dan
Perbatasan
Biro Tata
Pemerintahan
350.000.000 136.223.000 38,92
23. KENDALA-KENDALA
1. Dalam penyelesaian batas daerah kab/kota, segmen yang telah
disepakati oleh kepala daerah yang lama dianulir oleh kepala
daerah yang baru.
2. Pejabat daerah yang ditugaskan oleh kepala daerah untuk
penyelesaian batas daerah tidak berani mengambil keputusan,
sangat tergantung kepada kepala daerah.
3. Kegiatan sosialisasi bendera dan lambang Aceh belum dapat
dilaksanakan karena sampai saat ini masih dalam kondisi
collingdown.
4. Kegiatan penyusunan draf qanun himne Aceh tidak dapat
dilaksanakan dalam tahun 2013 karena pada Biro Tata
Pemerintahan tidak tersedia personil yang memahami lirik/syair
himne dan notasi musik, maka untuk itu kegiatan ini sudah
dialihkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sesuai dengan
surat Sekda Aceh No. 188/51290 Tgl 25 Oktober 2013.
24. PENUTUP
Demikian laporan singkat ini kami sampaikan,
selanjutnya mohon arahan Bapak Gubernur,
agar dapat meningkatnya kinerja dalam
mempercepat program dan kegiatan di
instansi kami.
Terimakasih.
