3. SISTEM PEMERINTAHAN
Cara pemerintah dalam mengatur semua yang
berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi
untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik,
pertahanan, ekonomi, sosial, dan budaya suatu
negara.
4. SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara
republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasan legislatIF
sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan
yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung.
Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang
kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal
diformulasikan sebagai ”Trias Politica” oleh Montesquieu
• Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
1. Presiden terpilih setelah memangi pemilihan umum oleh rakyat akan memimpin
pemerintahan dan mempunyai hak preogratif dalam mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan yang kompatibel di bidangnya.
2. Eksekutif dengan legislatif sama sama memiliki masa jabatan yang tetap, mereka
tidak bisa saling menjatuhkan sebelum masa jabatannya habis.
3. batasan pekerjaan antara eksekutif dan legislative jelas. Tidak ada komponen yang
tumpang tindih atau redundant antara eksekutif dan legislatif.
5. CIRI-CIRI
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial:
• Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih
oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan
majelis.
• Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet
bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab
kepada parlemen atau legislatif.
• Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu
dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
• Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem
parlementer.
• Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga
perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
• Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
6. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada
parlemen.
• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya,
masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia
adalah lima tahun.
• Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat
diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
• Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
• Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar
antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan
memakan waktu yang lama.
7. SISTEM PEMERINTAHAN
PARLEMENTER
adalah sistem pemerintahan di mana badan
parlemen memiliki peranan yang sangat penting
dalam suatu pemerintahan dalam negara. Dalam
hal ini parlemen memiliki wewenang penuh
dalam mengangkat kepala pemerintahan di
Negara tersebut yaitu perdana menteri. Dan
parlemen pun mempunyai kekuasaan untuk
menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan mosi tidak percaya pada
pemerintahaan yang sedang berkuasa
8. CIRI-CIRI
1. Kepala negara bisa raja/ratu/presiden. Namun, tidak bertanggung jawab
atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet
2. Kepala negara hanya sebagai simbol negara karena, yang menjadi kepala
pemerintahan adalah perdana menteri.
3. Parlemen mempunyai kekuasaan sebagai badan perwakilan dan lembaga
legslatif. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat melalui pemilu
4. Eksekutif (kabinet) bertanggung jawab kepada legislatif. Jika, parlemen
mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri, maka kabinet harus
mengembalikan mandat kepada kepala negara.
5. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet
sekaligus perdana menteri adalah ketua parpol pemenang pemilu.
6. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet
secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan
dari parlementer
7. Kepala negara bisa menjatuhkan parlemen. Selanjutnya kabinet harus
membentuk parlemen baru melalui pemilu.
9. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
• Pembuat kebijakan dapat diambil secara cepat karena penyesuaian pendapat antara eksekutif dan
legislative mudah terjadi. Hal ini disebabkan kekuasaan pada badan eksekutif dan badan legislative
pasti berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Koridor tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.
• Pengawasan dari parlemen sangat besar terhadap cabinet yang berkuasa sehingga kabinet menjadi
sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
• Kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu
kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Keberlangsungan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya
karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen.
• Sering juga kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila anggota anggota kabinet
adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Oleh karena itu pengaruh mereka yang
besar diparlemen dan partai maka anggota anggota cabinet pun dapat mengusai parlemen.
• Parlemen dapat menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif beda halnya dengan
system pemerintahan presidensial. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen akan sangat
bermanfaat dan menjadi cikal bakal karakter yang penting untuk menjadi menteri atau jabatan
eksekutif lainnya.
10. PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER
Parlementer Presidensial
Kepala Negara Presiden atau Raja Presiden
Kepala Pemerintahan Perdana menteri Presiden
Kabinet Berasal dari Parlemen dan disetujui
oleh Perdana Menteri
Merupakan Pembantu Presiden
Eksekutif anggota parlemen? Ya Tidak
Eksekutif bisa membuabarkan
parlemen?
Ya Tidak
Eksekutif bisa membuabarkan
parlemen?
Tidak Ya
Pusat Kekuasaan Parlemen Tidak ada
Parlemen Mengatur Urusannya
sendiri
Tidak Ya
12. SISTEM PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
• Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949
Sistem Pemerintahan : Presidensil
Konstitusi : UUD 1945
• Periode 27 Desember 1949-15 Agustus 1950
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : RIS
• Periode 15 Agustus 1950-5 Juli 1959
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : UUD Sementara 1950
• Periode 5 Juli 1959-22 Februari 1966
Sistem Pemerintahan : Presidensil
Konstitusi : UUD 1945
• Periode 22 Februari 1966- 1998
Sistem Pemerintahan : Presidensil
Konstitusi : UUD 1945
13. APA SIH SISTEM PEMERINTAHAN YANG
DIANUT INDONESIA SEKARANG?
Sistem yang diterapkan oleh Indonesia adalah
presidensial.
Ada 4 pokok :
a. Indonesia perlu kepemimpinan yang kuat untuk
menjamin kelangsungan eksistensi negara yang baru
diproklamasikan.
b. Karena alasan yang terkait dengan cita negarapada
saat pembahasan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI.
c. Sistem pemerintahan presidensial dianggap tepat
dalam melaksanakan kekuasaan presiden elaksanakan
kewenangan DPR, MPR, dan DPA.
d. Simbol perlawanan atas segala bentuk penjajahan.
14. • Namun pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa sistem
pemerintahan yang dianut NKRI adalah sistem campuran
antara pesidensial dan parlementer.
• Bukti :
1. Presiden yang menjadi kepala negara dan kepala
pemerintahan (presidensial) harus tunduk pada
MPR/parlemen (parlementer) sebagaimana dinyatakan
pada UUD 1945 “Presiden tunduk dan bertanggung jawab
kepada MPR”.
2. Pada penerapannya formatur kabinet harus membentuk
kabinet secara koalisi dari banyak partai, sebagaimana ciri-
ciri yang dimiliki sistem pemerintahan parlementer.
