Akuntansi Pendapatan PEMDA berbasis akrual penuh sesuai PP. No. 71 Tahun 2010

1. MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI PENDAPATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

2. DEFINISI - 1
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 :
 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

3. KLASIFIKASI - 1
Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara
garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan,
 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

4. KLASIFIKASI - 2
Permendagri 64/2013, Bagan Akun Standar KODE AKUN 4 dan KODE
AKUN 8, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:
Uraian Kewenangan
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah SKPD/PPKD
Retribusi Daerah SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan SKPD
Lain-lain PAD yang Sah SKPD
Pendapatan Dana
Perimbangan/ Pendapatan
Transfer
Bagi Hasil/DAU/DAK
/Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat PPKD
Pendapatan Transfer Pemerintah
Lainnya PPKD
Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya PPKD
Bantuan Keuangan PPKD
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Pendapatan Hibah PPKD
Dana Darurat PPKD
Pendapatan Lainnya PPKD

5. PENGAKUAN - 1
PP 71/2010 PSAP 12, Pendapatan-LO diakui pada saat:
 Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga
dengan earned; atau
 Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk
sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran
secara tunai (realized).
Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga
pendapatan LRA diakui pada saat:
 Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 Diterima oleh SKPD; atau
 Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama
BUD.

6. PENGAKUAN - 2
Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa
alternatif:
1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu
2. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh
wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh
wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut
3. Pengakuan pendapatan yang yang pembayarannya dilakukan di muka
oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke
depan.
4. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri
oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di
muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan
5. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu

7. PENGUKURAN - 1
 Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).
 Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan
dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan.
 Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

8. PENGUKURAN - 2
 Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan
dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan.
 Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan
dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia.

9. AKUNTANSI PENDAPATAN
Akuntansi Pendapatan terdiri atas 2 bagian :
 Akuntansi Pendapatan di SKPD
 Pajak Daerah
 Retribusi Daerah
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 Lain-lain PAD yang Sah
 Akuntansi Pendapatan di PPKD
 Pajak Daerah
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 Lain-lain PAD yang Sah
 Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan
 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

10. AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD
JURNAL STANDAR
No. Transaksi
PENCATATAN OLEH SKPD
Uraian Debet Kredit
1 Penerbitan SK
Piutang ………. xxx
Pendapatan …. - LO xxx
2 Penerimaan Pembayaran
Kas di Bend Penerimaan xxx
Piutang ………. xxx
Perubahan SAL xxx
Pendapatan …. - LRA xxx
3 Penyetoran Pendapatan
oleh SKPD ke Kas Daerah
RK PPKD xxx
Kas di Bend Penerimaan xxx
4
Pendapatan langsung
disetor ke kas umum
daerah
RK PPKD xxx
Piutang ………. xxx
Perubahan SAL xxx
Pendapatan …. - LRA xxx

11. AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD
PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 1
1. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu (official assesment).
Ilustrasi:
Tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai
ketetapan atas PBB tahun 2015 sebesar Rp.2.500.000,-.
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
13/02/2015
SPPT 1.1.3.01.15 Piutang PBB 2.500.000
8.1.1.06.01 Pendapatan PBB - LO 2.500.000

12. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 1
Pencatatan - Saat Diterima Pembayaran
Ilustrasi :
Tanggal 13 Juli 2015, wajib pajak melakukan pembayaran atas PBB
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
13/07/2015 SSP/Nota
Kredit
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2.500.000
1.1.3.01.15 Piutang PBB 2.500.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
13/07/2015 SSP/Nota
Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000
4.1.1.15.01 Pendapatan PBB - LRA 2.500.000
JURNAL - LRA

13. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 1
Pencatatan - Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah
Ilustrasi :
Tanggal 14 Juli 2015, Bendahara penerimaan menyetorkan
pendapatan PBB yang diterima ke Kas daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
13/07/2015 SSP
3.1.3.01.01 RK PPKD 2.500.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2.500.000

14. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 1
Pencatatan - Jika WP Langsung Menyetor ke Kas Daerah
Ilustrasi :
Tanggal 14 Juli 2015, wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke
Rekening Kas Daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
14/07/2015 Nota
Kredit
3.1.3.01.01 RK PPKD 2.500.000
1.1.3.01.15 Piutang PBB 2.500.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
14/07/2015 Nota
Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000
4.1.1.15.01 Pendapatan PBB - LRA 2.500.000
JURNAL - LRA

15. AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD
PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 2
2. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh
wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut
Ilustrasi:
Tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran
pajak hotel bulan April dari hotel Mekar sebesar
Rp.7.500.000,-
Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO
dan pendapatan LRA dengan jurnal:

16. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 2
Pencatatan – Penerimaan Pajak dari WP - Self Assesment
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
05/05/2015 TBP
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 7.500.000
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel - LO 7.500.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
05/05/2015 TBP
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.500.000
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel - LRA 7.500.000
JURNAL - LRA

17. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 2
Pencatatan - Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah
Ilustrasi :
Tanggal 06 Mei 2015, Bendahara penerimaan menyetorkan
pendapatan Pajak Hotel yang diterima ke Kas daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
06/05/2015 SSP
3.1.3.01.01 RK PPKD 7.500.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 7.500.000

18. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 2
Pencatatan - Pajak Kurang Bayar
Ilustrasi :
Tanggal 10 Mei 2015, dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel
yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya
pajak kurang bayar sebesar Rp.1.700.000,-.
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
10/05/2015 SKPDKB
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 1.700.000
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel - LO 1.700.000

19. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 2
Pencatatan - Pajak Lebih Bayar
Ilustrasi :
Tanggal 10 Mei 2015, dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel
yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya
pajak lebih bayar sebesar Rp.1.700.000,-.
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
10/05/2015 SKPDKB
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel – LO 1.700.000
2.1.6.01.01 Utang Kelebihan Pembayaran
Pajak 1.700.000

20. AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD
PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 3
3. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya
dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban selama beberapa periode ke depan
Ilustrasi:
Tanggal 01 September 2015, Dinas Pendapatan menerima
pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu
tahun kedepan sebesar Rp.36.000.000,-.
Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka
dan pendapatan LRA dengan jurnal:

21. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 3
Pencatatan – Penerimaan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/09/2015 TBP
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 36.000.000
2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka 36.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/09/2015 TBP
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.000
4.1.1.01.01 Pendapatan Pajak Reklame
Papan/Billboard – LRA 36.000.000
JURNAL - LRA

22. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 3
Pencatatan - Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah
Ilustrasi :
Tanggal 02 September 2015, Bendahara penerimaan
menyetorkan pendapatan Pajak Reklame yang diterima ke
Kas daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
02/09/2015 STS
3.1.3.01.01 RK PPKD 36.000.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 36.000.000

23. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 3
Pencatatan - Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka
Ilustrasi :
Tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyesuaian atas
pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan
pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun 2015 dengan
menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah
pendapatan reklame adalah sebesar Rp.12.000.000,- (1/09/15 s/d
31/12/15 atau 4 bulan)
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
31/12/2015 BM
2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka 12.000.000
8.1.1.01.01 Pendapatan Pajak Reklame
Papan/Billboard – LO 12.000.000

24. AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD
PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 4
4. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment) dan pembayarannya diterima di muka
untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke
depan
Ilustrasi:
Tanggal 01 September 2015, Dinas Pendapatan menerima
pembayaran pajak reklame dari PT “ABC” yang dibayarkan
untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp.36.000.000,-.
Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka
dan pendapatan LRA dengan jurnal:

25. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 4
Pencatatan – Penerimaan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/09/2015 TBP
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 36.000.000
2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka 36.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/09/2015 TBP
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.000
4.1.1.01.01 Pendapatan Pajak Reklame
Papan/Billboard – LRA 36.000.000
JURNAL - LRA

26. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 4
Pencatatan - Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah
Ilustrasi :
Tanggal 02 September 2015, Bendahara penerimaan
menyetorkan pendapatan Pajak Reklame yang diterima ke
Kas daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
02/09/2015 STS
3.1.3.01.01 RK PPKD 36.000.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 36.000.000

27. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 4
Pencatatan - Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka dan Pajak Kurang Bayar
Ilustrasi :
Tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan melakukan
perhitungan untuk pengakuan pendapatan-LO atas pajak reklame
sebesar Rp.12.000.000,-. Selain hal tersebut, Dinas Pendapatan
juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan
dari PT “ABC”. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak
kurang bayar pajak reklame sebesar Rp.1.200.000,-.
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
10/05/2015 BM
2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka 12.000.000
8.1.1.01.01 Pendapatan Pajak Reklame
Papan/Billboard – LO 12.000.000
10/05/2015 SKPDKB
1.1.3.01.09 Piutang Pajak Reklame 1.200.000
8.1.1.01.01 Pendapatan Pajak Reklame
Papan/Billboard – LO 1.200.000

28. PROSEDUR PENCATATAN PAJAK - 4
Pencatatan - Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka dan Pajak Lebih Bayar
Ilustrasi :
Tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan melakukan
perhitungan untuk pengakuan pendapatan-LO atas pajak reklame
sebesar Rp.12.000.000,-. Selain hal tersebut, Dinas Pendapatan
juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan
dari PT “ABC”. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak lebih
bayar pajak reklame sebesar Rp.1.200.000,-.
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
10/05/2015 BM
2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka 12.000.000
8.1.1.01.01 Pendapatan Pajak Reklame
Papan/Billboard – LO 12.000.000
10/05/2015 SKPDLB
8.1.1.01.01 Pendapatan Pajak Reklame
Papan/Billboard – LO 1.200.000
2.1.6.01.01 Utang Kelebihan Pembayaran
Pajak 1.200.000

29. AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD
PROSEDUR PENCATATAN RETRIBUSI -1
1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu (official assesment).
Ilustrasi:
Tanggal 01 Mei 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah
dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar
Rp.48.000.000,-.
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/05/15 SKRD 1.1.3.01.15 Piutang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah 48.000.000
8.1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan
Bangunan - LO 48.000.000
JURNAL - LO ATAU NERACA

30. PROSEDUR PENCATATAN RETRIBUSI - 1
Pencatatan - Saat Diterima Pembayaran
Ilustrasi :
Tanggal 15 Mei 2015, wajib retribusi melakukan pembayaran
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
15/05/2015 TBP
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 48.000.000
1.1.3.02.15 Piutang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah 48.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
15/05/2015 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 48.000.000
4.1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan
Bangunan - LRA 48.000.000
JURNAL - LRA

31. PROSEDUR PENCATATAN RETRIBUSI - 1
Pencatatan - Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah
Ilustrasi :
Tanggal 16 Mei 2015, Bendahara penerimaan menyetorkan
pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang
diterima ke Kas daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
16/05/2015 STS
3.1.3.01.01 RK PPKD 48.000.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 48.000.000

32. PROSEDUR PENCATATAN RETRIBUSI -2
2. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan
terlebih dahulu
Ilustrasi:
Tanggal 16 Juli 2015, Dinas Perhubungan menerima
pembayaran retribusi Izin trayek sebesar Rp.5.600.000,-.
Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan
pendapatan LRA dengan jurnal:

33. PROSEDUR PENCATATAN RETRIBUSI - 2
Pencatatan – Penerimaan Pembayaran dari Wajib Retribusi
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
16/07/2015
TBP
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 5.600.000
8.1.2.29.02
Pendapatan Retribusi
pemberian Izin Trayek Kepada
Badan - LO
5.600.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
16/07/2015 TBP
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.600.000
4.1.2.29.02
Pendapatan Retribusi
Pemberian Izin Trayek Kepada
Badan - LRA
5.600.000
JURNAL - LRA

34. PROSEDUR PENCATATAN RETRIBUSI - 2
Pencatatan - Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah
Ilustrasi :
Tanggal 17 Juli 2015, Bendahara penerimaan menyetorkan
pendapatan Retribusi Izin Trayek yang diterima ke Kas
daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
17/07/2015 STS
3.1.3.01.01 RK PPKD 5.600.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 5.600.000

35. AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
JURNAL STANDAR DI PPKD :
No
. Transaksi
PENCATATAN OLEH PPKD
Uraian Debet Kredit
1 Penetapan pendapatan
Piutang ………. xxx
Pendapatan …. - LO xxx
2 Penerimaan pendapatan
Kas di Kas Daerah xxx
Piutang ………. xxx
Perubahan SAL xxx
Pendapatan …. - LRA xxx
3 Pendapatan tanpa
penetapan
Kas di Kas Daerah xxx
Pendapatan …. - LO xxx
Perubahan SAL xxx
Pendapatan …. - LRA xxx

36. AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
PROSEDUR PENCATATAN PAD
1. Pajak Daerah (official assesment).
Ilustrasi:
Tanggal 1 Februari 2015, PPKD menerbitkan SKP Daerah atas
Pajak Hotel Mawar untuk bulan januari sebesar Rp.12.000.000,-
maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal:
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
13/02/2015
SPPT 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 12.000.000
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel –
LO 12.000.000
JURNAL - LO ATAU NERACA

37. PROSEDUR PENCATATAN PAD
Pencatatan - Saat Diterima Pembayaran
Ilustrasi :
Tanggal 10 Februari 2015, Berdasarkan Ketetapan Pajak, WP melakukan
pembayaran
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
10/02/2015 STS/TBP
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 12.000.000
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 12.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
10/02/2015 STS/TBP
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 12.000.000
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel – LRA 12.000.000
JURNAL - LRA

38. AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
PROSEDUR PENCATATAN PAD
2. Hasil Eksekusi Jaminan (official assesment).
Ilustrasi:
Tanggal 17 Maret, PPKD menerima uang jaminan dari pihak
ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk
pemasangan iklan sebesar Rp.5.000.000,-.
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
17/03/2015
STS/TBP 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 5.000.000
2.1.1.08.01 Utang Jaminan
Pemasangan Iklan 5.000.000
JURNAL - LO ATAU NERACA

39. PROSEDUR PENCATATAN PAD
Pencatatan - Saat Eksekusi Jaminan
Ilustrasi :
Tanggal 17 April 2015, Pihak ketiga tidak menunaikan
kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang
sebelumnya telah disetorkan.
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
17/04/2015 TBP
2.1.1.08.01 Utang Jaminan Pemasangan Iklan 5.000.000
8.1.4.12.02 Hasil Eksekusi Jaminan - LO 5.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
17/04/2015 TBP
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000
8.1.4.12.02 Hasil Eksekusi Jaminan - LO 5.000.000
JURNAL - LRA

40. AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
PROSEDUR PENCATATAN PAD
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Ilustrasi:
Tanggal 05 Januari 2015, PPKD menerima hasil Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk
Pemerintah Daerah sebesar Rp.250.000.000,-.
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
05/01/2015
RUPS
1.1.3.03.03 Piutang Bagian Laba – Swasta 250.000.000
8.1.3.03.01
Bagian Laba Yang dibagi-kan
ke Pemda atas
Penyertaan Modal - LO
250.000.000
JURNAL - LO ATAU NERACA

41. PROSEDUR PENCATATAN PAD
Pencatatan - Saat Penerimaan Deviden
Ilustrasi :
Tanggal 31 Januari 2015, PPKD menerima nota kredit dari
bank untuk pembayaran deviden pemerintah daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
31/01/2015 Nota
Kredit
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 250.000.000
1.1.3.03.03 Piutang Bagian Laba - Swasta 250.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
31/01/2015
Nota
Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 250.000.000
4.1.3.03.01
Bagian Laba Yang dibagi-kan
ke Pemda atas Penyertaan
Modal - LRA
250.000.000
JURNAL - LRA

42. AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
PROSEDUR PENCATATAN PAD
4. Tuntutan Ganti Kerugian
Ilustrasi:
Tanggal 27 Desember 2015, telah dilakukan sidang terkait dengan
adanya kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang tersebut,
diterbitkan SK pembebanan/SKP2K/SKTJM untuk ganti
kerugian daerah sebesar Rp.24.000.000,- yang akan dibayar
setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 27.
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
05/01/2015 SK
1.5.1.02.02 Tagihan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah 24.000.000
8.1.4.05.01
Pendapatan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara - LO
24.000.000
JURNAL - LO ATAU NERACA

43. PROSEDUR PENCATATAN PAD
Pencatatan - Saat Penerimaan Angsuran TGR
Ilustrasi :
Tanggal 27 Januari 2016, Bendahara PPKD menerima nota kredit bank
sebesar Rp.2.000.000,- untuk angsuran kerugian dari PNS atas tuntutan
ganti kerugian daerah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
27/01/2016
Nota
Kredit
1.1.4.04.02 Bagian Lancar TGR terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara 2.000.000
1.5.1.02.02 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah 2.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
27/01/2016
Nota
Kredit
1.1.1.01.01 Kas di kas Daerah 2.000.000
1.1.4.04.02 Bagian Lancar TGR terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara 2.000.000

44. PROSEDUR PENCATATAN PAD
Pencatatan - Saat Penerimaan Angsuran TGR
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
27/01/2016 Nota
Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000
4.1.4.05.01 Pendapatan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah - LRA 2.000.000
JURNAL - LRA

45. AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
PROSEDUR PENCATATAN PENDAPATAN TRANSFER
1. Dana Transfer - DAU
Ilustrasi:
Tanggal 2 Januari 2015 PPKD menerima PMK/Dokumen yang
dipersamakan atas penerimaan dana transfer/DAU untuk Tahun
2015 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.978.000.000.000,-.
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
02/01/2015 PMK 1.1.3.05.05 Piutang Transfer - DAU 978 Milyard
8.2.1.03.01 Pendapatan Transfer DAU –
LO 978 Milyard
JURNAL - LO ATAU NERACA

46. PROSEDUR PENCATATAN PAD
Pencatatan - Saat Penerimaan Pencairan DAU
Ilustrasi :
Tanggal 02 Januari 2015, PPKD menerima pemindahbukuan/nota
kredit dari Bank atas pencairan dana transfer berupa DAU dari
Pemerintah Pusat sebesar Rp.81.500.000.000,-.
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
02/01/2015 Nota
Kredit
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 81.500.000.000
1.1.3.05.05 Piutang Transfer DAU 81.500.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
02/01/2015
Nota
Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 81.500.000.000
4.2.1.03.01 PendapatanTransfer DAU -
LRA 81.500.000.000
JURNAL - LRA

47. AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
PROSEDUR PENCATATAN PENDAPATAN TRANSFER
1. Dana Bagi Hasil Pajak
Ilustrasi:
Tanggal 01 Maret 2015, PPKD pemda “ABC” menerima Surat
Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
untuk Dana Bagi hasil Pajak Provinsi untuk tahun 2015 sebesar
Rp.240.000.000,- yang akan dibayarkan tiap triwulan
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/03/2015 SK KDH 1.1.3.05.01 Piutang Bagi Hasil Pajak 240.000.000
8.2.3.01.01 Pendapatan Bagi Hasil
Pajak – LO 240.000.000
JURNAL - LO ATAU NERACA

48. PROSEDUR PENCATATAN PAD
Pencatatan - Saat Penerimaan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak
Ilustrasi :
Tanggal 01 Juni 2015, PPKD menerima pemindahbukuan/ nota kredit
dari Bank atas pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2015) sebesar Rp.60.000.000,-.
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/06/2015 Nota
Kredit
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 60.000.000
1.1.3.05.01 Piutang Bagi Hasil Pajak 60.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/06/2015
Nota
Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 60.000.000
4.2.3.01.01 PendapatanBagi Hasil
Pajak - LRA 60.000.000
JURNAL - LRA

49. AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
PROSEDUR PENCATATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1. Pendapatan Hibah
Ilustrasi:
Tanggal 1 Maret 2015, PPKD menerima Naskah Perjanjian Hibah
Daerah dari Pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar
Rp.250.000.000,-. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
yang sudah ditandatangani tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD
kemudian akan mencatat jurnal:
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/03/2015
SK KDH/
Naskah
Hibah
1.1.3.08.01 Piutang Pendapatan Lainnya -
Hibah 250.000.000
8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah Dari
Pemerintah – LO 250.000.000
JURNAL - LO ATAU NERACA

50. PROSEDUR PENCATATAN PAD
Pencatatan - Saat Penerimaan Pencairan Dana Hibah
Ilustrasi :
Tanggal 01 April 2015, PPKD menerima nota kredit bank atas
Hibah
JURNAL - LO ATAU NERACA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/04/2015
Nota
Kredit
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 250.000.000
1.1.3.05.01 Piutang Pendapatan
Lainnya - Hibah 250.000.000
Tanggal Nomor
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
01/04/2015
Nota
Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 250.000.000
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah Dari
Pemerintah - LRA 250.000.000
JURNAL - LRA

51. PENYAJIAN
Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai
klasifikasi dalam BAS
PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
No URAIAN 20X1 20X0
(Dalam rupiah)
Kenaikan/
Penurunan (%)
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
1
2
3 xxx xxx xxx xxx
4 xxx xxx xxx xxx
5 xxx xxx xxx xxx
6 xxx xxx xxx xxx
7 xxx xxx xxx xxx
89
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
10
11 xxx xxx xxx xxx
12 xxx xxx xxx xxx
13 xxx xxx xxx xxx
14 xxx xxx xxx xxx
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
xxx xxx xxx xxx
16
17
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus
xxx xxx xxx xxx
19 Dana Penyesuaian
xxx xxx xxx xxx
20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya
xxx xxx xxx xxx
21 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
22
23
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
24 Pendapatan Hibah
xxx xxx xxx xxx
25 Pendapatan Lainnya
xxx xxx xxx xxx
26 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah
xxx xxx xxx xxx
27 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx
28
29 BEBAN
30 BEBAN OPERASI
31 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx

52. PENYAJIAN
Pendapatan LRA disajikan disajikan pada Laporan Realisasi
Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS
Realisasi
20X0
PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
NO. URAIAN Anggaran
20X1
Realisasi
20X1 (%)
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx
4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx
6 Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xxx xxx
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx
8
9 PENDAPATAN TRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx
13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx
14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx xxx
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx xxx
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx xxx
19 Dana Penyesuaian xxx xxx xxx xxx
20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya xxx xxx xxx xxx
21 Total Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx
22
23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
24 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx
25 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xxx xxx
26 Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx
27 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah xxx xxx xxx xxx
28 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx
29 BELANJA
30 BELANJA OPERASI
31 Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx
32 Belanja Barang xxx xxx xxx xxx

53. PENGUNGKAPAN
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah
tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun
pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat
khusus.
 Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target
penerimaan pendapatan daerah.
 Informasi lainnya yang dianggap perlu.

54. ISTILAH
• SKP : Surat Ketetapan Pajak
• SKR : Surat Ketetapan Retribusi
• TBP : Tanda Bukti Pembayaran
• STS : Surat Tanda Setoran
• SPPT :Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
• BM : Bukti Memorial
• SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
• SKPDLB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
• NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
• RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
• SKP2K : Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
• SKTJM : Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak
• PMK : Peraturan Menteri Keuangan
• BAKF : Berita Acara Kemajuan Fisik
• BAPFB : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang
• BAST : Berita Acara Serah Terima

55. 55
TERIMA KASIH